Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
ANALISIS DIFUSI DAN ADOPSI INOVASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENDUKUNG KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP ANCAMAN ERUPSI GUNUNG API MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG
No full textData merupakan kebutuhan dasar dalam mendukung penanggulangan bencana, namun buruknya manajemen data serta data yang parsial masih dianggap hal lumrah di beberapa desa. Guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui penguatan basisdata United Nations Development Programme (UNDP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang melakukan difusi inovasi Sistem Informasi Desa (SID) yang merupakan aplikasi manajemen data dan informasi berbasis website. Metode difusi yang dilakukan ternyata menghasilkan perbedaan tingkat kedalaman adopsi oleh tim pengelola SID di tiap lokasi penelitian, sedangkan Pergub Jateng No 47 tahun 2016 tentang pedoman pengembangan SID, telah mewajibkan SID harus teradopsi secara baik disetiap desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis metode difusi oleh UNDP dan BPBD Kab. Magelang serta medote adopsi yang dilakukan oleh tim pengelola SID. Lokasi penelitian bertempat di Desa Ngargomulyo, Tamanagung, Sumber dan Pucungrejo Kabupaten Magelang. Partisipan dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi dokumen dan materi audio-visual yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode intervensi UNDP yang terbatas mengakibatkan difusi SID tidak mencakup seluruh unsur penting dalam metode difusi, namun intervensi lanjutan dari BPBD Kab. Magelang berhasil melengkapi kekurangan tersebut. Kebijakan pemerintah desa serta pengorganisasian tim pengelola merupakan faktor utama pendukung keberhasilan adopsi SID. Pemilihan karakteristik anggota yang sesuai perlu dilakukan bagi desa yang belum berhasil mengadopsi dengan baik. BPBD Kab. Magelang perlu terus mendukung pemanfaatan SID melalui peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Pendokumentasian best practice metode difusi perlu dilakukan sebagai acuan bagi desa lain yang akan mengadopsi SID untuk meningkatkan kesiapsiaagaan masyarakatnya
ANALISIS LAYANAN JAKARTA SIAGA 112 DALAM MENDUKUNG PENANGANAN BENCANA DI DKI JAKARTA
Get PDFNowadays, non-military threat like a disaster is annually increasing in Indonesia. DKI Jakarta as capital city of Indonesia face multi-hazard risk such as urban flood, earthquake, land slide, urban fire and also social conflict. The high population density increase the vulnerability of DKI Jakarta. To deliver a quick emergency response, DKI Jakarta needs an integrated emergency communication system which is help government to relieve an emergency state immediately. DKI Jakarta on October 2016 has launched Layanan Jakarta Siaga (LJS) 112 as integrated emergency communication system which is can be used by community to inform their emergency needs and to obtain the information from government. This research aimed to analysis management and achievement of LJS 112 in supporting disaster management in DKI Jakarta. This research used qualitative research with study case approach conducted at BPBD DKI Jakarta. Participants was selected through purposive sampling and data was collected through depth interview, document study, and audio-visual material which analyzed using qualitative analysis technique. The result showed that LJS 112 has good management but has not have good organizational planning yet. LJS 112 performance showed by SLA (Service Level Agreement) with target 95% succesfully achieved by LJS 112. LJS 112 has significant function to lead the coordination for all public sector who are involved in LJS 112 system. LJS 112 in supporting disaster management ought to have good organizational planning, created measurable performance indicators and maximize the organization functions as a coordination center in the event of a disaster in Jakarta
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM (STUDI KASUS: PENANGANAN ISU PENYELUNDUPAN DI WILAYAH PULAU SEBATIK)
Get PDFAbstrak - Pulau Sebatik sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, harus dimaksimalkan fungsinya sebagai beranda terdepan Negara Indonesia dan dapat dijaga keamanannya dari ancaman. Saat ini pelanggaran masih sering ditemukan di Pulau Sebatik dimana isu penyelundupan menjadi pelanggaran yang mendominasi di wilayah tersebut, hal tersebut disebabkan karena kebutuhan pokok masyarakat belum bisa terpenuhi melalui produk dalam negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan pengamanan wilayah perbatasan di pulau Sebatik dan untuk menganalisa bagaimana kendala yang dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaanya di apangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus yaitu, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak uas. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi yaitu antamal XIII Tarakan, Ditpolairud Polda Kal-tara, anal Nunukan, Satpolair Polres Nunukan, Satgasmar Ambalat XXIV, Posal Sei Taiwan, Posal Sei Pancang dan Bea Cukai Nunukan. Kebijakan keamanan perbatasan maritim tergolong efektif dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan keamanan maritim di Pulau Sebatik dengan di tempatkannya pos-pos penjagaan dari beberapa instansi terkait. Sehingga keamanan maritim di wilayah perbatasan Pulau Sebatik kondusif dan terkendali. kemudian dalam pelaksanaannya di apangan masih terdapat kendala yang dihadapi. kendala tersebut yaitu infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung proses keluar masuk barang dari Malaysia, kemudian kondisi geografi pesisir Pulau Sebatik yang mudah dilakukan bongkar muat barang, selanjutnya sumberdaya manusia yang kurang, dan sarana prasarana pendukung dalam proses pengamanan wilayah perbatasan yang masih minim.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keamanan Perbatasan, Maritim, Penyelundupan, Sebatik
PERENCANAAN KETERSEDIAAN ENERGI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DENGAN MODEL LEAP
Get PDFEnergi merupakan salah satu faktor penunjang untuk kelangsungan suatu kegiatan. Perencanaan energi penting dilakukan karena akan berperan dalam menggerakan fungsi manajemen yang lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi) menyusun RUED-P dengan mengacu pada RUEN. Saat ini provinsi yang belum rampung menyusun RUED salah satunya adalah Provinsi DIY. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perencanaan energi di Provinsi DIY, melakukan simulasi dan melihat kondisi bauran energi di Provinsi DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif denga Model LEAP. Skenario yang digunakan adalah BaU dan KEN-CE. Perbedaan skenario KEN-CE dengan BAU pada tahun 2025 dan 2050 diasumsikan pertumbuhan jargas 1%-20%, substitusi kompor induksi 1%-2%, penggunaan mobil listrik 1%-2.4%, penggunaan motor listrik 1,44%-1.7% dan switching PLTUB ke PLTBiomassa 10%. Target yang diasumsikan adalah tercapainya presentase EBT pada bauran energi final tahun 2025 lebih besar sama dengan 15% dan 20% tahun 2050. Elastisitas penggunaan energi listrik di proyeksikan sampai dengan angka 0.65 di tahun 2050. Penggunaan kendaraan skenario BAU tahun 2050, sepeda Motor dengan jumlah 4.600.895 unit, disusul mobil penumpang, bus, truk dan lain–lain masing-masing 416.715; 353.100; 156.025; dan 806 unit. Sedangkan tahun 2050 skenario KEN-CE motor dan mobil mengalami penurunan dari skenario BAU yakni sepeda motor EV 501.108 dan mobil penumpang EV 2529 unit di 2050. Simulasi proyeksi Provinsi DIY dijabarkan penggunaan sektor rumah tangga, transportasi, industri dan komersil. Bauran energi tahun 2050 skenario KEN-CE minyak bumi 54%, gas 12%, Batubara 14%, EBT 20%. Total penghematan antara skenario BAU dengan KEN-CE sebesar 3138 Ribu SBM. Skenario KEN-CE presentase EBT mengalami peningkatan di tahun 2025 ke tahun 2050 yakni dari 17% menjadi 20%.Kata Kunci: BAU, Bauran Energi, KEN-CE, LEAP, RUE
ANALISIS KEBIJAKAN HARGA LISTRIK PANAS BUMI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
Get PDFPotensi energi panas bumi untuk pembangkit listrik di Indonesia terbilang sangat besar mencapai 29544 MW, namun kapasitas terpasangnya hanya sebesar 1948.5 MW atau sekitar 7% dari potensinya. Rendahnya kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi tersebut disebabkan oleh permasalahan harga listrik panas bumi, sehingga diperlukan analisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan harga listrik panas bumi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan harga listrik panas bumi, dampak kebijakannya, serta memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidakpastian harga listrik panas bumi yang disebabkan oleh adanya dua kebijakan yang bertentangan yaitu peraturan mengenai mekanisme lelang WKP dan kebijakan BPP pembangkitan listrik. Dampak jangka pendek dari kebijakan harga listrik panas bumi yaitu tidak kunjung selesainya proyek PLTP yang sudah menghasilkan listrik karena menunggu kesepakatan jual beli listrik antara pengembang dan PLN sedangkan dampak jangka panjang dari permasalahan ini adalah rendahnya minat investasi pada pengembanagn panas bumi. Rekomendasi dari hasil analisis kebijakan harga listrik panas bumi dalam penelitian ini adalah pemberian insentif fiskal oleh pemerintah kepada pengembang, pemerintah yang melakukan drilling saat eksplorasi, melibatkan auditor independen untuk memutuskan kesepakatan harga antara PT PLN dan pengembang, serta memasukan bauran pembangkit listrik dalam target bauran energi nasional. Apabila rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian ini dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan harga listrik panas bumi, maka akan mendorong pengembangan listrik panas bumi di Indonesia. Apabila pengembangan listrik panas bumi berhasil, maka bauran energi nasional akan tercapai sehingga mendukung ketahanan energi nasional.Kata Kunci: Analisis kebijakan, harga listrik panas bumi, ketahanan energi, panas bumi, dan PLTP
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANGGARAN PERTAHANAN (STUDI KASUS PROVINSI TIMOR TIMUR DI INDONESIA PADA TAHUN 1976-1998)
Get PDFPenelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter dan fiskal, dalam rangka memperkuat perekonomian secara luas, selama periode 1976-1998. Untuk memfokuskan penelitian, penelitian ini di Wilayah Provinsi Timor - Timur Indonesia selama periode 1976 -1998. Timor Timor merupakan wilayah baru yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam rangka memperkuat wilayah Indonesia, anggaran pertahanan adalah kunci untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Sebuah negara memiliki anggaran pertahanan sebesar 1% - 3% dari pendapatan negara. Saat ini, Indonesia berupaya untuk mencapai anggaran pertahanan minimal atau minimum essensial force (MEF). Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia, baru mencapai 0,98%. Bila pertahanan negara kuat, maka negara mampu membangun perekonomian negara secara berkelanjutan. Adapun teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya , kebijakan fiskal, kebijakan moneter, teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro serta anggaran pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi, maupun terjun ke lapangan bertemu dengan pelaku sejarah. Pada tahun 1976, Timor – Timur merupakan provinsi baru di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor – Timur mendapatakan kucuran dana APBN (Anggaran Pembiayaan Belanja Negara) dan dana OTSUS (Otonomi Khusus), sebagai bentuk perhatian Pemerintah Indonesia, untuk membangun Timor – Timur. Sebagai provinsi termuda di Indonesia kala itu, Timor – Timur mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, agar Timor – Timur menjadi wilayah yang tumbuh, baik dari segi perekonomian maupun pertahanan. Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Wilayah Timor – Timur, merupakan implementasi konsitutisi Indonesia, dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik
PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA NEGARA-NEGARA ASIAN EMERGING ECONOMIES
Get PDF<p align="justify">Pemerintah dihadapkan pada dilema dalam pengalokasian anggaran belanja antara sektor pertahanan dan non-pertahanan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asian Emerging Economies periode 2001-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data panel. Model ekonometrika yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2001 sampai dengan 2017, terdapat hubungan yang signifikan antara belanja pemerintah pada negara-negara Asian Emerging Economies pada sektor pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi alokasi belanja pemerintah pada sektor pertahanan dan kesehatan yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi naik. Sementara itu kenaikan alokasi belanja pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.</P>
STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS INDUSTRI KOMPONEN KAPAL GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
Get PDFPenyelenggaraan pertahanan negara bertujuan guna menjaga serta melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Sebagai negara maritim, kapal menjadi sarana transportasi penting sebagai alat transportasi serta alat utama sistem Pertahanan Negara. Permasalahan utama industri perkapalan dalam negeri adalah sekitas 70 hingga 80 persen dari komponen yang terpasang pada kapal merupakan komponen impor sehingga dibutuhkan peran industri komponan dalam negeri guna mendukung pengembangan industri maritim Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah dapat merumuskan strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas Industri komponen kapal dalam negeri guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Dalam pembuatan kapal di PT. PAL , pada jenis kaal KCR 60M terdapat 35,83% komponen dalam negeri dan 64,17% komponen luar negeri dari perhitungan berdasarkan nilai barang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, studi wawancara yang dilakukan dengan analisis SWOT dengan mempertimbangkan kondisi industri komponen dalam negeri saat ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri komponen kapal. Didapatkan 10 strategi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri komponen kapal dalam negeri guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan
MODEL SISTEM APLIKASI WEBGIS KEBUTUHAN LOGISTIK TANGGAP DARURAT GUNA MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Get PDFSistem Informasi Geografi (SIG) adalah ilmu pengetahuan berbasis perangkat lunak komputer untuk memberikan informasi secara digital dan informasi analisa permukaan geografi bumi berupa informasi peta yang tepat serta akurat. Teknologi yang akurat, cepat dan tepat sangat dibutuhkan guna menjamin keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan informasi dari media masa, bantuan logistik sering mengalami keterlambatan bahkan kekurangan karena informasi dalam pendistribusian logistik belum tersistem dengan baik. Tujuan penelitian ini menganalisis rancang model pendataan kebutuhan logistik bantuan kemanusiaan saat tanggap darurat dan menganalisis pendataan tersebut dengan uji model aplikasi WebGIS. Metode penelitian menggunakan Pengembangan Model dengan konsep SDLC.PHP dan JSON menghasilkan aplikasi WebGIS yang dapat membantu masyarakat dan pihak terkait dalam menyalurkan logistik bantuan kemanusiaan saat tanggap darurat. Sistem aplikasi tersebut menerapkan konsep manajemen logistik yang baik, sehingga data informasi penyaluran logistik dapat terarsipkanyang diharapkan dapat mendukung sistem pertahanan negara. Rancangan dengan konsep pengembangan model SDLC, desain kebutuhan flowchart serta DFD, bahasa pemrograman PHP, database MYSQL, peta dari Google Maps API, dan sistem web sebagai launcher dalam menampilkan sistem aplikasi. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengamati kebutuhan logistik pada masing-masing pos pengungsian dengan cepat dan mudah sehingga dapat membantu sistem pertahanan negara.Kata kunci: WebGIS, sistem pertahanan negara, manajemen logisti
SINERGITAS KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM MEMBANTU PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK DI KOTA SURABAYA TAHUN 2018 (STUDI KASUS: TEROR BOM 3 GEREJA)
Get PDFAksi teror yang terjadi di kota Surabaya merupakan dampak dari kerusuhan di rutan cabang Salemba di kompleks Mako Brimob Kelapa Dua, Jawa Barat. Aksi ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah/negara atau masyarakat tetapi juga menyerang kepentingan keamanan nasional berupa teror bom 3 Gereja yang berdampak menimbulkan potensi konflik di masyarakat sehingga mengganggu stabilitas nasional. Tujuannya untuk menganalisis hubungan koordinasi, kerjasama dan komunikasi secara efektif dan efisien serta hubungan timbal balik yang kreatif atas dasar kepercayaan antara instansi Kominda kota Surabaya dalam membantu pencegahan potensi Konflik. Dengan metode kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara para nara sumber dan dokumentasi serta kunjungan ke instansi Kominda. Dalam teori sinergitas yang dianalisis menggunakan indikator dari Doctoroff serta didukung teori intelijen dan teori terorisme, pada pencegahan potensi konflik dianalisis dengan teori CEWERS menggunakan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik tools-nya oleh Ichsan Malik dan Institut Titian Perdamaian. Instansi Komunitas Intelijen Daerah Kota Surabaya melaksanakan sinergitas dalam tugas dan tanggung jawabnya, namun pada pelaksanaannya belum optimal disebabkan masalah anggaran, SDM terdidik dan terlatih, dan ego sektoral. Pencegahan potensi konflik pasca aksi teror kunci utamanya adalah kepada akar dan faktornya, yaitu pencegahan gerakan radikalisme dalam masyarakat dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang moderat dan kebangsaan yang tinggi. Bahwa ke depan medan perang intelijen adalah informasi dan pembentukan opini. Pengalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan konprenhensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya beraksi serta melakukan pencegahan dan penanggulangan atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil posisi inisyatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan bagi kepentingan sendiri dan visi misi organisasi. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai terhadap berbagai faham-faham radikal yang menyangkut penanaman kembali faham-faham anti Pancasila.Kata Kunci: Keamanan Nasional, Pencegahan Potensi Konflik, Sinergitas, Stabilitas Nasional, Teror Bom 3 Gereja