9003 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP FENOMENA PRIVACY PARADOX PADA PENGGUNA APLIKASI GET CONTACT DI INDONESIA
No full textABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memunculkan fenomena privacy paradox, di mana pengguna aplikasi menyatakan kepedulian terhadap privasi namun tetap membagikan data pribadi demi fitur aplikasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada aplikasi Get Contact yang menggunakan mekanisme crowdsourcing data buku telepon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap fenomena privacy paradox pada pengguna Get Contact di Indonesia, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara aplikasi dalam hal terjadinya pelanggaran data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap fenomena privacy paradox pada pengguna Get Contact di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Get Contact ditemukan memproses data pihak ketiga (non-pengguna) tanpa persetujuan (consent) yang sah, yang bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan data pribadi, Fenomena privacy paradox terbukti nyata di mana pengguna lebih mengutamakan nilai fungsional aplikasi daripada perlindungan data, sehingga melemahkan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi hak subjek data, serta pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara aplikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencakup sanksi administratif (denda hingga penghentian kegiatan), tanggung jawab perdata (ganti rugi), dan sanksi pidana bagi pihak yang terbukti mengungkapkan atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan baik di dalam lingkungan ataupun diluar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Privacy Paradox, Get Contact. Undang Undang Perlindungan Data Pribadi
PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
No full textAbstrak: Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang mencakup aspek fisik, biologis, sosial, dan budaya sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk korporasi, dan menimbulkan dampak ekologis, ekonomi, sosial, serta politik. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi menjadi sangat penting, dengan kepolisian memiliki peran strategis sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHAP, dan UU Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan literatur yang relevan. Data penelitian berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan, namun proses penegakannya menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya dan sarana penyidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi forensik lingkungan, serta partisipasi masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kata kunci: penegakan hukum lingkungan, kejahatan korporasi, kebakaran hutan dan lahan
Problematika Hukum Keamanan Gizi Pangan Terhadap Kontaminasi dan Malnutrisi Dalam Program Makan Bergizi Gratis
No full textABSTRAK Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan bergizi dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Meskipun telah didukung berbagai regulasi, program ini masih menghadapi permasalahan hukum terkait keamanan gizi pangan. Penelitian ini bertujuan: untuk mengkaji pengaturan hukum terkait keamanan gizi pangan dalam MBG dan menganalisa problematika hukum yang muncul dalam implementasinya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan statue approach (perundang-undangan). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dengan dianalisis melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum keamanan gizi pangan dalam Program MBG secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan pada aspek pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum, sehingga memicu terjadinya kasus kontaminasi pangan dan risiko malnutrisi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Keamanan Pangan, Regulasi, Gizi, Kontaminasi, MB
ANALISIS HUKUM PERDATA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH SECARA LISAN
No full textABSTRAK Dalam praktiknya, perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan masih banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan berdasarkan asas kepercayaan. Namun, perjanjian lisan sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan ditinjau dari hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan pada dasarnya sama dengan perjanjian tertulis, yaitu pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan dan memelihara rumah yang disewakan, sedangkan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa dan menggunakan rumah sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian sewa-menyewa tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Sewa-Menyewa Rumah, Hak dan Kewajiban, Hukum Perdat
ANALISIS HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA PERUSAHAAN DI POLSEK TANJUNG POLRES BREBES
No full textABSTRAK Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana. Syarat utamanya ada perbuatan pidana dan ada aturan pidana yang melarang. Fenomena penggelapan dalam hubungan kerja tidak hanya berdampak pada kerugian finansial perusahaan, tetapi juga dapat merusak hubungan industrial dan menimbulkan ketidakpercayaan antara pekerja dan manajemen. Segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis harus diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata. Efektivitas upaya hukum dalam menangani penggelapan sangat bergantung pada prosedur penyidikan dan koordinasi antara kepolisian, perusahaan, dan lembaga hukum lain. Sinergi yang baik antar lembaga penegak hukum mampu mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan efek jera bagi pelaku penggelapan. Jenis penelitian ini yang diguakan adalah penelitian hukum normative-empiris yang memadukan analisis norma hukum dengan data empiris untuk evaluasi kebijakan dengan melibatkan hubungan esensial antara hukum dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, yaitu upaya hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja perusahaan. Jenis sumber data penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder Hasil penelitian ini menunjukan penggelapan dalam hubungan kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu penggelapan uang, barang, data, aset tidak berwujud, hingga penggelapan dalam proyek atau kontrak perusahaan. Setiap bentuk penggelapan ini melibatkan penyalahgunaan posisi atau akses yang diberikan oleh perusahaan, dan dampaknya bisa sangat merugikan perusahaan baik secara finansial maupun reputasi. Dampak penggelapan dalam hubungan kerja sangat luas dan mencakup aspek finansial, reputasi, operasional, hukum, hingga sosial. Bagi perusahaan, penggelapan dapat mengarah pada kerugian besar dan penurunan reputasi yang sulit untuk dipulihkan Kata Kunci : Penggelapan, Tindak Pidana, Kejahatan Korporas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
No full textABSTRAK Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun keberadaan satwa langka semakin terancam akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Kriminalitas yang terkait dengan perdagangan hewan langka, termasuk yang dilakukan melalui jaringan sosial, menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap satwa langka dan bentuk tindak pidana yang terkait, serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli satwa langka di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif serta pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan dan undang-undang merupakan sumber hukum primer, dan buku dan jurnal ilmiah merupakan sumber hukum sekunder. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum spesies hewan langka telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , serta peraturan pelaksana lainnya. Namun, sanksi pidana terhadap orang yang memperdagangkan spesies hewan langka belum menunjukkan efek jera yang maksimal dalam praktiknya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Satwa Langka, Hukum Pidana, Perdagangan Satw
Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat dalam perspektif perlindungan konsumen
No full textABSTRAK Tindak Pidana pemalsuan surat dalam konteks perlindungan konsumen menjadi perhatian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait praktik penipuan yang merugikan konsumen melalui transaksi digital dan produk ilegal. Di era digitalisasi ekonomi, penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering kali belum terintegrasi efektif dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen seperti sertifikat produk masih menunjukkan kelemahan. Hal ini menyebabkan kerugian signifikan bagi konsumen dan menghambat kepercayaan dalam pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam konteks perlindungan konsumen serta mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dengan fokus pada integrasi KUHP dan UUPK untuk mencapai keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan data sekunder, dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka offline dan online, serta analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemalsuan surat dalam KUHP (Pasal 263) dan UUPK saling melengkapi, dengan KUHP sebagai lex generalis dan UUPK sebagai lex specialis, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti pembuktian kesengajaan dalam kasus digital. Pertanggungjawaban pidana pelaku diklasifikasikan berdasarkan peran dalam tindak pidana bersama (Pasal 55 KUHP), dengan sanksi yang disesuaikan prinsip proporsionalitas, seperti dalam kasus pemalsuan sertifikat kosmetik di Bandung (Putusan PN Bandung No. 456/Pid.B/2022/PN.Bdg) yang menjatuhkan hukuman 2-4 tahun penjara. Integrasi dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memperkuat perlindungan, meskipun diperlukan harmonisasi lebih lanjut dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Regulasi, Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, Perlindungan Konsumen
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY, RISK MANAGEMENT, DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN GENDER DIVERSITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024)
No full textPenghindaran pajak masih menjadi tantangan di sektor consumer non-cyclicals
karena kompleksitas transaksi dan celah regulasi. Studi ini menginvestigasi
pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, manajemen risiko,
dan pengendalian internal terhadap praktik tersebut, serta menguji peran keragaman
gender sebagai pemoderasi. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan menganalisis
laporan keuangan 60 emiten consumer non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia
selama 2021-2024. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh 188 observasi
yang kemudian diuji menggunakan regresi linier berganda dan moderated
regression analysis (MRA) berbasis SPSS versi 22. Temuan membuktikan bahwa
tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, manajemen risiko, dan
pengendalian internal secara positif berkontribusi terhadap penghindaran pajak.
Semakin tinggi komitmen sosial dan investasi aset tetap, semakin agresif
perusahaan mereka beban pajak. Praktik antisipasi risiko dan pengawasan ketat pun
justru mendorong eksploitasi telah perpajakan. Namun, keragaman gender terbukti
secara signifikan memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap penghindaran pajak. Keberadaan direktur perempuan mendorong
pengambilan keputusan lebih etis, sehingga menekan agresivitas pajak meskipun
program sosial gencar dilakukan. Implikasinya, regulator perlu mempertimbangkan
aspek demografi dewan dalam mengevaluasi kepatuhan pajak, sementara investor
dapat menjadikan komposisi gender sebagai indikator tata kelola yang baik.
Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sektor dan periode observasi serta
mempertimbangkan variabel makroekonomi.
Kata Kunci: CSR, Capital intensity, Risk management, Internal control, Tax
avoidance, Gender diversit
PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA TEGAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, kepuasan kerja terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pegawai sektor publik memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan menempatkan kepuasan kerja sebagai faktor strategis. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kinerja pegawai melalui penguatan motivasi, disiplin, lingkungan kerja yang kondusif, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Kata kunci: motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, kompetensi, kepuasan kerja, kinerja pegawai, SEM-PLS
