Pusat Jurnal Kopertais Wilayah V Aceh
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
TASTAFI SEBAGAI MATERI DAKWAH ULAMA DAYAH DI ACEH
No full textThis research is to examine the development of the Da'wah of Ulama Dayah in Aceh, where the material for the Da'wah of Tasauf, Tauhid and Fiqh (TASTAFI) is a breakthrough that was proclaimed by Ulama Dayah in Aceh in 2018, so that Tastafi becomes an interesting da'wah material for the adult community. this. In particular, it has provided a change in the use of da'wah media by preachers in Aceh. The Tastafi da'wah material presented by Ulama Dayah is expected to be able to answer various problems that arise in society, both those relating to faith, muamalah, worship and other issues that are polemics in society. The figures who developed the Tastafi da'wah material were Dayah clerics who were already well-known in Aceh Province, so that the Tastafi da'wah material was easily accepted by the public and became a new and interesting da'wah material for the people of Aceh. Tastafi da'wah materials carried out by Ulama Dayah have so far been carried out openly and some have been broadcast live streaming through several social media, so that this makes it easier for people who want to follow Tastafi da'wah materials anywhere da'wah activities are carried out. Tastafi da'wah activities are also carried out thoroughly in Aceh Province, so that all people who want to follow Tastafi da'wah materials can directly or live streaming social media
PERAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN ASUSILA (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh)
No full textThis study focuses on finding out how the protection of law given by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) the city of Banda Aceh as well as the causes of increasing sexual crime in a child. As for the complex problem of this research it’s 1. How is legal protection against children as a victim of sexual crime given by P2TP2A city of Banda Aceh?. 2. What was the factor in bringing the case down Banda Aceh sexual crime?. Research which is used in this writing is a normative–empirical elements combining the normative and ampirical data elements gained in the field with a date collection interview of the P2TP2A city of Banda Aceh that is the resuld of this research is the P2TP2A child of sexual crime already In accordance with the 2014 rule of act No. 35 child protection and 2008 Qanun Aceh No. 11 on child protection. A service or protection provided by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh for children of the victim rape crimes include healthcare (referrals), psychological service, legal relief service (advocacy) and security systems for victim. There are underlying factors that cause a child increase in sexual crime are family conflicts, promiscuity, druguse, an environment far from Islamic philosophy and the content of pornography that can lead to disharmony in one’s sense and passion
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK GHARIM DALAM PEMBAGIAN ZAKAT
No full textSalah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil 2) Untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan gharimdalam pembagaian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan dua sumber yakni data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut divalidasi maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan, Pentapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo ditentukan berdasarkan hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat ketentuan syariat Islam. Golongan Gharim diberi bagian zakat untuk membayar utangnya dengan beberapa syarat. Syarat pertama , ia memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Syarat keduayaitu, orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hal yang diperbolehkan agama. Syarat ketiga adalah hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya . Syarat keempat , keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan
HAWALAH MUTHLAQAH DALAM PERSPEKTIF SYAFI ‘IYAH DAN HANAFIYAH
No full textThis study aims to understand the concept of muthlaqah debt transfer according to Syafi’iyah and Hanafiyah and to find out the similarities and differences between muthlaqah and Shayfiyah and Hanafiyah. The results of the study show that the acquisition of muthlaqah according to Syafi’iyah is an unauthorized transfer of debt as compensation from the payment of muhil debt to muhal and that muthlaqah is not allowed. The transfer of muthlaqah debt according to Hanafiyah means that if the transfer is in the form of muthlaqah then the two debts must not be the same, both in quantity and quality, and the transfer of muthlaqah debt is allowed. There is a difference of opinion between the transfer of muthlaqah debt according to Hanafiyah when the transfer is in the form of a transfer of muthlaqah debt so the two debts do not have to be the same, in both quantity and quality, the transfer of muthlaqah debt is allowed. However, according to Syafi’iyah if there is a difference in the amount (debt in money) or quality difference (debt in the form of goods) then the transfer of muthlaqah debt is invalid. The Shiafi'iyah scholars argue that the two debts must be equal between the expiration dates, otherwise they are invalid
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS KERAKYATAN PADA BAITUL MAL BIREUEN
No full textPengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baitul Mal, ini merupakan tugas pokok dari Baitul Mal yang diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Qanun No. 7 Tahun 2004 guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana makna hakiki dari pensyari’atan zakat itu sendiri.Keberadaan Baitul Mal di Aceh telah ada sejak 1973, namun eksitensi pengelolaan zakat dengan beragam peraturan yang lahir belum menunjukkan keberpihakan kepada rakyat sebagai stakeholder pengguna zakat. Untuk itu dengan serangkaian kegiatan yang pengelolaan zakat yang telah diatur, perlu penelitian untuk mengkaji terhadap orientasi pengelolaannya dengan berbasis kerakyatan, khususnya bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran Baitul Mal dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan menggunakan metode deskriptif diharapkan mampu menganalisa kejadian yang sedang terjadi dilokasi penelitian. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bireuen belum melakukan pendayagunaan zakat yang berbasis kerakyatan, zakat disalurkan masih pada tataran konsumtif serta tidak diikuti dengan pendampingan guna merubah status mustahik kearah lebih baik dari segi ekonomi
INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DALAM KELUARGA DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT
No full textAdapun tujuan dalam penelitian ini adalah; untuk mengetahui peran dan strategi keluarga dalam menginternalisasikan nilai kejujuran dan ta’at kepada orang tua dan untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dan ta’at kepada orang tua dalam keluarga. Sedangkan metode yang penulis gunakan yaitu; Studi Pustaka (Library Research), Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan menggunakan teknik: wawancara, observasi dan dokumentasi. Peran dan strategi keluarga dalam menginternalisasikan nilai kejujuran dan ta’at kepada orang tua, diantara cara-cara yang dapat dilaksanakan, yaitu: contoh teladan, pembiasaan, memberikan nasihat, pengawasan, Adapun kendala dan solusinya, yaitu: Para orang tua tidak memiliki waktu yang cukup dalam pembinaan bagi anak-anaknya. Sebenarnya tahapan-tahapan pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak dalam lingkungan keluarga sudah dilalui walaupun tidak sepenuhnya, namun fungsi kontrol dari kedua orang tua ketika anak-anak berada di lingkungannya tidak lagi terawasi dengan baik
KONSEP IJMA’ DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN
No full textDalam teori hukum Islam (uṣul al-fiqh), ijmak sebagai sumber hukum ketiga sesudah al-Qur’an dan sunnah (hadis). Pada masa mażhab-mażhab hukum awal, posisi ijmak pada urutan keempat. Terjadi pergeseran posisi setelah memasuki periode Imam asy-Syafi’i, dan diperkuat lagi pada periode klasik, fungsi dan kedudukan ijmak menjadi statis, rigid, formal, final, tidak prospektif ke masa depan, dan tidak memungkinkan terjadi ijmak di masa-masa yang akan datang. Konsep ijmak pada masa mażhab-mażhab hukum awal merupakan prinsip jastifikasi untuk menyatakan keabsahan berbagai pendapat yang berbeda, sebagai upaya mencari titik temu dan bersepakat dalam menetapkan hukum syar’i. Al-Qur’an dan sunnah sebagai dalil yang mencipta, sedangkan qiyas, ijmak, dan yang lainnya sebagai dalil yang menyingkap dalam menemukan hukum. Konsep Ijmak pada awalnya sesuatu yang dinamis dan terjadi hubungan integratif yang harmonis antara sunnah, ijtihad dan ijmak, tetapi setelah periode asy-Syafi’i, ijmak berubah dan bergeser menjadi statis, formal, tidak prospektif ke masa depan, obyek kajian sangat terbatas, dan ijmak hanya memungkinkan terjadi di masa sahabat, ke depan tidak mungkin terjadi. Lebih diperparah lagi pada periode klasik, ijmak menjadi sesuatu yang sudah final, dan tidak bisa diubah hingga “pintu ijtihad tertutup”, konformitas berkembang dan fanatik mażhab. Model ijmak yang diperlukan di era modern ini adalah ijmak demokratis yang diorganisir dalam bentuk lembaga legislatif tingkat nasional dan internasional. Lembaga-lembaga ini dibutuhkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kesepakatan di setiap negara bangsa, dan dunia internasional untuk membahas isu-isu krusial internasional, seperti problem kemanusiaan, HAM, keadilan, ekonomi, dan terorisme dengan tanpa memandang latarbelakang etnis, ras, agama dan budaya, yang penting bersama-sama memiliki komitmen terhadap perbaikan hidup manusia di dunia internasional. Dan hasil-hasil ijmak formal dan non formal tersebut pada saatnya bisa diubah kembali sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman modern
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI BANDA ACEH
No full textThis study seeks to discuss the role of women's non-governmental organizations (NGOs) in resolving post-divorce custody of children. This is because the problem of post-divorce custody is always a struggle between father and mother. Sometimes custody is given to the mother in the decision of the Syar'iyah Court judge, but the empirical facts are taken by the father. This study aims to determine the roles, efforts and challenges faced by women's NGOs in resolving post-divorce custody of children. This type of research includes empirical juridical research. The primary legal materials used are Law Number 1 Year 1974, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data obtained through interviews with respondents who carry out tasks in NGOs. Data analysis was carried out in a prescriptive manner which attempted to provide an explanation of primary data and secondary data and primary and secondary legal materials. The results showed that women's NGOs have a strategic role in resolving post-divorce custody issues, because most mothers resolve custody issues through women's NGOs. The efforts taken are: First, assisting them to the Police or Polres level to make a report to the Police. Second, assisting in reporting the case to P2TP2A. Third, bringing together the mother and father of the child in order to find the right solution for the maximum development of the child. Fourth, assist and represent the mother of the child in handling the cases currently being faced at the Syar'iyah Court. The challenges faced are: First, the lack of human resources at NGOs for Women and Children. Second, it is difficult to reconcile the father and mother of the child. Third, the whereabouts of the child and the father are unknown. Fourth, some mothers just gave up because they no longer fought for custody again
Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah
No full text Fast traslate Icon translate Di masyarakat masih banyak terjadi praktek nikah siri karena alasan utamanya untuk menghindari dosa dan kemaksiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengarahkan masyarakat pada makna pernikahan yang sebenarnya dan lebih kritis terhadap praktik pernikahan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dan strategi fenomenologis. Tingkat penjelasannya adalah deskriptif dan pemaparan menggunakan tabulasi dan grafik. Desain yang digunakan adalah non-probabilitas. Teknik pengumpulan dan analisis data dijelaskan dalam metodologi bahan penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks dan konsep yang tepat bahwa nikah siri dapat dilaksanakan dengan tingkat urgensi dan faktor penyebab yang tepat sesuai tuntunan Nabi. Masyarakat, lembaga perkawinan dan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan harus memperhatikan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perkawinan di luar nikah yang telah terjadi diarahkan untuk membuat pencatatan di Kantor Urusan Agama guna memelihara dan memenuhi hak-hak istri dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengarahkan terwujudnya keluarga sakinah kepada pelaku nikah siri yang masih bertahan, nikah siri dapat dilaksanakan dalam kondisi yang sangat darurat, sifatnya sementara dan segera dicatat sehingga sah secara agama dan negara. Secara hukum, pengalaman responden menunjukkan banyak kerugian dan dampak negatif dari pernikahan siri terutama dalam hubungan dan perwujudan keluarga sakinah. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang telah terjadi diarahkan untuk membuat pencatatan di Kantor Urusan Agama guna memelihara dan memenuhi hak-hak istri dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengarahkan terwujudnya keluarga sakinah kepada pelaku nikah siri yang masih bertahan, nikah siri dapat dilaksanakan dalam kondisi yang sangat darurat, sifatnya sementara dan segera dicatat sehingga sah secara agama dan negara. Secara hukum, pengalaman responden menunjukkan banyak kerugian dan dampak negatif dari pernikahan siri terutama dalam hubungan dan perwujudan keluarga sakinah. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang telah terjadi diarahkan untuk membuat pencatatan di Kantor Urusan Agama guna memelihara dan memenuhi hak-hak istri dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengarahkan terwujudnya keluarga sakinah kepada pelaku nikah siri yang masih bertahan, nikah siri dapat dilaksanakan dalam kondisi yang sangat darurat, sifatnya sementara dan segera dicatat sehingga sah secara agama dan negara. Secara hukum, pengalaman responden menunjukkan banyak kerugian dan dampak negatif dari pernikahan siri terutama dalam hubungan dan perwujudan keluarga sakinah
POTENSI PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS WAKAF UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi sukuk berbasis wakaf dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya pemerintah akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur yang anggarannya diambil dari APBN, akan tetapi permasalahan selalu timbul karena anggaran yang deficit, maka dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari penerbitan sukuk berbasis wakaf diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Sukuk berbasis wakaf merupakan hasil integrasi produk pasar modal syariah dan asset wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk berbasis wakaf memiliki potensi dalam mendukung pembangunan infrastruktur, terlihat dari perkembangan pasar modal syariah yang menjadi kontributor terbesar sebagai bagian dari sektor jasa keuangan syariah Indonesia di indonesia maupun di negara lain. Diharapkan penelitian ini mampu berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam master plan perencanaan dan perluasan ekonomi, sekaligus sebagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembangunan nasional Indonesia yang nantinya memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi Negara