Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
Keamanan dan Ancaman Cyber Bagi Sektor Privat dan Industry Militer Di Era 4.0
Get PDFThe development of the internet and digital technology is a representation of the 4.0revolution. The industrial revolution 4.0 shifts the role of humans and industrialmachines which characterized the Industrial Revolution that occurred before. Theeconomic policies of these countries to colonialization by Western European countries such as Britain, France and Germany and the United States were also the effects of the industrial revolution. Oil, metals, textiles supporting factories in the industrial revolution 1.0 to 3.0 the entry of these countries to invade, exploring countries that are rich in natural resource potential.Keyword: Keamanan siber, revolusi industry, ancaman dan keamanan siber,Artificial Inteligen
PENGARUH INTERAKSI ANTAR NEGARA ASEAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI
Get PDFCurrent global and regional conditions have an influence on policies so that in conducting interactions between countries, they will relate to the surrounding countries. Countries in the Southeast Asian region as in ASEAN have the same foundation in achieving their national interests so that it will affect the interactions that occur in this era of information technology. This aim is not solely done to create mutual trust, but to prevent conflicts and disputes. The development of information technology will certainly affect state interactions so that the state in achieving its interests must be based on existing interactions. Countries in ASEAN have relationships and interactions that exist within them, be it in the economic, social, cultural, educational and even political fields. The purpose of this research is to study, know and analyze the influence of interaction between ASEAN countries in the Information Technology Age. This research method uses qualitative research methods with descriptive analytical research type so that the authors participate in analyzing the problems that occur. The results of this study indicate that there is an influence of interaction that exists between ASEAN countries in the Information Technology Age so that in achieving their interests, ASEAN countries interact in these various fields
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA MARITIM DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM (STUDI KASUS : PENYELUNDUPAN PENYU DI BALI)
Get PDFAbstrak – Terdapat 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jangka waktu terakhir ini Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi dan bahkan beberapa spesies terancam kepunahan. Ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia adalah penyelundupan. Upaya dalam perlindungan penyu serta ekosistemnya perlu diperkuat dengan Implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dengan masih maraknya kegiatan penyelundupan penyu, daging penyu serta telur penyu di Bali membuat implementasi undang-undang yang melindungi penyu perlu dianalisis kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali, menganalisis dampak dari Implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 yang belum optimal dan menganalisis langkah yang di tempuh pemerintah dalam upaya pengawasan dan melindungi penyu sebagai salah satu sumberdaya maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali sudah dilakukan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih terjadinya kegiatan penyelundupan penyu baik dari dalam dan luar Bali. Sumberdaya yang digunakan dalam proses implementasi ini masih kurang dari yang diharapkan oleh seluruh instansi terkait, dimana dalam hal ini masih kurangnya Sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan masih adanya kasus penyelundupan penyu yang dilakukan. Kasus-kasus penyelundupan penyu yang terjadi bukti bahwa belum optimalnya implementasi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Dalam proses implementasi ini pemerintah provinsi Bali sudah melakukan langkah dalam meningkatkan perlindungan penyu di Bali, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No.243/2000 untuk memperketat perlindungan penyu di Provinsi Bali. Secara nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode 2016-2020
KEBIJAKAN PERTAHANAN TERHADAP PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NO. 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY DI INDONESIA
Get PDFAncaman terbatasnya ketersediaan energi fosil dan dampak pemanfaatan terhadap lingkungan menuntut dibutuhkannya inovasi dalam pemanfaatan energi sehingga menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern. Hal ini diinisiasi oleh PBB untuk membuat program Sustainable Development Goals (SDGs) No. 7 Affordable and Clean Energy dan telah diratifikasi dalam Perpres No 59 tahun 2017. Sektor pertahanan sebagai pengguna energi tidak terlibat sebagai instansi pelaksana sedangkan pertahanan berperan dalam mendukung energi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk kebijakan pertahanan yang mendukung SDGs No 7. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan Analitycal Hierarcy Process (AHP) dengan mencari prioritas alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasi SDGs di Indonesia terdapat kendala seperti memberikan akses energi di wilayah perbatasan karena daerah tersebut tidak komersil dan terkendala anggaran APBN. Sedangkan wilayah perbatasan, akses energi sangat mendukung operasional pertahanan maupun pertahanan dalam turut serta menjaga objek vital nasional seperti pada daerah perbatasan yang berpotensi sumber energi melimpah. Berdasarkan hasil perhitungan AHP dengan mempertimbangkan dari berbaga kriteria dan alternatif dari beberapa responden, pembaruan perpres diperlukan sebagai payung hukum bagi pertahanan untuk dapat mengelola energi secara mandiri dengan memperhatikan kriteria cakupan kebijakan untuk mengimplementasikan program tersebut, setidaknya pada daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).Kata Kunci: Clean Energy, Kebijakan, Pertahanan, dan Wilayah Perbatasa
ANALISA PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY INDUSTRI PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG KESIAPAN OPERASIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA
Get PDFLatar belakang pembentukan holding company pada indsutri pertahanan di Indonesia dikarenakan terdapat 3 faktor permasalahan, adapun faktor permasalahan tersebut meliputi faktor ekonomi, teknologi dan hukum. Jika dari ketiga faktor tidak cepat diselesaikan maka takutnya akan memberikan pengaruh terhadap kesiapan operasional TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, hal ini dikarenakan operasional dukungan TNI tidak lepas dari alutsista maupun alpahankam yang diproduksi oleh industri pertahanan di Indonesia . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa besar dukungan dari pembentukan holding company terhadap industri pertahanan di Indonesia dengan melalui kemanfaatan yang diberikan. Sehinggga dengan adanya pembentukan holding company industri pertahanan diharapkan dapat memberikan suatu solusi bagi permasalahan di setiap industri pertahanan yang tergabung dalam Defend Id. Adapun penelitian ini menggunakan Metodo kualitatif dengan pendekatan ground theory secara induktif (dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil observasi di lapangan, wawancara langsung, library research, dokumentasi dan analisa penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisa menggunakan teori pembentukan holding company. Dari penelitian dilapangan ditemukan hasil bahwa pembentukan holding company dapat memperkuat ketahanan ekonomi, dapat mendorong investasi yang lebih besar, dapat melakukan joint production antar industri pertahanan, dapat melakukan pengadaan teknologi yang canggih dalam melakukan suatu pemenuhan alutsista maupun alpahankam dan dapat mendorong reformasi atau mobilitas para birokrasi terkait dalam mengatasi masalah tindakan inkonstitusional para pengelola industri pertahanan khususnya permasalahan korupsi
PEMBANGUNAN KAWASAN PEMUKIMAN DENGAN KONSEP KEBENCANAAN DI KABUPATEN BOGOR
Get PDFBogor Regency as an area that is a buffer for the capital city of Jakarta is an alternative choice that is very popular considering some of the ease of available facilities ranging from transportation facilities, beauty, and natural beauty including the availability of large enough land for settlement. In addition to saving a million charms to become a residential area, Bogor Regency is also one of the areas prone to landslides and floods. In order to meet the need for settlements, it is necessary to apply the concept of disaster by considering all risks that may occur technically and regulations by taking a preventive approach consistently during the planning of the settlement development. The method used by the author in this study is a qualitative method with a literature study design and a phenomenological approach. The results show that some settlements have not fully implemented the concept of disaster as a conscious and anticipatory effort in minimizing disaster risk so that safe and comfortable conditions arise for their residents, in addition to achieving community welfare in order to improve national security
Temporarily Aligned Interest: Cooperation Between Turkey and The United States in The Syrian Civil War
Get PDFThe Syrian Civil War, starting from 2011 and still ongoing, is one of the largest conflicts in the region which highly affected the overall stability of the region and has involved several parties. With multiple factions fighting each other inside the territory of Syria and sometimes clashing through the border regions of neighbouring countries, it is inevitable for Syria’s neighbours such as Turkey to react. With the decreasing regional stability of the Middle East, a region which has caught the interests of many other powers such as The United States due to its abundance of resources (primarily oil), western nations too eventually take action towards the civil war. Condenming the Syrian Government under President Bashar Al Assad for alleged human rights violations towards their own citizens, the United States along with Turkey sided with anti-government rebellions and actively supported them by supplying weapons and munitions, along with providing military training. However, despite having mutual interest on supporting anti-government rebels and later countering ISIS offensives, the Interests of Turkey and US are not always in-line with each other
Diplomasi Pertahanan Di Laut Cina Selatan: Solusi Strategis (Defense Diplomacy in the South China Sea: Strategic Solution)
Get PDFChina's reclamation and infrastructure development in the South China Sea area poses a threat to countries around the region, including Malaysia. China also carried out illegal actions that violated state borders around the South China Sea, one of which was the maneuver of the Chinese air force inside Malaysia's sovereign territory on June 1, 2021. One of Malaysia's steps in dealing with this problem is to use defense diplomacy efforts, both bilateral and multilateral. Bilaterally, Malaysia can cooperate with Vietnam to strengthen maritime security, which is expected to be potential bilateral cooperation to reduce disputed claims in the South China Sea. Meanwhile, within the framework of multilateral cooperation, Malaysia can maximize existing cooperation forums such as through the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS), ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM), and ADMM-Plus. In dealing with problems in the South China Sea region, Malaysia has the pillars of a national defense strategy, namely concentric deterrence, comprehensive defense, and credible partnerships
STRATEGI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN SUPLAI AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KAMPAR BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Get PDFDAS Kampar merupakan DAS Nasional, yang melintasi Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Barat. DAS Kampar memiliki tingkat akan kebutuhan air yang sangat tinggi akan tetapi tingkat ketersedian air yang rendah, sehingga dibutuhkannya suatu strategi pengelolaan berkelanjutan suplai air di DAS Kampar guna mengatasi akan permasalahan tersebut. Tujuan penelitian strategi pengelolaan berkelanjutan suplai air DAS Kampar dalam mendukung sistem pertahanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis tingkat area kebutuhan air dan ketersediaan air menggunakan metode overlay, skoring, dengan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.6.1, analisis Multidimensional Scalling dan analisis Logical Framework Analysis (LFA). Hasil analisis menunjukkan; 1) Tingkat area kebutuhan air di DAS Kampar dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkat kebutuhan air rendah dengan luas wilayah sebanyak 198.761,25 ha, tingkat kebutuhan air sedang 65.087,13 ha dan tingkat kebutuhan air tinggi dengan luas wilayah sebanyak 2.242.666,86 ha. 2) Tingkat ketersediaan air di DAS Kampar dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkat ketersediaan rendah dengan total luasan 1.029.931,92 ha tingkat ketersediaan sedang 1.020.845,15 ha dan tinggi dengan luas wilayah sebanyak 455.738,16 ha. 3) Tingkat keberlanjutan suplai air di DAS Kampar berada pada tingkatan cukup berkelanjutan atau layak dengan nilai skor 54,49. 4) Strategi dalam pengelolaan berkelanjutan suplai air DAS Kampar dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan malakukan perlindungan sumberdaya lahan dan air, meningkatkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, peningkatan peran serta kelembagaan pengelolaan DAS Kampar, dan peningkatan berbagai pihak kepentingan dalam sumberdaya air
Pengembangan Pusat Misi Pemeliharan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia sebagai Center of Peacekeeping training di Asia Tenggara
Get PDFPost-World War II to 1945, United Nations (UN). Present and become an inter-state organization that then aspires to help maintain world peace. Up to the Department of Peacekeeping Operation (DPKO), the United Nations, Indonesia is a very active country participating in maintaining world peace. The TNI Peacekeeping Mission Center (PMPP TNI) is then a means to carry out planning and preparation of TNI personnel in assignments, training and education related to UN peacekeeping work, both at home and abroad, and how to preparePMPPTNI to be a peacekeeping training center Southeast Asia. Then the purpose of the research is to analyze how the PMPP-TNI readiness and the factors that influence the TNI PMPP to become the main peacekeeping training center in Asia. This research is done by using qualitative method. Primary data were obtained through interviews with 7 informants including academics, practitioners and experts in related fields, while secondary data were obtained from literaturesuch as books, journals, scientific papers and mass media. This study uses the concept of CCP development and the concept of defense diplomacy.The results of this study show that, Indonesia's involvement in Peace Operation is an active role of the State in carrying out Defense Diplomacy. Almost every country that becomes an active contributor to peacekeeping forces has a training center that actively continues to prepare and train the troops to be deployed on the task of peacekeeping operations. With all the advantages possessed through data comparison, the TNI PMPP can be said to be one of the peacekeepingtraining centers in Southeast Asia that has the largest and most comprehensive facilities in line with the UNDPKO standards on the practice area. Facilities contained in the TNI PMPP can not be separated from the vision of the Indonesian government who want to make the PMPP TNI as a World class Peacekeeper center.Keywords: UNDPKO,PMPPTNI, Defense Diplomacy, UN