Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
PEMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN OBJEK VITAL NASIONAL DITINJAU DARI TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI DKI JAKARTA
Get PDFProvinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi salah satu lokasi strategis yang memiliki berbagai objek vital nasional, salah satunya yaitu Istana Presiden. Upaya pemerintah dalam pertahanan negara khususnya untuk melindungi obvitnas tersebut diimplementasikan dalam strategi pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah yakni dengan membuat sistemanti serangan udara di gedung tinggi yang direncanakan oleh mantan petinggi Kepala Staf TNI AD yang menjabat tahun 2013-2014, Jenderal (Purn) Budiman. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai potensi pertahanan yang ada berdasarkan analisis wilayah dan tata ruang di DKI Jakarta secara umum, dan mencoba untuk memanfaatkan Sistem Informasi Geografis dalammenentukan lokasi yang sesuai dengan strategi pertahanan tersebut berupa penempatan alutsista (rudal) di atas gedung yang tinggi dan memiliki atap yang rata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran pola pertahanan di provinsi DKI Jakarta berdasarkan Tata Ruang Wilayah dan sistem pertahanan udara dalam melindungi obvitnas, serta dapat menjadi kajian awal dalammendukung sistem pertahanan di provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pemanfaatan SIG untuk melakukan analisis buffer wilayah pertahanan di DKI Jakarta serta menganalisis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Selain itu juga menggunakan pemanfaatan citra DSM yang diolah dari data LiDAR (Light Detection and Ranging) untuk melihat ketinggian bangunan dalam menganalisis persebaran bangunan tinggi yang terdapat di kawasan Jakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa pola pertahanan di DKI Jakarta berdasarkan tata ruang wilayah serta konsep pertahanan udara yang ada dalam melindungi obvitnas, dibagi dalam empat lapisan pertahanan dan menemukan kecamatan Setiabudi sebagaisalah satu lokasi yang sesuai untuk penempatan alutsista tersebut berdasarkan analisis wilayah pertahanan dan ketersediaan lahan terbangun khususnya bangunan tinggi.Kata Kunci : Pola Pertahanan, DSM, Objek Vital Nasional, Penempatan Alutsist
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PROPELAN TERHADAP BALISTIK INTERIOR PADA MUNISI KALIBER KECIL
Get PDFPropelan yang telah digunakan pada munisi dalam negeri berasal dari banyak produsen dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik propelan yang diamati pada penelitian ini meliputi komposisi utama, kestabilan, titik nyala, moisture content, bulk density, nilai kalori, bentuk dan ukuran granulasinya. Dalam pembangunan industri propelan di dalam negeri, diperlukan penjelasan ilmiah mengenai pengaruh karakteristik propelan terhadap balistik interior agar penelitian dan pengembangan propelan di dalam negeri dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui eksperimen di laboratorium dan dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan metode Heydenreich. Semua karakteristik propelan yang diamati cukup memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk munisi 5.56x45 mm dan karakteristik yang dimiliki propelan cukup memberikan pengaruh terhadap performa propelan. Kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat propelan single base (sampel A) mampu memiliki performa seperti propelan double base (sampel B, C dan D). Kecepatan yang dihasilkan pada balistik interior sangat dipengaruhi oleh dimensi granul dari propelan meliputi bentuk dan ukuran granulasi propelan dimana kecepatan pembakaran dari propelan extruded dengan single perforated (sampel A) cukup lebih tinggi daripada propelan dengan bentuk ball (sampel B dan D) dan flattered ball (sampel C). Sampel dengan ukuran diameter lebih kecil (sampel B dan D) memiliki kecepatan pembakaran lebih cepat daripada sampel yang diameternya lebih besar (sampel C). Metode Heydenreich dapat konsisten dengan hasil eksperimen, dapat menghitung kecepatan dan balistik interior terhadap panjang laras.Kata Kunci: Propelan, Karakteristik Propelan, Balistik Interior, Munisi Kaliber Kecil, Metode Heydenreic
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA GUNA MENJAMIN KEAMANAN ALUR LAUT KEULAUAN INDONESIA II DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
Get PDFSejak Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang- cabangnya di perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah choke points. Dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan kebijakan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), di tahun 2017 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang KKI sebagai panduan Kementerian dan Lembaga dalam melakukan tanggung jawab kegiatan masing-masing. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah indonesia terkait pertahanan maritim di wilayah ALKI II sebagai bagian dari implementasi kebijakan PMD. untuk pendekatan permasalahan dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan aspek persepsi pemangku kepentingan di K/L dalam memahami makna dari PMD dan pertahanan maritim pada Perpres No.16/2017 KKI, namun belum sepenuhnya selaras dan belum ada pembahasan dan formulasi cara-cara spesifik untuk penyelarasan persepsi. Pada aspek implementasi kebijakan dalam perspektif manajemen pertahanan K/L telah melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan, pada tataran umum dan ketiadaan landasan formal teknis untuk menjalankan kebijakan. Saran, dibuat landasan formal level kementerian khusus berdasarkan tahapan manajemen pertahanan oleh K/L terkait dan membuat identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, ALKI II, Manajemen Pertahanan, Poros Maritim Duni
PERAN SIBERKREASI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL UNTUK MENCEGAH AKSI RADIKALISME
Get PDFAksi radikalisme mengalami perubahan baik dari ideologi yang melatar belakangi aksi, sasaran aksi, maupun bentuk dari aksi. Memasuki era digitalisasi, teknologi digital khususnya media digital digunakan untuk menyebarkan paham radikal yang dapat berkembang menjadi aksi terorisme. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan masyarakat khususnya generasi muda yang melek teknologi dan memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi digital generasi muda adalah membentuk gerakan nasional Siberkreasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah peran Siberkreasi dalam meningkatkan kemampuan literasi digital generasi muda di Indonesia, soft approach dalam mencegah ancaman radikalisme dan peran Siberkreasi dalam pencegahan ancaman radikalisme pada generasi muda. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan datanya diperoleh dari para informan yang telah dipilih, lalu dianalisis dengan teori yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah, peran Siberkreasi berada pada program-program di dalamnya, pencegahan kontra radikalisasi merupakan bagian dari soft approach dalam mencegah ancaman radikalisme dan memiliki kemampuan literasi digital yang baik adalah salah satu upaya dalam mencegah ancaman radikalisme. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, peran Siberkreasi dalam meningkatkan kemampuan literasi digital generasi muda di Indonesia perlu dioptimalkan dengan melakukan kajian lebih lanjut tentang program dan materi apa yang harus difokuskan dan ditingkatkan. Soft approach dalam mencegah ancaman radikalisme yang lebih efektif adalah kontra radikalisasi yang dilakukan melalui program pandu digital yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kontra radikalisasi untuk menghadapi aksi radikalisme digital.Kata Kunci: Aksi Radikalisme, Literasi Digital, Pencegahan, Peran, Siberkreas
PERLINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI KRITIKAL NASIONAL SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DARI ANCAMAN SIBER
Get PDFInfrastruktur informasi kritikal ketenagalistrikan merupakan bagian dari infrastruktur kritikal ketenagalistrikan yang memanfaatkan TIK sebagai penunjang sistemnya. Maka setiap insiden yang terjadi pada infrastruktur informasi kritikal ketenagalistrikan dapat berdampak selain pada sistem teknisnya, namun juga pada sektor yang lain, pada aspek sosial-ekonomi, bahkan dengan cakupan nasional. Disisi lain, perkembangan ancaman siber yang menyerang TIK juga semakin besar. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang mendesak untuk menyelenggarakan keamanan siber dalam rangka perlindungan infrastruktur informasi kritikal sektor ketenagalistrikan di level nasional. Maka tujuan penelitian ini menganalisis konsep perlindungan infrastruktur informasi kritikal sektor ketenagalistrikan di Indonesia yang komperehensif dan optimal. Sedangkan pilar keamanan siber di level nasional dinilai dari 5 aspek yaitu legal, teknikal, organisasional, sumber daya manusia, dan kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap stakeholder yang terkait dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelenggaraan perlindungan tidak berjalan secara komperehensif dan optimal, baik secara legal, teknikal, organisasional, sumber daya manusia, dan kerjasama. Adapun faktor penting yang harus segera ditetapkan di level nasional yaitu kebijakan peraturan, ruang lingkup, dan struktur tata kelola antar stakeholder yang terkait. Adapun pada upaya terhadap ancaman siber yaitu penerapan standar keamanan siber dengan sesuai, peningkatan kesadaran karyawan, dan membangun hubungan kerjasama dan kolaborasi, seperti pada forum information-sharing, penelitian dan pengembangan.Kata Kunci: Ancaman Siber, Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional, Keamanan Siber, Ketenagalistrikan, Perlindunga
STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME DI PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA
Get PDFWilayah perbatasan Indonesia-Filipina memiliki kerawanan dan ancaman terorisme yang berasal dari wilayah Filipina Selatan. Ancaman yang datang tidak hanya berasal dari perbatasan laut melainkan dari para pelintas batas yang kerap beraktivitas dan memasuki wilayah Indonesia melalui Pulau Miangas dan Pulau Marore. Selain itu, ancaman Foreign Terorist Fighter yang pulang dari Suriah dan Irak dan juga keberadaan undocumented citizen di wilayah Sulawesi Utara semakin mengkhawatirkan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Permasalahan penelitian yang diteliti adalah pola ancaman terorisme yang berada di wilayah perbatasan laut Indonesia – Filipina dan strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan laut Indonesia – Filipina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman terorisme yang berada di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina dan menyusun strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme di perbatasan laut Indonesia – Filipina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti mewawancarai para informan yang telah ditunjuk dan mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa data Milles-Huberman-Saldana tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah ancaman terorisme yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina khususnya Sulawesi Utara adalah berasal dari para pelintas batas, penyelundupan senjata yang akan didistribusikan kepada para jaringan teroris, Foreign Terorist Fighter yang pulang dari Suriah dan Irak, adanya ikatan kekeluargaan antara suku di wilayah Sulawesi Utara dengan masyarakat di wilayah Filipina Selatan. Kemudian keberadaan undocumented citizen yang berjumlah ribuan semakin membuat wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina semakin terancam. Strategi pertahanan negara adalah dengan membuat legal standing yang jelas tentang kantor wilayah pertahanan, pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, mempererat hubungan dengan tokoh masyarakat, pembentukan tim perbatasan yang solid, dan membuat program studi di Universitas Pertahanan yang fokus pada isu-isu perbatasan
PEMANFAATAN TANAMAN ECENG GONDOK DI GALERI PUTRI ECENG KEC - KLARI KARAWANG DENGAN METODE MARKETING MIX DALAM UPAYA MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN
Get PDFTanaman eceng gondok merupakan gulma atau parasite air yang sampai saat ini pertumbuhannya tidak dapat dikendalikan, tanaman eceng gondok keberadaanya sangat mengganggu ekosistem bawah air. Galeri putri eceng merupakan satu satunya galeri yang berada di kawasan karawang dimana kerajinannya berbahan baku tanaman eceng gondok, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemanfaatan tananan eceng gondok yang berada d galeri putri eceng dengan menggunakan (marketing mix) bauran pemasaran 5p yaitu produk, harga, lokasi, SDM dan promosi dalam upaya menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara langsung kepada para pejabat terkait. Seperti pemda karawang, kecamatan klari dan desa walahar. Hasil dari penelitian ini adalah sudah maksimalnya upaya galeri eceng gondok dengan metode marketing mix yang digunakan pada pemanfaatan tanaman eceng gondok dalam upaya mendukung ekonomi pertahanan di tunjukan dengan adanya pameran di setiap momen yang biasanya dilakukan pada hari libur nasional, beberapa program untuk dilaksanakan guna meningkatkan minat masyarakat terhadap galeri putri eceng dan pengembangannya
STRATEGI TATA KELOLA DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN-PELATIHAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POKOK SATUAN INFANTERI MEKANIS
Get PDFAbstrak – Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan di Pusdikif agar sesuai dengan pendefinisian tugas pokok yang sudah ditetapkan oleh organisasi TNI maka diperlukan suatu kajian dalam suatu bentuk penelitian untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan yang ada pada organisasi dan pada proses pelatihan infanteri mekanis TNI AD berupa: ketersediaan materiil dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, kebijakan, tata kelola dan manajemen proses pelatihan infanteri mekanis untuk kemudian bisa menyusun strategi yang tepat agar kesemua hal tadi bisa semakin mendekati kondisi ideal. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriktif. Data-data diperoleh melalui proses observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pelatih, peserta dan pejabat struktural di Pusdikif serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan dan pelatihan infanteri mekanis berupa terwujudnya proses pengembangan pembelajaran internal Pusdikif secara khusus dan di masyarakat secara umum, berupa: tercapainya peningkatan reputasi penjaminan mutu Pusdikif di tingkat nasional, tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional, regional dan internasional. 2) Kondisi sarana prasarana Pendidikan dan pelatihan infanteri mekanis seperti, persenjataan, amunisi, suku cadang dan simulator tempur masih jauh dari kondisi ideal 3) Tata kelola dan manajemen pelatihan infanteri mekanis yang yang baku dan menjadi suatu acuan resmi belum ada, 4) Pemeliharaan sarana prasarana sudah dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) model yaitu pemeliharan rutin (Prefentive Maintenance).Kata Kunci : strategi tata kelola, sarana-prasarana, pendidikan-pelatiha
‘IANFU’ DI INDONESIA DAN NIHILNYA REKONSILIASI
Get PDFPada masa Perang Dunia II, Jepang menerapkan sistem perbudakan seksual dan kekerasan sistematis melalui pembangunan rumah bordil atau ianjo dengan melakukan perekrutan secara paksa terhadap perempuan-perempuan lokal di wilayah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Para perempuan yang menjadi korban sistem tersebut disebut sebagai ‘ianfu’. Pasca Perang Dunia II, Indonesia sebagai negara salah satu tempat para korban ‘ianfu’ berada belum berhasil menerapkan sikap dan kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak para mantan ‘ianfu’. Padahal, pemenuhan hak mereka sebagai korban konflik merupakan hal yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi konflik. Ditambah lagi, para korban terus melakukan tuntutan terhadap Jepang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintah Jepang yang selanjutnya. Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis sikap serta kebijakan Jepang atas permasalahan ‘ianfu’. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancara narasumber serta melakukan studi literatur melalui buku, tulisan ilmiah, dan artikel. Dengan menggunakan pendekatan studi resolusi konflik dan perdamaian melalui teori imposed peace milik Clark dan Johnson & Johnson dan rekonsiliasi konflik milik Ho-Won Jeong, penulis berkesimpulan bahwa sikap dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang hingga sekarang, ditambah dengan sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai permasalahan ‘ianfu’ hingga saat ini telah memaksakan perdamaian kepada para korban dan belum berhasil mencapai tahapan rekonsiliasi dengan diabaikannya pemenuhan hak-hak para korban mantan ‘ianfu’ serta terjadinya penyangkalan tanggung jawab oleh Pemerintah Jepang.Kata Kunci: Indonesia, Jepang, ‘IANFU’, Korban, Perbudakan Seksual, Rekonsilias
IMPLEMENTASI SISTEM KOMUNIKASI DALAM TUGAS POKOK TNI AU
Get PDFSistem komunikasi dalam Pertahanan Negara merupakan salah satu sistem yang perlu dikembangkan sebagai alat bantu utama proses pengambilan keputusan yang akuntabel. Namun demikian pada pelaksanaannya Sistem komunikasi TNI masih menyisahkan pelbagai persoalan yang cukup kompleks, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis agar tujuan sistem tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Sistem Komunikasi dalam tugas pokok TNI AU dan strateginya dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Guna mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara dengan informan di berbagai instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sistem komunikasi belum dilaksanakan secara terpadu dan sering bersifat parsial oleh Kotama/Satker sehingga terjadi duplikasi. Adapun strategi-strategi yang dilaksanakan belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi TNI AU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komponen utama sistem pertahanan negara.Kata Kunci: Implementasi, Sistem Komunikasi, Tugas Pokok TN