Pusat Jurnal Kopertais Wilayah V Aceh
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
Penyandang Autisme Sebagai Subjek Hukum Dalam Konteks Taklif
No full textKetika manusia menginjak usia dewasa (baligh) mempunyai permanensi keahlian melaksanakan secara sempurna. Hanya saja terkadang ada beberapa penghalang dalam keahlian tersebut, di antaranya adalah penghalang samawi yang tidak dapat diusahakan oleh manusia, seperti gila, kurang akal, dan lupa. Anak berkebutuhan khusus (autis) dalam ushul fiqih, kondisi seperti ini dinamakan awaridh al-ahliyah yaitu kondisi yang menimpa seseorang sehingga akalnya berkurang atau hilang setelah sebelumnya sempurna. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah penyandang autisme memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai subjek hukum dan bagaimanakah jenis dari penyandang autisme yang dapat dan tidak dapat dijadikan sebagai mahkum alaih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan mengenai kecakapan autisme sebagai subjek hukum serta menemukan pemahaman mengenai pembebanan hukum bagi penyandang autisme serta kategori bagaimanakah yang dapat dijatuhkan taklif padanya. Jadi kesimpulannya adalah dalam kaitannya dengan taklif, penyandang autisme dengan kategori ringan dan asperger termasuk mampu untuk dibebani hukum untuk permasalahan ibadah. Dengan adanya pembiasaan dan intervensi lebih dalam, autisme dengan subtipe tersebut mampu cakap melakukannya secara perilaku, namun penulis tidak bisa mengetahui secara psikisnya, apakah autisme dengan subtipe tersebut paham sekali apa yang ditaklifkan kepadanya
STRATEGI MEDIA RADIO DALAM PENINGKATAN PROGRAM DAKWAH ISLAMIAH (Studi di Radio Serambi FM)
No full textZaman modern seperti sekarang ini media bisa menjadi perpanjangan tangan dari kegiatan dakwah, pemanfaatan media sangat diperlukan demi keberlangsungan dakwah tetap terjaga sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Media Radio Dalam Peningkatan Program Dakwah Islamiah (studi di Radio Serambi FM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan Radio Serambi FM berbentuk program talkshow, dimana penyiar bertindak sebagai pemandu siaran sedangkan narasumber menjadi penjelas terhadap tema yang diangkat. Sedangkan dalam hal strategi peningkatan program Radio Serambi tidak fokus pada usaha untuk memperbanyak jumlah program yang bernuasa Islami, akan tetapi hanya berupaya meningkat kualitas siaran dengan cara terus mengevaluasi format siaran dan melakukan kampanye serta promosi terhadap program dakwah itu sendiri.
PELAKSANAAN TAQNIN AL-AHKAM DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
No full textQanun al-Ahkam is basically an attempt to choose a more beneficial opinion about a law in a certain country and time which is considered to have greater maslahat power for the benefit of the wider community. The purpose of this paper is to find out how the implementation of taqnin al-ahkam in the Republic of Indonesia. The results of this study say that taqnin al-Ahkam can be implemented through the legislative process. Namely the process of making law and legal products. In this case, Islamic law which is sourced from revelation is then compiled in a law that has binding power for all citizens so as to minimize the gap between Islamic law that develops and is understood as Islamic teachings and law in practice
‘URF SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dengan Fiqh Indonesianya)
No full textTengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy is one of the most influential scholars in Islamic law reform in Indonesia, he brings local traditions ('urf/'adat) as the construction of Islamic Indonesian characteristic law. According to Hasbi 'urf is the law which is alive in the community and could be fluctuated continuously and it could be a strong consideration for Islamic law implementation. Hasbi, in his scientifical oration entitled “Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman", which delivered on the first Anniversary ceremonial of Dies Natalis in 1961, He explained: Fiqh Indonesia, is, fiqh that established in accordance with the personality of Indonesian, suitable to Indonesian behavior and character. Currently, some of developing Fiqh in society is Fiqh Hijazi that established on the basis of 'customs and' urf prevailing in Hejaz, or fiqh Misri that established on the basis of Egyptian customs and habits, or fiqh Hindi that established on 'urf and' customs prevailing in India. Recently, Fiqh did not show its ability to effectuate ijtihad, realizing the legal rulings of fiqh in accordance with the Indonesian personality. Therefore sometimes we force Hijazi fiqh or fiqh Iraki Misri to be applied in Indonesia on the basis of imitation. To construct Indonesian personality fiqh, Hasbi set off with 'urf/ traditions living in Indonesian society, he argued that every ‘urf/ customary law can be used as the postulate provided that not conflict with the Shariah. It is not only 'urf/'customs of the Arabs, but also those who follow principles of egalitarian Islam, so that besides 'urf/'Arab customs can be used as the foundation of law istinbat. 'urf is one of the principles of usul fiqh, which makes Islamic law is always evolving and able to fulfill human needs
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
No full textUpaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan kemandirian dilakukakn dengan cara memberikan edukasi tentang sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas dasar masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat.. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada LPM Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjelan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para aparat Desa serta pengurus LPMD untuk tetap menjaga konsistensian kinerja dengan meningkatkan perhatian dan sosialisasi program kepada masyarakatkan, serta lebih memotivasi masyarakat agar dimasa yang akan datang pembangunan desa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan maju
KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL SINGKIL DALAM MENCEGAH PRILAKU KORUPSI
No full textPerilaku Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Prilaku Korupsi memiliki kaitan yang erat dengan prilaku konsumerisme dan hedonisme masyarakat urban perkotaan. Disisi lain, sebagai satu bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki begitu banyak kearifan yang dapat menangkal prilaku korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dalam kearifan lokal di Indonesia memiliki kandungan rasa malu, sosialisme yang tinggi dan hidup sederhana. Sebagai satu suku yang memiliki budaya malu yang khas, Singkil sebenarnya juga memiliki konstruksi kearifan dalam menangkal prilaku korupsi. Penelitian ini kemudian mengkaji kontribusi kearifan lokal Singkil dalam upaya mencegah prilaku korupsi di Indonesia. Hasilnya ditemukan beberapa konstruksi kearifan lokal anti-korupsi dalam nilai-nilai integritas dan jaminan sosia
METODE PEMBENTUKAN PERILAKU DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN
No full textPembentukan akhlak anak perlu dilakukan sejak dini, sebab anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua. Mereka diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat dan amanah serta berakhlakul karimah. Kenyataan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, konsep pembentukan akhlak anak belum menyentuh esensi dasar sebagaimana yang diharapkan dalam Islam. Maka dari itu, perlu mengkaji konsep pembentukan prilaku di dalam al-Qur-an. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, berupa kajian keperpustakaan dengan menggunakan pendekatan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembentukan perilaku di dalam al-Qur’an sudah dimulai sebelum anak tersebut lahir, berupa ikhtiar dari kedua orang tuanya. Kemudia pasca anak tersebut lahir, melalui pendidikan aqidah, pendidikan birru alwalidain, pendidikan salat, pendidikan amar ma’ruf nahi mungkar, dan pendidikan budi pekerti. Guna mewujudkan materi-materi tersebut, dengan cara pembiasaan, figurisasi, mau’idhati al-hasanah, kisah, targhib dan tarhib
BAITUL MAL ACEH IN THE ISLAMIC PUBLIC FINANCIAL FRAME
No full textThis study intends to analyze the role of Baitul Mal Aceh in managing public finances. Given its very significant role, the Baitul Mal Aceh has the opportunity to be able to re-implement the Baitul Malfunction as in the heyday of Islam. The research method used is the library method with descriptive analysis. The results showed that the Baitul Mal Aceh was given the authority to manage and develop zakat, endowments, religious assets to benefit the Ummah and to become trustees/guardians of orphans and/or their assets and to manage inheritance without inheritance based on shari'a at Islam. With the extent of authority granted, Baitul Mal Aceh can be used as a center for regional financial management as a whole without the need for special segregation for the management of religious assets. This institution is like being a special central bank of Aceh and this is a challenge for Baitul Mall, both regulatory readiness and other readiness
THE METHOD AND ETHICAL ASSESMENT OF THE FATWA OF AL-QARADAWI AND AL-ZUHAILI IN ACHIEVING MODERATION IN ISLAMIC LAW
No full textThe research aims to clarify the settings of the fatwa, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, and Sheikh Wahba al-Zuhaili, as a model in the approach to moderation in the fatwa. It also explains the features of each of these controlscriterias and reaches the recommendation of adopting the moderate approach in the fatwa, as it is the method of the scholars, piety and moderation, and these characteristics are necessary for the one who is subjected to the fatwa. The fatwa takes into account the condition of the mufti and the reality of coming down or emerging at the fatwa, where the mufti is moving toward the required medium in moderation, not excessive towards militancy and not neglecting it towards leniency, but rather according to the legal evidence and the principles of the fatwa.
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA KAMPONG SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYARI’AH ACEH SINGKIL
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan hukum surat keterangan ahli waris dari kepala Kampong sebagai alat bukti dalam menetapkan ahli waris. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah dan dikuatkan oleh Camat bertujuan untuk menentuan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga. Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c,q. Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/ Kundi/I7I/ V/K/1991, tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris