9003 research outputs found
Sort by
PERANCANGAN JEMURAN BAJU OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR HUJAN BERBASIS IoT
No full textMohammad Rosulu Robby, 2025, Perancangan Jemuran Baju Otomatis Menggunakan Sensor Hujan Berbasis IoT
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem jemuran baju otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat bekerja secara mandiri dalam menarik atau mengeluarkan jemuran berdasarkan kondisi cuaca. Permasalahan yang diangkat adalah seringnya pakaian yang sedang dijemur terkena hujan akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi risiko pakaian basah kembali ketika hujan tiba-tiba turun.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan prototype. Tahapan penelitian meliputi perancangan perangkat keras menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor air, motor stepper, LCD I2C, dan driver ULN2003. Sistem dikendalikan melalui aplikasi Blynk sebagai antarmuka pengguna yang menyediakan mode otomatis dan manual, kontrol jemuran, serta fitur notifikasi saat hujan terdeteksi. Pengujian dilakukan dengan mengamati respon sistem terhadap kondisi hujan dan kering.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi hujan secara akurat melalui sensor air dan memberikan respon cepat untuk menarik jemuran masuk selama 20 detik, serta mengeluarkan jemuran kembali saat kondisi kering. Fitur notifikasi pada Blynk berjalan efektif dengan waktu pengiriman rata- rata kurang dari 2 detik, dan mode manual berfungsi sesuai perintah pengguna. Secara keseluruhan, sistem ini dapat diandalkan untuk mengotomatisasi proses penjemuran pakaian sesuai kondisi cuaca.
Kata kunci: Jemuran otomatis, IoT, sensor hujan, sensor cahaya, Nodemcu32, Blynk
TOUR VIRTUAL REALITY INTERAKTIF DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN UMMU AL-MAHASIN MENGGUNAKAN GEAR VR
No full textDiva Ulhaq Badruzzaman, 2025. “Tour Virtual Reality Interaktif Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ummu Al-Mahasin Menggunakan Gear VR”, Laporan Skripsi Informatika Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Salah satu penerapan teknologi digital adalah virtual tour, yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi suatu lokasi secara virtual melalui visualisasi gambar atau video interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tour virtual reality interaktif di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ummu Al-Mahasin dengan memanfaatkan teknologi Gear VR, sehingga dapat memberikan pengalaman baru bagi calon santri dan masyarakat umum dalam mengenal lingkungan pesantren secara lebih nyata dan menarik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengambilan gambar 360 derajat menggunakan perangkat telepon genggam serta pengembangan tampilan interaktif yang kompatibel dengan perangkat yang memiliki fitur gyroscope dan layar. Lingkup penelitian dibatasi pada area lingkungan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ummu Al-Mahasin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tour virtual interaktif berbasis Gear VR dapat membantu calon santri dalam memahami kondisi dan fasilitas pesantren dengan lebih jelas, sekaligus menjadi sarana promosi yang efektif bagi pesantren. Dengan adanya pengembangan ini, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ummu Al-Mahasin mampu meningkatkan aksesibilitas informasi dan memperkuat citra sebagai lembaga pendidikan yang modern dan inovatif.
Kata kunci: Virtual Tour, Gear VR, Pondok Pesantren, Interaktif, Teknologi Digital
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEKANISME PENGHAPUSAN KONTEN HAK CIPTA
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi melalui platform digital mempermudah kreator mendistribusikan karya hak ciptanya, mekanisme penghapusan konten dimaksudkan sebagai perlindungan justru sering disalahgunakan. Penyalahgunaan menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi kreator serta melemahkan kepastian hukum, sementara perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi kreator. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyalahgunaan mekanisme penghapusan konten hak cipta dan menganalisis problematika perlindungan hukum bagi kreator terhadap penyalahgunaan penghapusan konten hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur, studi dokumen dan akses internet. Metode analisis yang diterapkan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat bentuk penyahlahgunaan mekanisme penghapusan konten hak cipta yang berupa pengajuan klaim hak cipta palsu, Klaim yang diajukan untuk kepentingan kompetitif atau komersial, dan penghapusan berlebih. Problematika perlindungan hukum bagi kreator terhadap penyalahgunaan penghapusan konten hak cipta disebabkan ketidakjelasan pengaturan dalam hukum nasional, ketidakseimbangan posisi antara kreator dan platform digital, pemahaman kreator tentang hak cipta yang masih rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dan harmonisasi regulasi, peningkatan pertanggungjawaban serta transparansi kebijakan platform digital, dan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan bagi kreator guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum di ruang digital. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak cipta, Konten kreato
TINJAUAN HUKUM DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN BERDINAS DI POLRES BREBES
No full textABSTRAK Etika profesi berperan sebagai acuan normatif bagi seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial oleh masyarakat terhadap pelaksanaan suatu profesi. Selain itu, prinsip moral dalam dunia profesi menjadi pedoman penting instrumen preventif untuk meminimalisasi campur tangan pihak eksternal institusi yang berpotensi memengaruhi hubungan kerja. Dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawab yang melekat padanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, ketentuan yang mengatur kode etik profesi Polri ditetapkan secara khusus melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, yang memuat nilai-nilai moral sebagai landasan perilaku anggota Polri, mencakup nilai etis yang berkaitan dengan pribadi, kehidupan sosial, institusi, dan tanggung jawab terhadap negara. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah penerapan penindakan terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik profesi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh personelnya Kepolisian yang menjalankan tugas pada Kepolisian Resor Brebes. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi Polri terhadap pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi kendala penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri atas pelanggaran yang dilakukan personel di wilayah Polres Brebes. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum bersifat normatif dengan menerapkan pendekatan hukum positif dan kerangka konseptual, dengan bahan kajian berupa sumber hukum utama, pendukung, dan pelengkap yang dihimpun melalui telaah literatur. Di samping itu, penelitian ini turut diperkuat melalui kegiatan wawancara sebagai data penunjang untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai pelaksanaan penegakan disiplin.. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan penegakan disiplin di wilayah hukum Polres Brebes dilaksanakan secara objektif tanpa diskriminasi dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Hal tersebut tercermin dalam penjatuhan sanksi terhadap Brigadir Yugo Efendi, di mana perbuatannya dinyatakan sebagai tindakan tercela, disertai kewajiban untuk menyampaikan permohonan permintaan maaf disampaikan secara verbal maupun tertuang secara tertulis, serta menjalani proses pembinaan rohani dan mental, menjalani pemindahan jabatan ke posisi lebih rendah selama dua belas tahun, disertai penahanan di lokasi khusus selama tiga puluh hari. Sementara itu, kendala dalam penerapan disiplin bagi anggota Polri di lingkungan Polres Brebes meliputi rendahnya tingkat kesadaran sebagian anggota terhadap ketentuan hukum, yang berasal dari ketentuan undang-undang maupun v regulasi pemerintah, peraturan Kapolri, maupun ketentuan internal lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, keterbatasan jumlah aparat penegak hukum disiplin, khususnya personel Provos, serta luasnya wilayah geografis hukum Polres Brebes turut menyulitkan pelaksanaan pengawasan dan upaya mitigasi atau pencegahan terhadap potensi pelanggaran disiplin oleh Keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri secara langsung dan berkesinambungan setiap waktu berpotensi menimbulkan kelalaian dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kondisi tersebut diperparah oleh masih rendahnya tingkat kedisiplinan serta kepatuhan sebagian anggota terhadap ketentuan disiplin yang bersifat mengikat dan berlaku bagi dirinya. Selain itu, sikap kurang peduli terhadap pengendalian dan pengembangan diri pribadi turut menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan internal maupun pengawasan melekat oleh pimpinan belum berjalan secara maksimal, sehingga daya guna penegakan disiplin masih belum sepenuhnya tercapai. Sebagai langkah untuk menanggulangi beragam kendala dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota Polri di Polres Brebes, diperlukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi peningkatan motivasi setiap anggota Polri agar senantiasa menjadikan undang-undang serta berbagai peraturan yang berlaku sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat mutu sumber daya manusia seluruh personel Polri di Polres Brebes, dengan penerapan ketentuan secara berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai disiplin kepolisian juga harus terus diperkuat. Di samping itu, penerapan mekanisme reward and punishment secara proporsional, peningkatan sistem pengawasan, serta pelaksanaan mitigasi atau langkah-langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran disiplin menjadi bagian integral dalam mewujudkan penegakan disiplin yang efektif dan berkelanjutan Kata kunci: Tinjauan, Hukum Disiplin, Kode Etik Profesi Polr
TANGGUNGJAWAB KANTOR PERTANAHAN DALAM TIMBULNYA SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA DI KABUPATEN BREBES
No full textABSTRAK Tanah sebagai sumber daya vital menuntut adanya kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA mewajibkan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang pelaksanannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, dalam praktik masih kerap muncul konflik pertanahan, khususnya tumpang tindih kepemilikan dan terbitnya sertipikat ganda baik akibat tanah yang belum terdaftar (terutama tanah adat) maupun karena ketidakcermatan proses administrasi pendaftaran, pemalsuan alas hak, serta penyimpangan dalam penerbitan sertipikat. Kondisi ini memicu sengketa antar pemegang sertipikat, pemblokiran di Kantor pertanahan, hingga penyelesaian melalui jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji tanggung jawab hukum Kantor Pertanahan dalam timbulnya sertipikat hak milik ganda (2) mengidentifikasi akibat hukum yang dialami oleh pemilik tanah yang dirugikan akibat sertipikat hak milik ganda. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan normatif-empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan melalui studi pustaka. Dan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan Kantor Pertanahan Brebes memiliki kewenangan melaksanakan pendaftaran tanah, serta penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan seseuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus sertipikat ganda, Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi dengan tujuan menyelesaikan sengketa tumpang tindih hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Sertipikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum atau tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terkait. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila terdapat dua sertipikat untuk satu bidang yang sama maka sertipikat yang lebih awal diterbitkan dianggap sebagai bukti yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Sertipikat ganda, Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanaha
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-TPK / 2024/PN SMG TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA DESA
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, serta tindak pidana korupsi yang terjadi terkait penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa di Desa Jatimakmur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah ada, penerapannya masih terbatas dan tidak efektif dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kapasitas aparat desa yang terbatas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang kurang optimal, memperlebar kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa, kepala desa menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi, seperti tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan. Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Semarang yang menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dan non yuridis secara proporsional. Pidana yang dijatuhkan berupa penjara enam tahun, denda, dan uang pengganti dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai dengan teori hukum Gustav Radbruch Kata kunci: Dana Desa, penyalahgunaan kewenangan, pengawasan, pertanggungjawaban, pertimbangan hakim
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PALSU YANG DI JUAL DI MARKETPLACE
No full textABSTRAK Perkembangan transaksi jual beli melalui marketplace memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang secara daring. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan peredaran produk palsu yang merugikan konsumen, terutama karena ketidaksesuaian informasi dan kualitas barang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi marketplace belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk palsu dalam transaksi marketplace; dan (2) mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk palsu secara normatif telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan dan ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan perlindungan hukum guna melindungi hak konsumen secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi marketplace. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Palsu, Marketplac
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG MALPRAKTIK MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN RUMAH SAKIT
No full textABSTRAK Urgensi pembentukan undang-undang malpraktik di indonesia sangatlah penting supaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) bagaimana pengaturan hukum malpraktik yang ada di indonesia (2) urgensi pembentukan undang-undang malpraktik sebagai upaya perlindungan pasien Rumah Sakit. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Sumber data utama yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang di gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menujukan bahwa 1) pengaturan hukum malpraktik di indonesia masih tersebar di berbagai macam undang-undang umum seperti ( KUHP, KUHPerdata, undang-undang kesehatan dan undang-undang praktik kedokteran ) belum mempunyai undang-undang khusus tentang malpraktik medis. 2) urgensi pembentukan undang-undang malpraktik medis di indonesia sangat penting agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien dan tenaga medis. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Malpraktik, Hak Pasien, Tanggung Jawab Rumah Saki
IMPLEMENTASI PERDA KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN
No full textABSTRAK Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya . Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan institusional dan hambatan normatif operasional dalam implementasi perda kota tegal nomor 3 tahun 2024 terhadap hak bantuan hukum masyarakat miskin dan untuk menganalisis dampak ketidaklaksanaan perda kota tegal perda kota tegal nomor 3 tahun 2024 terhadap pemenuhan hak konstitusional bagi masyarakat miskin di kota tegal. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis atau hukum empiris dan hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan statue approch. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Perda Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2024 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum optimal karena penundaan eksekusi APBD 2024 2025 akibat proses harmonisasi internal Sekretariat Daerah yang berlarut hingga satu tahun. Kelemahan institusional, seperti minimnya instruksi pelaksana dan koordinasi antarinstansi, membuat LBH Jalan Menuju Matahari bergantung pada dana swadaya, hanya mampu menangani sekitar separuh dari target 200 perkara per tahun. Akibatnya, pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin, terutama hak persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945), menjadi terhambat. Rendahnya literasi hukum, akses terbatas bagi kelompok rentan, dan meningkatnya ketimpangan keadilan menunjukkan kegagalan Perda ini sebagai instrumen social engineering, diperparah oleh minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Kata Kunci : perda kota tegal nomor 3 tahun 2024, bantuan hukum, hak konstitusional, masyarakat miskin, persamaan dihadapan huku
PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ASPEK PENCATATAN DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM
No full textABSTRAK Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis, sehingga pengaturannya memerlukan kepastian hukum melalui mekanisme pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta fungsi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dan Brunei Darussalam, khususnya dalam kaitannya dengan lahirnya akibat hukum serta perlindungan hak dan kewajiban suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Brunei Darussalam memiliki persamaan mendasar dalam memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat penting bagi pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi secara konstitutif dalam melahirkan akibat hukum, sekaligus sebagai alat bukti autentik dalam proses peradilan. Selain itu, setelah perkawinan dicatatkan, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan suami dan istri dalam hubungan hukum yang didasarkan pada kerja sama, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama, yang tercermin dalam kewajiban timbal balik serta prinsip perlakuan yang adil dan patut. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta keteraturan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat di kedua negara. Kata Kunci: pencatatan perkawinan, akibat hukum, alat bukti autentik, hukum perkawinan, Indonesia dan Brunei Darussalam