9003 research outputs found
Sort by
Pengaruh Pengembangan Karir, Pelatihan Kerja, Stres Kerja, dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Tegal Timur
No full textKajian ini bertujuan menelisik dan menilai pengaruh variabel-variabel seperti kesempatan pengembangan karier, pelatihan kerja, stres kerja, serta kondisi lingkungan fisik terhadap produktivitas pegawai di Puskesmas Tegal Timur. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi kerangka pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data yang berfokus pada institusi tersebut sebagai objek studi. Sampel yang diambil berjumlah 52 responden, dipilih melalui prosedur pengambilan sampel acak. Perolehan data dalam penelitian ini ditempuh melalui penggunaan instrumen berupa kuesioner. Analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS 22, dengan penerapan statistik deskriptif dan multivariate Structural integration (MSI). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kinerja pegawai di Puskesmas Tegal Timur dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pengembangan karier, pelatihan kerja, stres kerja, serta lingkungan kerja fisik.
Kata Kunci : Pengembangan Karir, Pelatihan Kerja, Stres Kerja, Kondisi Fisik Lingkungan Kerja, Kinerja Pegawa
ANALISIS KEBIJAKAN NON PENAL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
No full textTingginya kecelakaan lalu lintas yang umumnya terjadi karena kealpaan tanpa unsur niat jahat menimbulkan persoalan yuridis, sebab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih menekankan pemidanaan retributif meskipun menyediakan ruang penyelesaian non penal melalui Pasal 229 dan Pasal 236 ayat (2). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kealpaan dalam UU LLAJ, menelaah konsep kebijakan non penal berbasis restorative justice, serta mengidentifikasi kendala dan peluang penguatannya dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan analisis normatif-kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara UU LLAJ yang sangat penalistik dan KUHP Baru yang berorientasi pemulihan, sehingga penerapan restorative justice masih terbatas, fragmentaris, dan belum terintegrasi dengan mekanisme penghentian perkara. Kendala struktural dan sosiologis juga memperlemah implementasi, terutama karena rendahnya kapasitas mediasi aparat dan persepsi publik bahwa restorative justice identik dengan impunitas. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU LLAJ, Perpol 8/2021, Perja 15/2020, dan KUHP Baru, pembentukan pedoman nasional RJ, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi publik agar mekanisme pemulihan dalam perkara kealpaan dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan berintegritas.
Kata kunci: Restorative Justice, Kealpaan Lalu Lintas, Kebijakan Non Pena
ANALISA KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
No full textJudul: Analisa Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal Sepihak Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
Dosen Pembimbing:
1. Dr. Sanusi, S.H., M.H.
2. Dr. Nuridin, S.H., M.H.
PHK massal secara sepihak menimbulkan dampak serius bagi pekerja. Praktik ini sering dilakukan tanpa dialog dan pemenuhan hak normatif pekerja. Hukum ketenagakerjaan Indonesia mewajibkan PHK dilakukan atas dasar alasan yang sah, prosedur yang adil, dan musyawarah.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja massal secara sepihak dan menganalisa keabsahan pemutusan hubungan kerja massal secara sepihak ditinjau dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menempatkan pemutusan hubungan kerja massal secara sepihak dalam kerangka pembatasan kewenangan pengusaha demi melindungi pekerja sebagai pihak yang lemah. Undang-undang tersebut mengatur alasan, prosedur, serta kewajiban pemenuhan hak pekerja dalam setiap pelaksanaan PHK agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, pengaturan ini mencerminkan adanya perlindungan preventif dan represif yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan industrial; 2). Keabsahan PHK massal secara sepihak dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, dengan memperhatikan pemenuhan alasan yang sah secara normatif, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja. PHK massal tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar kepentingan efisiensi perusahaan semata, melainkan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultima ratio) setelah alternatif lain ditempuh secara sungguh-sungguh dan partisipatif. Apabila PHK massal dilakukan tanpa musyawarah, tanpa transparansi, dan tanpa itikad baik, maka tindakan tersebut tidak hanya cacat secara yuridis, tetapi juga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial yang menjadi landasan pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan; Massal; PH
HUBUNGAN SUPERVISI AKADEMIK, KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PEMBENTUKAN KARAKTER TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU SMP NEGERI KECAMATAN BANTARKAWUNG
No full textMuhammad Atik Afwanudin. 2026. “Hubungan Supervisi Akademik, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Pembentukan Karakter terhadap Peningkatan Kinerja Guru SMP Negeri se Kecamatan Bantarkawung”. Tesis Program Studi Magister Pedagogi. Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I Dr. Dewi Apriani Fr, MM, Pembimbign II Dr. Tity Kusrina M.Pd.
Kata Kunci: supervisi akademik, kepemimpinan kepala sekolah, pembentukan karakter guru, kinerja guru.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara supervisi akademik, kepemimpinan kepala sekolah, dan pembentukan karakter guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Bantarkawung. Kinerja guru merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan, yang dipengaruhi oleh aspek manajerial, kepemimpinan, serta karakter profesional guru. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana hubungan antarvariabel tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri di Kecamatan Bantarkawung, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi indikator masing-masing variabel. Teknik analisis data menggunakan uji korelasi Spearman, karena data tidak memenuhi asumsi normalitas dan linearitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif dan kuat antara supervisi akademik dan kinerja guru dibuktikan dengan Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi ρ = 0,704 dengan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) < 0,001; (2) terdapat hubungan positif dan kuat antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar ρ = 0,780 dengan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) <0,001; (3) terdapat hubungan positif sangat kuat antara pembentukan karakter guru dan kinerja guru dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar ρ = 0,873 dengan nilai signifikansi Sig. (2-tailed) < 0,001.; serta (4) supervisi akademik, kepemimpinan kepala sekolah, dan pembentukan karakter guru memiliki hubungan yang kuat dan saling berkaitan dalam mendukung peningkatan kinerja guru. Seluruh hubungan tersebut signifikan pada taraf α = 0,01 (p < 0,001), Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja guru tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara pelaksanaan supervisi akademik yang efektif, kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas, dan penguatan karakter guru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik, kepemimpinan kepala sekolah, dan pembentukan karakter guru merupakan faktor penting yang berhubungan erat dengan kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Bantarkawung
MODEL BIMBINGAN KLASIKAL METODE JOYFUL PODCAST UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA SMP
No full textKartiningsih Rina. 2025. A Classical Guidance Model Using the Joyful Podcast Method to Enhance Students’ Self-Confidence Junior High School. Thesis. Master of Pedagogy Study Program. Postgraduate Program, Universitas Pancasakti Tegal. Supervisor I: Dr. Suriswo, M.Pd., Supervisor II: Dr. Rachmad Agung N, M.Si.
Keywords: classical guidance, Joyful Podcast, self-confidence
This study aims to develop and examine the effectiveness of a classical guidance service module using the Joyful Podcast method in enhancing students’ self-confidence at SMP Negeri 5 Brebes. The background of this research is based on a needs analysis which indicated that several students still demonstrated low levels of self-confidence, such as reluctance to express opinions, doubts about their own abilities, and passive participation in class activities. Therefore, an innovative, enjoyable, and interactive guidance service aligned with the characteristics of the digital generation is required.
The research employed the Research and Development (R&D) approach, referring to the ADDIE model, which in this study was limited to the stages of analysis, design, and development. The research instrument was a self-confidence questionnaire covering indicators of self-belief, optimism, objectivity, responsibility, and rationality. The product trial was conducted on 35 students through classical guidance services integrated with podcast media. Data analysis used the Paired Sample T-Test to measure the effectiveness of the module.
The findings revealed a significant improvement in students’ self-confidence after participating in the classical guidance service using the Joyful Podcast method. The mean score of the pretest was 121.48, which increased to 177.97 in the posttest, with a mean difference of 56.48 points. The t-test result obtained a t value of -23.085 with a significance level of 0.000 (<0.05), indicating that the module was effective in enhancing students’ self-confidence.
The implications of this study highlight the importance of innovation in guidance and counseling services through the utilization of digital media, particularly podcasts, to support the development of students’ psychological aspects. Furthermore, this research provides recommendations for school counselors, schools, parents, students, and future researchers to further develop similar services in addressing other relevant topics according to students’ needs
THE EFFECT OF USING EDPUZZLE WEBSITE INTERACTIVE VIDEOS ON IMPROVING STUDENTS' VOCABULARY MASTERY AT JUNIOR HIGH SCHOOL (An Experimental Research in the 7th Grade Students of SMP Ihsaniyah Kota Tegal in the Academic Year 2025/2026)
No full textABSTRACT
Salsabila, Salma 2026. 1621600006. “The Effects of Using Edpuzzle Website Interactive Videos On Improving Students Vocabulary Mastery At Junior High School.” Research Project. English Education Program, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Pancasakti Tegal.
First Advisor.:Drs. Masfuad ES, M.Pd.
Second Advisor: Ihda Rosdiana, M.Hum.
Keywords: The Edpuzzle website, interactive video, vocabulary mastery, EFL,
junior high school.
This study aimed to determine the effect of using Edpuzzle interactive videos on students’ vocabulary mastery at SMP Ihsaniyah Kota Tegal in the academic year 2025/2026. This research used a quantitative approach with a quasi-experimental design involving a pre-test and post-test control group. The sample consisted of two classes: VII D as the experimental group and VII E as the control group, with a total of 60 students. The experimental group was taught using Edpuzzle interactive videos, while the control group was taught using conventional methods. The instrument used was a multiple-choice vocabulary test. The data were analyzed using descriptive statistics and an independent samples t-test through SPSS version 27. The results showed that the experimental group achieved a higher mean score (80.20) than the control group (75.33). The significance value was 0.004, which was lower than 0.05. Therefore, it can be concluded that the use of Edpuzzle interactive videos significantly improves students’ vocabulary mastery
UPAYA PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA CITIMBANG KECAMATAN SALEM
No full textABSTRAK Pendaftaran tanah merupakan kewajiban negara dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam praktiknya, pelaksanaan PTSL di tingkat desa masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan administrasi, kondisi geografis wilayah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya teknis yang berpotensi menghambat percepatan sertifikasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya percepatan sertifikasi tanah di Desa Citimbang, Kecamatan Salem; dan (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Citimbang, Kecamatan Salem. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat desa dan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Citimbang telah berjalan secara partisipatif melalui kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan Pemerintah Desa Citimbang. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa kondisi geografis wilayah yang berbukit, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTSL di wilayah pedesaan. Kata kunci: PTSL, Sertifikasi Tanah, Kepastian Hukum, Desa Citimbang
TRANSFORMASI KEDUDUKAN HUKUM ASET KRIPTO PASCA PENGAWASAN DARI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI(BAPPEBTI) KE OTORITAS JASA KEUANGAN(OJK)
No full textABSTRAK Transformasi digital di sektor keuangan telah menghasilkan berbagai inovasi, salah satunya adalah aset kripto yang berkembang pesat sebagai instrumen investasi. Di Indonesia, aset kripto awalnya diklasifikasikan sebagai komoditas dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI). Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas, risiko, dan integrasinya yang semakin besar dengan sistem keuangan nasional, pemerintah memperkenalkan pergeseran kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mentransfer kewenangan pengaturan dan pengawasan atas aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi ini bertujuan untuk menganalisis transformasi status hukum aset kripto setelah transfer kewenangan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK dan untuk meneliti implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa transfer kewenangan tersebut secara fundamental telah mengubah status hukum aset kripto dari komoditas yang diperdagangkan menjadi aset keuangan digital yang tunduk pada rezim pengaturan jasa keuangan. Transformasi ini telah memperkuat aspek regulasi, termasuk persyaratan perizinan usaha, kewajiban pemisahan aset, mekanisme penyelesaian sengketa bertingkat, dan perlindungan investor yang komprehensif dan berbasis risiko. Akibatnya, pengalihan kewenangan pengawasan ke OJK meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan investor, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kata kunci: Aset Kripto, Pengalihan Wewenang Pengawasan, Kepastian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan
TINJAUAN HUKUM PROSES NAFKAH ANAK KASUS KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DALAM HUKUM PERDATA
No full textABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan agama dan hukum yang berlaku. Namun, tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan masih minimnya pemahaman suami istri terhadap makna perkawinan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir, tetapi sangat tidak dianjurkan karena berdampak negatif, terutama terhadap anak. Anak tetap memiliki hak atas pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, dan nafkah meskipun orang tuanya bercerai, di mana kewajiban nafkah secara hukum tetap menjadi tanggung jawab ayah. Kelalaian orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak dan memiliki konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses nafkah anak kasus korban perceraian dalam hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak dan tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun hubungan perkawinan telah putus. Pengabaian nafkah anak disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab hukum, konflik pasca perceraian, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum orang tua dan peran aktif pengadilan guna menjamin terlaksananya pemenuhan nafkah demi kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Perkawinan, perceraian, nafkah, perlindungan ana
KAJIAN HUKUM PERDATA MENGENAI TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN
No full textABSTRAK Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mempengaruhi status dan posisi pengasuhan anak dalam hukum perdata di Indonesia. Namun, di lapangan masih banyak kasus pengangkatan anak yang dilaksanakan tanpa keputusan dari pengadilan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai hak dan kewajiban perwalian. Situasi ini berakibat terhadap hak-hak anak angkat dan bertolak belakang dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perwalian anak angkat tanpa adanya keputusan pengadilan menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan (2) untuk menganalisis tanggung jawab wali terhadap anak angkat yang tidak memiliki keputusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui literatur yang mencakup bahan hukum utama seperti undang-undang, bahan hukum sekunder termasuk buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif menggunakan metode deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan mengenai perwalian anak dalam sistem hukum perdata Indonesia masih berlandaskan pada ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai sumber hukum perdata utama, terutama terkait dengan konsep dan status perwalian. Sementara itu, pelaksanaan administrasi dan prosedur pengangkatan anak lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengharuskan adanya keputusan pengadilan. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik pengangkatan anak tanpa keputusan pengadilan menyebabkan kurangnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil anak angkat yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Anak Angkat, Perwalian, Tanggung Jawab Wali