9003 research outputs found
Sort by
THE EFFECT OF USING PICTURE SEQUENCE MEDIA ON STUDENTS’ WRITING ABILITY IN PROCEDURE TEXT (An Experimental Research at Grade XI Students of SMA Negeri 2 Tegal
No full textABSTRACT
Mutakin, Anis Safitri 2026. 1619500017 “The Effect of Using Picture Sequence Media on Student’ Writing Ability in Procedure Text” (An Experimental Research at Grade XI Students of SMA Negeri 2 Tegal). Research Project. English Department. Teacher Training and Education Faculty. Universitas Pancasakti Tegal.
First Advisor : Noeris Meiristiani, M.Pd.
Second Advisor : Anin Eka Sulistyawati, SS., M.Hum.
Keywords : Picture Sequence, Writing Ability,
Procedure Text
The present research examined the effect of using Picture Sequence on the writing ability of grade XI students at SMA Negeri 2 Tegal, particularly in writing Procedure Text and investigated whether a significant difference existed between students who were taught using Picture Sequence and those who were not. A quantitative method employing a True Experimental design was applied, consisting of an experimental group and control group. The participants were 67 students, with 32 students in experimental group and 35 students in control group, selected through cluster random sampling. A writing test was used as the research instrument and was administered as both pre-test and post-test. The obtained data were processed through normality and homogeneity testing, followed by paired sample and independent sample t-tests using SPSS version 24. The findings demonstrated that data fulfilled the assumption of normal distribution and homogeneous. Result from the paired sample t-test indicated that both groups showed improvement in writing performance however, the experimental group achieved greater gains than the control group. In addition, the independent sample t-test produced a significance value of 0.000 (< 0.05), indicating a statistically significant difference in writing achievement between two groups. It can be inferred that Picture Sequence is effective in improving students’ ability to write Procedure Text, as students exposed to this media achieved higher writing outcomes than those who were not. Therefore, it is recommended that English teachers utilize Picture Sequence as an alternative instructional media in teaching writing, particularly in Procedure Text lessons
ANALISIS EFEKTIVITAS CORRUGATED CONCRETE SHEET PILE (CCSP) DALAM MENGURANGI EROSI DAN SEDIMENTASI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DESA PONCOL, BREBES
No full textDeli Cahroni “ANALISIS EFEKTIVITAS CORRUGATED CONCRETE SHEET PILE (CCSP) DALAM MENGURANGI EROSI DAN SEDIMENTASI di DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DESA PONCOL, BREBES”.
Laporan Skripsi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) sebagai struktur pengaman tebing sungai dalam mengurangi erosi dan sedimentasi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sungai memiliki lebar 21 m, lebar dasar 16,5 m, luas penampang basah 25,55 m², dan tinggi muka air 1,22 m. Dimensi CCSP yang terpasang setinggi 4,5 m secara geometris memadai untuk berfungsi sebagai pengaman tebing sungai.
Analisis hidrolika menunjukkan kecepatan aliran sebesar 0,49 m/s dengan debit aliran 11,05 m³/s, yang mengindikasikan kondisi aliran relatif stabil dan tidak berpotensi menimbulkan penggerusan tebing. Sementara itu, analisis sedimentasi menunjukkan volume endapan sebesar 28,5 m³ dengan laju sedimentasi rata-rata 2,37 m³ per bulan.
Evaluasi efektivitas Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) dilakukan secara deskriptif berdasarkan kondisi eksisting pasca pemasangan, turun 5,2 m2 tiap bulannya. Indikator yang digunakan dalam evaluasi ini meliputi stabilitas tebing sungai, keberadaan erosi tebing, serta kondisi sedimentasi. Berdasarkan hasil analisis geometri sungai, kecepatan dan debit aliran, serta kondisi sedimentasi dan erosi tebing, CCSP menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas tebing sungai. Tidak teridentifikasinya erosi tebing serta terkendalinya proses sedimentasi menunjukkan bahwa CCSP berfungsi efektif sebagai struktur pengaman tebing sungai pada lokasi penelitian..
Kata kunci: CCSP, pengaman tebing sungai, erosi, sedimentasi, stabilitas sungai
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA DUKUHWRINGIN
No full textABSTRAK Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kebijakan strategis pemerintah Indonesia di bidang pertanahan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah melalui pendaftaran tanah yang sistematis, menyeluruh, dan bersamaan. Namun demikian, ketika PTSL digunakan, itu tidak selalu berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik agraria itu sendiri; bahkan, dalam beberapa kasus, penggunaan itu justru akan menghasilkan konflik baru, terutama sengketa batas tanah. Studi ini menyelidiki berbagai metode penyelesaian sengketa batas tanah dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah desa saat menerapkan PTSL di Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi. Metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan tentang doktrin hukum pertanahan dan peraturan perundang undangan, serta wawancara dengan masyarakat, perangkat desa, dan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama pelaksanaan PTSL di Desa Dukuhwringin, sengketa batas tanah biasanya diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berbasis musyawarah desa, dengan perangkat desa berperan sebagai mediatorsosial aktif. Setelah itu, masalah biasanya diarahkan ke mekanisme administratif BPN atau pendaftaran tanah reguler. Penyelesaian ini menunjukkan kekuatan pranata sosial lokal dalam mengurangi konflik agraria di pedesaan. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan struktural dan substantif, seperti ketidaksesuaian antara data subjektif masyarakat dan data formal negara; kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pemasangan patok batas dan keberatan; ketidakhadiran pemilik atau ahli waris saat pengukuran; dan keterbatasan administrasi desa dalam mencatat secara formal kesepakatan penyelesaian sengketa. Selain itu, penguasaan tanah tanpa hak, manipulasi batas, atau pemberian keterangan yang salah selama proses PTSL dapat menyebabkan sengketa beralih dari ranah perdata ke ranah pidana. Namun, metode pemidanaan seharusnya dianggap sebagai solusi terakhir. Dibutuhkan penguatan peran desa dalam pendataan awal, peningkatan literasi hukum agraria masyarakat, dan penegasan mekanisme penyelesaian sengketa, karena penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PTSL membantu memperluas legalitas tanah masyarakat, kepastian hukum yang dihasilkannya belum sepenuhnya substansial jika tidak disertai dengan verifikasi data yang cermat, partisipasi masyarakat yang cukup, dan koordinasi yang baik antara desa dan BPN. Kata kunci: PTSL, Sengketa Batas Tanah, Kepastian Hukum, Penyelesaian Sengketa
PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA ENDORSER PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEHATI-HATIAN
No full textABSTRAK Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya praktik endorsement sebagai strategi pemasaran yang semakin masif dan berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dalam praktiknya, endorsement tidak jarang memuat informasi yang berpotensi menyesatkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan memunculkan persoalan pertanggungjawaban hukum endorser. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum endorser serta bentuk dan batas pertanggungjawaban perdata endorser dalam endorsement produk melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris sebagai penguat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endorser dapat diposisikan sebagai aktor ekonomi dalam kegiatan periklanan digital yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara benar, jujur, dan berhati-hati. Endorsement yang mengandung klaim tidak sesuai fakta, pengabaian prinsip kehati-hatian, atau pelanggaran hak konsumen dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban perdata endorser dapat dibebankan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas sesuai peran dan kontribusi endorser terhadap timbulnya kerugian konsumen. Kata Kunci: endorsement, endorser, pertanggungjawaban perdata, iklan menyesatkan, perlindungan konsumen
ANALISIS LEAN MANUFACTUR MENGGUNAKAN METODE VSM UNTUK MEMINIMALISIR WASTE DENGAN SIMULASI FLEXSIM PADA PT KANNINDO METAL INDUSTRI
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jenis pemborosan yang terjadi pada proses produksi Plat B PT Kannindo Metal Industri, mengidentifikasi penyebabnya, dan menyarankan solusi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Dengan menggunakan Value Stream Mapping (VSM), Lean Manufacturing diterapkan. Analisis dimulai dengan Mapping Value Stream Current State untuk menggambarkan kondisi aktual proses produksi, dan kemudian dilanjutkan dengan Mapping Process Activity (PAM). Digunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi penyebab pemborosan dan simulasi dilakukan menggunakan FlexSim.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemborosan yang paling dominan terjadi pada proses forming/stamping, yaitu waste waiting akibat keterbatasan mesin stamping yang menyebabkan penumpukan Work In Process (WIP), serta waste defect yang pada periode tertentu melebihi batas toleransi perusahaan sebesar 2%. Berdasarkan analisis tersebut, usulan perbaikan yang diberikan meliputi penambahan mesin pada proses bottleneck, perbaikan alur produksi untuk mengurangi penumpukan material, serta peningkatan pengendalian kualitas pada proses stamping. Hasil penyusunan Future Process Activity Mapping (FPAM) menunjukkan penurunan aktivitas non value added dan waiting time, serta peningkatan proporsi aktivitas value added. Simulasi menggunakan FlexSim memperlihatkan adanya peningkatan kelancaran aliran produksi, penurunan waktu siklus (cycle time), pengurangan tingkat penumpukan WIP, serta peningkatan output produksi dibandingkan kondisi aktual. Dengan demikian, penerapan lean manufactur melalui metode VSM yang didukung simulasi FlexSim terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi di perusahaan.
Kata Kunci: Defect, Flexsim, Lean Manufactur, Value Stream Mapping, Waiting, Waste
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI STRATEGI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES TEGAL KOTA
No full textABSTRAK Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di Kota Tegal. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara, Polres Tegal Kota menerapkan pendekatan restorative justice untuk mencapai penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan restorative justice sebagai strategi dalam penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Tegal Kota; dan (2) mengkaji faktor-faktor pendukung serta penghambat penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Tegal Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak kepolisian Polres Tegal Kota yang menangani perkara KDRT, serta observasi dan studi dokumen terkait. Selain itu, penelusuran data juga dilakukan melalui sumber daring (online) untuk memperkuat hasil temuan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polres Tegal Kota dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan menekankan pada kesepakatan damai dan pemulihan hubungan keluarga. Faktor pendukung penerapan restorative justice antara lain adanya anak dalam pernikahan, masih adanya rasa cinta di antara pasangan, kesediaan korban memaafkan, peristiwa yang terjadi akibat emosi sesaat, kesediaan pelaku bertanggung jawab dan berjanji tidak mengulangi perbuatan, dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar, dan peran aktif aparat penegak hukum sebagai mediator. Adapun faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice, tekanan emosional korban, serta keterbatasan regulasi yang mengatur penerapannya dalam kasus KDRT. Dengan demikian, restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif dan berorientasi pada pemulihan, namun tetap memerlukan penguatan regulasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Polres Tegal Kot
Praktik Aborsi Ilegal Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi
No full textABSTRAK Della Annisa Nur Fajriani. Praktik Aborsi Ilegal Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universirtas Pancasakti Tegal. 2026 Aborsi ilegal merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku dan masih menjadi permasalahan kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek hukum pidana, kesehatan, serta faktor sosial dan kriminologis. Meskipun peraturan perundang- undangan telah mengatur larangan dan pengecualian tertentu terhadap aborsi, praktik aborsi ilegal masih terus terjadi dan menimbulkan dampak serius bagi keselamatan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan pidana terhadap praktik aborsi ilegal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana aborsi ilegal; dan (3) mengkaji upaya pencegahan tindak pidana aborsi ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif sosiologis dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana terhadap aborsi ilegal diatur secara tegas dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, dengan pengecualian tertentu dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi ilegal meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, stigma sosial, ketidaksiapan mental, serta kurangnya pengetahuan hukum dan kesehatan reproduksi. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, seperti edukasi hukum dan kesehatan reproduksi, penegakan hukum yang tegas, serta kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum dan instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik aborsi ilegal di Indonesia. Kata kunci: Aborsi ilegal, Hukum pidana, Kriminologi, Pencegahan tindak pidana
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU RASISME DALAM GAME ONLINE
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan Salah satu bentuknya adalah Game Online. Game Online tidak hanya sekedar menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial yang bisa memungkinkan pemain bisa berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai belahan dunia. Namun, kemudahan berinteraksi dalam Game Online juga dapat memunculkan perilaku negatif, salah satunya rasisme. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis pengaturan hukum yang terkait dengan pelaku rasisme dalam Game Online di Indonesia. (2) Untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku rasisme dalam Game Online. Jenis penelitiannya kepustakaan, pendekatan yang digunakan normatif-empiris, Teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur dan studi analisis, dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan hukum terhadap perbuatan rasisme dalam game online telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana berfungsi sebagai lex specialis dalam menindak rasisme melalui media elektronik, termasuk game online.Pelaku rasisme di game online umumnya memiliki kondisi kejiwaan normal dan kesadaran penuh, sehingga mampu memahami bahwa ujaran atau tindakan rasis. Tindakan rasisme tersebut pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan, baik sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar kemungkinan. Alasan pemaaf hampir tidak ditemukan karena pelaku tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku rasisme dalam game online dapat dimintai pertanggungjawaban Berdasarkan hasil penelitian ini diharaptakn akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Kata Kunci : Game Online, Pertanggungjawaban pidana, Rasisme
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB INFLUENCER SEBAGAI PELAKU USAHA DAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS IKLAN MENYESATKAN
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mendorong perubahan signifikan dalam praktik pemasaran digital, termasuk meningkatnya penggunaan influencer sebagai pihak yang memengaruhi keputusan konsumen. Fenomena ini tidak hanya memperluas model promosi, tetapi juga memunculkan isu hukum terkait potensi iklan menyesatkan yang berdampak merugikan konsumen. Di sisi lain, influencer sendiri menghadapi persoalan pelanggaran hak cipta ketika konten mereka digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial. Ketidakharmonisan regulasi terkait peran ganda influencer menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemasaran digital. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian komprehensif mengenai posisi influencer dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan tanggung jawab hukum influencer sebagai pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan serta mengkaji perlindungan hukum bagi influencer sebagai pemegang hak cipta atas penggunaan konten videonya tanpa izin untuk tujuan komersial. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal, literatur, serta putusan pengadilan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penyebaran iklan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, influencer juga memiliki kedudukan sebagai pemegang hak cipta yang memperoleh perlindungan hukum atas karyanya sesuai Undang-Undang Hak Cipta, termasuk atas tindakan penggunaan ulang konten tanpa izin untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menegaskan adanya kebutuhan harmonisasi regulasi guna memberikan perlindungan seimbang bagi konsumen maupun kreator digital. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Influencer, Iklan Menyesatkan, Tanggung Jawab Hukum, Hak Cipta
Implementasi Pemenuhan Hak Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap Di Indonesia
No full textABSTRAK Pemenuhan hak kompensasi penting karena mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi setiap individu. Kompensasi bukan hanya sebagai ganti rugi finansial atas kerugian yang diderita korban, tetapi juga merupakan langkah psikologis dan sosial, memulihkan martabat serta kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai hak kompensasi bagi korban salah tangkap dan mengkaji implementasi dan mekanisme pemenuhan hak kompensasi bagi korban salah tangkap di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur dan studi dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai hak kompensasi bagi korban salah tangkap adalah diatur dalam pasal 95-96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 158 huruf c, pasal 162 dan pasal 173-175. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap individu yang mengalami salah tangkap untuk memperoleh hak kompensasi dan pemulihan. Dan mengenai mekanisme dan implementasi pemenuhan hak kompensasi bagi korban salah tangkap di Indonesia melalui proses praperadilan sebagai sarana hukum yang melindungi hak individu. Setelah putusan praperadilan korban mengajukan permohonan ganti rugi kepada negara dalam hal ini kementrian keuangan supaya korban mendapatkan hak kompensasi. Kata Kunci : Kompensasi, Korban, Salah Tangkap The fulfillment of compensation is important because it reflects the state's responsibility to protect human rights and ensure justice for each individual. Compensation is not only financial compensation for the losses suffered by the victim, but it is also psychological and social, restoring the victim's dignity and trust in the legal system and the establishment of justice. The study aims to review legal arrangements on compensation for wrongful victims and review implementation and compensation compensation mechanisms for victims in Indonesia. The type of research used is library research. The study used normatif legal research, using the approach of legislation (approach approach). Research data comes from primary, secondary and tertiary legal material. The method for collecting data applied to this study is through literature and document studies. The analysis method used is qualitative. Research shows that the legal arrangement for the victims of misarrest is regulated in section 95-96 of the penal law book penal code, article 9 of the 2015 government regulation number 92 and republic of Indonesia statute 20 of 2025 on the penal code of section 158 letter c, section 162 and section 173-175. These provisions provide legal assurance for any individuals who have been falsely caught in order to obtain compensation and restoration. And the implementation of compensation for false arrest victims in Indonesia through pretrial as legal means to protect individual rights. After a court hearing the victims filed a petition for damages to the state in this matter the ministry of finance is seeking compensation. Keywords : Compensation, Victims, Wrongful Arres