9003 research outputs found
Sort by
Semiotic Analysis of the Representation of Family Conflict in the Film Home Sweet Loan
No full textArticle History:
Received:
Revised:
Accepted:
Abstract: This study examines the representation of family conflict in the film Home Sweet Loan using Charles Sanders Peirce’s semiotic approach. Family conflict is understood as an unavoidable social reality, often triggered by unequal role distribution, miscommunication, and economic pressure. The film Home Sweet Loan was chosen as the object of analysis because it portrays the emotional struggles of Kaluna, a young women who faces various forms of domestic tension, including unequal household responsibilities, financial burdens caused by her brother’s debt, and limited personal space within her extended family home. This research employs a qualitative descriptive method through close observation of seven selected scenes, which were analyzed using Peirce’s triadic model consisting of representamen, object, and interpretant. The findings reveal that the film represents three categories of family conflict as classified by Joseph A. Devito; role conflict, resource conflict, and communication conflict. Imbalanced expectations, competion over limited family resource, and unilateral decision making, create emotional strain that shapes the narrative trajectory. Visual signs and symbolic elements in the film effectively illustrate Kaluna’s psychological burden and the unequal distribution of familial roles. The study concludes that Home Sweet Loan serves not only as entertainment but also as a form of social reflection, emphasizing the importance of open communication, empathy, and fairness in maintaining harmony within the family
MODEL ASESMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (IPAS) DI AKHIR FASE B PADA KURIKULUM MERDEKA
No full textKhasanah Anisatun. 2026. “Model Asesmen Capaian Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) di Akhir Fase B pada Kurikulum Merdeka”. Tesis. Program Studi Magister Pedagogi. Program Pascasarjana. Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I Dr. Munadi. M.Si., Pembimbing II Dr. Dr. Suriswo, M.Pd.
Kata Kunci : Asesmen, Capaian Pembelajaran, IPAS Fase B, Kurikulum Merdeka
Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kebutuhan guru dan kepala Sekolah terhadap instrumen asesmen capaian pembelajaran IPAS di akhir fase B pada Kurikulum Merdeka, 2) menyusun desain instrumen asesmen capaian pembelajaran IPAS yang efektif dan efisien di akhir fase B pada kurikulum merdeka, dan 3) menyusun desain instrumen asesmen capaian pembelajaran IPAS yang efektif dan efisien di akhir fase B pada kurikulum merdeka.
Penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D) dengan model ADDIE hingga tahap pengembangan untuk menghasilkan instrumen asesmen capaian pembelajaran IPAS di akhir fase B. Penelitian dilaksanakan pada Januari 2025 di empat sekolah dasar segugus Bahari, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan subjek 142 peserta didik kelas IV sebagai sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara guru, angket validasi pakar, dan tes tertulis 30 butir soal pilihan ganda IPAS. Analisis data menggunakan model Rasch untuk menguji validitas, reliabilitas, dan kecocokan butir instrumen.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa 1) Guru dan kepala sekolah memerlukan model asesmen yang mampu mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik pada akhir Fase B mata pelajaran IPAS secara efektif. 2) Model asesmen capaian pembelajaran IPAS di akhir Fase B dikembangkan melalui metode Research and Development dengan model ADDIE yang difokuskan pada tahap analisis, desain, dan pengembangan. 3) Hasil uji validitas konstruk menggunakan pemodelan Rasch menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, pada taraf kepercayaan 100%, seluruh 30 butir soal dinyatakan sesuai (fit) dengan model. Kedua, tingkat kesukaran butir berada pada rentang −2 hingga +2, yang menunjukkan bahwa butir soal sesuai untuk berbagai tingkat kemampuan peserta didik dan termasuk dalam kategori baik. Ketiga, pada taraf kepercayaan 98,72%, sebanyak 142 respons peserta didik dinyatakan sesuai dengan model. Keempat, hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa validitas substantif instrumen tergolong layak digunakan, dengan nilai Goodness of Fit meliputi Collapse Deviance sebesar 0,014, Hosmer–Lemeshow sebesar 0,641, dan Casewise Deviance sebesar 0,000. Nilai p-value yang lebih besar dari 0,01 pada uji Collapse Deviance dan Hosmer–Lemeshow menunjukkan bahwa model memenuhi kriteria kelayakan. Selain itu, nilai akurasi sebesar 70,9%, sensitivitas 68,7%, dan spesifisitas 0,731 menunjukkan kemampuan model yang cukup baik dalam mengklasifikasikan respons peserta didik
ANALISIS BANGKITAN DAN TARIKAN AKIBAT PEMBANGUNAN KAMPUS II UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
No full textJuli Wijaya, 2021 “Analisis Bangkitan Dan Tarikan Perjalanan Akibat Pembangunan Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal” Laporan Skripsi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti 2026
Keberadaan Kampus II Universitas Pancasakti Tegal sebagai pusat kegiatan pendidikan baru di Kota Tegal berpotensi menimbulkan peningkatan pergerakan lalu lintas di sekitarnya. Aktivitas mahasiswa, dosen, dan staf kampus menghasilkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang berdampak pada kinerja ruas jalan, khususnya Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Hanoman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi besarnya bangkitan dan tarikan perjalanan pada Kampus II Universitas Pancasakti Tegal serta menganalisis dampaknya terhadap karakteristik lalu lintas di ruas jalan sekitar kampus. Metode yang digunakan adalah survei lapangan dengan pengumpulan data volume lalu lintas pada jam sibuk pagi, siang, dan sore, baik pada hari kerja maupun hari libur, dengan klasifikasi kendaraan meliputi kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor.
Analisis dilakukan berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kampus II Universitas Pancasakti Tegal menimbulkan bangkitan dan tarikan, dengan adanya tarikan sebesar 192 smp/hari dan bangkitan sebesar 119,5 smp/hari oleh aktivitas civitas Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal. Sedangkan, kinerja ruas jalan yang paling buruk adalah jalan di depan lokasi Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan dengan kinerja ruas jalan D dimana lalu lintas hampir stabil, kecepatan masih dapat dikelola, dan rasio volume terhadap kapasitas masih dapat diterima
Kata kunci: Bangkitan perjalanan, tarikan perjalanan, transportasi
PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI KONTEN BERBASIS QR CODE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP MATA PELAJARAN PPKN DI MAN KOTA TEGAL
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan metode pembelajaran berdiferensiasi konten berbasis QR Code pada mata pelajaran PPKn di MAN Kota Tegal. Tantangan utama dalam pembelajaran PPKn adalah pemahaman materi yang cenderung abstrak dan keberagaman karakteristik siswa di kelas. Penelitian ini merupakan tahap awal (studi pendahuluan) dari penelitian pengembangan (R&D). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dengan guru PPKn, observasi pembelajaran di kelas, dan penyebaran angket kebutuhan kepada 64 siswa dari dua kelas XI.
Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) Terdapat keberagaman gaya belajar siswa (visual, auditori, kinestetik) yang belum terfasilitasi secara optimal oleh metode pembelajaran saat ini yang masih didominasi ceramah; (2) Siswa mengalami kesulitan memahami materi PPKn yang bersifat konseptual dan prosedural, serta menunjukkan minat tinggi terhadap penggunaan gawai dalam belajar; (3) Guru membutuhkan alat bantu praktis untuk menerapkan diferensiasi konten tanpa menambah beban administrasi yang signifikan.
Ketersediaan smartphone dan akses internet di lingkungan sekolah juga sangat mendukung. Disimpulkan bahwa pengembangan metode pembelajaran berdiferensiasi konten berbasis QR Code sangat mendesak dan relevan untuk diimplementasikan di MAN Kota Tegal guna menjembatani kesenjangan kebutuhan belajar siswa.
Kata Kunci: Analisis Kebutuhan; Pembelajaran Berdiferensiasi; QR Code; PPKn; MAN Kota Tega
Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tegal Terhadap Pengelolaan APBD Berdasarkan Pada Tata Kelola Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
No full textUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 208 Ayat (1) menyatakan “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah”. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD. Hal ini tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tegal terhadap APBD, tingkat efektifitas pengawasan serta kendala kendala apa saja dalam pengawasannya. Jenis penelitiannnya adalah yuridis empiris,pendekatan penelitiannya dengan metode kualitatif. Data yang ada pada penelitian berisi data primer serta sekunder. Data primer didapat dari lapangan (wawancara dan observasi). Penelitian ini memakai metode analisis kualitatif dengan adjektiva deskriptif dan berfokus pada proses serta makna. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dan masalah manusia melalui pendekatan yang fleksibel dan interaktif..
Hasil penelitiannya di ketahui Implementasi Pengawasan DPRD Kabupaten Tegal terhadap Pelaksanaan APBD dimulai dari tahap perencanaan, pelakasanaan, dan pelaporan APBD Pemerintah Daerah Kab Tegal.Tingkat efektifitas belum maksimal dikarenakan berbagai kendala - kendala baik secara internal maupun eksternal. Seperti Kualitas Anggota DPRD Sumber daya manusia (human resources) dari anggota legislatif yakni menyangkut tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota Adanya Silang Pendapat antar Fraksi Iklim politik.
Kata Kunci : Implementasi Pengawasan DPRD, Tingkat Efektifitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
REKRUTMEN BERDASARKAN MERITOKRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA DESA DI INDONESIA
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji dinamika implementasi rekrutmen berbasis meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Latar belakang permasalahana ini muncul karena meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Desa dan Permendagri telah mengarahkan prosedur seleksi perangkat desa secara objektif dan transparan, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan serius akibat dominasi politik lokal, patronase, dan lemahnya pengawasan internal yang berdampak pada akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual dan operasional untuk seleksi perangkat desa yang didasarkan pada prinsip legalitas, partisipasi, dan teknologi digital.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data empiris dari hasil observasi lapangan tahun 2023-2024, laporan Ombudsman Rl, dan studi kasus di berbagai kabupaten. Temuan menunjukkan bahwa kehadiran aktor reformis (kalangan kepala desa, akademisi, dan LSM) berperan sebagai katalisator penting dalam mendorong seleksi berbasis kompetensi, sekaligus menciptakan mekanisme checks and balances praktik publik, dan seleksi terbukti meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas hasil seleksi. Namun, konteks politik-sosial seperti struktur patron-klien yang kuat dan budaya kekerabatan masih menjadi kendala utama bagi penerapan meritokrasi secara penuh. Oleh karena itu, dibutuhkan konseptual dan operasional untuk seleksi perangkat desa berbasis meritokrasi yang didasarkan pada prinsip partisipatf, legalitas, dan teknologi digital, dan intervensi negara untuk memastikan seleksi yang adil dan profesional di seluruh wilayah.
Kata Kunci: Rekutmen meritokratis, aktor reformis, tata kelola desa, partisipasi publik, patronase politi
PERANCANGAN KOMPUTER RAKITAN DENGAN SISTEM PENDINGIN CAIR UNTUK OPTIMALISASI PERFORMA GAMING
No full textRian Atmaja Putra, 2025 “PERANCANGAN KOMPUTER RAKITAN DENGAN SISTEM PENDINGIN CAIR UNTUK OPTIMALISASI PERFORMA GAMING” Laporan Skripsi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal 2026.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis komputer rakitan berperforma tinggi dengan sistem pendingin cair (WaterCooling) guna memenuhi kebutuhan gaming dan rendering yang menuntut kestabilan suhu serta performa optimal. Komponen utama yang digunakan meliputi prosesor Intel Core i5-6400, GPU GTX 1050 2GB, RAM DDR4 8GB, dan SSD NVMe 128GB yang dipadukan dengan sistem pendingin cair Jonsbo ARGB. Hasil pengujian menunjukkan bahwa WaterCooling mampu menjaga suhu CPU di kisaran 41–48°C, lebih rendah sekitar 5–7°C dibandingkan AirCooling yang mencapai 52–55°C, serta menghasilkan peningkatan FPS sebesar 40–60 FPS pada game Resident Evil 7 dan God of War.
Sistem pendingin cair terbukti lebih efisien dalam menjaga kestabilan suhu, mencegah thermal throttling, serta memberikan performa grafis yang lebih konsisten dengan tingkat kebisingan lebih rendah dan tampilan yang lebih estetis. Secara keseluruhan, WaterCooling dinilai sebagai solusi pendinginan terbaik untuk komputer rakitan berperforma tinggi yang digunakan dalam aktivitas gaming maupun rendering profesional.
Kata Kunci: WaterCooling, AirCooling, Komputer Rakitan, Gaming, Rendering, Performa
EFEKTIVITAS SOP PENGURUSAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR PADA KAPAL PERIKANAN DI PPN TEGALSARI, KOTA TEGAL
No full textPelabuhan Perikanan Pantai (PPN) Tegalsari di Kota Tegal merupakan pelabuhan perikanan strategis di Pantai Utara Jawa dengan mobilitas kapal penangkap ikan yang tinggi, sehingga memerlukan sistem pelayanan administrasi keberangkatan yang akuntabel dan efisien. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai dokumen legal yang diterbitkan oleh syahbandar berperan penting dalam menjamin keselamatan pelayaran dan kepastian hukum melalui pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal. Proses pengurusan SPB di PPN Tegalsari masih menghadapi kendala seperti keterlambatan verifikasi dokumen, antrean pelayanan, dan keterbatasan sistem daring yang memengaruhi ketepatan waktu keberangkatan kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan SPB pada kapal perikanan di PPN Tegalsari, Kota Tegal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT guna mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP penerbitan SPB secara umum telah berjalan cukup efektif dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024. Analisis SWOT menempatkan organisasi pada Kuadran I, yang menunjukkan dominasi faktor kekuatan dan peluang dibandingkan kelemahan dan ancaman. Meskipun demikian, optimalisasi sarana prasarana, mitigasi potensi penumpukan kapal, serta penguatan sistem pelayanan tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas, transparansi, dan keberlanjutan pelayanan penerbitan SPB.
Kata kunci: Efektivitas SOP, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Analisis SWO
Analisis Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Keluaraga
No full textABSTRAK Kekerasan terhadap anak dalam keluarga masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, meskipun berbagai instrumen hukum telah mengatur perlindungan anak. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering menjadi pelaku kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. (2) Untuk mengkaji Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara normatif kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasinya masih belum efektif karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal keluarga. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan dalam Keluarga, Hukum Pidana, Implementasi Hukum
Efektivitas Hukum Penerapan Anti-Dumping Dalam Upaya Perlindungan Industri Domestik
No full textABSTRAK Perdagangan Internasional telah membawa perubahan besar dalam sektor perekonomian dunia, salah satunya ialah aktivitas ekspor dan impor antara negara yang satu dengan negara yang lain. Akibat globalisasi perdagangan tersebut timbul adanya praktik perdagangan yang tidak sehat yakni praktik dumping. praktik dumping ini sangat merugikan industri domestik, oleh karena itu, dibetuklah kebijakan anti dumping. kebijakan anti dumping ini dibuat oleh World Trade Organization (WTO) dalam The WTO Agreement of Implementation of Article VI of the General Agreement Tariffs and Trade 1994, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut negara-negara anggota WTO dapat menerapkan kebijakan anti-dumping sebagai upaya melindungi industri dalam negeri. Namun, meskipun kebijakan anti-dumping ini telah memproteksi praktik dumping, kenyataannya masih memunculkan dilema hukum dalam penerapannya sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penerapan kebijakan anti-dumping di Indonesia dalam melindungi Industri Domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dilema hukum penerapan anti-dumping dalam upaya perlindungan industri domestik dan menganalisis efekivitas kebijakan anti-dumping dengan memperhatikan pengaruh dilema hukumdalam proses penerapannya terhadap perlindungan industri domestik. jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, tekni pengumpulan datanya melalui dokumentasi yang melibatkan analisis dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, dan dianalisis dengan analisis dengan metode analisis data deskriptif dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilema hukum penerapan anti-dumping disebabkan oleh beberapa faktor yakni ketidaksesuaian antara ketentuan WTO dengan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian, penegakkan anti-dumping yang kurang efektif, dan ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan penerapan kebijakan anti-dumping sebagai instrument perdagangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Efektivitas penerapan kebijakan anti-dumping di Indonesia dalam melindungi industri domestik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Tak hanya itu, efektivtas penerapan kebijakan anti-dumping ini dipengaruhi oleh praktik circumvention yakni pengelakan bea masuk anti dumping melalui pihak ketiga yang membuat efektivitas penerapan kebijakan anti-dumping ini belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Dumping, Anti-dumpin