9003 research outputs found
Sort by
ANALISIS EFISIENSI DAN BIAYA PERAKITAN KOMPUTER UNTUK PENGGUNAAN DESAIN GRAFIS
No full textIrfan Indra Prasetyo, 2025 “Analisis Efisiensi dan Biaya Perakitan Komputer untuk Penggunaan Desain Grafis”. Laporan Skripsi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal 2025.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya dalam perakitan komputer yang tetap mampu memberikan kinerja optimal untuk aktivitas desain grafis.
Dengan latar belakang kebutuhan perangkat komputer yang semakin meningkat dan biaya yang tinggi, penelitian ini mengkaji spesifikasi komponen utama seperti CPU, GPU, RAM, dan penyimpanan serta pengaruhnya terhadap performa dan biaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan komponen yang tepat, penggunaan kombinasi komponen baru dan bekas, dan sistem pendinginan yang baik mampu meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengorbankan performa komputer. Optimasi biaya dilakukan dengan memfokuskan pada CPU, GPU, dan RAM yang memberikan kontribusi utama terhadap performa desain grafis, sedangkan komponen lain seperti casing dan PSU dapat dipilih dengan anggaran lebih rendah.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis dalam merakit komputer untuk kebutuhan desain grafis dengan biaya yang terkendali namun tetap optimal dalam performa
PERANCANGAN ROBOT PENGANTAR BARANG OTOMATIS BERBASIS LINE FOLLOWER DENGAN INTEGRASI KONTROL INTERNET OF THINGS
No full textFaiq Uzair, 2026, Perancangan Robot Pengantar Barang Otomatis Berbasis Line follower Dengan Integrasi Kontrol Internet of things
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan robot pengantar barang otomatis berbasis line follower dengan integrasi kontrol Internet of things (IoT) guna meningkatkan efisiensi proses pengiriman barang di lingkungan industri. Robot dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor line follower 5 channel TCRT5000 sebagai navigasi lintasan, motor DC dengan driver BTS7960 sebagai penggerak, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi keberadaan barang, serta aplikasi Blynk sebagai media kontrol jarak jauh. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan tahapan perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sensor line follower berfungsi dengan baik dengan selisih nilai ADC di atas 1500, serta parameter kontrol PID terbaik diperoleh pada Kp = 25, Ki = 0, dan Kd = 15 yang menghasilkan pergerakan robot stabil dengan error maksimal ±1,8 cm. Pengujian kecepatan menunjukkan robot mencapai kecepatan rata-rata tertinggi sekitar 0,149 m/s pada beban 1 kg, 0,150 m/s pada beban 2 kg, dan menurun hingga 0,138 m/s pada beban 3 kg. Selain itu, robot mampu melakukan proses penjemputan dan pengantaran barang sesuai perintah melalui aplikasi Blynk dengan tingkat keberhasilan pengantaran sebesar 90,2%.
Kata kunci: Robot Pengantar Barang, Line follower, Internet of thing (IoT
PERLINDUNGAN HAK PENYIARAN KONSER MUSIK BERBAYAR PADA FITUR LIVE STREAMING MEDIA SOSIAL
No full textABSTRAK Perkembangan media sosial dengan fitur live streaming memungkinkan penyiaran konser musik berbayar secara mudah dan luas, namun praktik tersebut sering dilakukan tanpa izin pemegang hak siar. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak penyiaran dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak penyiaran konser musik berbayar melalui fitur live streaming media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyiaran konser musik berbayar merupakan bagian dari hak ekonomi dan hak terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga penyiaran konser musik berbayar melalui fitur live streaming media sosial merupakan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut diberikan melalui upaya preventif berupa pengaturan normatif dan mekanisme perizinan, serta upaya represif melalui penyelesaian sengketa perdata dan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pemegang hak siar. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Kata Kunci: hak cipta, hak penyiaran, konser musik, live streaming, perlindungan hukum
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA MELALUI BUMDES OLEH SWASTA DI DESA WANGANDAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
No full textTanah Kas Desa (TKD) merupakan aset strategis yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui otonomi desa. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan TKD seluas 1,8 hektar di Desa Wangandawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas olahraga (Tegal Sports Center) oleh pihak swasta dengan investasi Rp 8 miliar melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fokus penelitian adalah menganalisis mekanisme pemanfaatan dan mengidentifikasi kendala hukum serta ekonomi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, menggabungkan analisis norma hukum (UU Desa No. 6 Tahun 2014, UUPA No. 5 Tahun 1960, Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang diubah menjadi No. 3 Tahun 2024) dengan data empiris lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan TKD dilakukan melalui mekanisme sewa yang telah memenuhi prosedur administratif, termasuk perubahan status lahan dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi zona rekreasi berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN. Namun, ditemukan kendala utama berupa ketidakselarasan regulasi masa sewa maksimal 3 tahun dengan Break-Even Point (BEP) investasi swasta yang mencapai 15 tahun, serta kompleksitas birokrasi perizinan. Ketidaksesuaian ini menciptakan risiko ketidakpastian investasi yang dapat menghambat kelangsungan proyek dan manfaat ekonomi bagi desa. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penggunaan mekanisme alternatif seperti Kerja Sama Pemanfaatan (Pasal 14) atau Bangun Guna Serah (Pasal 15) dalam Permendagri No. 3 Tahun 2024 untuk memperpanjang jangka waktu kerjasama sesuai BEP, serta penguatan kapasitas BUMDes dan transparansi partisipasi masyarakat dalam pengawasan aset desa. Kata Kunci: Tanah Kas Desa, BUMDes, Investasi Swasta, Regulasi Sewa, Desa Wangandawa
KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP UTANG PEWARIS DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA
No full textAbstrak Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa dalam praktik sering ditemukan kasus seseorang meninggal dunia masih dalam keadaan memiliki utang, sementara para ahli waris tetap mempunyai hak untuk menentukan antara menerima atau menolak warisan tersebut. Situasi seperti ini memunculkan kebingungan tentang siapa yang akhirnya bertanggung jawab melunasi utang tersebut dan bagaimana kepastian hukum bagi pihak kreditur. Di masyarakat, warisan sering dipahami sebagai harta semata, padahal di dalamnya juga terdapat kewajiban yang harus diselesaikan oleh pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut hukum perdata Indonesia, serta menelaah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur saat ahli waris memilih untuk tidak melunasi utang pewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penerapan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang memperoleh harta peninggalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap berkewajiban menyelesaikan utang-utang pewaris sesuai ketentuan Pasal 833 dan Pasal 1100 KUH Perdata. Penolakan terhadap warisan hanya dianggap sah apabila disampaikan secara resmi di pengadilan. Apabila seluruh ahli waris menolak warisan, maka pengelolaan harta peninggalan akan dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk digunakan melunasi utang pewaris. Kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum, termasuk kesempatan mengajukan permohonan kepada hakim untuk memberi kuasa menerima harta peninggalan untuk dan atas nama ahli waris yang menolak, sebatas untuk pelunasan utang. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak-pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : utang pewaris, ahli waris, perlindungan kreditur, hukum perdata
TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENERANGAN JALAN UMUM
No full textABSTRAK Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk infrastruktur dasar yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam aspek keselamatan lalu lintas, peningkatan kenyamanan dan mobilitas masyarakat pada malam hari. Keberadaan PJU tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penerangan semata, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas rasa aman dan pelayanan publik yang layak. Dalam sistem otonomi daerah, penyediaan, pengelolaan, serta pengawasan PJU menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Tegal, kewenangan pengelolaan dan pengawasan PJU secara administratif dan teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Secara normatif, pengaturan mengenai kewenangan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berdampak pada belum optimalnya fungsi PJU sebagai sarana pelayanan publik, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum ditinjau dari perspektif hukum tata negara, serta mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung guna memperoleh gambaran empiris atas implementasi kewenangan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pengawasan PJU secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan selaras dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara efektif dan optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan alokasi anggaran daerah, sistem pengawasan yang masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif, rendahnya partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas PJU, serta adanya kendala teknis seperti kerusakan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan daerah, peningkatan dukungan anggaran, optimalisasi sistem pengawasan yang terintegrasi, serta peningkatan peran serta masyarakat guna mewujudkan pengelolaan dan pengawasan PJU yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Kata kunci: Kewenangan, Dinas Perhubungan, Penerangan Jalan Umum, Otonomi Daerah, Pelayanan Publi
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XIII/2015 TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
No full textABSTRAK Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Putusan ini menjadi penting karena menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya terkait dengan pengorganisasian konsil tenaga kesehatan yang berdampak pada standar profesi dan mutu layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 menegaskan perlunya keseimbangan antara kontrol negara dan otonomi profesi dalam pengaturan tenaga kesehatan. Secara praktis, hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia di mana perlindungan hukum bagi pasien menjadi lebih terjamin melalui standarisasi tenaga medis yang lebih jelas. Penegakan prinsip negara hukum melalui putusan ini memastikan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga negara dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan bingkai konstitusi. Kata Kunci: Hak Pelayanan Kesehatan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Tenaga Kesehatan, Negara Hukum
ANALISIS PERLINDUNGAN HUBUNGAN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR TERHADAP PENAGIHAN TIDAK ETIS DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE
No full textABSTRAK Perkembangan financial teknologi khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan hukum, terutama praktik penagihan utang yang dilakukan secara tidak etis, seperti intimidasi, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan data pribadi debitur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur fintech lending belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan debitur terhadap praktik penagihan tidak etis dalam layanan fintech lending; dan (2) mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh debitur atas praktik penagihan tidak etis tersebut ditinjau dari perspektif hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan debitur fintech lending telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan penyelenggara fintech lending, serta ketimpangan posisi tawar antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi debitur fintech lending. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan fintech lending. Kata kunci: Fintech Lending, Perlindungan Hukum, Debitur, Penagihan Tidak Eti
ANALISIS KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN KARTINI KOTA TEGAL DITINJAU DARI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
No full textABSTRAK Pedagang kaki lima sebagai pekerja sektor informal berdampak positif bagi masyarakat sebab barang yang dijual harganya terjangkau. Namun, mereka kerap dituding sebagai penyebab adanya ketidakaturan lalu lintas akibat penggunaaan trotoar milik pejalan kaki hingga memberi kesan kumuh. Dalam penelitian ini, kelompok pedagang kaki lima Jalan Kartini Kota Tegal diberlakukan kebijakan relokasi meski dalam penerapannya belum berjalan semestinya sesuai prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Jalan Kartini Kota Tegal ditiinjau dari prinsip good governance, 2) menganalisis hambatan pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Jalan Kartini Kota Tegal ditiinjau dari prinsip good governance agar berjalan semestinya. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet dianalisis dengan melakukan interpretasi logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL Jalan Kartini Kota Tegal masih terdapat kekurangan terutama dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, visi strategis, keadilan dan efektivitas dan efisiensi. Selain itu, hambatan yang ditemukan dalam kebijakan relokasi ini adalah terdapat kecenderungan mengenai PKL nekat berjualan ke tempat awal. Minimnya pengawasan dari perangkat daerah serta peninjauan secara berkala membuat kebijakan relokasi PKL Jalan Kartini Kota Tegal terkesan tanpa perhitungan yang matang, hal ini membuat para PKL merasakan dampak ekonomi yang cukup signifikan mulai dari kehilangan pelanggan setia, omset turun dan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, artinya prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan semestinya dalam kebijakan relokasi PKL jalan Kartini ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pertukaran informasi dan masukan di kalangan mahasiswa, akademisi, dan praktisi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, serta antar seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan. Kata kunci: Relokasi PKL, Kota Tegal, Good Governanc
THE EFFECT OF USING THE LINGO GAME APPLICATION TO IMPROVE STUDENTS' VOCABULARY MASTERY AT JUNIOR HIGH SCHOOL (An Quasi Experimental Research at SMP Ihsaniyah Tegal In Academic year 2025/2026)
No full textABSTRACT
Fiolawati, Dina.2026. 1621600007: “The Effect of Using The Lingo Game Application to Improve Student’s Vocabulary Mastery at Junior High School” Research Project, English Education Departement, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Pancasakti Tegal.
The First Advisor is Drs. Masfuad Edy Santoso, M.Pd., and
the second advisor is N.L Molla M.Pd.
Key words: Lingo Application, Vocabulary Mastery, Tense
Table
This study is to find out whether the effect of using lingo game application can improve student’s vocabulary mastery in junior high school. To find out the challenges that students’ face when using the lingo game application to improve their vocabulary. This study employed a quantitative methodology using a quasi- experimental design. The study population included 60 seventh-grade students at Ihsaniyah Junior High School during the 2025/2026 academic year, allocated into an experimental group and a control group, each including 30 students. A vocabulary assessment including a pre-test and post-test used as a study instrument, including 30 valid items. The data were evaluated for normality, homogeneity, and paired samples using SPSS 26. The data was analyzed by validity and reliability assessments, normality and homogeneity tests, and an independent samples t-test. The results of the research indicate that the Lingo application improves student vocabulary learning. The findings of the paired sample t-test indicate a p-value of 0.000, which is below 0.05, and an improvement in the mean score of the experimental group from 67.73 to 73.07. The independent sample t-test results suggest a significant difference between students educated with the Lingo game application and those who were not. The post-test average score of the experimental group (73.07) was higher than that of the control group (67.73). The data indicate that the Lingo game application improves student engagement and active participation in vocabulary education. Additional study is suggested to implement the Lingo game application in various schools, since it can be a means of improving student engagement in learning English