Jurnal STAI ANNAWAWI
Not a member yet
428 research outputs found
Sort by
MANAJEMEN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DI MAN PURWOREJO
In the development of students, guidance and counselors are needed in the education unit. Roles and instructors are considered to be a school psychologist able to provide guidance and guidance in solving various problems of students on a personal or collective scale. This problem that is often encountered by students at the high school level must be resolved through counseling at school
UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR, AKTIVITAS BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR MELALUI STRATEGI DIRECT INSTRUCTION
This study describes the application of the direct instruction learning model in improving learning motivation, learning activities and student achievement in the moral subjects of the eighth grade MTs YAPIN Kertasemaya Indramayu. The type of research used is Classroom Action Research (CAR) or Classroom Action Research (CAR). The subjects of this study were the eighth grade students of MTs YAPIN Kertasemaya Indramayu, totaling 30 students. The instrument used to obtain preliminary data was the daily scores of students, data on student achievement was carried out objective tests carried out at the end of each cycle, and questionnaires to obtain data on learning motivation and observation to obtain data on student learning activities.
The results of this study indicate there is a significant increase in each cycle. To increase student motivation, the average cycle I was 49.6%, the second cycle was 77.8% and the average cycle III was 81.3%. To increase learning activities in the first cycle by 68.9%, while the average cycle II was 77.75% and the average cycle III was 86.6%. As for the increase in learning outcomes that can be seen from the results of the classical learning completeness percentage in the first cycle by 40%, in the second cycle by 60% and in the third cycle by 80%
Sekolah Terpadu: Polarisasi Sistem Pendidikan Indonesia
In contrast to pesantren, madrasa is a follow-up of religious education in pesantren, where 30% of the subjects are religious, then general subjects are followed. In the last 20 years, pesantren have adopted many madrasa education systems by including general subjects in their teaching systems.The introduction of the madrasa system was carried out to bridge the gap between the pesantren education system and the school education system, which in turn led to a dualism of the system in national education. Emphasis on pesantren education in religious subjects, often reponsented unable to face the era of 5.0. Islamic-based integrated schools emerged and became a new offer in the discourse of the development of formal education institutions in Indonesia.As an indication of this phenomenon is a discussion of the educational model in Indonesia from the time Indonesia was established until the late 20th century, consisting only of public and religious schools (read: pesantren). Public schools in Indonesia are a legacy of Dutch colonizers whose teaching includes general sciences such as natural sciences, engineering sciences, social sciences, and English. Islamic boarding schools are traditional Islamic educational institutions with characteristics in which there are mosques, kyai, santri, and the teaching of the yellow book.Islamic boarding schools, at first, only taught 100% of religious subjects. The purpose of education in pesantren is to produce religious scholars. The existence of an Islamic-based integrated school has become an igniter of educational ideology in Indonesi
Dual Banking Systemdi Indonesiadalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari’ah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis politik hukum ekonomi Syariah tentang dual banking system di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keberlakuan undang-undang yang mengatur Dual Banking System di Indonesia menggunakan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, ynag merupakan pedoman bagi operasionalnya Dual Banking System. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System diperoleh dari faktor eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, keagamaan, politik, meniru negara tetangga. Faktor internal terdapat pada filosofis pancasila dan perundang-undangan. Pengaruh politik sangat kental terhadap penerapan dual banking system di Indonesia, juga karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan pluralisme
Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari’ah
Manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depannya, sehingga harus mampu mempersiapkan apa saja yang menjadi penunjang kebutuhan di masa depannya. Untuk mencukupi kebutuhan dan meminimalisir hal buruk yang akan terjadi, manusia dapat melakukan investasi sebagai penopang kelangsungan hidupnya di masa depan. Salah satu bentuk menjaga kelangsungan hidup pada masa yang akan datang yaitu melalui investasi yang merupakan upaya menahan harta, hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Salah satu kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor adalah menanam saham di pasar modal syari’ah. Islam telah mengatur investasi dalam Al-Qur’an dan Hadis untuk pedoman bagi umat manusia. Maka dari itu untuk mengetahui hal tersebut penulis akan melakukan penelitian beberapa ayat Al- Qur’an dan Hadis Nabi saw melalui tafsir tematik atau maudhu’i mafhum ma’nawi yang merupakan metode tafsir yang dilakukan sesuai dengan tema dan merupakan makna yang berkesuaian bertujuan agar terhindar dari larangan agama. Dalam penelitian yang pernah dilakukan menghasilkan bahwa investasi sudah tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadis dan hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar aturan. Sementara hasil dari penelitian ini terdapat beberapa ayat yang membahas tentang prinsip investasi serta pengklasifikasian ayat Makiyyah dan Madaniyyah beserta tafsirannya dan terdapat hadis yang menjelaskan
Zakat Para Youtuber dalam Pandangan Hukum Islam
Zakah of YouTubers. Besides being a medium of entertainment and information, YouTube is currently one of the jobs. This article provides answers to the income problems of YouTubers. First, identify YouTuber income from the standpoint of Islamic law. Second, the pros and cons of the amount of zakat that must be excluded from their income
Zakat Para YouTuber. Selain menjadi media hiburan dan informasi, YouTube saat ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan. Artikel ini memberikan jawaban terhadap masalah penghasilan para YouTuber.Pertama, mengidentifikasi penghasilan YouTuber dari sudut pandang hukum Islam. Kedua, pro-kontra besaran zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan mereka
Manajemen Biaya dan Sarana Prasarana di SMA N 3 Pati dan MA Silahul Ulum Asempatan Trangkil Pati
This study described the management and infrastructure in high school n 3 starch and is silahul ulum asempapan trangkil starch.In this research used a qualitative approach descriptive.Data collection method through observation technique, interviews and documentation.Utilize non statistics and analysis.Conclusion in research are among others apply the principle of principle: the achievement of a goal, principle efficiency, administrative principle, principle clarity responsibility.The process of education facilities and infrastructure management closely related to planning: of education facilities andinfrastructure.Procurement of education facilities and infrastructure.Inventory of education facilities and infrastructure.Supervision and maintenance of education facilities and infrastructure.Pengahapusan school facilities and infrastructure madrasah /.Pengeloalan opersioanal to support the facilities of infrastructure in high school n 3 starch and is silahul ulum is a slight difference if silahul ulum manage endowments and productive,The students and contributions , while in high school and 3 starch come from the government anddonations were allocated to development students associated facilities and infrastructure
Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam
Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat keijakan moneter dan fiskal. Secara garis besar kebijakan fiskal dan moneter versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal dan moneter versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur’an. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama
Konsep Dasar Epistemologi Pendidikan Multikultural Dalam Islam
Education as a means of developing human potential and the formation of a community order must be carried out with the principles of equality and justice. The principle is based on the inevitability that humans live within the sphere of difference. Islamic education as a way of forming human beings, upholds the value of justice as a consequence of one of its roles as khalifatullah on the face of the earth, which is to prosper the universe. One aspect of education that can deliver this goal is the view of multiculturalism in Islamic education. This paper is aimed at looking at the basic concepts of the epistemology of multicultural education in Islam, which ultimately can be implemented in the process of Islamic education. The method used in writing this article is the "literature review" on the concept of multiculturalism, the basis of the epistemology of multiculturalism and multicultural education in Islam. The results obtained from this study are that multicultural education emphasizes the aspects of harmony in learning practices. The values of multiculturalism do not conflict with the values of Islam, they can even lead to the achievement of the goals of Islamic education, namely forming a harmonious order in social life.Pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi manusia dan pembentukan tatanan masyarakat harus diselenggarakan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip tersebut didasarkan pada keniscayaan bahwa manusia hidup dalam lingkup perbedaan. Pendidikan Islam sebagai jalan membentuk manusia yang kamil menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai konsekuensi dari salah satu perannya sebagai khalifatullah di muka bumi, yaitu memakmurkan alam semesta. Salah satu aspek pendidikan yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut adalah pandangan multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Tulisan ini ditujukan untuk melihat konsep dasar epistemologi pendidikan multikultural dalam Islam, yang pada akhirnya dapat diimplementasikan dalam proses pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah “literature review” tentang konsep multikulturalisme, dasar epistemologi multikulturalisme dan pendidikan multikultural dalam Islam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan multikultural mengedepankan aspek kesedarajatan dalam praktik pembelajaran. Nilai-nilai multikulturalisme tidak bertentangan dengan nilai-nilai Isalam, bahkan dapat menghantarkan pencapaian tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk tatanan yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat
Pendekatan Maqāṣid al-syarī‘ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi
The Contemporary Maqāṣid asy-Syarī‘ah Approach in Economic Behavior
The maqāṣid asy-Syarī‘ah (objectives of syariah) have become a growing discussion in the contemporary Islamic world. Maqāṣid asy-Syarī‘ah is now developed into an approach, not just as a concepts. The maqāṣid asy-Syarī‘ah approach should be applicable to various problems and also should be used to measure the extent to which the objectives of Shari'a are realized in human behavior also in human’s economic behavior. The maqāṣid asy-Syarī‘ah approach developed by Jasser Auda has put the maqāṣid asy-Syarī‘ah as a philosophical foundation for the existence of Islamic law. Maqāṣid asy-Syarī‘ah approach is no longer the normative measure of a Islamic law (fiqh) product, but rather the application and implications of the establishment of a product of Islamic law (fiqh)