9003 research outputs found
Sort by
Komparasi Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu Antara Indonesia Dengan Korea Selatan
No full textABSTRAK Hak Cipta berperan penting dalam mengembangkan ekonomi dan budaya global. Di era digital, perlindungan Hak Cipta lagu diperlukan untuk mencegah pelanggaran, terutama dalam industry musik yang berkembang pesat. Namun industri musik Indonesia masih terkendala dalam penegakan hukum. Berbeda dengan Korea Selatan yang memiliki sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji regulasi hukum Hak Cipta yang ada di Indonesia dengan di Korea Selatan, dan (2) menganalisis komparasi mekanisme perlindungan atas Hak Cipta lagu antara Indonesia dengan Korea Selatan. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan penggunaan pendekatan hukum normatif yang meliputi perundang-undangan, kasus, sejarah, komparatif, dan konseptual. Teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur, dokumen, data secara daring dengan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulasi Hak Cipta di Korea Selatan lebih komprehensif dan efektif melalui lembaga seperti Korean Music Copyright Association. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti distribusi royalti yang lambat, penegakan hukum yang lemah, dan pelanggaran yang marak, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur sanksi. Hal ini menunjukan bahwa Korea Selatan lebih proaktif dalam pengawasan dan penegakan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Hak Cipta, Industri Musik, Indonesia, Korea Selatan, Mekanisme Perlindungan
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT GANDA DALAM SISTEM PERTANAHAN TERINTEGRASI DI ERA DIGITAL
No full textABSTRAK Fenomena sertipikat ganda dalam sistem pertanahan Indonesia merupakan permasalahan hukum yang serius karena menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah dan konflik kepemilikan atas objek yang sama. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kelemahan administrasi pertanahan, ketidakterpaduan data fisik dan data yuridis, serta keterbatasan sistem pendaftaran tanah konvensional yang masih bersifat manual. Ketidakpastian hukum akibat sertipikat ganda berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang hak, meningkatnya sengketa pertanahan, dan terganggunya kepastian hukum dalam pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam kasus sertipikat ganda di era digital serta mengevaluasi peran sistem pertanahan terintegrasi dalam mencegah terjadinya sertipikat ganda menurut perspektif hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang- undangan, dilengkapi wawancara terbatas pada instansi pertanahan sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan praktik administrasi pertanahan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah konvensional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masih menyisakan kelemahan struktural yang memungkinkan terjadinya sertipikat ganda. Transformasi menuju sistem pertanahan terintegrasi berbasis elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan peraturan pelaksananya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan tertib administrasi dan akurasi data pertanahan. Namun demikian, sistem ini belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum yang bersifat substantif karena efektivitasnya sangat bergantung pada validitas data awal, kesiapan sumber daya manusia, serta kualitas pengawasan administrasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pertanahan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar tujuan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dapat tercapai secara optimal. Kata Kunci : Kepastian Hukum; Sertipikat Ganda; Pendaftaran Tanah; Sistem Pertanahan Terintegrasi; Digitalisasi Pertanaha
REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PENSIUN PENGGUNA APLIKASI TASPEN
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam sistem pelayanan publik, termasuk pengelolaan dana pensiun. Aplikasi Andal by Taspen hadir sebagai inovasi pelayanan berbasis biometrik untuk memastikan keaslian identitas penerima pensiun secara efisien. Namun, penggunaan data biometrik yang tergolong sensitif menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif bagi penerima pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji regulasi perlindungan hukum data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bagi penerima pensiun dalam penggunaan aplikasi biometrik, dan (2) untuk menganalisis manfaat perlindungan hukum data pribadi dalam penerapan aplikasi Andal by Taspen berbasis otentifikasi biometrik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, buku, jurnal, serta literatur ilmiah lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan perlindungan data dalam penggunaan teknologi biometrik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data biometrik penerima pensiun merupakan data pribadi yang bersifat sensitif dan wajib dilindungi dengan prinsip keabsahan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Perlindungan hukum diberikan melalui dua mekanisme, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penerapan standar keamanan sistem elektronik, pembatasan akses data, dan kewajiban persetujuan subjek data, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Andal by Taspen merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi penerima pensiun, namun tetap harus disertai kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna menjamin keamanan dan hak privasi pengguna. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Otentifikasi Biometrik, Penerima Pensiun, Aplikasi Taspen
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TAWURAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KECAMATAN BANJARHARJO
No full textABSTRAK Salah satu bentuk kenakalan remaja yang semakin marak terjadi adalah perkelahian massal atau tawuran, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata tajam. Jenis tawuran ini sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan korban jiwa dan mengganggu ketertiban masyarakat. Fenomena tersebut juga terjadi di Kecamatan Banjarharjo. Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama karena para remaja yang seharusnya mengembangkan kreativitas dan prestasi di bidang akademik justru menyalurkannya ke dalam tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tawuran yang menggunakan senjata tajam di Kecamatan Banjarharjo, mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran, serta merumuskan solusi dalam upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta realitas fenomena hukum yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tawuran bersenjata tajam di Kecamatan Banjarharjo dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dengan pengurangan masa penahanan. Faktor penyebab tawuran berasal dari faktor internal, seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, solidaritas kelompok, dan keinginan memperoleh pengakuan, serta faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, dan rivalitas antar sekolah. Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan melalui penyuluhan, patroli, dan edukasi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Tajam, Tawuran
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN TERDAFTAR
No full textABSTRAK Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum yang muncul, pengaturan paten di Indonesia mengalami pembaruan melalui Undang Undang Nomor 65 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pembaruan regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem paten dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pemegang hak paten terdaftar dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perubahan perlindungan hukum terhadap hak paten serta menganalisis implementasi pengesahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 terhadap pemegang hak paten terdaftar dalam praktik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Implementasi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum paten bagi pemegang hak paten terdaftar. Namun, pemanfaatan hak paten oleh inventor dalam negeri belum optimal karena masih didominasi oleh pemohon luar negeri serta dihadapkan pada berbagai kendala dalam praktik, seperti rendahnya pemahaman terhadap regulasi paten, keterbatasan fasilitasi dan pendampingan, proses birokrasi yang relatif panjang, serta penegakan hukum yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem hukum paten yang mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal serta mendukung pembangunan industri nasional. Kata Kunci: Implementasi; Hak Paten; Terdafta
AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN DAN KEADILAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
No full textABSTRAK Perjanjian kredit perbankan memiliki risiko hukum yang tinggi sehingga memerlukan instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Akta notaris sebagai akta autentik berperan penting dalam meminimalisir sengketa dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan akta notaris dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam perjanjian kredit perbankan; dan (2) mengkaji batas tanggung jawab notaris dalam perjanjian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui kekuatan pembuktian autentik, sementara tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formil dan prosedural pembuatan akta. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi nahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Kata kunci: Akta Notaris, Perjanjian Kredit Perbankan, Kepastian Hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SITUS STREAMING DEWASA
No full textABSTRAK Pemanfaatan teknologi internet yang semakin meningkat, akanmenimbulkan potensi penyalahgunaan sarana aksi kejahatan termasukkejahatan di bidang pornografi. Terdapat beberapa generasi muda hinggadewasa terpengaruh oleh dampak negatif dari pemanfaatan teknologi internet yang salah satunya yaitu pornografi. Beberapa konten dansitusstreaming dewasa yang beredar ditengah masyarakat dunia dapat diaksesmelalui berbagai aplikasi, seperti Onlyfans, Telegram, Honeyliver, Hot51, danmasih banyak lagi aplikasi streaming lainnya. Kominfo telah memutusbeberapa akses terhadap 1.950.794 konten yang bermuatan pornografi, dalam jumlah tersebut terdapat konten yang dimuat melalui website, mediasosial, dan platform file sharing lainnya. Penelitian ini bertujuanuntukmenganalisis dampak dari timbulnya konten yang beredar di Masyarakat sekaligus mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapornografi dalam situs streaming dewasa. Penelitian ini menggunakanmetode kajian literatur sebagai teknik utama dalampengumpulandata, dengan menerapkan pendekatan yang bersifat normatif deskriptif. Kemudiandapat ditemukan hasil penelitian pada penegakan hukumterhadaptindakpidana pornografi dalam situs streaming dewasa, terdapat beberapa kendalaseperti dampak dari konten situs streaming dewasa yang ditampilkanpadaMasyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapornografi dalam situs streaming dewasa dengan melakukan pencegahandan penindakan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikaninformasi dan wawasan berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi sertapihak-pihak lain yang memerlukan informasi terkait pencegahan dampakdari konten situs streaming dewasa dan penegakan hukumterhadappelakutindak pidana pornografi dalam situs streaming dewasa, khususnyadi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Situs StreamingDewasa
BATASAN KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
No full textABSTRAK Rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada periode 1999-2002 merupakan momentum fundamental dalam transformasi struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif batasan kewenangan antara lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) serta mendalami implikasi yuridis dari pergeseran paradigma kekuasaan. Sebelum era reformasi, desain konstitusional cenderung bersifat executive heavy, di mana Presiden mendominasi otoritas pembentukan undang-undang, yang berakibat pada marjinalisasi fungsi pengawasan parlemen. Pasca-amandemen, terdapat reorientasi kekuasaan melalui Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit memberikan atribusi kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi menuju legislative heavy bertujuan untuk memperkuat mekanisme checks and balances. Namun, dalam praktiknya, penguatan fungsi legislasi ini menghadapi tantangan kompleksitas sistem multipartai yang berpotensi menimbulkan kebuntuan politik (political deadlock) terhadap kebijakan strategis eksekutif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan kewenangan konstitusional berfungsi sebagai instrumen krusial dalam memitigasi risiko absolutisme kekuasaan. Optimalisasi relasi antarlembaga negara diperlukan demi menjaga stabilitas sistem pemerintahan presidensial yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip supremasi hukum (rule of law). Kata Kunci: Kewenangan, Eksekutif, Legislatif, Sistem Presidensial, UUD NRI 1945
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN UNTUK EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
No full textABSTRAK Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyatakan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum . Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak serius terhadap ketahanan nasional, stabilitas sosial, serta masa depan generasi muda. Kompleksitas permasalahan narkotika menuntut peran negara melalui kelembagaan yang kuat, efektif, dan terintegrasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian memiliki kewenangan dalam fungsi pendukung dalam sistem dekonsentrasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk melalui pembentukan struktur kelembagaan berjenjang hingga tingkat daerah, salah satunya BNN Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kota Tegal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji bentuk penguatan kelembagaan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Tegal merupakan instansi vertikal dari BNN pusat yang berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dalam ranah kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab secara hierarkis kepada BNN Provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya, BNN Kota Tegal masih menghadapi berbagai permasalahan kelembagaan, antara lain tumpang tindih kewenangan dengan instansi terkait, belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme operasional terpadu yang secara jelas mengatur hubungan kerja antarlevel BNN. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BNN Kota Tegal perlu diarahkan pada penegasan pembagian kewenangan antara BNN pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota, penyederhanaan struktur koordinasi, penguatan dukungan regulasi daerah, serta peningkatan sinergi lintas sektor. Penguatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial di Kota Tegal. Kata Kunci: BNN Kota Tegal, Penguatan Kelembagaan, pencegahan narkoba
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG MENYEBABKAN PASIEN CACAT
No full textABSTRAK Malpraktik medis yang mengakibatkan cacat permanen merupakan isu krusial dalam pelayanan kesehatan karena berkaitan dengan perlindungan hak atas kesehatan dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Tindakan yang tidak sesuai standar profesi atau prosedur operasional berpotensi menimbulkan kerugian permanen bagi pasien secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, sementara pertanggungjawaban pidananya masih diperdebatkan, terutama dalam pembedaan antara risiko medis dan kelalaian (culpa). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kelalaian medis yang menimbulkan cacat serta bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan di Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana mengenai malpraktik medis diatur dalam Pasal 474 dan 475 KUHP serta regulasi praktik kedokteran yang terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan penerapan yang mensyaratkan pembuktian ketat atas unsur kelalaian, hubungan kausal, dan pembedaan dari risiko medis. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa culpa, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 menegaskan bahwa kelalaian serius yang mengakibatkan luka berat atau cacat dapat dipidana dengan kurungan 2 (dua) bulan. Kata Kunci: malpraktik medis, pertanggungjawaban pidana, tenaga medis, pasien caca