E-Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Not a member yet
2536 research outputs found
Sort by
Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)
Full text linkPenelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: Pertama, praktik hukuman mati tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di indonesia sebanyak 1.307 tersangka pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.184 kasus, dengan jumlah sebanyak 1.483 tersangka, pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, Tahun 2023 sejak januari hingga bulan juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkotika dengan jumlah sebanyak 1.625 tersangka. Kedua, Pelanggaran terhadap narkotika dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda
PERANAN FILSAFAT ILMU DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM
Full text linkUntuk memahami hakikat dari kebenaran, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah terus meningkatkan ilmu dengan terus mempertanyakan apa yang telah ada sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari berdirinya filsafat ilmu. Dalam usaha mempertanyakan tersebut, manusia memiliki keterbatasan berupa waktu dan kemampuan. Ini menyebabkan belum terungkapnya berbagai keingintahuan manusia. Dengan demikian, usaha manusia untuk memahami jawaban atas pertanyaannya adalah sesuatu yang akan bergerak lambat, tetapi apabila terus dilakukan akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan dapat membangun kemajuan pengetahuan dan ilmu itu sendiri. Tulisan ini akan membahas mengenai korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan dimana hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Sanksi Hukuman Bagi Calon yang pernah Terpidana di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah
Full text linkAbstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan kepala daerah yang pernah menjadi terpidana, serta relevansinya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip fiqih siyasah. Kasus yang menjadi objek penelitian adalah sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, di mana calon wakil bupati terpilih terbukti pernah dijatuhi pidana namun tetap mencalonkan diri menggunakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai tindakan calon tersebut melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat keterbukaan dan kejujuran sebagai mantan terpidana. Mahkamah memutuskan diskualifikasi calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap integritas dan kejujuran calon merupakan cacat substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam perspektif fiqih siyasah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah ‘ammah) yang menuntut pemimpin memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Diskualifikasi tersebut mencerminkan bentuk sanksi ta‘zīr siyasah, yakni hukuman moral dan sosial bagi calon yang melanggar prinsip kejujuran publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum positif dalam putusan MK selaras dengan nilai-nilai fiqih siyasah yang menempatkan integritas moral sebagai syarat utama kepemimpinan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memperketat verifikasi dan transparansi calon kepala daerah untuk menjaga integritas demokrasi dan keadilan publik
Determinasi Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai: Peran Mediasi Kepuasan Kerja di BP2P Nusa Tenggara II
Full text linkThis article examines the determinants of employee performance and analyzes the correlation between these determinants and satisfaction and performance. This article discusses leadership style, motivation, organizational culture and job satisfaction as the main aspects. The purpose of this scientific article is to identify interrelated hypotheses among the above factors for use in future writings. This scientific method uses qualitative techniques and literature reviews. This article is based on various related journals to formulate new hypotheses regarding leadership style that results in job satisfaction, organizational culture results in job satisfaction, motivation results in job satisfaction, leadership style results in employee performance, organizational culture results in employee performance, the role of motivation in employee performance, and the relationship between job satisfaction and employee performance
Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional
Full text linkArtikel ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme hukum adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, serta implikasinya terhadap supremasi hukum nasional. Studi ini berangkat dari fakta bahwa masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Namun demikian, pendekatan ini sering berbenturan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif yang menghendaki peraturan tertulis sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, ditemukan bahwa ketidakterpaduan antara sistem hukum nasional dan hukum adat menciptakan ketegangan normatif serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi normatif dan kebijakan hukum pidana yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian sah dari sistem peradilan pidana nasional. Pengakuan dan pengaturan hukum yang jelas terhadap mekanisme keadilan restoratif berbasis adat menjadi prasyarat bagi terwujudnya supremasi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan substantif
Perlindungan Pendaftaran Paten secara Internasional melalui Patent Cooperation Treaty dalam Implementasi di Indonesia
Full text linkTerus hadirnya invensi-invensi baru, menandakan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Begitu juga dengan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus bisa mengimbangi. HKI mengatur tentang perlindungan hukum hasil olah pikir karya manusia, salah satunya adalah Paten. Hal ini menjadikan HKI khususnya Paten menjadi suatu hukum yang cukup berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan manusia. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya paten, kemajuan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum, baik secara nasional maupun internasional. Namun, hingga kini, masih sulit untuk menyelaraskan sistem perlindungan paten antarnegara. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur dan melindungi paten, dengan alasan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan berkaitan erat dengan aspek kedaulatan nasional. Meski demikian, dinamika global, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong harmonisasi perlindungan paten secara internasional. Hal ini tercermin melalui sistem perlindungan paten yang terintegrasi dan dapat diterapkan secara seragam di negara-negara peserta Patent Cooperation Treaty (PCT). Di Indonesia, regulasi terbaru terkait paten tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Namun, ketentuan terkait mekanisme PCT masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, yang memfasilitasi prosedur permohonan paten secara lebih efisien baik di tingkat nasional maupun internasional
Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia
Full text linkAbstract: Law enforcement is a prerequisite for realizing legal protection in Indonesia. Law enforcement in Indonesia is a complex and ongoing issue, involving various structural, cultural, and political factors. Although Indonesia has a clear legal framework, the implementation of law enforcement often does not reflect the principles of justice and transparency. This research is a normative research. Normative legal research has a tendency to portray law as a prescriptive discipline where it only looks at law from the perspective of its norms which are of course descriptive. This research was conducted in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data filler in this research so that later the problem will be found. Implementation of the Supremacy of Law in Indonesia: Fact or Illusion that in the realization of law enforcement there are several obstacles, especially obstacles from the legal system itself. It is hoped that students are able to overcome and improve by channeling their aspirations in solving these obstacles. Students as academics must implement their actions to advance this country and represent the aspirations of the community because basically students uphold the interests of the community
Problematika Konversi Sertifikat Fisik Lama ke Sertipikat Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus Tumpang Tindih Sertifikat di Pagar Alam, Sumatera Selatan
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas konversi sertifikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat di Indonesia. Penerapan sertipikat elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang memberikan kekuatan hukum yang sama antara sertipikat elektronik dan sertifikat fisik. Namun, dalam praktiknya, proses konversi belum selalu disertai dengan verifikasi menyeluruh terhadap data historis pendaftaran tanah, seperti buku tanah, surat ukur, dan peta pendaftaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak optimalnya verifikasi data sebelum proses alih media berpotensi memindahkan kesalahan administratif masa lalu ke dalam sistem elektronik, sehingga sengketa tumpang tindih sertifikat tetap terjadi dan bahkan berisiko menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, efektivitas sertipikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum sangat bergantung pada akurasi data pendaftaran tanah dan kesiapan administrasi pertanahan, karena digitalisasi tanpa mekanisme verifikasi yang ketat berpotensi memperkuat sengketa pertanahan yang telah ada
Samsat Keliling Didukung E-Samsat Menjadi Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
No full textThis study aims to analyze the influence of mobile SAMSAT services, e-SAMSAT services, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance (Case study in Bogor Regency, West Java).
The research methodology used is a quantitative method using primary data obtained from the results of distributing questionnaires to the community in the Samsat area of Bogor Regency. The sampling technique uses purposive sampling. The data analysis technique uses multiple linear regression using descriptive statistical tests, data quality tests consist of validity and reliability tests and classical assumption tests (normality test, heteroscedasticity test and multicollinearity test) and t-statistic hypothesis tests to test the effect with an error rate of 5%.
The results of this study indicate that partially the mobile samsat service variable has no effect on motor vehicle taxpayer compliance. The e-samsat service variable has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. The determinant coefficient of this study shows a figure of 48.8%. This shows that the variation of the independent variable of the mobile samsat service, e-samsat service, is able to explain the variation in the increase and decrease of the motor vehicle taxpayer compliance variable by 48.8% while the remaining 51.2% is influenced by other variables.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh layanan samsat keliling, layanan e-samsat, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat).
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kapada masyarakat wilayah Samsat Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisa data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik (Uji normalitas, Uji heterokedastisitas dan uji multikolonieritas) dan uji hipotesis t-statistik untuk menguji pengaruh dengan tingkat kesalahan 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel layanan samsat keliling tidak berpengruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel layanan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Koefisien determinan dari penelitian ini menunjukkan angka sebesar 48,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel bebas layanan samsat keliling, layanan e-samsat, mampu menjelaskan variasi naik turunnya variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 48,8% sedangkan sisanya sebesar 51,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya
Pengaruh Persepsi Masyarakat, Kepercayaan, dan Gaya Hidup terhadap Minat Menggunakan QRIS dalam Transaksi di Toko Cahaya USA
No full textThis study was conducted to determine the effect of public perception, trust and lifestyle on interest in the use of QRIS on transactions at the Cahaya USA store in Dharmasraya Regency. The purpose of this study was to analyze and explain the effect of public perception, trust and lifestyle persially and simultaneously on interest in the use of QRIS in transactions at the USA light shop in Dharmasraya Regency. This research uses quantitative research methods by collecting data using questionnaires conducted in April to May with a population of 1,178 respondents and a sample of 298 respondents calculated using the slovin formula. The data analysis techniques used are validity test, reliability test, descriptive analysis, correlation analysis, multiple linear analysis, classical assumption test, t test, f test and determination test (R2). The results of this study indicate that the variables of public perception, trust and lifestyle partially and simultaneously have a positive and significant effect on interest in using QRIS in transactions at USA light stores in Dharmasraya Regency. The R2 value is 0.722, which means that all independent variables can affect the dependent variable by 72.2% while the remaining 27.8% is influenced by other factors not tested in the researcher.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat, kepercayaan, dan gaya hidup terhadap minat penggunaan QRIS dalam transaksi di Toko Cahaya USA Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh persepsi masyarakat, kepercayaan, dan gaya hidup secara parsial maupun simultan terhadap minat penggunaan QRIS dalam transaksi di Toko Cahaya USA Kabupaten Dharmasraya.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.178 responden, dan sampel sebanyak 298 responden diperoleh menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi (R²).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat, kepercayaan, dan gaya hidup baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS dalam transaksi di Toko Cahaya USA Kabupaten Dharmasraya. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,722 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen sebesar 72,2%, sedangkan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini