9003 research outputs found
Sort by
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMUNIKASI INTERPERSONAL, DAN SIKAP KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
No full textAdib Ghozali 2024, Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi Interpersonal dan
Sikap Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur pelaksana dalam
kegiatan organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan kegiatan
operasional organisasi, dalam melaksanakan tugas seorang pekerja diperlukan suatu
ketekunan dalam bekerja, cekatan, memiliki keahlian dan kemampuan dalam
melaksanakan tugas. Dalam sebuah organisasi agar dapat berkembang dan maju
sangat bergantung dari perilaku kerja personil itu sendiri. Apabila perilaku kerja
baik maka hasilnya juga akan baik, namun sebaliknya apabila perilaku kerja
personil tidak baik maka hasil diperoleh juga tidak baik sehingga tujuan yang
diinginkan oleh organisasi tidak dapat tercapai dengan maksimal
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dan sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jumlah sampel
dalam penelitian ini adalah 136 pegawai. Metode analisis yang digunakan adalah
metode susksesive interval, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t,
uji f dan koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) Dari pengujian secara parsial
budaya organisasi terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai sig = 0,000<0,05.
2) Dari pengujian secara parsial komunikasi interpersonal terhadap kinerja pegawai
diperoleh nilai sig = 0,004<0,05. 3) Dari pengujian secara parsial sikap kerja
terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai sig = 0,018< 0,05.
Kesimpulan dari penelitia ini adalah 1) Budaya Organisasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten
Tegal. 2) Komunikasi Interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. 3) Sikap Kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah
Kabupaten Tegal.
Kata Kunci : Budaya Organisasi, Komunikasi Interpersonal, Sikap Kerja dan
Kinerja Pegawa
ANALISIS HUKUM WARIS SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA
No full textSengketa hak waris anak angkat merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam praktik hukum perdata. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai warisan anak angkat memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya berbagai sumber hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum adat, dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum waris sebagai instrumen penyelesaian sengketa hak waris anak angkat dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, kedudukan anak angkat dalam warisan tidak diakui secara eksplisit kecuali jika diatur dalam wasiat atau perjanjian tertentu. Hal ini sering menimbulkan sengketa antara ahli waris biologis dan anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak angkat dalam pewarisan.
Kata Kunci: hukum waris, anak angkat, sengketa waris, hukum perdat
PENYELESAIAN SENGKETA KEBENDAAN DALAM KASUS HUKUM PEMBAGIAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA TEGAL (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 272/PDT.G/2023/PA.TG)
No full textPenyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus hukum pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam kasus pembagian waris yang menghasilkan Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg serta mengkaji putusan tersebut berdasarkan Teori Keadilan Korektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum yang membahas sengketa kebendaan dalam hukum waris Islam. Analisis dilakukan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam perkara ini dan menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa kebendaan dalam perkara ini mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam hukum acara peradilan agama, mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi, pemeriksaan perkara, hingga penetapan putusan oleh majelis hakim. Selain itu, berdasarkan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg, ditemukan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tidak memenuhi prinsip Keadilan Korektif. Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan pengakuan yang disampaikan Penggugat II mengenai penghentian pembagian uang sewa tersebut, dan menghukum Penggugat II untuk membagi hasil sewa obyek sengketa (b) kepada Ahli Waris yang lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum waris Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.
Kata Kunci: Sengketa Kebendaan, Pembagian Waris, Pengadilan Agama, Keadilan Korektif
PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TEGAL
No full textKeadilan mencerminkan pelaksanaan hak asasi manusia dan tujuan hukum adalah memelihara keadilan dalam masyarakat (HAM). Subjek Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dan realisasi hak asasi manusia pada dasarnya sangat mirip. Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang karena ketidaksempurnaannya, sering dianggap berbeda dari orang normal dan lebih rentan mengalami diskriminasi dari orang- orang di sekitarnya. Namun sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur persamaan hak bagi individu penyandang disabilitas. Penelitian ini memiliki tujuan : (1) Untuk memenuhi Implementaasi akses keadilan bagi penyandang disabilias di wilayah hukum Pengadilan Negeri tegal , (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas. Jenis peneliitian ini merupakan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu empiris, Teknik pengumpulan datanya memalui studi lapangan, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tegal telah merealisasikan beberapa hak dari penyandang disabilitas berupa sarana dan prasarana yang aksesibel, tetapi masih ada beberapa hambtan sehingga pemenuhan akses untuk menuju keadilan belum berjalan dengan baik dan kurang merata. Kata Kunci : Akses, Keadilan, Penyandang Disabilitas, Fasilitas
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP JAM KERJA BERLEBIH DAN UPAH MINIMUM DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA
Get PDFUndang-Undang Cipta Kerja terdiri dari berbagai kluster dibuat dengan maksud dan tujuan pemikiran untuk memudahkan investasi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang undangan yang lebih sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja dalam menghadapi isu jam kerja berlebih dan upah minimum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitihan adalah penelitihan kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utamnya adalah data sekundur. Analisi data yang digunakan pada penelitihan ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengusaha dalam menetapkan jam kerja, termasuk pelaksanaan jam kerja lembur. Namun, regulasi ini masih menimbulkan potensi eksploitasi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ketentuan mengenai upah minimum juga mengalami perubahan signifikan, dengan pendekatan yang lebih fleksibel untuk daerah-daerah tertentu. Meskipun hal ini bertujuan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, dampaknya justru dapat menurunkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja jika tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Berdasarkan penelitihan ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti tegal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jam Kerja Berlebih, Upah Minimum, Cipta Kerja
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Get PDFUsaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi kreatif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian suatu daerah dan negara. Perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas. Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usahadan kemudian diterbitkan oleh lembaga OSS. Online Single Submission merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public. Penerapan OSS menjadi langkah maju yang signifikan menuju efisiensi administratif dan perbaikan iklim investasi di sektor UMKM. Dengan adopsi teknologi informasi, diharapkan pelaku usaha, terutama skala UMKM, dapat mengakses proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan lebih mudah dan cepat, memberikan mereka keunggulan dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Namun, sementara OSS menjanjikan kemudahan dan percepatan, masih diperlukan pemahaman mendalam tentang implementasi sejauh ini, serta pengidentifikasian potensi hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem online submission (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah dan menganalisa keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem online submission (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dengan meninjau permasalahan hukum serta menganalisis permasalahan hukum dari berbagai macam sumber dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui Sistem Online Submission (OSS) pada usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui Sistem Online Submission (OSS) pada usaha mikro kecil dan menengah telah dijamin keamanannya melalui kebijakan privasi data pelaku usaha pengguna pada OSS RBA yang terdapat informasi dan/atau data Pengguna yang bersifat rahasia dan pribadi. Kata Kunci : UMKM, Izin Usaha, Online Single Submissio
PENGARUH FIQH ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Get PDFSistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah civil law system. Akan tetapi beberapa Ahli menyatakan bahwa selain sistem civil law, Indonesia menganut pula sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Adat. Mereka beralasan karena Hukum Islam dan Hukum Adat memiliki kontribusi dalam sistem hukum nasional. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat antara lain : (1) Benarkah Fiqh Islam memiliki pengaruh dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia ? (2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong Fiqh Islam dalam mempengaruhi sistem hukum di Indonesia ?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yakni meninjau permasalahan secara normatif.atau perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini diambil karena penelitian ini tidak membutuhkan survey lapangan. Setelah seluruh proses dilalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh Islam memberikan pengaruh bagi pembangunan sistem hukum di Indonesia. Kesimpulan ini bisa dijelaskan bahwa sistem hukum yang berlaku di suatu negara dapat dilihat dari produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kontribusi hukum Islam terhadap hukum Nasional cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengadopsi fiqh Islam atau membawa semangat keislaman, dari peraturan perundang-undangan di tingkat nasional hingga ke daerah. Hal ini setidaknya didorong oleh tiga faktor, yakni faktor sosial, dimana mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Kedua, faktor politik, karena lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat masih didominasi oleh kekuatan Muslim. Dan ketiga, faktor kesamaan sistematika dalam penyajiannya antara sistem civil law dan fiqh Islam. Keduanya memiliki ciri yang sama, yakni tertulis dan terperinci.
Kata kunci : Fiqh, Pengaruh, Sistem Hukum
IMPLIKASI PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG ATAS PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Get PDFDesa merupakan suatu komunitas yang memiliki wewenang agar bisa mengatur daerahnya sendiri atau kepentingan masyarakatnya serasi dengan kondisi sosial budaya setempat atau dapat dikatakan jika desa mempunyai otonomi asli yang perlu mendapat perhatian pada kerangka penyelenggaraan pemerintah khususnya penyelenggaraan otonomi daerah. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang disahkan oleh Presiden Jokowi, telah menciptakan pro kontra yang menggambarkan adanya dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan ini dinilai sebagai langkah maju yang dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan memperkuat kontinuitas pembangunan. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang disahkan oleh Presiden Jokowi, telah menciptakan pro kontra yang menggambarkan adanya dua pandangan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perubahan masa jabatan kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa dan mengkaji implikasi hukum perubahan masa jabatan kepala desa terhadap kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik di desa-desa. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif sejalan dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian yuridis normatif, membahas doktrin doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini implementasi perubahan masa jabatan kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa dapat secara filosofis, perubahan ini berlandaskan nilai keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi pemerintahan yang bertujuan memperkuat stabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Implikasi Perpanjangan masa jabatan kepala desa terdapat dampak positif positifnya meliputi peningkatan stabilitas kepemimpinan, memungkinkan perencanaan jangka panjang, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih berkelanjutan. Namun, dampak negatif juga perlu diperhatikan, seperti potensi monopoli kekuasaan, berkurangnya kesempatan regenerasi kepemimpinan, dan risiko stagnasi dalam tata kelola pemerintahan desa Kata Kunci : Desa, Masa Jabatan, Kepala Des
PENGUATAN PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ERA DIGITAL
Get PDFKendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan pemuda menjadi target para bandar narkoba, diakrenakan para pemuda ini dapat dengan mudah dipengaruhi dan dibujuk, tentu saja hal ini menjadi masalah tersendiri bagi aparat penegak hukum, dalam implementasinya dalam tindak pidana narkotika diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan yang jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berkembangnya laju teknologi membuat banyak hal menjadi lebih mudah dalam pengaksesannya. Terutama teknologi yang membidangi arus informasi dalam bentuk digital. Kemajuan teknologi dalam bidang tersebut tentu saja tidak hanya mengakibatkan dampak baik dalam penggunaannya, namun disisi lain juga terdapat dampak buruknya seperti pengedaran narkotika di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menindak tindak pidana narkotika di era digital dan mengkaji tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menghadapi modus operandi kejahatan narkotika berbasis teknologi digital. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian ini mengunakan Metode Penelitian yuridis normatif. Di dalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu hal yang pasti melalui sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini aparat penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi tindak pidana narkotika di era digital, di mana teknologi menjadi alat utama bagi jaringan narkotika untuk memperluas operasi mereka. Kepolisian, BNN, dan lembaga penegak hukum lainnya bertugas melakukan penyelidikan, penindakan, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Era digital menghadirkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Modus operandi pelaku kejahatan kini mencakup transaksi melalui dark web, pembayaran menggunakan Cryptocurrency, dan komunikasi terenkripsi, yang semuanya dirancang untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Kata Kunci : Narkotika, Digital, Penegak Huku
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS KEGAGALAN ENDORSEMENT OLEH SELEBGRAM
No full textRiset ini meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas kegagalan endorsement oleh selebgram? Dan Kendala-kendala yang dialami UMKM dalam penyelesaian wanprestasi endorsement selebgram?. Metode riset yang digunakan ialah metode library research. Perlindungan perjanjian endorsement antara selebgram dengan onlineshop. Pelaku usaha dapat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan perlindungan pada perjanjian endorsement apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dari perjanjian endorsement tersebut.pengetahuan pelaku usaha mengenai mekanisme endorsement, minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh para pelaku usaha, mahalnya biaya promosi yang menyebabkan pelaku usaha berpikir berulang kali untuk menggunakan proses panjang memperjuangkan haknya, kurangnya sosialisasi mengenai endorsement juga menjadi kendala pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya dan terakhir yakni mahalnya biaya penyelesaian sengketa di pengadilan Kata Kunci : Wanprestasi, Endorsement, Selebgra