Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
SINERGITAS INSTANSI MARITIM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN NARKOBA DI TELUK JAKARTA
Narkoba merupakan tantangan yang sangat kompleks dan diperlukan mekanisme di antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di laut untuk menegakkan hukum yang berlaku, sehingga sindikat penyelundup narkoba diharapkan dapat ditangani sesuai dengan hukum. Jakarta mempunyai 7 pelabuhan resmi diantaranya pelabuhan tanjung priok, pelabuhan marina, pelabuhan muara angke, pelabuhan marunda, pelabuhan sunda kelapa, pelabuhan muara baru, pelabuhan pantai mutiara. Lembaga penegak hukum di laut harus bekerja sama untuk melindungi perairan Teluk Jakarta. Ada banyak celah yang dapat digunakan oleh mafia narkoba untuk menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi. Penyelundup narkoba juga menggunakan nelayan untuk membawa barang haram dari kapal besar untuk dibawa ke daratan Jakarta melalui pelabuhan tidak resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi penyelundupan narkoba dengan menganalisis tugas utama penegakan hukum di laut Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, sebagai teori analisis menggunakan teori sinergitas menurut Stephent Covey yaitu kerjasama, koordinasi dan komunikasi. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data dengan model interaktif Miles Hubberman. Pola operasi yang dilakukan saat ini adalah dengan melaksanakan operasi mandiri maupun gabungan dan menunjukkan hasil yang signifikan antar instansi maritim yang bergerak di laut. Mempertimbangkan potensi ancaman yang sedemikian besar, perlu disinergikan penegakan hukum di laut untuk pencegahan narkoba di Teluk Jakarta.Kata Kunci: Kerjasama Instansi Maritim, Strategi Pertahanan Laut, Penanggulangan Narkoba, Penegakan Hukum di Laut, Pola Operasi
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENETUAN KESEUAIAN LOKASI RENCANA PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
Negara Republik Kesatuan Indonesia adalah Negara Maritim terbesar di dunia yang memiliki wilayah didominasi oleh perairan berupa oseanografi (laut). Pesisir selatan laut Jawa Barat khususnya diwilayah Kabupaten Sukabumi banyak menyimpan kekayaan dan keragaman sumberdaya pesisir dan laut baik dari sumberdaya hayati dan sumber daya mineral laut, selain itu juga merupakan wilayah rawan strategis dimana banyak digunakan sebagai jalur kegiatan illegal baik penyelundupan narkoba, Illegal migrant dan sebagainya dari dan atau negara asing. Dengan adanya berbagai ancaman maka diperlukan suatu Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dipesisir selatan Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dan saat ini hanya terdapat Pos TNI Angkatan Laut yang tidak dapat bekerja secara maksimal. Teknologi Penginderaan yang mempelajari Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat kesesuaian lokasi atau lahan sebagai Pangkalan TNI Angkatan Laut menggunakan software SIG. Metode yang digunakan menggunakan analisis spasial (Weighted Overlay) dan non spasial (Skoring/Pembobotan) serta Buffering dengan 3 (tiga) kelas yakni bobot bernilai 5 jika Sesuai (S1), 3 jika Sesuai Bersyarat (S2), dan 1 jika Tidak Sesuai (N), dimana terdiri dari klasifikasi parameter daratan berupa tutupan lahan, akses jalan, kemiringan, sumber air, jenis tanah, sebaran bencana (Gempa Bumi dan Tsunami) dan parameter perairan laut (Oseanografi) yakni kedalaman, sedimentasi, kecepatan arus, gelombang dan pasang surut. Secara teknis setelah dilaksanakan pemprosesan SIG antara parameter daratan dan perairan laut terbukti bahwa penentuan geospasial suatu lokasi Lanal yang masuk kategori sesuai diinterprestasikan berupa warna hijau yakni di Kecamatan Cisolok pada titik koordinat 106?25’12” BT dan 6?57’38” LS dengan nilai skor parameter daratan 42-52 dan skor parameter oseanografi sebesar 40-46 sehingga pada penelitian ini berdasarkan parameter yang telah diproses menghasilkan pemodelan titik kesesuaian lokasi Pangkalan TNI Angkatan Laut yang dapat menjadikan suatu pertimbangan, masukan dan saran kepada TNI Angkatan Laut.Kata Kunci: SIG, Kesesuaian Lokasi, Parameter Daratan, Parameter Osenografi dan Pangkalan TNI Angkatan Laut
PERAN STANDBY FORCE PUSAT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (PMPP TNI) DALAM MEMPERSIAPKAN PASUKAN PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
Dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan pembukaan UUD Dasar 1945, pemerintah Indonesia perlu untuk ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri. Dalam misi pemeliharaan perdamaian ini diperlukan kesiapan dari personel, materiil, peralatan, serta dana untuk memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara tepat dan cepat. Menindaklanjuti permintaan pasukan yang cepat dan tepat, serta menunjukkan kesetiaan Indonesia untuk terus berkontribusi mengirimkan peacekeepers dalam misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini adalah dengan berdirinya Pasukan Siaga Operasi Pemeliharaan Perdamaian atau yang sekarang disebut Standby Force (SBF) yang berada langsung dibawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran SBF dalam mendukung pelaksanaan misi perdamaian pada penyiapan pasukan serta tantangan dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran SBF adalah menyiapkan rotasi pasukan perdamaian, (2) kendala dalam pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dari sistem UNPCRS dan dari UN, sedangkan faktor internal datang dari dalam organisasi dan personel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Standby Force PMPP TNI sebagai sebuah organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi perdamaian pada penyiapan pasukan dapat dikatakan berhasil namun masih terdapat kendala dari faktor eksternal dan internal. Kata Kunci: Pemeliharaan Perdamaian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rotasi Pasukan, Standby Force Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), United Nations Capability Peacekeeping Readiness System (UNPCRS
PERAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BUATAN MANUSIA (MAN-MADE DISASTER)
Bencana buatan manusia pada hakekatnya adalah ancaman terhadap keamanan nasional, yang perlu ditanggulangi bila terjadi serta perlu dikaji untuk dapat diantisipasi dan dicegah. Di dalam upaya penanggulangan bencana buatan manusia, Kementerian dan Lembaga terkait sebagai unsur utama sedang Kementerian Pertahanan RI bertindak sebagai unsur pendukung dan pembuat kebijakan di lingkungannya serta TNI sebagai pelaksana secara teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi peran Kementerian Pertahanan RI dalam penanggulangan bencana buatan manusia di Indonesia. Teknis Analisis yang digunakan adalah Teknis Analisis Kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, serta gabungan (triangulasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perannya di bidang kebijakan, Kementerian Pertahanan RI belum membuat kebijakan yang mengatur upaya penanggulangan bencana buatan manusia di lingkungan Kemhan dan TNI, sehingga perlu dilakukan optimalisasi atas perannya. Agar peran Kementerian Pertahanan RI dapat lebih optimal dalam penanggulangan bencana buatan manusia, maka Kementerian Pertahanan RI perlu menentukan sasaran yang ingin dicapai, subjek dan objek, sarana dan prasarana serta metode yang tepat; dan melaksanakan upaya berupa kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada pembuatan kebijakan. Dalam optimalisasi peran Kementerian Pertahanan RI, peneliti menyarankan agar Kementerian Pertahanan RI merumuskan Permenhan Tentang Penanggulangan Bencana Buatan Manusia di Lingkungan Kemhan dan TNI serta mengusulkan pembuatan Perpres Tentang Upaya Penanggulangan Bencana Buatan Manusia, bila diperlukan kebijakan yang lebih besar lagi yang dapat mengatur keterlibatan Kementerian dan Lembaga yang lain sesuai tupoksi masing-masing
LANGKAH TAKTIS GAYA KEPEMIMPINAN GUBERNUR BALI I WAYAN KOSTER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI BALI
This paper will discuss how the tactical steps of the leadership style of the Governor of Bali I Wayan Koster in an effort to prevent the spread of COVID-19 in the Province of Bali. This paper uses a library approach. The findings of this study are that the tactical steps taken by the Governor of Bali were quite fast and precise by mobilizing the provision of adequate health facilities and competent medical personnel to empower local wisdom so as to suppress the spread of COVID-19. The leadership style he shows is also quite interesting, namely through a participatory leadership style approach and a transformational leadership style in dealing with this pandemic. Where this leadership style is shown by leadership that is able to encourage innovative thinking and use the moral values of its followers as important to increase their awareness of a problem
IMPLEMENTASI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FASILITY SECURITY CODE DI PELABUHAN PENUMPANG TANJUNG PERAK SURABAYA
Abstrak - Keamanan pelabuhan merupakan salah satu faktor penting atau bagian integral dari keamanan maritim yang sangat menunjang kelancaran kegiatan perekonomian di laut khususnya transportasi laut yaitu angkutan personel, barang dan jasa. Peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001 (9/11) yang menghancurkan menara kembar World Trade Center (WTC) di New York Amerika Serikat merupakan isu yang menjadi dasar bagi diterapkannya Internasional Ships And Port Facility Security Code (ISPS Code) pada semua fasilitas pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah pelabuhan Tanjung Priok Jakarta merupakan pusat transportasi, perdagangan, perekonomian maupun logistik menuju wilayah Indonesia bagian timur. Terjadinya aksi terorisme, penyelundupan narkotika atau obat-obatan terlarang, perompakan dan pencurian diharapkan tidak terjadi di pelabuhan penumpang Tanjung Perak Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem pengamanan, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan, serta upaya yang tepat untuk mengatur dan memenuhi sarana dan prasarana tersebut, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah potensi terjadinya ancaman keamanan fasilitas pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak selaku Port Security Committee (PSC) dan PFSO PT. Pelindo III (Persero) Surabaya belum sepenuhnya menerapkan prosedur keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai standar ISPS Code. Upaya yang dilakukan oleh pihak keamanan kapal dan otoritas pelabuhan yaitu meningkatkan kinerja PFSO, memenuhi sarana dan prasarana serta menerapkan aturan sesuai standar ISPS Code. Dunia Internasional tidak khawatir sebab keamanan fasilitas pelabuhan terjamin, sehingga banyak kunjungan kapal asing ke pelabuhan penumpang Tanjung Perak Surabaya, perekonomian dan perdagangan meningkat serta dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara.Kata Kunci: Keamanan Maritim, ISPS Code, Syahbandar, PFSO dan Pelabuhan penumpang Tanjung Perak Surabaya
EVALUASI PROSES AKUISISI PARTICIPATING INTEREST BLOK HULU MIGAS DI LUAR NEGERI TERHADAP KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Energi menjadi erat kaitanya dengan manajemen pertahanan karena keberhasilan atau kegagalan suatu negara untuk mengelola sumber daya nasional berdampak terhadap eksistensi dan integritas teritorial suatu bangsa. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi energi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan energi nasional. Gap antara kebutuhan dan kemampuan menyediakan secara mandiri semakin besar. PT. Pertamina (Persero) sebagai National Oil Company (NOC) mengatasi ancaman terhadap penyediaan energi secara nasional (availability) dengan akuisisi Participating Interest (PI) blok hulu migas di luar negeri. Evaluasi proses akuisisi PI bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi PI dan menganalisis dampaknya terhadap Ketahanan Energi Nasional. Metode penelitian evaluasi proses akuisisi PI menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan mengambil contoh kasus akuisisi PI di Libya dan Malaysia. Dalam Palumbo, dimensi evaluasi formatif-evaluasi akuisisi PI merupakan evaluasi pada proses saat program diimplementasikan. Tahapan akuisisi PI berdasarkan Tata Kelola Organisasi mencakup 6 tahapan, 3 tahapan awal dilakukan PT. Pertamina (Persero) dan 3 tahapan selanjutnya dilakukan oleh Pertamina International Eksplorasi dan Produksi. Akuisisi PI 100% di Libya dan 30% di Malaysia berdasarkan evaluasi proses berhasil dilakukan. Evaluasi proses akuisisi PI terbatas pada keberhasilan kepemilikan PI, namun untuk memperoleh dampak jangka panjang diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara PT. Pertamina (Persero), Kementerian dan Lembaga, serta agen pemerintah maupun swasta demi terwujudnya Ketahanan Energi Nasional.Kata kunci: akuisisi Participating Interest (PI), evaluasi proses, Akuisisi PI di Malaysia, Akuisisi PI di Libya, Ketahanan Energi Nasional
PERANCANGAN APLIKASI SISTEM OLAH YUDHA GUNA MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH KOMANDO KESATUAN ANGKATAN UDARA (SEKKAU)
Abstrak – Latihan Olah Yudha Sekkau merupakan materi praktek dalam proses pembelajaran Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau). Latihan Olah Yudha tersebut menggunakan sistem tactical floor game (TFG) untuk menganalisa cara bertindak dan pengujian konsep rencana operasi secara manual sehingga hasilnya tidak optimal, serta sistem Aplikasi Telegram untuk pendistribusian Rencana Informasi Latihan dari pengawas dan pengendali yang diperankan oleh Lembaga Sekkau ke para pelaku yang diperankan oleh para perwira siswa Sekkau. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi sistem Olah Yudha Sekkau, menganalisanya dan membuat rancangan aplikasi sistem Olah Yudha Sekkau yang dapat mendukung proses pembelajaran Sekkau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem TFG belum dapat mendukung kegiatan Latihan Olah Yudha Sekkau dengan optimal namun untuk sistem Aplikasi Telegram sudah dapat optimal mendukung Latihan Olah Yudha Sekkau. Hal ini berarti bahwa perlu adanya rancangan aplikasi sistem Olah Yudha yang dapat mendukung proses pembelajaran Sekkau. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah membuat rancangan aplikasi sistem Olah Yudha Sekkau yang disampaikan secara naratif. Rancangan ini meliputi data development dan scenario processing yang ditampilkan pada sebuah display, kemudian hasil dari pemrosesan skenario dapat dianalisa dengan analysis tools dan semua bagian tersebut dihubungkan atau dikendalikan menggunakan user interface. Kesimpulan bahwa sistem TFG tidak dapat mendukung Latihan Olah Yudha Sekkau sehingga diperlukan sistem Olah Yudha yang baru sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan oleh peneliti guna mendukung proses pembelajaran Sekkau.Kata Kunci: perancangan, aplikasi, sistem, olah yudha, dan proses pembelajaraan
PENGARUH PRODUKTIVITAS, TENAGA KERJA, DAN VOLUME USAHA TERHADAP EKONOMI KREATIF GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI
Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia telah tumbuh secara positif selama 10 tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan melalui revolusi industri 4.0 telah mengubah paradigma ekonomi pertahanan terutama dalam membangun pertahanan nirmiliter. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh produktivitas, tenaga kerja dan volume usaha, baik secara parsial maupun simultan, terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dari tahun 2010 sampai 2018. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) produktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Ekonomi Kreatif dengan nilai koefisien sebesar 0,33; 2) jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Ekonomi Kreatif dengan nilai koefisien sebesar 1,09; 3) volume usaha berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap PDB Ekonomi Kreatif dengan nilai koefisien 0,002 dan probabilitas 0,05; dan 4) produktivitas, tenaga kerja dan jumlah usaha berpengaruh secara simultan terhadap PDB Ekonomi Kreatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti kepada Badan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah di Indonesia agar dapat bekerjasama dengan masyarakat, industri, akademisi, dan komunitas setempat dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan jumlah tenaga kerja, serta jumlah usaha dalam seluruh sektor ekonomi kreatif Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan
PENGEMBANGAN SATELIT A3 UNTUK MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Luas negara yang besar mempunyai perbatasan yang besar, tindak kriminal diperbatasan yang besar dapat mengganggu pertahanan nasional. Fungsi C4ISR bidang pertahanan nasional yang selama ini berjalan sangat bergantung kepada satelit asing serta memiliki banyak keterbatasan. Dengan bertambahnya waktu, perkembangan teknologi akan semakin cepat berkembang, sedang ketersediaan pemenuhan performa teknologinya seringkali menurun. Sehingga diperlukan analisis konsep desain pengembangan satelit pertahanan di orbit rendah (Low Earth Orbit) serta analisis konsep perencanaan dan penganggaran satelit untuk menambah wawasan teknologi dalam bidang ilmu industri pertahanan negara. Desain satelit ini menggunakan pendekatan metode pengembangan desain dari 2 buah satelit LEO, yakni satelit LAPAN dan satelit komunikasi LEO yang sudah komersial. Terinspirasi dari 2 satelit ini peneliti menggabungkan kedua spesifikasi payload dan struktur bus nya kemudian mewujudkannya kedalam bentuk spesifikasi satelit pertahanan yang memiliki massa dan sumber daya energi tertentu. Adapun kedua misi satelit ini digabung kedalam satu bentuk satelit pertahanan yang didesain oleh peneliti melalui desain secara konseptual. Satelit pertahanan yang peneliti hasilkan mempunyai kemiripan desain dari satelit komunikasi orbit LEO yang sudah komersial. Massa total satelit adalah 913,5 kilogram dengan daya 2230 watt. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki LAPAN, melalui penelitian ini pengembangan satelit pertahanan secara mandiri dapat dirumuskan melalui konsep yang lebih terarah. Satelit ini memiliki misi komunikasi terinkripsi, pengindraan, dan ADSB. Peluncuran satelit dapat dilakukan melalui roket yang berkemampuan mengangkut beban ke orbit LEO seberat 9130,5 kilogram.