E-Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Not a member yet
2536 research outputs found
Sort by
Implementasi Metode Personal Extreme Programming Pada Pengembangan Sistem Informasi Surat Menyurat(Studi Kasus: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tambrauw)
Full text linkDinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tambrauw mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan Bupati. Beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses bisnis pada pembuatan surat karena masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan surat yang berjalan saat ini masih banyak mengalami kendala. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan teknologi informasi yang dapat mengelola sistem informasi surat menyurat yang dapat dibagun secara tepat dan cepat. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah Personal Extreme Programming (PXP), yang merupakan metode dengan pengembang tunggal. Metode Personal Extreme Programming (PXP) memiliki tahapan penggalian kebutuhan, perencanaan, desain, implementasi, system testing, dan retrospective. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 13 user story, kemudian terjadi penambahan user story di tengah pengembangan sistem sehingga menjadi 15 user story. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan unit testing pada tahap implementasi, dan Black Box Testing, dimana akan dilakukan dengan menjalankan unit atau modul dan diamati hasil nya telah sesuai dengan fungsi yang diinginkan pada tiap iterasi. Hasil iterasi yang sudah dikerjakan memiliki hasil yang cukup memuaskan dengan rata – rata lebih cepat dari waktu estimasi. Estimasi waktu pengembangan sistem selama 40 hari. Akan tetapi dalam praktiknya, keseluruhan waktu pengembangan sistem bertambah 10 hari menjadi 50 hari dikarenakan penambahan user stories baru dan iterasi baru. Namun waktu implementasi yang dilakukan selama 37 hari lebih cepat 13 hari dari waktu estimasi yang telah ditentuka
Penerapan Metode Always Better Control (ABC) Terhadap Pengendalian Persediaan Bahan Baku Perishable Olahan Hasil Laut Pada UD.XYZ
Full text linkUD. XYZ is a trading business engaged in the processing and distribution of seafood, facing challenges in managing raw material inventory due to seasonal fluctuations and supply uncertainties. A lack of attention to raw material availability, especially perishable items such as fish, shrimp, and squid, poses a risk of quality deterioration and financial losses is not properly managed. The classification of raw materials based on their importance and contribution helps improve operational efficiency. By applying the Always Better Control (ABC) method, The company can manage inventory more optimally and reduce costs. The analysis results show that category A with a cumulative percentage 1-85% includes key raw materials such as milkfish, shrimp, squid, and wader fish. Category B with a cumulative percentage 86-95% consists of cooking oil, garlic, shallots, and eggs. Category C with a cumulative percentage 96-100% includes wheat flour, rice flour, ginger, candlenut, tapioca flour, salt, cornstarch, turmeric, bay leaves, lime juice, stock powder, coriander, and peppe
Inovasi Tepat Guna Alat Pakan Anak Ayam Otomatis
Full text linkPenelitian ini bertujuan membuat alat pakan anak ayam otomatis. Hasil penelitian diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi peternak dalam pemeliharaan ayam. Beberapa alat dan bahan yang penulis gunakan yaitu Arduino, LCD, RTC DS3231, buzzer dan infrared E18-D90NK 5V. Pada pengujian ini penulis meberikan batasan berupa jadwal pemberian pakan enam ekor anak ayam dengan jumlah pemberian pakan 42 gram perhari pada pekan pertama dan 120 gram perhari pada pekan kedua. Hasil pengujian memperlihatkan pada pekan pertama alat berhasil mengeluarkan pakan dua kali sehari dengan rata-rata kesalahan relatif persen sebesar 8,84% dan pengeluaran pada pekan memiliki rata-rata kesalahan relatif persen 2,02%. Alat yang dikembangkan juga berhasil memberi peringatan saat pakan hampir habis. Hasil pengujian ini memperlihatkan bahwa alat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberian pakan untuk anak ayam
Evaluasi Partisipasi Guru Dalam Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah SMA Ibnu Hajar Boarding School Depok
Full text linkThe Merdeka Mengajar Platform (PMM) is a digital platform that provides various learning menus for teachers and school principals in teaching, learning and creating. This research aims to analyze how teachers\u27 participation is evaluated in utilizing PMM to improve school quality at SMA Ibnu Hajar Boarding School Depok. The evaluation model used is the CIPP model (Context, Input, Process, Product). The research method used in this research is qualitative research with case studies. The data collection technique uses four methods, namely observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the research are: (1) Based on the evaluation of teacher participation in the use of PMM, it is known that the obstacles are that there has been no training regarding this matter, lack of time during working hours to maximize the use of PMM, the steps involved in the process are many and long, time constraints, so that the busy teaching and learning schedule means that study time / access to content via PMM can only be done during free time at home. (2) Follow-up to the results of the evaluation of teacher participation in the use of PMM, namely the need to hold regular training on PMM, ensure adequate technological infrastructure, including a stable internet connection, provide special time for teachers to maximize competency improvement by attending various trainings in PMM whose topics can be adapted to the needs of each teacher, form a learning community, provide support and appreciation for teachers who have contributed to improving education reports by actively optimizing PMM
Pengaruh Perencanaan SDM, Penempatan, Dan Analisis Pekerjaan Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Mediasi Kepuasan Kerja (Studi Literatur)
Full text linkStudi ini mengkaji pengaruh perencanaan sumber daya manusia, penempatan pegawai, dan analisis jabatan terhadap kinerja pegawai, dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Pendekatan studi mempergunakan metode kuantitatif dengan metode analisis jalur. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia, penempatan pegawai, dan analisis pekerjaan secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Kepuasan kerja juga terbukti memediasi interaksi antara ketiga variabel tersebut dengan kinerja pegawai. Hasil studi mengindiksikan pentingnya manajemen sumber daya manusia yang strategis dalam menaikkan efektivitas pada organisasi dan produktivitas pegawai. Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dengan membuktikan secara empiris fungsi mediasi dari kepuasan kerja, sekaligus menyajikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan organisasi untuk menyempurnakan strategi pengelolaan sumber daya manusia mereka
Evaluation Of Football Refereeing System In The East Oku District Association
Full text linkThis study aims to evaluate the soccer refereeing management system in the East OKU Regency Association using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. An effective refereeing system is essential in maintaining the quality and integrity of football matches at the local level. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews, and documentation. The results showed that although the organizational structure and implementation of referee duties were in place, there were still significant obstacles such as limited continuous training, lack of systematic performance evaluation, and lack of technological support and awards for outstanding referees. The context evaluation revealed the social pressure that referees experience during matches, while the input and process evaluations indicated the need for improvements in human resource management and coordination between regions. Refereeing management products have made a positive contribution, but the consistency of referee quality still needs to be improved. This research recommends the development of continuous training programs, the implementation of a structured performance evaluation system, and the provision of incentives to strengthen football refereeing management in the regions. These findings can serve as a reference for other district soccer associations in improving the quality of refereeing
Pelanggaran Due Process of Law pada implementasi aturan perbantuan TNI kepada POLRI
Full text linkArtikel ini menganalisis pelanggaran prinsip due process of law dalam implementasi aturan perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketidakjelasan mekanisme permintaan bantuan TNI oleh POLRI menimbulkan dualisme hukum, di mana UU No. 2 Tahun 2012 mensyaratkan permintaan resmi POLRI, sementara UU No. 3 Tahun 2025 membuka ruang pengerahan TNI berdasarkan instruksi presiden dan persetujuan DPR tanpa melibatkan POLRI. Inkonsistensi ini berpotensi mengabaikan asas legalitas dan checks and balances, serta memicu penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif. Studi kasus seperti kerusuhan Mei 2022 dan konflik Papua 2023 menunjukkan dominasi TNI dalam urusan keamanan sipil tanpa koordinasi penuh dengan POLRI, yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan demiliterisasi pasca-Reformasi. Penelitian ini menyoroti dampak negatif ketidakpastian hukum terhadap sinergitas POLRI-TNI, termasuk tumpang tindih kewenangan, erosi akuntabilitas, dan risiko pelanggaran HAM. Sebagai solusi, diperlukan revisi regulasi untuk mempertegas mekanisme permintaan bantuan, penguatan pengawasan DPR dan MK, serta optimalisasi Nota Kesepahaman TNI-POLRI. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum guna menjaga prinsip negara hukum dan mencegah militerisasi keamanan sipil
Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective
Full text linkThis study aims to determine the legal protection of street children associated with state responsibility and to find out what efforts should be made by the government in dealing with the phenomenon of street children in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila. The approach method in this research is a normative juridical approach. The specification of the research used descriptive analytical method. The results of this study conclude that the laws and regulations currently used to eradicate and overcome the rampant street children are not sufficient, namely the occurrence of a legal vacuum, especially in parenting patterns in their biological families, where the failure of parenting is manifested by violence experienced by children, both violence and violence. physically and psychologically as well as prevention of child marriage which results in victims. The efforts made by the government in alleviating and tackling street children are the establishment of a child social welfare program (PKSA), a child social welfare institution (LKSA), a child protection task force (Satgas PA), where these efforts are felt to be not optimal. Based on this, the authors are of the view that in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila is through institutional strengthening of the Social Service and Child Protection Commission, as well as institutional strengthening both through government administration and non-government administration, such as strengthening the functions of the Rukun Tetangga and Rukun Warga as well as coaching the community in an effort to prevention of the phenomenon of street children as well as strengthening regulations, namely reformulation and reconstruction of policies reformulation of laws and regulations relating to child protection
Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: the Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights
Full text linkThe bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), one of Indonesia’s largest textile companies, attracted public and legal scrutiny due to its debt burden of approximately IDR 19 trillion. The ruling issued by the Commercial Court in this case reflects the ongoing challenge of balancing the legal interests of creditors and debtors—particularly in determining whether debt restructuring under a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is still feasible or whether bankruptcy constitutes the only legal recourse. This article examines the ratio decidendi applied by the Commercial Court in Sritex’s bankruptcy ruling, identifies the legal reasoning patterns used by judges, and evaluates the implications of such rulings for legal certainty and business practice in Indonesia. A normative juridical method is applied, supported by jurisprudential analysis and comparative assessment of similar bankruptcy cases, including Garuda Indonesia and Duniatex.The results show that the court’s decision in the Sritex case prioritizes legal certainty for creditors while leaving unresolved questions about restructuring opportunities for debtors and the continuity of business operations. The findings underscore the urgency of reforming PKPU mechanisms to become more flexible, thereby enabling companies with viable prospects to pursue restructuring prior to bankruptcy declarations
Understanding the Aspect of Legal Certainty in the Binding Agreement for the Sale and Purchase of Shares
Full text linkA share sale and purchase agreement (PPJB) is commonly used as a preliminary agreement before the transfer of rights becomes valid. However, its validity and binding force are still debated, especially when the transfer of rights to shares is included in a dispute in court. This paper aims to answer the problem of the position of PPJB from the perspective of agreement law and the legal certainty aspects of PPJB shares as part of the legal protection of the parties. The research method used is normative juridical by examining secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, especially those correlated with the research topic. The description-analytical method is used to describe the existence of PPJB in the process of transferring shares to be further analyzed using legal principles and concepts so that its validity and binding force can be known. The results show that from the perspective of agreement law, the position of the PPJB is valid and has binding force for the parties if the material and formal requirements of the PPJB have been fulfilled. The transfer of shares is juridically transferred after the PPJB is followed by the fulfillment of the requirements stipulated in the PPJB and followed up with the notarial deed of transfer of shares and the recording of the transfer of shares in the company\u27s register of shareholders