9003 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI DI PT SANKEN INDONESIA)
No full textABSTRAK Menghadapi suatu persaingan yang ketat di era pasar bebas, perusahaan telah dituntut agar memiliki manajemen yang kuat dan professional agar dapat bertahan dan makin berkembang. Hal ini perlu di perhatikan oleh perusahaan untuk mengembangkan suatu strategi agar perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya dan tidak menutup pabrik yang akibatnya dapat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja di PT Sanken Indonesia. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui hasil dari pengumpulan data terkait perusahaan PT Sanken Indonesia melakukan PHK terhadap karyawan. (2) Untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab perusahaan PT Sanken Indonesia terkait hak-hak pekerja atau buruh yang telah mengalami PHK. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan PT Sanken Indonesia telah menutup pabriknya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya karena keputusan dari induk Jepang. Sanken Electric Co. Ltd yang memutuskan untuk memindahkan produksi di negara asalnya dan fokus pada semikonduktor. Dan Tanggung jawab Perusahaan PT Sanken Indonesia terhadap karyawan yang di PHK telah diberikan hak-hak nya seperti gaji, pesangon yang sesuai dengan Peraturan undang-undang yang telah berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan, Hak-hak Pekerja
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar di Indonesia
No full textAbstrak Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia. Putusan yang dibacakan pada 27 Mei 2025 ini mengubah konstruksi hukum pembiayaan pendidikan dasar dengan menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bersifat inkonstitusional bersyarat, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya untuk satuan pendidikan negeri dan swasta. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan pembiayaan Pendidikan. (2) mengkaji Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kepustakaan yang dianggap memiliki hubungan dengan fokus dari penelitian ini. Buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam pengumpulan bahan hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan penelitian berupa buku buku, jurnal, dokumen, serta hasil dari penelitian yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki implikasi yuridis yang signifikan, meliputi: (1) perubahan regulasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar; (2) keharusan reformasi alokasi anggaran untuk sekolah swasta; (3) penguatan akuntabilitas dan pengawasan; dan (4) perubahan paradigma dari sistem negeri-sentris menjadi sistemik dan inklusif. Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 menjadi momentum strategis dalam reformasi pembiayaan pendidikan dasar yang lebih berkeadilan, merata, dan sesuai dengan amanat konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, pembiayaan pendidikan dasar, kebijakan publik, inkonstitusional bersyarat, keadilan sosial
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONTEN DEEPFAKE DALAM KEJAHATAN SIBER
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah melahirkan fenomena deepfake yang membawa implikasi serius dalam ranah kejahatan siber. Deepfake merupakan teknologi manipulasi audio, gambar, dan video yang mampu menciptakan konten palsu menyerupai kenyataan, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kepentingan kriminal seperti penipuan, pencemaran nama baik, pelecehan digital, dan penyebaran disinformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya penyalahgunaan konten deepfake serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber berbasis deepfake. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan kriminologis dan yuridis normatif, yang didukung oleh studi kepustakaan serta data empiris berupa hasil kuesioner yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan konten deepfake dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis yang saling berkaitan, yaitu faktor psikologis, sosial, ekonomi, teknologi, dan struktural. Faktor teknologi dan struktural merupakan faktor yang paling dominan, ditandai dengan kemudahan akses teknologi deepfake, anonimitas di ruang siber, serta belum optimalnya regulasi dan penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan deepfake perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, edukasi sejak usia dini, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sosial, pemanfaatan teknologi pendeteksi deepfake, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kriminologi kejahatan siber serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan konten deepfake di Indonesia. Kata Kunci: Deepfake, Kejahatan Siber, Kriminologi, Faktor Kriminologis, Pencegahan Kejahatan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA RUKO DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA
No full textABSTRAK Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama ekonomi nasional yang menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Namun, dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM sering menghadapi kerentanan hukum, khususnya dalam praktik sewa-menyewa ruko sebagai sarana produksi utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyewaan ruko oleh pelaku UMKM di Indonesia beserta permasalahan hukum yang muncul, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan ruko di Indonesia sering kali diwarnai oleh ketimpangan posisi tawar (inequality of bargaining power) antara pemilik ruko dan penyewa UMKM. Hal ini bermanifestasi dalam penggunaan kontrak baku (adhesi) yang memuat klausula eksonerasi yang merugikan, seperti pengalihan beban perbaikan struktural kepada penyewa dan kenaikan harga sewa yang eksploitatif secara sepihak. Perlindungan hukum bagi UMKM secara normatif telah diatur dalam Buku III KUHPerdata, termasuk asas koop breekt geen huur (jual beli tidak memutuskan sewa) dan kewajiban pemilik menjamin kenikmatan tenteram atas objek sewa. Namun, terdapat kesenjangan hukum (legal gap) antara regulasi publik dengan praktik kontrak privat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan asas iktikad baik (good faith) dan intervensi hakim melalui doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) untuk mewujudkan keadilan kontraktual bagi pelaku UMKM. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sewa-Menyewa, UMKM, Ruko, Kontrak Baku
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberstalking Perspektif Hukum Pidana
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya tindak kejahatan di dunia maya seperti cyberstalking. Cyberstalking merupakan bentuk kejahatan yang menyerang privasi, rasa aman, serta kondisi psikologis korban melalui media elektronik. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan korban cyberstalking dalam hukum pidana Indonesia; dan (2) mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban cyberstalking. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai cyberstalking di Indonesia belum diatur secara khusus dan masih tersebar dalam beberapa ketentuan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap korban cyberstalking masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban, baik dari aspek preventif maupun represif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban cyberstalking. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Cyberstalking, Hukum Pidana
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRIWATI PONDOK PESANTREN
No full textABSTRAK Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga hak asasi manusia khususnya hak anak atas perlindungan, rasa aman, dan martabat kemanusiaan. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaaan, seperti pondok pesantren, menunjukan adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang berdampak pada kerentanan korban. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peraturan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati disebuah pondok pesantren di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengedepankan pendekatan berorientasi pada korban. Namun, dalam praktiknya, kekerasan seksual dipesantren terjadi akibat faktor relasi kuasa, lemahnya pengawasan institusional, serta budaya diam dan stigma terhadap korban. Putusan pidana mati terhadap pelaku menunjukan sikap tegas dalam penegakan hukum, tetapi belum sepenuhnya menjamin pemulihan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak, pengawasan lembaga pendidikan keagamaan, serta implementasi hukum yang konsisten dan berperspektif korban guna mencegah terulangnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Satriwati; Pondok Pesantren; Perlindungan Huku
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI MELALUI SISTEM KONSINYASI ELEKTRONIK
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem konsinyasi elektronik, di mana produsen (konsinyor) menitipkan barang ke penjual (konsinyi) via platform digital tanpa peralihan kepemilikan hingga terjual, dengan fenomena saling lempar tanggung jawab yang melemahkan Pasal 19 UUPK dan menciptakan kekosongan regulasi multi-pihak digital, seperti pada kasus PT Sinar Jaya Elektrindo dan Tegal Gadget. Penelitian ini menganalisis konstruksi joint liability dan hak regres untuk memungkinkan konsumen menuntut salah satu pihak dengan keseimbangan bagi pelaku usaha, serta merekomendasikan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa cepat dan adil. Urgensi penelitian terletak pada kepastian hukum bagi usaha dan pengisian celah doktrin digital, menggunakan metodologi normatif (statute approach: KUHPerdata, UUPK, UU ITE) dan living law via studi kasus, dengan data library research (primer: UU; sekunder: jurnal/buku; tersier: kamus hukum) dianalisis deskriptif-kualitatif holistik. Hasil menunjukkan joint liability melindungi konsumen tanpa bebani pembuktian, hak regres jaga keseimbangan usaha, dan Online Dispute Resolution ODR lebih efisien daripada litigasi/BPSK. Berbeda dari studi sebelumnya, kontribusi regulasi sejalan WTO/UNCITRAL. Kata Kunci: Konsinyasi elektronik, tanggung jawab hukum, joint liability, hak regres, perlindungan konsumen, UUPK Pasal 19, Online Dispute Resolution (ODR), e-commerce Indonesia, product liability.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK GANDA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG (Studi Putusan Nomor 053/G/2015/PTUN.SMG)
No full textABSTRAK Sertipikat ganda adalah bukti penguasaan tanah yang memiliki lebih dari satu sertipikat. Terbitnya dua sertipikat untuk satu bidang tanah dapat menyebabkan masalah hukum yang sangat serius, sebab sertipikat berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Di samping itu, pemilik asli dari tanah yang memiliki sertipikat ganda juga memerlukan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji bagaimana posisi hukum para pihak dalam Putusan Nomor 053/G/2015/PTUN.SMG dan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 053/G/2015/PTUN.SMG. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menerapkan jenis penelitian pustaka atau library reseach dengan metode pendekatan penelitian normatif. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan siapa saja yang menjadi pihak yang bersengketa dalam Putusan Nomor 053/G/2015/PTUN.SMG yaitu Juminiati sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai Tergugat dan Haryono sebagai Tergugat II Intervensi, serta bagaimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai sengketa tersebut dengan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa, PTU
ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEKNIK BUDIDAYA RUMPUT LAUT (Gracilaria sp) METODE DASAR PADA TAMBAK TRADISIONAL DI DESA RANDUSANGA KULON KABUPATEN BREBES
No full textGuntur Bayu Samudra, 3222600012. Analisis Kelayakan Usaha Teknik
Budidaya Rumput Laut (Gracilaria sp) Metode Dasar PadaTambak Tradisonal Di Desa Randusanga Kulon, kabupaten Brebes. (Pembimbing I Nurjanah dan Pembimbing II Ninik) Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta
perekonomian masyarakat pesisir. Teknologi budidaya menentukan produktivitas budidaya dan kelayakan usaha budidaya yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha serta mengevaluasi
teknik budidaya rumput laut (Gracilaria sp) pada tambak tradisional di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pertumbuhan rumput laut metode terapung menghasilkan bobot tertinggi dibandingkan
metode lepas dasar dan metode dasar. Analisis kelayakan usaha menunjukkan bahwa budidaya rumput laut di lokasi penelitian secara finansial layak untuk dikembangkan. Total biaya produksi per tahun berkisar antara Rp49.980.000
hingga Rp76.445.000, dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp24.864.000 hingga Rp53.587.000 per tahun. Nilai Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) seluruh responden berada di atas 1, yakni pada kisaran 1,48 hingga
1,70, yang mengindikasikan bahwa usaha budidaya rumput laut layak dilakukan. Secara keseluruhan, usaha budidaya rumput laut Gracilaria sp. pada tambak tradisional di Desa Randusanga Kulon memiliki prospek yang baik dan dapat
dijadikan sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir setempat. Penerapan metode terapung serta pengelolaan kualitas air yang optimal merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan
usaha budidaya di wilayah tersebut.
Kata kunci: Gracilaria sp, analisis kelayakan usaha, teknik budidaya
ANALISIS DINAMIKA RANTAI PASOK DAN MARGIN PEMASARAN IKAN LAYANG (Decapterus spp.) HASIL TANGKAPAN PURSE SEINE DI PPN TEGALSARI, KOTA TEGAL
No full textSektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir Kota Tegal, khususnya melalui aktivitas pendaratan dan distribusi ikan di PPN Tegalsari. Ikan layang (Decapterus spp.) sebagai komoditas ekonomis penting menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara tingkat nelayan dan konsumen akhir, hal ini mengindikasikan adanya dinamika rantai pasok dan margin pemasaran yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur dan dinamika rantai pasok serta menganalisis margin pemasaran ikan layang hasil tangkapan purse seine di PPN Tegalsari, Kota Tegal. Penelitian dilaksanakan pada Januari 2026 menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara terhadap nelayan dan pelaku pemasaran yang dipilih secara purposive sampling. Analisis rantai pasok mengacu pada kerangka Asian Productivity Organization (APO), sedangkan margin pemasaran dihitung berdasarkan selisih harga di tingkat konsumen dan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 saluran rantai pasok yang melibatkan nelayan, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengolah, supermarket, pengecer, pedagang pasar, dan pedagang keliling. Margin pemasaran tertinggi sebesar Rp113.500 terjadi pada saluran yang melibatkan supermarket, sedangkan margin terendah sebesar Rp11.500 terdapat pada saluran yang relatif pendek. Panjang pendeknya saluran distribusi berpengaruh terhadap besarnya margin pemasaran dan tingkat efisiensi. Saluran yang lebih sederhana cenderung menghasilkan margin lebih rendah dan kinerja rantai pasok yang lebih efisien, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Temuan tersebut mengindikasikan efisiensi pemasaran ikan layang di PPN Tegalsari masih perlu ditingkatkan agar mengurangi perbedaan harga dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha perikanan.
Kata kunci: (Supply Chain, Mackerel Scad Fish, Marketing Margin, Capture Fisheries, Purse Seine