9003 research outputs found
Sort by
Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pelaku jasa titip prodak luar negeri dalam transaksi jual beli di media sosial
No full textABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mendorong munculnya transaksi jasa titip (jastip) produk luar negeri yang semakin diminati masyarakat karena dianggap praktis dan efisien. Namun, dalam praktiknya, transaksi jasa titip sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku jasa titip, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, hingga tidak dikirimkannya barang sama sekali, sehingga merugikan konsumen. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jasa titip berbasis media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam terkait tanggung jawab hukum pelaku jasa titip dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku jasa titip produk luar negeri apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media sosial, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku jasa titip yang melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku jasa titip merupakan hubungan perikatan yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku jasa titip yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa kewajiban ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non- litigasi maupun litigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci: wanprestasi, jasa titip, media sosial, perlindungan konsume
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA
No full textABSTRAK Perjanjian pembiayaan fidusia merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang banyak digunakan dalam sektor pembiayaan konsumen di Indonesia. Skema ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang secara angsuran, namun juga menimbulkan risiko hukum ketika debitur mengalami wanprestasi. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan pembiayaan dan konsumen membuat konsumen berada pada posisi yang lebih lemah, terutama karena perjanjian biasanya berbentuk klausula baku dan sering kali kurang dipahami oleh debitur. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dalam kaitannya dalam perlindungan konsumen; dan (2) untuk menganalisis perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen terhadap resiko wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui transparansi informasi, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, penyusunan perjanjian yang adil, dan pengawasan oleh OJK; serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, dan pembatasan eksekusi sepihak. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan implementasi regulasi dan peningkatan literasi hukum konsumen agar tercipta hubungan kontraktual yang seimbang dan berkeadilan dalam praktik pembiayaan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, jaminan fidusia, wanprestasi, pembiayaa
STUDI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN PRINSIP EFISIENSI DALAM PENGANGGARAN PENDIDIKAN
No full textABSTRAK Pendidikan sebagai amanat konstitusi mendapatkan kenaikan anggaran signifikan pada tahun 2026, namun dihadapkan pada tantangan kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan dana publik dengan memangkas pos seremonial, namun memicu kekhawatiran akan penurunan mutu pendidikan dan keadilan sosial. Ketegangan antara penghematan fiskal dan pemenuhan hak dasar rakyat ini menuntut kajian mendalam mengenai keseimbangan antara optimalisasi anggaran dan kualitas layanan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip efisiensi dalam kebijakan penganggaran di Indonesia serta menyusun studi kritis terhadap dampaknya bagi ekosistem pendidikan nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris, yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kontekstual (contextual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan secara deskriptif naratif melalui penelusuran literatur hukum, peraturan, dan data publik, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi pada sektor pendidikan tinggi bersifat shock therapy dengan pemangkasan drastis hingga 90% pada pos operasional dan riset, yang berisiko melumpuhkan layanan administrasi dan menghambat pencapaian World Class University. Pada sektor pendidikan dasar dan menengah, terjadi distorsi alokasi (crowding out effect) di mana 44% total anggaran pendidikan terserap untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga mendesak ruang fiskal untuk peningkatan kompetensi guru dan infrastruktur. Selain itu, ditemukan inefisiensi pada penganggaran digitalisasi Badan Gizi Nasional yang dinilai tidak wajar serta risiko kesehatan akibat rendahnya standar gizi menu MBG. Disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi saat ini cenderung menggeser prioritas dari mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sekadar pemenuhan kebutuhan konsumsi, sehingga diperlukan revisi kebijakan menjadi efisiensi selektif yang tetap melindungi substansi akademik. Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Kebijakan Pendidikan, Makan Bergizi Gratis, Keadilan Sosial
Submitted as Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Sarjana Pendidikan in English Education
No full textABSTRACT
Mintarni, Ariesta Nur. 2026. 1621600047 : “The Effectiveness Of Using Google Translate To Increase Senior High School Students’ Reading Comprehension (A Quasi-Experimental Research at MAN Kota Tegal in Academic Year 2025/2026)”. Research Project. Strata I Program, Faculty of Teacher Training and Education, Pancasakti University Tegal,
The First Advisor is Drs. H. Rofiudin, M. Hum and
The Second Advisor is Sumartono, M. Pd.
Key words: Google Translate, Reading Comprehension,
Senior High School Students, Quasi-Experimental
Research, EFL Learning.
This study examined the effectiveness of Google Translate on reading comprehension among 11th-grade students at MAN Kota Tegal. Motivated by issues in EFL learning, such as limited vocabulary and ineffective teaching methods, the research used a quasi-experimental design with 68 students split into an experimental group (n=38) using Google Translate and a control group (n=30) using traditional methods. Data were gathered through pre-tests, post-tests, and a student perception questionnaire..
The results demonstrated that the experimental group achieved a significantly higher post-test mean score (84.34) compared to the control group (73.17), with an independent t-test confirming a statistically significant difference (t = -7.287, p < 0.001). The questionnaire revealed that most students perceived Google Translate positively, reporting enhanced vocabulary understanding, increased reading speed, greater confidence, and higher motivation. However, some concerns were noted regarding potential over-reliance and inaccuracies with idiomatic expressions, suggesting the need for guided implementation.
The study concludes that Google Translate is an effective tool for improving reading comprehension when used as a structured supplement in EFL instruction. It supports vocabulary acquisition, reduces cognitive load, and fosters learner autonomy. These findings align with Perfetti's Verbal Efficiency Theory, which emphasizes that efficient word recognition frees cognitive resources for higher-order comprehension processes.
Based on these findings, teachers are encouraged to integrate Google Translate selectively into reading lessons while teaching students to cross-check translations. Students should use the tool as a supplement rather than a substitute for active engagement with texts. Future research should examine long-term effects on vocabulary retention and compare Google Translate with other digital tools to optimize its educational potential in Indonesian senior high schools
OPTIMALISASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI RESIDIVISME PELAKU TINDAK PIDANA
No full textABSTRAK Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih cenderung menggunakan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap Tindak Pidana. Pendekatan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang substantif, baik bagi korban maupun pelaku, serta dinilai kurang efektif dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme). Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pemidanaan konvensional belum mampu menyentuh akar permasalahan kejahatan dan perubahan perilaku pelaku. Dalam konteks tersebut, Restorative Justice hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis sejauh mana optimalisasi penerapan Restorative Justice dalam mengurangi tingkat residivisme Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya dari unsur kepolisian dan kejaksaan, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Restorative Justice dalam praktik penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Restorative Justice di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun demikian, penerapannya di lapangan belum berjalan secara optimal akibat adanya kendala regulasi, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, serta persepsi masyarakat yang masih memandang pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Meskipun demikian, Restorative Justice memiliki potensi besar dalam menekan residivisme apabila dioptimalkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial Tindak Pidana. Kata kunci: Restorative Justice, residivisme, tindak pidana, sistem peradilan pidana
OPTIMALISASI PRINSIP DEMOKRASI DIGITAL DALAM SISTEM PEMILU 2024
No full textABSTRAK Demokrasi digital menjadi konsep penting dalam era modern, di mana partisipasi masyarakat melalui platform digital seperti media sosial dan aplikasi pemilu memfasilitasi proses politik, namun menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks, polarisasi sosial, dan kesenjangan akses infrastruktur. Skripsi ini menganalisis pelaksanaan demokrasi digital dalam sistem pemilu 2024 di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip LUBERJURDIL sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka interpretatif dengan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, analisis dilakukan melalui pendekatan interpretatif dan metode analisis tematik untuk mengungkap makna konteksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi seperti SIREKAP oleh Komisi Pemilihan Umum meningkatkan transparansi dan partisipasi, tetapi literasi digital rendah dan cyberbullying menghambat inklusivitas kelompok marjinal. Optimalisasi dicapai melalui reformasi regulasi hukum, edukasi publik, dan kolaborasi multi-pihak untuk keamanan siber, yang mendukung akuntabilitas pemerintahan dan mengurangi fragmentasi sosial pasca-pemilu. Kesimpulan menekankan perlunya integrasi e-voting dan kampanye literasi digital untuk demokrasi berkelanjutan, dengan saran revisi UU ITE dan pembangunan infrastruktur internet. Skripsi ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan praktik pemerintahan inklusif. Kata Kunci: Demokrasi Digital, Pemilu 2024, Teknologi Informasi, Literasi Digital, Regulasi Huku
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PNJap)
No full textABSTRAK Aborsi merupakan fenomena sosial kompleks di Indonesia yang dilarang secara hukum namun masih marak terjadi secara ilegal. Praktik ini sering melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia sarana, namun penegakan hukumnya kerap menunjukkan ketidaksinkronan antara norma hukum dengan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pembantuan tindak pidana aborsi dalam hukum positif di Indonesia serta membedah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Studi Kasus Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Jap. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan studi kasus yang disajikan secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembantuan aborsi dikonstruksikan melalui integrasi antara Pasal 21 KUHP Nasional sebagai lex generalis dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai lex specialis. Dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Jap, hakim membuktikan secara yuridis bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pembantuan dengan menyediakan sarana berupa obat keras jenis Misoprostol. Namun, ditemukan kesenjangan (gap) serta disparitas penjatuhan pidana yang signifikan; Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 (tujuh) bulan penjara. Penegakan hukum dalam kasus ini juga cenderung selektif, di mana pelaku utama hanya berstatus sebagai saksi sementara para pembantu dijatuhi pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis lebih ringan didominasi oleh faktor sosiologis-kemanusiaan, yakni status para terdakwa sebagai orang tua tunggal (single parent) yang memiliki tanggungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi hakim berperan krusial dalam menyeimbangkan keadilan hukum dan keadilan sosial guna mencapai keadilan substantif. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Aborsi, Pembantuan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif
Overcriminalization Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
No full textABSTRAK Fenomena overcriminalization dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia melanggar prinsip ultimum remedium dan keadilan. Terutama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengkriminalisasi tindakan administratif dan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk overcriminalization dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya overcriminalization dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), sumber data utamanya adalah data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Overcriminalization dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi akibat perluasan tafsir terhadap unsur “melawan hukum”, “penyalahgunaan wewenang”, dan “kerugian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang menggeser batas antara kesalahan administratif, kebijakan publik, dan tindakan korupsi murni. Akibatnya, diskresi pejabat dan keputusan bisnis BUMN sering dikriminalisasi meskipun tidak ditemukan niat jahat (mens rea) atau keuntungan pribadi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya overcriminalization dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri atas perumusan delik faktor norma hukum yang ambigu dan terlalu luas, faktor kapasitas penegakan hukum yang lemah, faktor budaya dan politik hukum yang mendukung kriminalisasi berlebih (overcriminalization), faktor ekonomi sosial dan sistemik. Kata Kunci: Overcriinalization, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi
PENGARUH KOMBINASI PAKAN PELET DAN (Wolffia arrhiza) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN IKAN NILA SALIN (Oreochromis niloticus) PENDEDERAN II
No full textSony Wicaksono, NPM 3223600018. PENGARUH KOMBINASI PAKAN PELET DAN Wolffia arrhiza TERHADAP PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN IKAN NILA SALIN (Oreochromis niloticus) PENDEDERAN II. (Pembimbing Sutaman dan Ninik Umi Hartanti).
Tingginya harga pakan komersial menjadi tantangan utama dalam budidaya ikan nila salin (Oreochromis niloticus), sehingga diperlukan alternatif pakan yang efisien untuk menekan biaya produksi. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh substitusi pakan pelet komersial dengan Wolffia arrhiza terhadap benih ikan nila salin (Oreochromis niloticus) pendederan II menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan rasio (Kontrol; A 15%; B 25%; C 35%). Hasil uji proksimat menunjukkan kadar protein pakan memenuhi kebutuhan ikan (>30%). Analisis ANOVA mengungkapkan bahwa substitusi Wolffia berpengaruh nyata (P 0,05) terhadap SGR dan kelangsungan hidup (SR 79%–88%). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kontrol (RGR 149,73%), diikuti Perlakuan A (RGR 104,23%). Peningkatan dosis Wolffia cenderung menaikkan nilai FCR (1,5–2,8) yang diduga akibat hambatan serat kasar (selulosa) dan beban osmoregulasi di media salin. Disimpulkan bahwa Perlakuan A (substitusi 15%) adalah dosis paling efektif yang mampu menghasilkan performa pertumbuhan paling mendekati kontrol dengan tingkat kelangsungan hidup yang stabil.
Kata Kunci: Ikan Nila Salin, Wolffia arrhiza, Pertumbuhan, Efisiensi Pakan, Pendederan II
STUDI PENGGUNAAN UMPAN YANG BERBEDA PADA UNIT PENANGKAPAN TUNA DI PERAIRAN SAMUDERA PASIFIC JEPANG
No full textWasidin (NPM : 3121600001) Studi Penggunaan Umpan yang Berbeda pada Unit Penangkapan Tuna di Perairan Samudra Pasifik Jepang. (Dosen pembimbing : Kusnandar dan Heru Kurniawan Alamsyah).
Tuna long line merupakan salah satu alat tangkap yang efektif untuk menangkap tuna dan tangkapan sampingan. Tuna long line bersifat pasif dalam pengoperasiannya sehingga tidak merusak sumberdaya hayati yang ada di perairan, inilah yang menjadikan Tuna long line memiliki metode penangkapan paling bersih. Salah satu upaya yang di duga dapat meningkatkan efektivitas pada alat tangkap tuna long line adalah dengan menggunakan umpan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis umpan mana yang lebih baik dari ke dua jenis umpan yang berbeda di perairan Samudra Pasifik Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode exsperimental fishing dengan 10 kali pengulangan.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil tangkapan terbanyak pada penangkapan menggunakan tuna long line adalah menggunakan umpan ikan sanma. Terlihat hasil tangkapan dengan menggunakan umpan ikan sanma dengan komposisi Biggeye tuna 55 ekor, yellowfin tuna 95 ekor, albacore 375, meka 15 ekor, black marlin 10 ekor, dan blue marlin 50 ekor untuk jumlah berat total selama penangkapan dengan menggunakan umpan ikan sanma adalah 600 ekor dengan rata- rata 60 ekor. Hasil tangkapan menggunakan umpan ikan iwasi dengan komposisi biggeye tuna 35 ekor, yellowfin tuna 20 ekor, albacore 145 ekor, meka 7 ekor, black marlin 14 ekor, dan blue marlin 49 ekor dengan jumlah total selama penangkapan menggunakan umpan ikan iwasi adalah 270 ekor dengan rata- rata 27 ekor.
Kata kunci : Tuna Long Line, Umpan, Perairan Samudra Pasifik Jepan