E-Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Not a member yet
2536 research outputs found
Sort by
Peran Merchant QRIS dan Belanja Online dalam Mempercepat Transformasi Keuangan Digital di Indonesia (2020–2024)
No full textThe digital finance transformation in Indonesia has accelerated since the introduction of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in 2019 and the post-pandemic rise of online shopping. This study aims to examine the effect of public attention to “Merchant QRIS” and “Online Shopping” on digital finance transformation, proxied by Google Trends searches for the keyword “QRIS.” Weekly secondary data for the period 2020–2024 were analyzed using a quantitative approach with an explanatory research design through Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results reveal that both independent variables positively and significantly affect digital finance transformation, with an R² value of 0.645 categorized as moderate. These findings highlight the importance of synergy between the supply side (merchant QRIS as payment infrastructure) and the demand side (online shopping as digital consumption behavior) in accelerating the adoption of cashless payment systems. This study contributes to the literature by employing Google Trends as a proxy for public interest, which remains rarely applied in prior research. In practical terms, regulators and e-commerce stakeholders are encouraged to strengthen collaborative strategies to optimize QRIS adoption and foster a more inclusive national digital finance ecosystem.ChatGPT said:
Transformasi keuangan digital di Indonesia telah mengalami percepatan sejak diperkenalkannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019 serta meningkatnya tren belanja online pascapandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perhatian publik terhadap istilah “Merchant QRIS” dan “Belanja Online” terhadap transformasi keuangan digital, yang diproksikan melalui data pencarian Google Trends untuk kata kunci “QRIS.” Data sekunder mingguan untuk periode 2020–2024 dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian explanatory research melalui metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap transformasi keuangan digital, dengan nilai R² sebesar 0,645 yang dikategorikan moderat. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara sisi penawaran (merchant QRIS sebagai infrastruktur pembayaran) dan sisi permintaan (belanja online sebagai perilaku konsumsi digital) dalam mempercepat adopsi sistem pembayaran nontunai.
Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dengan menggunakan Google Trends sebagai proksi minat publik, yang masih jarang diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong para regulator dan pemangku kepentingan e-commerce untuk memperkuat strategi kolaboratif dalam mengoptimalkan adopsi QRIS dan mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital nasional yang lebih inklusif
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang masih diwarnai berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi baru, terbatasnya ruang ramah korban, serta minimnya perlindungan berbasis trauma (trauma-informed approach). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta memanfaatkan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 12 Tahun 2022 telah menyediakan perangkat hukum yang progresif dan berpihak pada korban, termasuk pengakuan alat bukti elektronik, keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta penyediaan layanan terpadu. Namun, dalam implementasinya, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan unit layanan daerah (UPTD-PPA), kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis gender dan trauma, serta kesulitan pembuktian yang membuat korban rentan mengalami reviktimisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, masih diperlukan penguatan institusional, pelatihan aparatur, dan perbaikan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan menjunjung tinggi hak korban
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan variabel pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan greed. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi menggunakan variabel dependen kecurangan laporan keuangan yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap potensi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan (pressure) dan peluang (opportunity) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, variabel rasionalisasi (rationalization), kapabilitas (capability), arogansi (arrogance), dan keserakahan (greed) memberikan pengaruh yang bervariasi namun tetap berkontribusi dalam membentuk motivasi pelaku kecurangan. Temuan ini memperkuat teori fraud hexagon yang menekankan bahwa kecurangan bukan hanya dipicu oleh tekanan atau peluang, tetapi juga oleh faktor psikologis, moral, serta kemampuan individu dalam memanipulasi sistem. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan, auditor, dan regulator dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan transparansi laporan keuanga
The Role of Job Analysis in the Perspective of Psychological Security
Full text linkThe influence of work discipline on employee job descriptions was examined in the form of a systematic review. This article review aims to determine the influence of work discipline on employee job descriptions . Job descriptions include clarity of roles, responsibilities, and authority in carrying out tasks, while work discipline is defined as employee attitudes and behaviors in complying with rules, norms, and work ethics. The descriptive analysis method used in this study is a literature review of ten scientific publications published between 2020 and 2025 and available through the Google Scholar database. The results of the analysis show a strong correlation between work discipline, job descriptions , and performance, satisfaction, and employee motivation. This discussion shows that the synergy between clear job descriptions and effective discipline can create a productive work environment and minimize role uncertainty in the company. In conclusion, the integration of updated job descriptions and strengthened work discipline is a crucial strategy for developing a flexible, efficient, and results-oriented human resource management system amidst changes in the contemporary work environment
Implementasi Internet of Things (IoT) pada Sistem Pemantauan Kelembapan Udara di Perpustakaan UBSI
Full text linkLibraries, particularly academic libraries like those at UBSI, store valuable collections of books, manuscripts, and digital archives. The preservation of these physical assets is constantly threatened by environmental factors, primarily fluctuating temperature and humidity. Uncontrolled high humidity accelerates the growth of mold and mildew, leading to irreversible damage to paper-based materials. Manual monitoring systems are often inefficient, costly, and susceptible to human error. This research aimed to develop and implement a real-time, Internet of Things (IoT)-based air humidity monitoring system to ensure optimal environmental conditions for collection preservation in the UBSI Library. The system utilizes the NodeMCU ESP8266 microcontroller and the SHT30 sensor, chosen for its high accuracy and stability, to continuously collect humidity data. This data is transmitted via Wi-Fi to a Firebase real-time database and visualized on a dynamic web dashboard. The prototype was tested for accuracy and reliability, showing minimal deviation (less than 3%) compared to commercial hygrometers. The results confirm that the IoT system successfully provides remote, continuous, and highly accurate monitoring, enabling prompt intervention by library staff when humidity levels exceed the safe threshold (50%–60%). This innovative approach significantly enhances collection preservation efficiency and reduces potential conservation costs. The system built not only successfully collects data, but also processes it into easily understood information, thus fulfilling the initial objective of overcoming the inefficiency of manual monitoring
Sistem E-Payroll pada Karyawan Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwah Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) Berbasis Web
Full text linkThe rapid development of information technology encourages educational institutions to improve efficiency and security in administrative management, including payroll systems. This research aims to design a web-based E-Payroll system implemented at the Islamic Education Foundation An-Nadwah by applying the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm to ensure the confidentiality of employee salary data. The system was developed using the Rapid Application Development (RAD) method to enable fast and user-responsive development. The implementation results show that the system can effectively encrypt and decrypt salary data, as well as provide real-time and secure payroll reports. System testing using the blackbox method demonstrates that all system functionalities work as expected. This system is expected to enhance efficiency, accuracy, and security in the payroll process within the foundation
Sistem Pakan Otomatis Pada Kolam Lele Sangkuriang Menggunakan Motor Servo dan Wemos D1 R32
Full text linkThe feeding system in Sangkuriang catfish aquaculture requires regular and appropriate feed distribution to support optimal fish growth. This study develops an automatic feeding system using the Wemos D1 R32 microcontroller integrated with a Load Cell sensor, a servo motor, a DC blower, and the Blynk application for remote operation. The research employed a prototyping method that included system design, hardware assembly, and field testing. The results indicate that the device is capable of performing scheduled feeding via Blynk and distributing feed effectively with a dispersion range of approximately 100 cm. These findings demonstrate that the developed system can support improved and sustainable aquaculture technology in automatic feeding management for Sangkuriang catfish cultivation
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL PENEMBAKAN DENGAN UNSUR KETIDAKSENGAJAAN YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA KORBAN
Full text linkAs a state governed by law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia, the country has a legal system that regulates various aspects of national and state life, including maintaining public order. The Indonesian National Police has the duty to uphold the law, including handling criminal acts involving firearms. The use of firearms (SENPI) by the police is regulated by laws such as the Indonesian National Police Regulation No. 1 of 2009, which governs the use of force in police operations. Although firearms are intended to maintain order, misuse or negligence in their use can have fatal consequences, resulting in the victim\u27s death. This study aims to examine the criminal liability of perpetrators of shootings caused by negligence leading to the victim\u27s death, as well as the relevance of restorative justice in determining compensation or restitution for the victim\u27s family. The research approach is juridical-normative with a case study, analyzing relevant legal regulations and court decisions. The study utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources to gain a comprehensive understanding of the application of the law in cases of negligence resulting in death. Through a descriptive qualitative approach, this research is expected to provide an understanding of appropriate criminal liability and justice that can be accepted by the victim\u27s family.Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjaga ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk menegakkan hukum, termasuk dalam penanganan tindak kejahatan yang melibatkan senjata api. Penggunaan senjata api (SENPI) oleh polisi diatur oleh peraturan, seperti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian. Walaupun senjata api digunakan untuk menjaga ketertiban, penyalahgunaan atau kelalaian dalam penggunaannya dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penembakan yang disebabkan oleh kelalaian yang berakibat meninggalnya korban, serta relevansi keadilan restoratif dalam menentukan kompensasi atau restitusi bagi keluarga korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan studi kasus, yang menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dan keadilan yang dapat diterima oleh keluarga korban
Penyidikan Berbasis Ilmiah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Akses Ilegal
Full text linkAdvances in science and technology have had an impact on the increase in types of crimes that are increasingly sophisticated and complicated so that they are difficult to uncover, one of which is the crime of illegal access. To overcome this, the Police developed science-based investigation techniques by utilizing science to uncover illegal access crimes. This research is a normative legal research with a legislative approach and a case approach to answer the problems raised. The results of the research, First, a scientific-based investigation was applied by the police by examining the fingerprint evidence of the perpetrator of the crime of illegal access to public service websites managed by the government as in the case of Cikarang District Court Decision Number 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, and through forensic digital analysis to obtain electronic evidence on the device used by the perpetrator as per the Jember District Court Decision Number 17/Pid. Sus/2021/PN. Jmr, so that from the scientific-based investigation, the police succeeded in identifying and carrying out legal proceedings against the perpetrators and then a criminal verdict was handed down in court. Second, obstacles in science-based investigations, there are no specific provisions regulated in the Criminal Code, and the lack of number and quality of investigators who have the competence of scientific-based investigators, as well as the limitations of facilities and infrastructure to support science-based investigations in the Police unit at the regional level.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada peningkatan jenis kejahatan yang semakin canggih dan rumit sehingga sulit diungkap, salah satunya tindak pidana akses ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian mengembangkan teknik penyidikan berbasis ilmiah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengungkap tindak pidana akses ilegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mejawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian, Pertama, penyidikan berbasis ilmiah diterapkan oleh kepolisian dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti sidik jari pelaku tindak pidana akses ilegal terhadap website pelayanan publik yang dikelola pemerintah sebagaimana perkara Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, dan melalui analisis digital forensik untuk memperoleh bukti elektronik pada perangkat yang digunakan oleh pelakunya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN. Jmr, sehingga dari penyidikan berbasis ilmiah tersebut, kepolsian berhasil mengidentifikasi dan melakukan proses hukum terhadap pelakunya dan kemudian dijatuhi putusan pemidanaan di pengadilan. Kedua, kendala dalam penyidikan berbasis ilmiah, belum ada ketentuan yang spesifik yang diatur dalam KUHAP, dan kurangnya jumlah dan kualitas penyidik yang memiliki kompetensi penyidik berbasis ilmiah, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dalam mendukung penyidikan berbasis ilmiha pada kesatuan Kepolisian di tingkat kewilayahan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Full text linkAnak mempunyai peranan penting dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditegakkan, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban serta minimnya perhatian terhadap hak atas pemulihan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menjamin pemulihan hak-hak anak korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus, yang dikaji berdasarkan norma dan aturan hukum yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban belum optimal. Sebagaimana tercermin dari hasil putusan beberapa perkara, menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban, serta pemulihan fisik dan psikis korban masih kurang diperhatikan.Anak-anak memiliki peran penting dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak mereka untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak-anak sebagai kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditegakkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih merajalela di berbagai lingkungan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang telah terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum korban anak dan kurangnya perhatian terhadap hak pemulihan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dan memastikan pemulihan hak-hak anak korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, legislasi, studi kasus, yang dikaji berdasarkan norma hukum dan aturan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan bagi anak, penerapan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban belum optimal. Seperti yang tercermin dari hasil putusan beberapa kasus, menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban, dan pemulihan fisik dan psikologis korban masih belum diperhatikan.