Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
PENINGKATAN KEMAMPUAN PASUKAN KHAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (STUDI DI DETASEMEN MATRA 1 PASUKAN KHAS HALIM PERDANA KUSUMA)
Get PDFDenmatra Paskhas 1 adalah sebuah satuan di bawah Wing 1 Korpaskhasau yang memiliki kemampuan parakomando dengan beberapa kemampuan khusus seperti pengendalian tempur, pengendalian pangkalan, SAR tempur dan jumping master. Sebagai bagian integral dari TNI dan di bawah TNI AU, Denmatra 1 Paskhasau memiliki tugas OMSP yang di dalamnya adalah misi SAR. Namun terdapat perbedaan dalam hal pengerahan Tim SAR Tempur dan SAR pada umumnya, dimana perbedaan antara kemampuan dasar Search And Rescue Denmatra Paskhas yang dikondisikan sebagai Combat SAR dapat digunakan dalam operasi Search And Rescue dalam penanggulangan Bencana yang kemudian menjadi langkah dalam mengisi gap perbedaan oleh karena itu, agar didapatkan efektifitas pengerahan SAR Tempur Denmatra 1 Korpaskhasau di dalam sebuah operasi SAR bencana atau operasi lainnya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peningkatan kemampuan Detasemen Matra 1 Paskhas dalam menanggulangi bencana alam. Guna mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam di berbagai instansi terkait dengan teknik purposive sampling, melakukan observasi pasif dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa peningkatan kemampuan Detasemen Matra 1 Paskhas dalam menanggulangi bencana alam yaitu melakukan pembinaan latihan para personil baik secara mandiri maupun bersinergi dengan satuan/instansi lain pada berbagai medan dan cara agar personil dapat menguasai segala medan; melakukan persiapan dan pengecekan terhadap alat-alat dan dukungan-dukungan alutsista untuk menunjang operasi SAR; melakukan sharing ilmu dengan lembaga-lembaga SAR dan lembaga kemanusiaan lainnya serta selalu up-date terhadap informasi dan perkembangan situasi terkini.Kata kunci : SAR, Denmatra 1 Korpaskhasau, TNI AU, Manajemen Bencana, OMS
PEMODELAN 3D SISTEM INFORMASI GEOGRAFI BERBASIS WEBGL (STUDY KASUS: UNIVERSITAS PERTAHANAN)
Get PDFDalam upaya layanan informasi publik, Universitas Pertahanan telah memliki sebuah website, tetapi masih belum memiliki sebuah Website 3D spasial, dimana 3D spasial nantinya akan mendapatkan attensi khusus dari publik karena diseminasi informasi yang menarik secara visual. Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan model 3D sistem informasi geografis berbasis website graphic library. Metode dalam pemodelan 3D yaitu melalui proses digitasl citra dari google earth memanfaatkan software SIG. Diperlukan ekstrak Data Elevation Model yang dapat diambil menggunakan altimeter. Penelitian ini membutuhkan Google SketchUp untuk meningkatkan detail bangunan. Proses Embed dilakukan untuk menghasilkan link yang kemudian dimasukkan dalam HTML. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah aplikasi Web yang menampilkan 3D Spasial Universitas Pertahanan dan juga informasi publik dari Universitas Pertahanan. Website ini dapat diakses dari gadget yang memiliki Web browser.Kata Kunci: Layanan Informasi Publik, SIG, Website 3D Spasial
PEMANFAATAN LIMBAH KORAN SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKU NITROSELULOSA UNTUK PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PROPELAN DI INDONESIA
Get PDFBagian terpenting dari munisi adalah bahan pendorong (propelan). Jenis propelan untuk pengisi munisi yaitu Double Base Propellant (DBP). Bahan pembentuk DBP ialah Nitroselulosa (NC) dan Nitrogliserin (NG). NG yang sensitif terhadap benturan tidak dapat berfungsi optimal sebagai bahan baku DB jika tidak dikombinasi dengan NC, sedangkan NC yang tersedia belum memenuhi kadar kriteria kebutuhan militer. Untuk mendapatkan NC dibutuhkan bahan dasar yakni Selulosa, dan di Indonesia bahan baku selulosa melimpah. Kertas Koran yang berasal dari kayu mengandung selulosa, sehingga untuk meningkatkan nilai fungsi limbah koran diolah bahan baku NC yang sesuai kriteria kebutuhan militer. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen laboratorium dan bertujuan untuk mengetahui kadar ?-selulosa dan cara peningkatan kandungan nitrogen pada limbah koran sebagai alternatif bahan baku nitroselulosa. Bahan yang digunakan untuk isolasi dan pemurniaan ?-selulosa adalah reagen Schweitzer, proses bleaching (H2O2 dan NaOCl) dan alkalisasi berulang (NaOH), sedangkan untuk pembuatan NC melalui proses nitrasi dengan bahan HNO3/H2SO4 dan HNO3/Ac2O. Dari hasil penelitian didapatkan nilai kadar ?-selulosa dari hasil penelitian 91.72% - 93.53%, serta kadar nitrogen dalam NC melalui proses nitrasi berbahan HNO3/H2SO4 dan HNO3/Ac2O ialah berturut-turut 12.6% dan 12.9%, sehingga peningkatan kadar nitrogen dapat diperoleh melalui nitrasi dengan menggunakan Ac2O (acetic anhydride), dilakukan uji unjuk kerja NC dengan hasil larut dalam aceton, menghasilkan percikan api ketika uji nyala, terjadi perubahan pada kertas indikator pada uji penguapan, dan pada pengujian FTIR terdapat gugus –NO2. Oleh karena itu dapat disarankan NC berasal dari limbah koran sebagai alternatif bahan baku pembuatan propelan.Kata Kunci : propelan, nitroselulosa, ?-selulosa, limbah kora
ANALISIS KEBUTUHAN SENJATA SIBER DALAM MENINGKATAN PERTAHANAN INDONESIA DI ERA PEPERANGAN SIBER
Get PDFSerangan melalui dunia maya tanpa harus menghadirkan kekuatan militer secara fisik telah menjadi trend baru dalam perang modern di abad 21. Melalui cyber attack, sebuah negara dapat menciptakan dampak kerusakan yang meluas di negara lawannya, seperti melumpuhkan sistem kontrol dan kendali peralatan militer maupun sistem infrastruktur kritis lainnya. Beberapa negara maju telah membangun dan mempersiapkan organisasi pertahanan siber. Negara-negara tersebut telah memiliki militer modern yang disiapkan untuk menggunakan dunia maya sebagai medan pertempuran paralel dalam konflik di masa depan. Indonesia telah mempunyai beberapa pertahanan siber. Namun sampai saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap proses pengembangan dan penguatan, belum mengarah untuk dapat mengembangkan senjata siber (cyber-weapon) yang mampu melakukan serangan balik saat terjadi perang siber. Penelitian ini melakukan analisis trend dan fenomena serangan siber khususnya di Indonesis, serta konseptual pengembangan senjata siber, dan potensi teknologi big data dan artificial intelligence dalam perkembangan senjata otonom di era peperangan siber. Data menunjukkan bahwa trend serangan siber global semakin mengalami peningkatan seiring dengan pengguna internet yang terus meningkat. Untuk memperkuat pertahanan siber, Indonesia perlu untuk mempertimbangkan pengembangan senjata siber. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa senjata siber perlu untuk dispesifikasikan untuk mengembangkan platform, seperti sistem komando dan kontrol, payload, dan operator terlatih, yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna.Kata kunci: senjata, perang siber, pertahana
PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT ASPEK DINAMIS DALAM MEWUJUDKAN STRATEGI PERTAHANAN BERLAPIS DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Get PDFLingkungan strategis saat ini semakin dinamis dan membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks, dimana ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain strategi pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Ancaman potensial perang konvensional sebagai dampak agresi militer negara lain diantisipasi dengan mewujudkan strategi pertahanan berlapis dengan lapis penangkalan, lapis pertahnan militer dan lapis perang berlarut. Penyiapan lapis perang berlarut di masa damai dilakukan dengan penataan wilayah pertahanan darat utamanya aspek dinamis yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah pemerintah termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat belum terlaksana secara efektif sehingga diperlukan adanya analisis tentang implementasi dan upaya penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis sehingga dapat mewujudkan strategi pertahanan berlapis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan pendekatan kualitatif phenomenologi, didapatkan data bahwa faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah pencapaian sasaran kebijakan terkendala perbedaan sudut pandang secara substansi dan adanya keterbatasan dalam keterbukaan informasi publik, keterbatasan SDM tentang pengetahuan tata ruang, perbedaan forum yang digunakan dalam komunikasi, dan belum adanya pedoman penyusunan RRWP Darat. Kendala tersebut dapat dieleminir dengan upaya-upaya antara melalui penyusunan kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan komunikasi dan koordinasi. Kata kunci: Implementasi, Lingkungan strategis, Penataan Wilayah Pertahanan Darat, Aspek dinamis
IMPLEMENTASI KERJASAMA KONTRA-TERORISME INDONESIA-AUSTRALIA (STUDI KASUS: BOM BALI I TAHUN 2002)
Get PDFKejahatan terorisme yang bersifat lintas negara membutuhkan kerjasama internasional untuk menanganinya. Awalnya Indonesia enggan untuk terlalu terlibat dalam isu tersebut. Sebaliknya, Australia memang sudah sejak awal mendukung kampanye perang global melawan terorisme. Kendati demikian, Bom Bali telah merubah arah kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Indonesia dan Australia memutuskan bekerjasama dalam menangani kasus tersebut. Permasalahannya adalah serangan teror di Indonesia, terutama yang menjadikan Australia sebagai target, terus terjadi setelah serangan Bom Bali. Oleh karena itu diperlukan analisa latar belakang terjadinya kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia dan proses implementasi kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya jumlah korban warga Australia menjadi pertimbangan strategis dilakukannya kerjasama dari pihak Australia, sedangkan dari pihak Indonesia karena kepentingan Indonesia untuk sesegera mungkin meredam efek negatif, baik domestik maupun internasional, Bom Bali terhadap posisi Indonesia. Implementasi kerjasama tersebut terkategori berhasil dinilai dari jumlah pelaku yang tertangkap dan terkategori belum berhasil dinilai dari jumlah serangan yang dapat diredam.Kata Kunci: Bom Bali, Indonesia dan Australia, Implementasi, Kerjasama Internasional, Kontra Terorism
IMPLEMENTASI STRUKTUR BIROKRASI STRATEGI PERTAHANAN LAUT MENGHADAPI ANCAMAN DI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Get PDFNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang berada di posisi silang dunia di antara dua benua dan dua samudera, memiliki luas wilayah perairan dan yurisdiksinya mencapai 6,4 juta Km2. Dengan perairan yang luas maka Indonesia harus siap menghadapi ancaman yang berasal dari dan melalui laut. Bentuk ancaman yang timbul berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menutuk kemungkinan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan dengan banyaknya pintu-pintu masuk melalui perairan laut. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana implementasi penanganan ancaman di perairan saat ini, sehingga tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi pertahanan laut menghadapi ancaman di perairan Sulawesi Tenggara dan untuk menemukan cara terbaik agar pelanggaran yang terjadi dilaut dapat ditekan semaksimal mungkin. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pendekatan fenomenologis dengan menggunakan penerapan faktor struktur birokrasi teori implementasi kebijakan publik George C. Edward. Hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa setiap entitas yang menangani pelanggaran yang terjadi di perairan Sulawesi Tenggara memiliki struktur Birokrasi masing-masing yang dalam penerapannya masih terjadi tumpeng tindih dan terjadinya ego sektoral dilapangan, sehingga dalam implementasi penanganan pelanggaran yang terjadi di perairan Sulawesi Tenggara tidak ada sinkronisasi struktur birokrasi antar entitas. Sebagai rekomendasi strategi pertahanan laut yang efektif untuk diterapkan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran di laut serta meminimalisir ancaman di perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara membetuk jalinan koordinasi antar entitas penegak hukum dilaut sebagai jejaring kerja dengan menunjuk satu entitas sebagai driver force dan membangun zonasi patroli untuk pengawasan dan pengendalian laut Sulawesi Tenggara.Kata Kunci: Driver Force, Entitas, Strategi Pertahanan Laut, Struktur Birokras
TATA KELOLA PELAYARAN DI ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA (APBS) GUNA MENDUKUNG TUGAS OPERASI KOARMADA II
Get PDFKelancaran pelaksanaan tugas operasi Koarmada oleh KRI sering terkendala oleh kurang optimalnya tata kelola APBS, yang dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai tata kelola lalu lintas pelayaran di alur yang meliputi koordinasi antar para stake holder pengguna fasilitas alur; penanganan bahaya-bahaya navigasi di sepanjang alur yang berupa bangkai kapal yang belum terangkat maupun pemasangan instalasi bawah laut; dan pelaksanaan pelatihan terkait keselamatan pelayaran di APBS. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tata kelola dan penyebab kecelakaan di APBS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan data yang bersumber pada wawancara, observasi, studi literatur dan studi pustaka. Proses pembahasan dan analisis menggunakan teori manajemen GR. Terry untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi teori manajemen terhadap tata kelola APBS guna mendukung tugas operasi Koarmada II saat ini. Kesimpulan penelitian menyebutkan manajemen perencanaan dan pengorganisasian telah tercapai, namun penggerakan dan pengawasan belum tercapai.Kata Kunci: Implementasi, Manajemen, Tata Kelol
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VESSEL TRAFFIC SERVICES DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DI SELAT SUNDA DALAM KESELAMATAN PELAYARAN TERHADAP STRATEGI PERTAHANAN LAUT
Get PDFNegara Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga letak geografi sangat staragis dimana posisinya yang merupakan persilangan dua samudera dan dua benua, sehingga mempunyai potensi ancaman tinggi terutama dari laut. Konsekuensinya dibutuhkannya kekuatan pertahanan laut yang mengamankan wilayah / chocke point yang menjadi jalur pelayaran kapal-kapal asing. Di wilayah laut yang sangat luas dibutuhkan pengawasan dan survilance terhadap setiap kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia secara realtime. Dinas Perhubungan Laut Distrik Navigasi Merak melalui pusat pemantauan pelayaran kapal-kapal yang melintas perairan Selat Sunda melalui Vessel Traffic Services dalam memberikan Instruksi kepada para nahkoda kapal terhadap jalur jalur pelayaran yang aman untuk dilalui sehingga kecelakaan akan bertubrukan kapal di tengah laut dapat diminimalisir dalam meningkatkan keselamatan pelayaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan VTS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengawasan pelayaran dan merumuskan strategi VTS dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran dalam mendukung pertahanan laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif studi kasus dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan VTS sudah berjalan namun belum optimal dikarenakan komunikasi antara entitas yang terkait menunjukan masih perlu dioptimalkan dalam pengawasan dan pengendalian di selat sunda, sumber daya yang ada masih perlu ditambah dan ditingkatkan terutama sumber daya manusia (operator menara pantau) untuk sertifikasi standar Internasional. Kesimpulan penelitian bahwa Implementasi VTS tepat dilaksanakan guna mendukung pertahanan laut dalam mendeteksi terhadap ancaman yang datang dari laut secara dini melalui kerjasama dengan melaksanakan singkronisasi dari kebijakan dari masing-masing entitas dilaut.Kata Kunci: implementasi kebijakan, vessel traffic services, pengawasan alur pelayaran, keselamatan Pelayaran, strategi pertahanan laut
PERAN KOMANDO ARMADA III TERHADAP PEREKONOMIAN DI KOTA SORONG
Get PDFPengembangan kekuatan di Indonesia saat ini sedang mengalami penyesuaian untuk keperluan penegakan kedaulatan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran Koarmada III di Kota Sorong sebagai implikasi penegakan kedaulatan di wilayah timur Indonesia memberi implikasi berupa tegaknya kedaulatan, menekan konflik horizontal, menangkal ancaman, dan menindak pelanggaran laut sehingga mengurangi kerugian materiil. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang afiliasi dan kerjasama sipil-militer yang memiliki implikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan perubahan sosial ekonomi melalui berbagai paradigma yang berkembang dengan adanya pembentukan Koarmada III di Kota Sorong. Penelitian menggunakan Soft System Methodology serta dipadukan dengan analisa ekonomi dan teori-teori ekonomi sebagai pisau analisa utama. Software NVivo juga digunakan dalam pengolahan data dengan melakukan koding serta pembentukan kategori tema. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi konsumsi prajurit belum memberikan kontribusi yang besar, sebab sebagian besar prajurit memiliki kemampuan konsumsi dari prosi gaji yang dimiliki atau marginal propensity to consume (MPC) sebesar 40%. Sedangkan karakter penduduk militer cenderung tidak menetap dalam waktu yang lama sehingga kontibusi tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam waktu yang singkat. Pola konsumsi di era masyarakat post-industrial seperti di Kota sorong sebagian besar dipengaruhi oleh gaya hidup, keinginan, budaya lama, budaya masuk karena bertambahnya jumlah penduduk termasuk yang dibawa oleh prajurit militer. Secara umum Koarmada III memiliki peran penting tidak hanya untuk pertahanan, namun juga untuk pengembangan sumber daya manusia, alam, dan ekonomi di Kota Sorong, terutama dalam pengendalian konflik dan ancaman yang berpotensi merugikan daerah.Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Ekonomi, Konsumsi, PDRB, Anggaran Pertahanan, Aktivitas Pertahana