E-Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Not a member yet
2536 research outputs found
Sort by
Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Get PDFPenelitian ini membahas tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur hukum, regulasi, putusan pengadilan, dan studi kasus industri di Bandung, Surabaya, Tangerang, serta kawasan industri Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Penerapan Precautionary Principle mendorong tindakan preventif dan evaluasi risiko berbasis ilmu pengetahuan, sedangkan Prevention Principle menekankan tindakan konkrit untuk mencegah dampak negatif yang nyata terhadap lingkungan. Sinergi kedua asas ini memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan, mencegah pencemaran, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan ekosistem. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan ketat, kepatuhan industri terhadap prosedur pengelolaan limbah B3, dan kesadaran tanggung jawab sosial-lingkungan
Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata
Get PDFPenelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna
Reconstruction of The Application of Short Prison Sentence in the New Criminal Code
Get PDFThere has been a lot of criticism on the effectiveness of short imprisonment which has not been able to reduce the crime rate in a country, thus requiring other alternative solutions in overcoming this problem. In addition, there are studies that show that judges in Indonesia have a tendency to impose punishment decisions on criminal acts with minor criminal threats. For this reason, the New Criminal Code has reconstructed the application of short imprisonment by applying other alternative punishments such as fines and community service based on the objectives of punishment and guidelines for punishment, which in turn is expected to reduce the existing crime rate
Reconstruction Of Policy Arrangements For The Regulation Of Mining Business Licenses For The Sale Of Marine Sedimentation Products In The Perspective Of Environmental Administration Law
Get PDFThe results of deep sea sedimentation PP No. 26 of 2023 concerning the management of sedimentation products in the sea have provided space for mining business permits for sale. Mining business licenses for sale from the perspective of environmental administration law must be placed in the provisions of article 28H paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially regarding a good and healthy environment. Is the management of marine sedimentation products for reclamation using mining business license instruments for sale in accordance with the legal values of environmental administration as stipulated in article 28H paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? The research method used is normative juridical, by analyzing laws and regulations using a conceptual approach. The results of the study found that the concept of mining business licenses for sale in Government Regulation No. 26 of 2023 is not in line with the principles of a good and healthy environment. A good and healthy environment is a guarantee for all people to participate fully, providing a sense of concern for environmental protection. Furthermore, mining business permits for sale are indeed intended for the economic interests of business actors, because the final form of management of sedimentation products in the sea is indeed prioritized to obtain profits. An increase in the added value of the community\u27s economy will never be achieved in Government Regulation No. 26 of 2023. This makes the principle of special rights and the right to development for the general public, related to the guarantee of free and complete participation of indigenous peoples, will be ignore
SUMBER BELAJAR BERBASIS TANAMAN HIJAU UNTUK PEMAHAMAN KONSEP BELAJAR IPAS
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan sumber belajar berbasis tanaman hijau dalam mendukung pemahaman konsep pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mengkaji berbagai studi yang membahas tentang pemanfaatan tanaman hijau sebagai media pembelajaran, serta dampaknya terhadap pemahaman konsep dalam IPAS. Sumber belajar berbasis tanaman hijau diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa, merangsang rasa ingin tahu, dan memfasilitasi pemahaman konsep-konsep yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti ekosistem, keberlanjutan, dan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber belajar berbasis tanaman hijau dapat meningkatkan pemahaman konsep secara signifikan, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual, dan memperkaya pembelajaran dengan pendekatan yang lebih interaktif
Responsibility of the Entrepreneurial Association for Micro, Small and Medium Enterprises on Car Free Day in Cilegon City
Get PDFPaguyuban Wirausaha Cilegon is an association that oversees Micro, Small and Medium Enterprises activities that focus on the car free day activity area. This study aims to determine the utilization and development as well as legal responsibility for Micro, Small and Medium Enterprises located in the car free day area. This study uses a qualitative method with an empirical legal approach. Primary data sources come from Paguyuban Wirausaha Cilegon while secondary data comes from books, journals, encyclopedias, dictionaries, and virtual sources. while data analysis uses analytical descriptive, The results of this study indicate that the utilization and development of Micro, Small and Medium Enterprises in the car free day area can be done by making visitors more interested in coming to the car free day area by providing music facilities, facilities for blood donors, health checks and so on which aim to provide comfort and good benefits for the community, as well as development in marketing, Micro, Small and Medium Enterprises have carried out marketing online, by pre-ordering products, and the legal responsibility carried out by the Cilegon Entrepreneurial Association for Micro, Small and Medium Enterprise products can be done by registering employment, Business Identification Number, Halal certificate, BPOM, and intellectual property
Penyuluhan Perlindungan Hukum Dalam Pendidikan Seksual Guna Membangunkesadaran Remaja Sejak Dini Di Desa Pusaka Rakyat (Tarumajaya) Kabupaten Bekasi
Get PDFPendidikan seksual adalah pendidikan yang tidak kalah penting dari pendidikan lainnya untuk diperkenalkan kepada anak sejak dini. Dalam menanamkan pendidikan seksual pada anak usia dini peran orang tua sangatlah besar karena orangtua merupakan orang terdekat anak. Namun pada kenyataannya, pendidikan seksual ini masih dianggap suatu hal yang tabu dan bukanlah topik pembicaraan yang patut dibicarakan dengan anak. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara melaksanakan penelitian dengan mengadakan penyuluhan perlindungan hukum dalam pendidikan seksual pada remata didesa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum dalam pendidikan seksual remaja kepada masyarakat di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi, dan untuk mendeskripsikan apasaja faktor penghambat dan pendukung pendidikan seksual pada anak remaja sejak dini. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis untukpenelitian selanjutnya dan dalam tataran praktis
Implementasi Pengamanan Swakarsa Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Teknologi di Kompleks Perumahan
No full textSecurity is one of the important factors in human life because with a sense of security, everyone can carry out their daily activities without fear of threats to their souls, bodies and property. However, in reality, the community has not fully realized that security is the responsibility of all components of society and is not only the duty and responsibility of the police as a state tool in the field of security, so the active participation of the community in self-defense is very necessary. This research is normative-empirical legal research with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach to answer the problems raised. The results of the research are, First, the provisions on self-defense according to positive law in Indonesia are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police, and further provisions are regulated in Police Regulation Number 4 of 2020 concerning Self-Defense which is the legal basis for the duties and roles of forms of self-defense in Indonesia, including the Security Unit and the Environmental Security Unit. Second, the implementation of self-defense based on community participation and technology in the Taman Duren Sawit Housing Complex, East Jakarta, which is the location of this research, has been carried out by the Security Unit Officers and involves the participation of community members in mobile patrol activities as well as the use of technology devices such as CCTV cameras and WhatsApp and Telegram digital applications for communication, information sharing and reporting on security situations in their neighborhoods each so that it can facilitate and increase the efficiency of the security systemKeamanan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya rasa aman maka setiap orang dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya rasa takut terhadap ancaman terhadap jiwa raga dan harta bendanya. Namun kenyataannya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa keamanan merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian sebagai alat negara dalam bidang keamanan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan swakarsa sangat diperlukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penetlitian, Pertama, ketentuan tentang pengamanan swakarsa menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang menjadi dasar hukum tugas dan peran bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di Indonesia antara lain Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan. Kedua, implementasi pengamanan swakarsa berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi di Kompleks Perumahan Taman Duren Sawit Jakarta Timur yang menjadi lokasi penelitian ini telah terlaksana oleh Petugas Satuan Pengamanan dan melibatkan partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan ronda keliling serta pemanfaatan perangkat teknologi seperti kamera CCTV dan aplikasi digital WhatsApp dan Telegram untuk komunikasi, berbagi informasi dan pelaporan situasi keamanan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan efisiensi sistem pengamanan
Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Pada PT. Gunung Mutiara Nedindo
Get PDFPT. Gunung Mutiara Nedindo adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang proses buffing. Lingkungan kerja perusahaan menghadapi tantangan seperti kualitas udara yang buruk, debu, dan ventilasi yang kurang memadai. Lingkungan kerja, termasuk penerangan, suhu udara, keamanan, dan kebersihan, sangat memengaruhi kinerja karyawan. Kesehatan dan keamanan kerja merupakan faktor penting yang berkontribusi pada kinerja optimal. Karyawan yang merasa aman dan nyaman akan bekerja dengan tenang, meningkatkan produktivitas serta memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data meliputi metode observasi, metode kuesioner dan metode dokumentasi. Kuesioner disebar kepada 30 responden dengan memakai skala likert. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja dan kesehatan kerja (variabel independen) terhadap kinerja karyawan (variabel dependen). Dari hasil pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data didapatkan hasil dari uji analisis linier berganda bahwa Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Gunung Mutiara Nedindo dengan dapat diartikan semakin baik lingkungan kerja maka kinerja karyawan semakin meningkat. Kesehatan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Gunung Mutiara Nedindo. maka dapat diartikan semakin baik kesehatan karyawan maka kinerja karyawan semakin meningkat
Implementation of the Food Estate in Merauke: Legal Review and Protection of Indigenous Peoples’ Rights
Get PDFThis study aims This study aims to analyze the implementation of the Food Estate program in Merauke, Papua, which is part of Indonesia’s National Strategic Projects aimed at strengthening food security. However, its execution has raised legal, environmental, and human rights concerns, particularly regarding indigenous peoples’ rights. Using a qualitative-juridical approach, this study examines the program’s alignment with Indonesia’s legal framework, including the Basic Agrarian Law, Human Rights Law, Environmental Law, Village Law, and Papua’s Special Autonomy Law. The findings indicate systemic neglect of customary land right, the principle of Free, Prior, and FPIC, and meaningful community participation. The study also identifies serious ecological impacts, militarization of land acquisition, and practices of food colonization. It concludes by recommending stronger legal enforcement, recognition of indigenous land rights, demilitarization of development processes, and policy designs that prioritize local food sovereignty