9003 research outputs found
Sort by
Perbandingan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia dan Australia dalam Pengurangan Pengangguran
No full textABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dan Australia dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran dipahami sebagai persoalan struktural yang dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas institusional negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif kebijakan publik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi, laporan resmi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kebijakan ketenagakerjaan di kedua negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menelaah kebijakan pasar tenaga kerja, pelatihan vokasional, sistem informasi pasar tenaga kerja, serta perlindungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan adaptif, yang didukung oleh kapasitas institusional yang kuat, sistem data pasar tenaga kerja yang terintegrasi, serta kebijakan pasar kerja aktif yang responsif terhadap perubahan ekonomi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi sektor informal, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta lemahnya koordinasi dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan sistem informasi tenaga kerja yang komprehensif, serta perluasan kebijakan pasar kerja aktif merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Kata Kunci: kebijakan ketenagakerjaan, pengangguran, pasar tenaga kerja, studi komparatif, Indonesia dan Australi
Efisiensi Operasional (BOPO) dan Profitabilitas (ROA) Sebagai Variabel Mediasi Dalam Pengaruh Risiko Kredit, Pertumbuhan Kredit Dan Permodalan Terhadap Financial Distress Pada BPR Di Wilayah OJK Tegal
No full textPENGARUH KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH, BUDAYA SEKOLAH DAN KOMPENSASI GURU TERHADAP KINERJA GURU MELALUI MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA SMK DIBAWAH NAUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU KABUPATEN TEGAL
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah, Budaya Sekolah, dan Kompensasi Guru terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja sebagai variabel mediasi pada SMK di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan Partial Least Squares (PLS). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 165 guru dari 21 SMK Ma’arif NU di Kabupaten Tegal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Kepala Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru; Budaya Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru; Kompensasi Guru tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kinerja Guru; Kompetensi Kepala Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja Guru; Budaya Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja Guru; Kompensasi Guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja Guru; Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru; Motivasi Kerja terbukti memediasi secara signifikan pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru; Motivasi Kerja terbukti memediasi secara signifikan pengaruh Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru; dan Motivasi Kerja terbukti memediasi secara penuh pengaruh Kompensasi Guru terhadap Kinerja Guru
Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Aswaja dalam Budaya Sekolah, peningkatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, dan penyusunan sistem kompensasi yang tidak hanya bersifat material tetapi juga memperhatikan aspek pengakuan dan keadilan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru.
Kata kunci: Kompetensi Kepala Sekolah, Budaya Sekolah, Kompensasi Guru, Motivasi Kerja, Kinerja Guru, SMK Ma’arif NU
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIG BOOK DENGAN MODEL THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN LITERASI MEMBACA PADA SISWA KELAS RENDAH SEKOLAH DASAR
No full textAnugrahwati Efry Puji. 2026. “Pengembangan Media Pembelajaran Big Book dengan Model Think Pair Share untuk Meningkatkan Literasi Membaca pada Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar. Tesis. Program Studi Magister Pedagogi. Program Pascasarjana. Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I Dr. Suriswo, M.Pd. Pembimbing II Dr. Tri Mulyono, M.Pd.
Kata Kunci : Big Book, Think Pair Share, Literasi membaca, Siswa kelas rendah.
Pendidikan dasar berperan penting dalam membangun literasi membaca sebagai fondasi berpikir kritis dan pembelajaran sepanjang hayat, namun kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar di Indonesia masih tergolong rendah akibat penggunaan media pembelajaran yang konvensional dan kurang sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah yang membutuhkan pembelajaran visual, kontekstual, dan interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan guru dan siswa, mendeskripsikan desain pengembangan, serta mengetahui kelayakan dan efektivitas media pembelajaran Big Book dengan model Think Pair Share dalam meningkatkan literasi membaca siswa kelas rendah sekolah dasar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan model ADDIE untuk mengembangkan media pembelajaran Big Book berbasis Think Pair Share. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian siswa kelas rendah sekolah dasar pada kelompok eksperimen dan kontrol. Analisis data meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji t, serta analisis kelayakan dan efektivitas media Big Book dalam meningkatkan literasi membaca.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran Big Book berbasis Think Pair Share memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi membaca pada siswa kelas rendah sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran Big Book berbasis model Think Pair Share didasarkan pada analisis kebutuhan pembelajaran, kesesuaian kurikulum, karakteristik guru dan siswa kelas rendah, serta ketersediaan sarana pendukung. Media dikembangkan melalui tahapan perancangan, validasi ahli, uji coba, dan revisi dengan desain sistematis yang mengintegrasikan langkah-langkah Think Pair Share. Hasil validasi menunjukkan kelayakan sangat baik dengan persentase materi sebesar 93% dan media sebesar 92%. Uji efektivitas menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi membaca siswa berdasarkan perbandingan hasil pretest dan posttest pada kelompok eksperimen, dari capaian awal sebesar 15% menjadi 78,8% setelah penggunaan media, sehingga media Big Book berbasis Think Pair Share dinyatakan layak dan efektif digunakan pada pembelajaran literasi membaca siswa kelas rendah sekolah dasar
HARMONISASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN ANAK DALAM KASUS PENCABULAN SEKSUAL
No full textHukum pidana nasional memiliki peran strategis dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan dari kejahatan seksual, namun pengaturannya dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih belum harmonis. Perbedaan orientasi, istilah, dan cakupan antarregulasi menimbulkan tumpang tindih norma, ketidakpastian hukum, dan lemahnya perlindungan bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana positif di Indonesia mengenai perlindungan anak korban pencabulan seksual, mengidentifikasi bentuk disharmonisasi norma, serta merumuskan model harmonisasi kebijakan hukum pidana yang ideal agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menemukan pola disharmonisasi dan merumuskan solusi konseptual yang berpihak pada korban.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak telah berlandaskan Pancasila dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta diperkuat KUHP 2023, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, namun implementasinya masih menghadapi ketidaksinkronan substansi dan koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum pidana yang menyatukan terminologi dan hierarki lex specialis, memperkuat sistem kerja lintas lembaga berbasis Integrated Child Protection Case Flow, serta membangun budaya hukum yang humanis, empatik, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Kata kunci: Harmonisasi Hukum Pidana, Perlindungan Korban Anak, Pencabulan Seksua
PENGARUH SPESIFIKASI HARDWARE TERHADAP EFISIENSI KINERJA DAN BIAYA PADA PERAKITAN KOMPUTER UNTUK DESAIN GRAFIS
No full textGaruh Aenidar Miftakhul Rizal, 2025 ‘‘Pengaruh Spesifikasi Hardware Terhadap Efisiensi Kinerja Dan Biaya Pada Perakitan Komputer Untuk Desain Grafis’’.
Laporan Skripsi Informatika Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh spesifikasi perangkat keras (hardware) terhadap efisiensi kinerja dan biaya perakitan komputer untuk kebutuhan desain grafis. Fokus penelitian terletak pada pemilihan komponen utama seperti CPU, GPU, RAM, motherboard, dan media penyimpanan (SSD/HDD), serta dampaknya terhadap performa komputer saat menjalankan aplikasi desain seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimental dengan analisis deskriptif kuantitatif. Peneliti merakit dua unit komputer dengan spesifikasi berbeda, yaitu rakitan high-end dan rakitan mid-end, untuk diuji performanya berdasarkan waktu rendering, kecepatan loading aplikasi, responsivitas terhadap file berukuran besar, dan kemampuan multitasking. Pengujian dilakukan di Laboratorium Multimedia Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, sedangkan data biaya diperoleh dari survei harga di toko-toko komputer setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesifikasi hardware memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja komputer. Rakitan berspesifikasi tinggi mampu memberikan hasil rendering dan multitasking yang lebih cepat serta stabil dibandingkan rakitan menengah. Namun, peningkatan performa tersebut sebanding dengan kenaikan biaya, sehingga efisiensi terbaik dicapai melalui pemilihan komponen yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, komputer rakitan terbukti lebih efisien secara biaya dibandingkan komputer built-up dengan spesifikasi setara, menjadikannya alternatif ideal bagi desainer grafis dengan anggaran terbatas.
Kata Kunci: Hardware, Efisiensi Kinerja, Biaya, Perakitan Komputer, Desain Grafis
PERAN BUMDES DALAM TATA KELOLA BANK SAMPAH DI DESA PEGIRIKAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024
No full textABSTRAK
Nama : Ahmad Khidir Judul : Peran BUMDes dalam Tata Kelola Bank Sampah di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis naratif data mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Bank Sampah di Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fungsi BUMDes dalam pengelolaan bank sampah, sekaligus menguraikan tantangan yang dihadapi dan mengusulkan solusi alternatif untuk peran BUMDes dalam konteks ini di Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tahun 2024.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Pegirikan, yang terletak di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, secara efektif telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank Sampah pada tahun 2024. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan Bank Sampah mencakup berbagai fungsi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mobilisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Kegiatan perencanaan dilakukan selama musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang), yang melibatkan partisipasi dari anggota masyarakat. BUMDes Pegirikan telah menetapkan struktur pengelolaan Bank Sampah yang dipilih berdasarkan kemampuan anggota. Pengelolaan bank diawasi oleh seorang ketua yang secara konsisten memberikan bimbingan dan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk pengelolaan Bank Sampah yang efektif. Selain itu, pengelolaan Bank Sampah diawasi secara langsung oleh BUMDes maupun Pemerintah Desa. Tata Kelola bank sampah dilakukan melalui proses pengumpulan dan pemilahan sampah, penyetoran sampah, penimbangan dan pencatatan. Semua proses tata kelola bank sampah dilaksanakan oleh BUMDes. masih dapat kendala yang dihadapi BUMDes dalam tata kelola Bank sampah. Kendala yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, kurangnya anggaran operasional sehingga menghambat jalnnya bank sampah, pengelola bank sampah yang kurang inovatif dan kurangnya dukungan dari pemda dalam menyediakan tempat pembuangan sampah. Solusi nya meningkat komitmen bersama untuk memajukan bank sampah harus di tingkatkan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, perlu adanya dukungan sarana dan prasaran serta dana dari pemerintah desa maupun pemda dan diperlukan adanya pelatihan pengelola bank sampah
Kata Kunci : Peran BUMDes, Tata Kelola Bank Sampa
EFEKTIVITAS INTELIJEN YUSTISIAL KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN ALIRAN KEPERCAYAAN SERTA AKTIVITAS KEAGAMAAN DI KOTA TEGAL
No full textJudul: Efektivitas Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Dalam Pengawasan Dan Penanganan Aliran Kepercayaan Serta Aktivitas Keagamaan Di Kota Tegal.
Dosen Pembimbing:
1. Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.
2. Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kejaksaan Republik Indonesia, melalui fungsi intelijen yustisial dan Tim PAKEM, memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penanganan aliran kepercayaan guna mencegah potensi konflik dan pelanggaran hukum. Di tingkat daerah, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Tegal, pelaksanaan fungsi tersebut menjadi krusial mengingat karakteristik sosial masyarakat yang heterogen, meskipun masih menghadapi berbagai kendala struktural, koordinatif, dan sosial. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi lapangan, serta wawancara terhadap Tegar Mawang Dhita, S.H., M.H. selaku kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Tegal dan Bapak Andrianto selaku pengurus salah satu Aliran Kepercayaan Kota Tegal, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan intelijen yustisial Kejaksaan Negeri Kota Tegal dalam pengawasan dan penanganan aliran kepercayaan serta aktivitas keagamaan dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui mekanisme intelijen yang bersifat preventif, persuasif, dan koordinatif dengan melibatkan Tim PAKEM serta berbagai instansi terkait. Pelaksanaannya oleh Tim Pakem Kejaksaan Negeri Kota Tegal dijalankan sebagai instrumen preventif penegakan hukum yang mengedepankan deteksi dini, pendekatan persuasif, dan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas sosial tanpa mengesampingkan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang mana telah rutin dilakukan rapat koordinasi setiap tahun dengan para pemegang aliran kepercayaan dan keagamaan. Namun demikian, tidak dapat dihindarkan dari adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal
SIMULASI PEMODELAN TATA LETAK PRODUKSI MENGGUNAKAN SOFTWARE PROMODEL DI CV. PAKU AJI INDONESIA
No full textRiza Apit Prameswara, 2026 “SIMULASI PEMODELAN TATA LETAK PRODUKSI MENGGUNAKAN SOFTWARE PROMODEL DI CV. PAKU AJI INDONESIA” Laporan skripsi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, 2026.
Perencanaan tata letak fasilitas produksi memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi aliran material, waktu proses, serta pemanfaatan ruang. Penelitian ini dilakukan di CV. Paku Aji Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur furnitur yang menghadapi permasalahan jarak perpindahan material yang panjang, penataan area kerja yang kurang optimal, serta terjadinya pemborosan waktu produksi. Tujuan penelitian ini adalah merancang tata letak fasilitas produksi yang lebih efektif guna meminimalkan jarak perpindahan, mengurangi waktu proses, dan meningkatkan kelancaran alur produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Activity Relationship Chart (ARC) untuk menentukan tingkat kedekatan antar stasiun kerja, kemudian hasil rancangan diuji menggunakan simulasi dengan perangkat lunak ProModel. Data diperoleh melalui observasi langsung, pengukuran jarak antar fasilitas, serta pencatatan waktu proses produksi. Selanjutnya dilakukan pemodelan kondisi awal dan dua alternatif tata letak usulan untuk dibandingkan kinerjanya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tata letak usulan mampu menurunkan jarak perpindahan material dan waktu proses produksi dibandingkan dengan kondisi awal. Selain itu, alur produksi menjadi lebih teratur, kemacetan proses dapat diminimalkan, serta pemanfaatan ruang menjadi lebih optimal. Dengan demikian, penerapan metode ARC yang dikombinasikan dengan simulasi terbukti efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam perancangan ulang tata letak fasilitas produksi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan manufaktur maupun akademisi dalam merancang tata letak fasilitas yang lebih efisien, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja sistem produksi.
Kata kunci: tata letak fasilitas, Activity Relationship Chart, simulasi, ProModel, efisiensi produksi
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menderita Penyakit Jiwa Tertentu
No full textABSTRAK Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap yang menderita penyakit jiwa tertentu merupakan isu krusial dalam hukum pidana, karena berada dipersimpangan kepastian hukum, keadilan dan prinsip kemanusiaan. Pasal 44 KUHP serta perkembangan terbarunya dalam KUHP baru menimbulkan perdebatan mengenai batas kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab apabila seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa, terutama ketika perbuatan pidana secara objektif terbukti tetapi kapasitas mental dari pelaku dipertanyakan. Permasalahan ini semakin kompleks dalam praktik peradilan, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau tindakan rehabilitatif terhadap pelaku dengan gangguan jiwa tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana yang menderita gangguan jiwa, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data kepustakaan berupa peraturan perundang-undang, literatur hukum, dan putusan pengadilan, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dengan ahli kesehatan jiwa dan hakim. Analisis ini dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk memahami keterkaitan antara norma hukum, doktrin pertanggungjawaban pidana, dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum pidana indonesia, baik melalui KUHP lama maupun KUHP baru, pada dasarnya mengakui bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tertentu dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana apabila pelaku terbukti kehilangan kemampuan intelektual atau volisional saat melakukan tindak pidana. KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan modern dengan menekankan pendekatan rehabilitatif serta pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan psikiatri forensik, jenis dan tingkat gangguan jiwa, serta pedoman peradilan, termasuk PERMA Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyandang disabilitas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa tertentu tidak dapat diterapkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku secara mendalam. Pendekatan hukum pidana yang mengintegrasikan aspek medis, kemanusiaan, dan keadilan restoratif menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan korban. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, gangguan jiwa, Pasal 44 KUHP, KUHP baru, pertimbangan hakim, psikiatri forensik