9003 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN HUKUM SURAT IZIN MENGEMUDI SEBAGAI BUKTI KOMPETENSI MENGEMUDI DALAM SISTEM HUKUM LALU LINTAS INDONESIA
No full textLalu lintas jalan merupakan ruang interaksi publik yang bersifat kompleks, dinamis, dan berisiko. Setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan bermotor sejatinya mengelola potensi bahaya, baik bagi dirinya maupun pengguna jalan lainnya. Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Dari fenomena tersebut tampak adanya ketegangan epistemik tentang apakah SIM benar-benar representasi kemampuan mengemudi, atau sekadar legitimasi administratif yang tidak mencerminkan kecakapan faktual. Pertanyaan ini penting karena menyangkut hubungan antara status hukum dan tanggung jawab pidana. Jika SIM diakui sebagai sertifikasi kompetensi, maka penyelenggaraan penerbitannya harus memastikan standar uji yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung dari objek atau subjek penelitian di lapangan guna memperoleh informasi faktual dan actual. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara data primer dan data sekunder sebagai dasar analisis, sejalan dengan pendekatan yuridis normatif yang diterapkan.
Hasil penelitian ini menunjukan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 86 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Izin Mengemudi memiliki kedudukan hukum sebagai bukti kompetensi mengemudi yang dilegitimasi oleh negara, sekaligus sebagai sarana registrasi pengemudi dan data pendukung penegakan hukum. Kedudukan ini diperkuat oleh desain pengaturan masa berlaku SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang menegaskan bahwa kompetensi mengemudi dipahami sebagai kualifikasi hukum yang bersifat ex ante dan kondisional, bukan hak absolut. Mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) UU LLAJ, serta dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 jo. Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023, merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin keabsahan kompetensi mengemudi secara normatif dan preventif
Kata Kunci : Surat Izin Mengemudi, Kecelakaan Lalu Lintas, Bukti Kompetensi Mengemud
THE EFFECT OF USING THE EDUCAPLAY APPLICATION TO IMPROVE THE STUDENTS’ VOCABULARY MASTERY (A Pre- Experimental Research at the 10-th Grade Students of MAN Kota Tegal Academic Year 2025/2026)
No full textABSTRACT
Primadani, Irma Ika. 2025. 162060037: “The Effect of Using the Educaplay Application to Improve Vocabulary mastery (A Pre-Experimental Research in the 10th Grade Students of MAN Kota Tegal Academic Year 2025/2026)”. Research Project. Strata 1 Program, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Pancasakti Tegal,
The First Advisor is N.L. Molla, S.Pd., M.Hum. and
The Second Advisor is Drs. Rofiudin, M.Hum.
Keywords: Educaplay Application, Vocabulary mastery, Pre-
Experimental Research, MAN Kota Tegal.
The primary objective of this research is to investigate the effectiveness of using the Educaplay application as a learning tool to improve students' vocabulary knowledge at MAN Kota Tegal. Educaplay is a technology-based learning platform that offers a variety of interactive games for learning English, including quizzes, crossword puzzles, and matching games. This course of study was utilized in this study because it is relatively simple to use to develop English abilities, particularly vocabulary mastery, in an engaging setting. The research hypothesis is that using the Educaplay application as a learning medium improves vocabulary mastery among tenth-grade students at MAN Kota Tegal in the academic year 2025/2026.
The population for this study consists of all tenth-grade students at MAN Kota Tegal. Purposive sampling is used in the study, along with a pre-experimental one-group pretest and posttest design. This study's sample consists of one unique class of pupils who are treated utilizing the Educaplay program.
As an initial test, the group is given a pre-test before receiving treatment. The treatment is carried out by teaching vocabulary using interactive exercises on the Educaplay platform. Following the treatments, the author administers a post-test to the group to assess the outcome of the intervention. The data is analyzed using the Paired Sample T-test in SPSS version 26. The results show that the mean pre-test score is 52.77, whereas the post-test score is 64.63. The statistical analysis yields a significance value of 0.000, less than 0.05 (p < 0.05). Based on such results, H0 is rejected, while H1 is approved. This implies that using the Educaplay application as a learning medium has a considerable favorable impact on the vocabulary mastery of tenth-grade students at MAN Kota Tegal. The author then advises that English teachers use the Educaplay app as an alternate medium to help pupils master English vocabulary
THE EFFECT OF EDUCANDY APPLICATION ON STUDENTS’ VOCABULARY MASTERY AT SMPN 3 BREBES
No full textABSTRAK
Putri, Widya Annisa.2026. 1621600034: “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Educandy terhadap Penguasaan Kosakata Siswa di SMPN 3 Brebes.” Proyek Penelitian, Departemen Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal.
Pembimbing I Sumartono, M.Pd., dan
Pembimbing II Noeris Meiristiani, M.Pd.
Kata kunci: Aplikasi Educandy, Penguasaan kosa kata, Teks
Recount
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh penggunaan aplikasi Educandy terhadap peningkatan penguasaan kosakata siswa dalam konteks teks narasi pada kelas VIII. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental. Populasi penelitian terdiri dari 64 siswa kelas VIII SMPN 3 Brebes pada tahun ajaran 2025/2026, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, masing-masing terdiri dari 32 siswa. Ujian kosakata dalam bentuk pre-test dan post-test digunakan sebagai instrumen penelitian, terdiri dari 30 item yang valid. Data dianalisis menggunakan uji normalitas dan homogenitas, serta uji t sampel berpasangan, melalui SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Educandy memiliki dampak positif terhadap penguasaan kosakata siswa. Hal ini didukung oleh hasil uji t sampel berpasangan, yang menunjukkan nilai p sebesar 0.000, lebih kecil dari 0.05, dan peningkatan rata-rata skor kelompok eksperimen dari 65.03 menjadi 73.59. Selain itu, hasil uji t sampel independen menunjukkan perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajarkan menggunakan aplikasi Educandy dan yang tidak. Skor rata- rata pasca-tes kelompok eksperimen (73,59) lebih tinggi daripada kelompok kontrol (65,00). Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi Educandy memiliki dampak positif dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa dalam konteks teks narasi pada siswa kelas VIII di SMPN 3 Brebes. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menerapkan aplikasi Educandy dalam konteks pembelajaran yang berbeda
PENGARUH BUDAYA PROKRASTINASI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ANGKATAN 2023
No full textABSTRAK
KENDIZ AURILIA,2026. “Pengaruh Budaya Prokrastinasi Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023”Skripsi. Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pancasakti Tegal.
Pembimbing I : Dr. Rahmad Agung Nugraha,M.Si
Pembimbing II : Renie Tri Herdiani,M.Pd
Kata kunci: Budaya Prokrastinasi, Prestasi Akademik,
Mahasiswa
Prokrastinasi merupakan perilaku menunda penyelesaian tugas yang berpotensi mempengaruhi capaian belajar mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat budaya prokrastinasi, tingkat prestasi akademik, dan menganalisis pengaruh budaya prokrastinasi terhadap prestasi akademik mahasiswa angkatan 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional pearson. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga keseluruhan 32 mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2023 dijadikan responden. Uji instrumen data yang digunakan validitas ekspert jugdment, realibilitas Cronbach’s Alpha, normalitas Shapiro-Wilk, regresi linier Anova. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis menggunakan korelasi Pearson, signifikan koefisien, determinasi model summary.
Data diperoleh melalui nilai IPK yang didapat dari SIAP dan penyebaran 2 skala variabel budaya prokrastinasi dan skala variabel prestasi akademik kepada responden yang merupakan mahasiswa angkatan 2023. Hasil uji realibilitas menunjukkan 0,677, hasil uji normalitas 0,766, dan hasil uji linier pada angka 0,196. Hasil analisis data deskriptif budaya prokrastinasi menunjukkan bahwa 9 responden (28,1%) pada indikator perceived time, pada indikator emotional distress sebanyak 6 responden (18,8%), indikator perceived ability sebanyak 11 responden (34,4%), dan 6 (18,8%) mahasiswa memiliki interaction-action gap. Lalu pada hasil analisis data deskriptif prestasi akademik menunjukkan bahwa 5 mahasiswa (15,6%) berada pada Tingkat IPK rendah, 20 mahasiswa (62,5%) berada pada tingkat IPK sedang, dan terdapat 7 mahasiswa (21,9%) yang berada pada tingkat IPK tinggi.
Hasil uji hipotesis menunjukkan budaya prokrastinasi berpengaruh terhadap prestasi akademik sebesar 51,2%. Nilai korelasi yang diperoleh 0,512 yang dapat diartikan hubungan searah dan nilai signifikansi berada di 0,003 serta mendapatkan T hitung lebih besar dari T tabel (3,269˃2,042), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi adanya pengaruh budaya prokrastinasi terhadap prestasi akademik diterima. Saran dipenelitian ini, mahasiswa perlu menerapkan strategi self-regulated learning seperti menetapkan target belajar harian/mingguan, membuat skala prioritas, serta mengevaluasi kemajuan tugas secara berkala
KEWENANGAN WALI DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019
No full textABSTRAK Warisan merupakan bagian penting dari kekayaan yang dialihkan kepada ahli waris, termasuk anak yang belum dewasa dan belum cakap secara hukum untuk mengurus serta mengelola harta kekayaannya secara mandiri. Dalam kondisi tersebut, hukum memberikan kewenangan kepada wali untuk mewakili dan mengelola harta waris anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh wali yang disebabkan oleh lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta waris anak. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan wali dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui ketentuan kewenangan wali dalam mengelola harta waris anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (2) Mengkaji bentuk pengawasan terhadap wali dalam pengelolaan harta waris anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019, wali memiliki kewenangan fungsional untuk mengurus, memelihara, menjaga, dan memanfaatkan harta waris anak sepanjang digunakan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Namun, kewenangan tersebut bersifat terbatas dan tidak bersifat absolut. Pengawasan terhadap wali dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dinas sosial, yang lebih menitikberatkan pada aspek pengasuhan dan kesejahteraan anak, serta melalui mekanisme pelaporan dan pemantauan. Pengawasan terhadap aspek teknis pengelolaan harta waris anak secara normatif merupakan kewenangan Balai Harta Peninggalan, namun belum diatur secara tegas dalam PP Nomor 29 Tahun 2019, sehingga menimbulkan celah hukum dalam praktik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS BARANG BERBASIS WEB DI UNIT RUMAH TANGGA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
No full textMoh Sahrul Kulikuluman, 2026 “Implementasi Sistem Manajemen Inventaris Barang Berbasis Web Di Unit Rumah Tangga Universitas Pancasakti Tegal”
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan sistem manajemen inventaris berbasis web yang lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional di Unit Rumah Tangga Universitas Pancasakti Tegal. Metodologi yang digunakan adalah model Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, dan evaluasi. Melalui proses ini, website inventaris yang dirancang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan data barang rumah tangga secara efisien dan terorganisir, serta mendukung fitur pencarian, laporan otomatis, dan manajemen pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem ini mengatasi kelemahan pengelolaan data manual yang sebelumnya memakan waktu dan berisiko kehilangan informasi. Dengan sistem baru, staf dapat menambah, mengedit, dan menghapus data barang dengan mudah, serta mengakses informasi secara cepat. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional, tetapi juga memfasilitasi evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan inventaris.
Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa website inventaris berbasis web dapat meringankan beban kerja dalam pengelolaan persediaan barang dan meningkatkan efektivitas operasional di Unit Rumah Tangga. Pengembangan lebih lanjut di bidang fitur dan peningkatan antarmuka pengguna disarankan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan data.
Kata Kunci : Aksesibilitas Data, Antarmuka Pengguna (UI), Database, Efisiensi Operasional, Inventaris Barang, Otomatisasi Proses, Pelaporan, Pengelolaan Aset, Pengembangan Web, Pemantauan, Sistem Manajemen Data, User Experience (UX)
EVALUASI POSTUR KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI : STUDI KASUS PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI JARINGAN PIPA AIR LIMBAH JAKARTA
No full textMuhammad Abdul Aziz Faizurrohman, 2026, “Evaluasi Postur Kerja Pada Pekerja
Konstruksi Studi Kasus : Pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah
di Jakarta “ Laporan Skripsi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Pancasakti Tegal, 2026.
Pekerjaan konstruksi jaringan pipa air limbah memiliki risiko tinggi terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja, terutama akibat postur kerja yang tidak ergonomis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi postur kerja pekerja konstruksi pada
proyek jaringan pipa air limbah di Jakarta serta menilai potensi gangguan
muskuloskeletal berdasarkan prinsip ergonomi dan K3.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner Nordic Body Map
(NBM). Evaluasi postur kerja dilakukan menggunakan metode Rapid Upper Limb
Assessment (RULA) dan Ovako Working Posture Analysis System (OWAS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pekerja berada pada tingkat
risiko sedang hingga tinggi dengan keluhan muskuloskeletal dominan pada punggung,
leher, bahu, dan pinggang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan postur kerja,
penerapan ergonomi, dan penguatan SMK3 untuk mengurangi risiko cedera dan
meningkatkan keselamatan kerja.
Kata kunci : Postur Kerja, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Gangguan
Muscoloskeletal (MsDs), Owas, Pekerja Konstruksi
integrasi Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Platform Untuk Menanggulangi Fraud
No full textABSTRAK Pertumbuhan pesat transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 487 triliun pada tahun 2024 diiringi peningkatan signifikan kasus fraud yang merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk fraud dalam transaksi e-commerce dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui integrasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan platform e-commerce berbasis Online dispute resolution (ODR). Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan fraud e-commerce berkembang dalam bentuk kompleks meliputi merchant fraud, buyer fraud, fraud keamanan siber, fraud internal platform, fraud logistik, dan manipulasi ulasan. Mekanisme BPSK konvensional menghadapi kendala geografis, proses lama, dan biaya tinggi. Integrasi BPSK-Platform melalui ODR menawarkan solusi efektif dengan sistem pengaduan terintegrasi, eskalasi berjenjang, mediasi online, pemblokiran dana, dan basis data terintegrasi. Implementasi ODR-BPSK harus memenuhi prinsip perlindungan data pribadi sebagai batas hukum yang menentukan legitimasi sistem. Penelitian menyimpulkan integrasi BPSK-Platform berbasis ODR efektif menanggulangi fraud e-commerce dengan memberikan aksesibilitas luas, efisiensi, efek jera, dan perlindungan konsumen optimal. Keberhasilannya memerlukan dukungan regulasi perlindungan data pribadi, komitmen platform, dan peningkatan kapasitas BPSK. Bedasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: fraud e-commerce, Online dispute resolution, BPSK, integrasi platform, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa konsumen
EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN DAN PENCEGAHAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
No full textAbstrak Narkotika atau narkoba adalah semacam zat psikoaktif yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan maupun senyawa kimia, yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan syaraf, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya. Narkoba juga dapat mengganggu kesehatan serta merusak organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan sebagainya. Salah satu jalan agar penyalah guna tarkotika terbebas dari narkotika adalah menjalani proses rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan seseorang dari ketergantungannya terhadap narkoba, dan mencegah agar yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memberikan gambaran tentang regulasi atau pengaturan hukum tentang rehabilitasi narkotika dan 2) mengetahui dan mengkaji praktik rehabilitasi sebagai instrumen yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan studi ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan cara menggali dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) rehabilitasi narkotika diartikan sebagai proses pemulihan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan komprehensip, agar dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika, dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik berguna. Rehabilitasi dipandang sebagai hak, dan bukan semata-mata hukuman. Ketentuan tentang Rehabilitasi Narkotika diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan diimplementasikan pada beberapa peraturan pelaksananya. Beberapa pasal yang mendasari pemberian rehabilitasi diantaranya adalah Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3). Rehabilitasi juga diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan 2) Dalam praktik rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan dalam kasus penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sangat efektif sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan narkotika bagi penyalah guna narkotika. Kata kunci: Narkotika, Rehabilitasi Narkotika, Penyalah Gun
KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN AGAMA YANG TIDAK TERCATAT DI INDONESIA
No full textABSTRAK Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu yang tidak hanya bersifat pribadi, melainkan membawa implikasi yuridis penting, dalam menegakkan kepastian, perlindungan, pengakuan terhadap status hukum, serta hak dan kewajiban di mata negara. Meski demikian, fenomena perkawinan berdasarkan ajaran agama yang tidak tercatat di Indonesia memunculkan dilema antara lkeabsahan hukum nasional dan legitimasi keagamaan, yang kerap kali merugikan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksetaraan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik perkawinan agama yang tidak diverifikasi, menguraikan faktor penyebabnya, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan hukum progresif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (penelitian perpustakaan) dengan mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai sumber bibliografi seperti buku, artikel, jurnal, dan keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perkawinan agama yang tidak dicatat disebabkan oleh faktor sosio-kultural seperti rendahnya kesadaran masyarakat hukum, norma budaya dan tradisi lokal, legitimasi tokoh agama, pendekatan maslahah, serta keterbatasan akses terhadap struktur administrasi negara. Ketimpangan perlindungan hukum terjadi karena sistem hukum nasional,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya mengakui perkawinan yang dicatat secara resmi, sehingga menimbulkan eksklusi hukum bagi perempuan dan anak. Dampaknya meliputi ketidakadilan dalam hak nafkah, harta bersama, waris, pengasuhan anak, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama memberikan kemajuan, perlindungan tersebut masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh aspek kehidupan hukum dan sosial. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa ketimpangan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan agama yang tidak tercatat masih menjadi masalah serius di Indonesia. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan sosialisasi hukum, reformasi regulasi untuk memudahkan pencatatan akses, serta penguatan mekanisme isbat nikah agar lebih inklusif dan berbasis kesetaraan gender. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dalam dimensi perlindungan hukum berbasis keadilan bagi kelompok rentan. Kata Kunci: Perkawinan agama tidak tercatat, ketimpangan perlindungan hukum, perempuan dan anak, isbat nikah, hukum keluarga Indonesia