Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN LAUT INDONESIA – FILIPINA (STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE)
Get PDFSebagai kawasan yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beberapa permasalahan diantaranya kemiskinan, pengembangan ekonomi yang belum mensejahterakan rakyat, serta illegal fishing yang mengancam keamanan laut Indonesia. Program pengembangan ekonomi yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan belum memberikan dampak yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemerintah dalam pengembangan ekonomi dik kawasan perbatasan laut Indonesia-Filipina yakni di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Serta menganalisis strategi pemerintah dalam pengawasan illegal fishing di kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengembangkan ekonomi perbatasan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara dilanjutkan dengan analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor penghambat pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, yaitu sistem distribusi Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memfasilitasi nelayan dan belum mendukung pemanfaatan SKPT Dagho, regulasi kerjasama perdangan antara Indonesia dengan Filipina masih menggunakan regulasi yang lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana di SKPT Dagho, biaya transportasi yang tinggi untuk patroli keamanan laut, serta sistem Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe yang Belum Terpadu. BNPP perlu memperkuat kewenangan dalam mengkoordinasi Kementerian/LPNK lain yang terlibat sebagai pelaksana teknis pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Regulasi terkait kejelasan pengelolaan SKPT Dagho juga harus segera dibuat oleh Gubernur agar SKPT bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu dibutuhkan, renstra terpadu pengembangan ekonomi perbatasan yang dikhususkan pada pengembangan SKPT Dagho sebagai pedoman. TNI AL dan Polisi Air perlu meninjau ulang untuk pembangunan pangkalan-pangkalan di Pulau-Pulau Kecil Terluar.Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Ekonomi, Kawasan Perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangih
IMPLEMENTASI KODIFIKASI NATIONAL STOCK NUMBER (NSN) DALAM MENDUKUNG PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI PADA PANSER ANOA PT. PINDAD)
Get PDFUpaya penerapan kodifikasi National Stock Number (NSN) pada produk industri pertahanan dapat menunjang dan meningkatkan sistem pertahanan negara karena hasil dari kodifikasi tersebut bermanfaat dalam pengelolaan logistik materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kodifikasi NSN pada produk Panser Anoa PT. Pindad dengan pendekatan NSN menggunakan Nato Codification System (NCS) serta menganalisis implementasi kodifikasi NSN dan mencari fakta-fakta pendorong keberhasilan implementasi kodifikasi NSN di industri pertahanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi pada PT. Pindad divisi kendaraan khusus (ransus). Pengumpulan data primer melalui wawancara secara mendalam serta observasi non partisipan untuk mencocokkan hasil wawancara. Data sekunder berupa dokumen dan foto dari pembuatan Panser Anoa 6x6 APC. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Pindad dan Pusat Kodifikasi sebagai National Codification Beaureu (NCB) dapat disimpulkan penyelenggaraan kodifikasi sistem NSN sudah dapat berjalan, tetapi belum merujuk pada pembina kodifikasi nasional yaitu Pusat kodifikasi Baranahan Kemhan. Kodifikasi pada PT. Pindad sudah dapat berjalan, tetapi perlu dorongan pemerintah agar penggunaan kodifikasi NSN dapat dijadikan rujukan bagi industri pertahanan dan industri komponen nasional. Namun demikian dalam pelaksanaan pengadaan alustsista Kemhan TNI ke depan agar industri pertahanan dan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan diikutsertakan dalam perencanaan awal proses pengadaan alutsista produksi dalam negeri dan luar negeri. Perlu dibuatkan peraturan bersama pada kementerian BUMN, industri dan perdagangan agar koordinasi terhadap industri berjalan sehingga penerapan kodifikasi NSN dapat dilaksanakan dengan optimal dan terjalinnya sinergitas antar instansi, baik Kementerian Pertahanan sebagai pembina, industri pertahanan sebagai produsen dan TNI sebagai pengguna kodifikasi.Kata kunci: Kodifikasi NSN, Industri Pertahanan, Produk Pertahanan, Ekonomi Pertahana
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PT INKA TERHADAP KESIAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK KEWILAYAHANN DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Get PDFSistem pertahanan negara yang berlaku di Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara. Dalam menjalankan tugas pokoknya, TNI memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi logistik. Untuk memenuhi fungsi tersebut, maka diperlukan jenis angkutan yang memiliki kemampuan untuk mendistribusikan jenis-jenis logistik. Di lain sisi PT INKA sebagai industri pembuat kereta api dalam negeri belum memiliki kontribusi atau peran dalam menyediakan sarana transportasi untuk keperluan distribusi logistik. Melihat permasalahan ini, maka dibuat rumusan masalah bagaimanakah kemampuan PT INKA dalam menyediakan sarana transportasi guna mendukung program pembangunan nasional serta bagaimanakah strategi pengembangan sarana transportasi multipurpose yang dapat digunakan untuk mendukung proses distribusi logistik kewilayahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan PT INKA dalam menyediakan sarana transportasi guna mendukung program pembangunan nasional serta menentukan strategi yang tepat untuk pengembangan produk tersebut. Jenis penelitian yaitu mix methode dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan PT INKA dalam memproduksi transportasi multipurpose memiliki tingkat kesiapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) di level tujuh serta tingkat kesiapan manufaktur atau Manufacturing Readiness Level (MRL) di level sembilan. Terdapat strategi pengembangan sarana transportasi multipurpose yang harus dilakukan oleh PT INKA, diantaranya ialah strategi utama berupa pengembangan produk yang sesuai dengan user requirements dan melakukan konsorsium dengan industri penyedia bahan baku dalam negeri agar menyediakan bahan baku kebutuhan kereta api dengan lead time atau waktu tunggu yang tidak terlalu lama.Kata Kunci: MRL, TRL, Pengembangan, Strategi, Transportas
ANALISIS KENDALA PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PRODUKSI KAPAL DI PT. PAL INDONESIA
Get PDFAncaman adalah usaha dan kegiatan yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yang timbul dalam negeri yang dinilai membahayakan keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut dibutuhkan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal negara, baik secara militer maupun nirmiliter. Untuk itulah dibutuhkan pertahanan negara yang kuat sehingga kedaulatan NKRI akan tetap terjaga. Salah satu bentuk pertahanan negara adalah dengan memberdayakan industri dalam negeri untuk memproduksi Alpalhankam yang dibutuhkan. Selain berdayanya industri pertahanan dalam negeri, penggunaan komponen lokal juga menjadi salah satu indikator industri pertahanan yang mandiri. Dalam mewujudkan penggunaan komponen dalam negeri, industri masih cukup kesulitan dalam pemenuhan yang sesuai dengan amanat undang-undang oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam pemenuhan penggunaan komponen dalam negeri ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara dengan berbagai instansi termasuk industri itu sendiri. Setelah melakukan wawancara ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh industri pertahanan yaitu (1) Skema pembiayaan yang menggunakan pembiayaan luar negeri jenis Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), (2) Belum adanya standarisasi komponen yang digunakan pada pembuatan kapal, (3) Masih banyak komponen yang harus diimpor, (4) Tidak adanya keberlanjutan penggunaan komponen bagi tier 3 dan 4, (5) Belum ada industri manufaktur yang sesuai dengan kebutuhan galangan kapal.Kata Kunci: Alpalhankam, Kendala, Kemandirian Industri Pertahanan, Komponen Dalam Negeri, Pertahanan Negar
ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
Get PDFKawasan Ekonomi Khusus dikembangkan melalui penyiapan Kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Salah satunya yaitu pengembangan pembangkit energi di Kawasan Ekonomi Khusus yang juga merupakan industri prioritas yang harus dikembangan bersamaan industrI KEK sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk analisis kelayakan PLTS di KEK Sei Mangkei. Potensi Energi surya di wilayah setempat (KEK Sei Mangkei, Simalungun Sumatera Utara) adalah 4.61-5.0 kWh/m² perhari atau 1658 kWh/m2 pertahun dengan temperatur rata rata 27.4°C. Biaya investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek ini adalah Rp. 83,991,495,000 dengan arga jual listrik industri adalah Rp 2.400/kWh sehingga menghasilkan revenue Rp. 16,274,400,000/tahun. Proyek ini masih dikatakan masih memberikan keuntungan. Manfaat dari implementasi PLTS di KEK Sei Mangkei adalah sebagai suplai energi cadangan di kawasan tersebut, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan bauran energi nasional. Terdapat 13 KEK aktif di Indonesia, apabila di asumsikan setiap KEK memiliki pembangkit energi surya 5 MW, jika dikalkulasikan KEK seluruh Indonesia akan memberikan kontribusi 65 MW atau sekitar 7% dari 905 MW kebutuhan energi surya nasional menurut RUPTL 2019-2028.Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Sei Mangkei, PLTS, PVSyst, Harga Listri
ANALISA BIAYA DAN MANFAAT PENGEMBANGAN ENERGI SURYA SEBAGAI PENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA (STUDI TANJUNG DEHEGILA, KAB. PULAU MOROTAI)
Get PDFSecara geografis Pulau Morotai berbatasan dengan Negara tetangga, khususnya Filipina Abstrak - Kawasan Ekonomi Khusus dipersiapkan bertujuan pencapaian pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan penanaman modal melalui kawasan dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Akan tetapi Kawasan Ekonomi Khusus yang ada belum dapat beroperasi secara maksimal dikarenakan berbagai kendala, salah satunya adalah ketersediaan listrik. Penelitian ini mengambil studi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Morotai yang terletak di Tanjung Dehegila, Kabupaten Pulau Morotai. Masalah keandalan suplai listrik yang akan menghambat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, sehingga pada penelitian ini dilakukan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai sumber energi pendukung operasional. Penelitian ini menggunakan metode dengan menghitung biaya investasi dan perawatan, serta manfaat dari penerapan sistem PLTS berupa penghematan pembayaran listrik PLN dan bensin untuk genset serta pengurangan emisi karbon. Hasil perhitungan nilai biaya dan manfaat yang telah dikuantifikasi menunjukkan nilai manfaat yang lebih besar dari nilai biaya, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan energi surya di KEK Pariwisata Morotai.Kata kunci : energi surya, energi terbarukan, kawasan ekonomi khusus, analisa biaya dan manfaat, ketahanan energ
STRATEGI PEMBERDAYAAN PT JANATA MARINA INDAH DALAM MAINTENANCE, REPAIR DAN OVERHAUL ALPALHANKAM TNI AL GUNA MENDUKUNG OPERASI PERTAHANAN NEGARA DI LAUT
Get PDFData dari Dismatal saat ini 67% KRI milik TNI AL berusia diatas 20 tahun dengan kondis siap terbatas yang perlu MRO dan PT Janata Marina Indah Semarang salah satu BUMS yang bergerak dalam teknologi perkapalan, keterpaduan antara pembangunan kapal baru, dok dan perbaikan kapal, baik kapal sipil maupun militer. Tujuan penelitian menganalisis strategi pemberdayaan yang dilaksanakan PT JMI dalam Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) Alpalhankam TNI AL guna mendukung operasi pertahanan negara di laut dengan menganalisis faktor internal IFAS (Internal Factor Analysis Summary) yang terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan serta dengan menganalisis faktor eksternal EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) yang meliputi faktor peluang dan faktor ancaman atau kendala untuk mengetahui posisi perusahaan. Dengan menggunakan metode SWOT akan menjelaskan kriteria strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan, memperkuat daya dan kemandirian yang dirumuskan oleh perusahaan dalam MRO KRI bidang platform, sedangkan untuk menentukan strategi yang prioritas dengan kondisi perusahaan saat ini dengan metode AHP, hasilnya prioritas strategi SO yaitu strategi yang memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan dengan meningkatkan infrastruktur galangan kapal PT JMI dan bagian marketing meningkatkan kerja sama dengan TNI AL dalam MRO KRI
KONSEP DESAIN DERMAGA PONTON SANDAR KAPAL SELAM BERBASIS MODULAR APPROACH BERBAHAN HIGH DENSITY POLYETYLENE
Get PDFDalam penelitian dan pengembangan fasilitas pangkalan kapal selam TNI AL diperlukan sarana prasarana sandar yang dapat mudah dalam penempatan dan pergeseran guna mendukung kebutuhan pertahanan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan kekuatan Koarmada Laut. Kapal Selam yang dioperasikan oleh TNI AL merupakan bagian dari 7 program Alpalhankam di Kementrian pertahanan, memerlukan pengembangan teknologi pertahanan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional sandar kapal selam. Fasilitas sandar dibutuhkan kapal selam dan sebagai fasilitas pengaman peralatan dan sistem akomodasi pada saat beroperasi di seluruh wilayah perairan Indonesia. Pada konsep desain dermaga ponton sandar kapal selam berbasis Modular Approach berbahan High Density Polyetylene untuk mendukung pangkalan operasional wilayah Indonesia, maka diperlukannya analisis pengujian kekuatan struktur ponton dengan Finit Element Method (FEM) tahapannya analisis dan pengujian mengunakan Software pada kekuatan struktur dan stabilitas dengan pendekatan Software AutoCAD, Autudesk Inventor dan Maxsurf. Dari perhitungan gaya gaya yang bekerja pada ponton sebesar 615 kN didapat analisis tegangan/ regangan untuk stress maksimal yang dapat diterima oleh material yang digunakan sebesar Yield Strength sebesar 207 MPa, dimana hasil untuk static stress pada gaya bentur 162.715 MPa (faktor keamanan 1.27652) dan gaya tarik 85,0034 MPa (faktor keamanan 2.49957) masih kondisi aman tidak melewati nilai stress maximal material. Sedangkan analisis stabilitas dan periode oleng dilakukan pada 3 kondisi diperoleh kondisi yang stabil dan momen balik relatif cepat kembali posisi tegak, dengan periode oleng terendah pada loadcase 1 dengan T sebesar 3,8264 detik, dengan demikian analisis yang dilakukan masih memenuhi syarat yang aman pada ponton sandar kapal selam berbasis Modular Approach berbahan High Density Polyethylen
IMPLEMENTASI PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT PROVINSI RIAU
Get PDFProvinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan gambut setiap tahunnya, terutama di musim kemarau. Kebakaran tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian, penerbangan, pelayaran dan kesehatan masyarakat Provinsi Riau terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelibatan TNI sebagai unsur pertahanan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan soft system metodology (SSM) dan software NVivo sebagai alat bantu analisis data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Riau pada dasarnya telah diatur dalam Permenhan No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan tersebut, TNI harus berada di depan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan walaupun sesungguhnya peran TNI adalah Pengerah. Pembinaan kemampuan TNI dalam menanggulangi bencana dilakukan melalui konsep pembinaan teritorial. Dalam pengimplementasiannya, dlaksanakan kegiatan komunikasi melalui: 1) dukungan alat komunikasi, 2) sosialisasi, 3) bukti karya nyata TNI,4) pemadaman awal dengan cepat, dan 5) pembuatan jaring pelaporan yang cepat di masyarakat. Selanjutnya, proses implementasi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan perubahan sikap masyarakat. Selain itu struktur organisasi pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut perlu disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan SOP pelibatan TNI yang bersinergi dengan aparatur pemerintahan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan epada instansi terkait untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di hilir namun permasalahan hulu harus diselesaikan dengan menjalankan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan baik. Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Penanggulangan Bencana, Provinsi Riau, Tentara Nasional Indonesi
MANAJEMEN PRODUKSI PESAWAT TERBANG TANPA AWAK (UNMANNED AERIAL VEHICLES/UAV) DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN (STUDI KASUS PT. UAVINDO NUSANTARA DAN PT. FAMINDO INOVASI TEKNOLOGI)
Get PDFBangsa Indonesia memiliki keinginan untuk membangun suatu industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Industri pertahanan yang kuat dan mandiri akan dapat mempengaruhi kedaulatan dan kewibawaan suatu negara dalam mempertahankan negaranya. Undang-Undang RI no.16 Tahun 2012 menyatakan industri pertahanan meliputi empat bidang yaitu industri alat utama, industri komponen utama dan penunjang, industri komponen dan pendukung serta industri bahan baku. Salah satu produk industri alat utama pengembangan dan produksi Pesawat Terbang Tanpa Awak (Unmanned Aerial Vehicles/ UAV) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). PT UAVINDO Nusantara dan PT Famindo Inovasi Teknologi merupakan perusahaan BUMS yang mengembangkan dan memproduksi UAV. Bagaimanakah manajemen produksi UAV pada kedua perusahaan tersebut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan secara kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder serta analisis data dengan Mals & Hubberman. Hasil penelitian pada kedua kasus menunjukkan bahwa kedua perusahaan menggunakan elemen- elemen yang terdapat di perusahaan manufaktur dan perusahaan engineer. Persamaan kedua perusahaan terdapat pada time management yang fleksibel dalam proses produksi, dan konfigurasi produk sesuai pesanan pelanggan, sedangkan perbedaan terdapat pada kompleksitas proses produksi kedua perusahaan. Kedua perusahaan dihadapi hambatan berupa terbatasnya bahan baku dan ketergantungan terhadap perusahaan luar negeri. Upaya yang dilakukan oleh PT UAVINDO Nusantara adalah dengan meminimalisir jumlah inventori mereka. Sedangkan PT Famindo Inovasi Teknologi melalui Project Mapping. Rekomendasi dari hasil penelitian pemerintah sesuai dengan Undang-Undang RI no. 16 Tahun 2012 pemerintah memberikan perhatian kepada industri bahan baku untuk mendukung industri alat utama, sehingga akan terwujud kemandirian industri pertahanan. Kata Kunci: BUMS, Industri Pertahanan, Kemandirian Pertahanan, Manajemen Produksi, Unmanned Aerial Vehicle