Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
STRATEGI PRANCIS MENGHADAPI ANCAMAN PERTAHANAN KEAMANAN DI PASIFIK (STUDI KASUS KONTRA INSURJENSI DI KALEDONIA BARU)
Get PDFUntuk dapat memahami tentang strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru diperlukan pemahaman akan lingkungan strategis regional di Pasifik. Hal itu dikarenakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu gerakan insurjensi adalah ada tidaknya dukungan dari negara-negara luar atau organisasi internasional. Oleh karena itu, fenomena meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Pasifik dapat dipersepsikan oleh Prancis sebagai ancaman karena China adalah kiblat gerakan insurjensi seluruh dunia. Penelitian tentang meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Pasifik serta strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh ternyata Prancis tidak menganggap China sebagai ancaman dan menerapkan strategi pertahanan keamanan dengan membangun kekuatan kooperatif, yaitu membangun kekuatan bersama, bukan kekuatan atas kekuatan lain yang ada di Pasifik seperti China. Kebijakan strategi pertahanan keamanan Prancis tersebut diambil karena China sebagai aktor di kawasan dapat diajak bekerjasama menjaga keamanan dan stabilitas perdamaian di Pasifik yang sangat luas dan mengandung permasalahan yang kompleks. Tetapi, Prancis menyadari perlu selalu mengawasi dan memperingatkan China agar mengikuti aturan hukum internasional. Hasil penelitian terkait strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, diketahui Prancis lebih fokus melakukan pembangunan ekonomi dan mengakui identitas Kanak. Sekarang Suku Kanak hidup lebih sejahtera daripada sebelumnya. Sehingga, diprediksi hasil referendum tahun 2020 dan 2022 nanti, mayoritas penduduk Kaledonia Baru akan memilih tetap bersama Prancis
SINERGI LEMBAGA INTELIJEN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA
Get PDFPerubahan dan perkembangan lingkungan strategis internasional menyebabkan terjadinya pergeseran keamanan internasional, ancaman tidak hanya berupa ancaman militer namun juga berupa ancaman non militer dan ancaman hibrida. Seiring dengan perkembangan teknologi, perang mulai menggunakan senjata modern seperti senjata biologi. Aksi teror dengan menggunakan sejata biologi beberapa diindikasikan terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengelurkan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang terorisme Kimia, Biologi, Radioaktif, Nuklir. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi Kementerian Pertahanan dan sinergi dari strategi Kementerian Pertahanan dengan lembaga kementerian/non kementerian lain dalam mengantisipasi ancaman bioterorisme. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pertahanan sudah menganggap ancaman bioterorisme menjadi ancaman nyata di Indonesia. Kementerian Pertahanan memiliki empat strategi yang digunakan dalam mengantisipasi ancaman bioterorisme yang diantaranya adalah strategi pencegahan, strategi deteksi dini, strategi respon dan strategi recovery. Kementerian Pertahanan juga mensinergikan strategi yang dimiliki dengan strategi milik kementerian/lembaga terkait. Peneliti memberikan rekomendasi yaitu perlu adanya koordinator untuk menangani ancaman bioterorisme, kementerian pertahanan perlu untuk menyebarluaskan informasi mengenai ancaman bioterorisme, kementerian dan lembata terkait perlu memiliki peraturan dalam menangani ancaman bioterorisme
TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI PENGADILAN MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM
Get PDFAbstrak – Mahkamah Pelayaran berdiri sejak zaman Belanda dengan kewenangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Eksistensi Mahkamah Pelayaran belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Lembaga yang seharusnya memiliki kapabilitas penyelesaian sengketa dan perkara yang timbul dilaut masih belum dimiliki Indonesia. Potensi ancaman yang tingggi karena Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Choke Point yang menjadi jalur pelayaran internasional. Permasalahan penelitian yaitu latar belakang dan urgensi transformasi Mahkamah pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia serta upaya pemerintah dalam mewujudkan wacana transformasi Mahkamah Pelayaran menuju pembentukan Pengadilan Maritim. Tujuan penelitian menganalaisis kedua permasalahan penelitian tersebut. Termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menujukkan bahwa performa Mahkamah Pelayaran belum efektif. Proses operasional Mahkamah Pelayaran mirip dengan lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Pelayaran memiliki nilai pembuktian di Pengadilan Negeri. Kesenjangan Mahkamah Pelayaran dan dengan adanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan juga belum dapat menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia maka dibutuhkan lembaga yang memiliki kapabilitas menyelesaikan masalah yang berpotensi timbul dari aktivitas kemaritiman. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah berupa studi banding dan Focus Group Discussion. Mahkamah Pelayaran berpotensi ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim dengan mengatasi kesenjangan antara Mahkamah Pelayaran dengan Pengadilan Maritim. Untuk meningkatkan kewenangan Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim dapat dilakukan dengan transformasi yang didahulukan dengan menumbuhkan political will, perubahan regulasi, dan pembentukan penanggung jawab transformasi. Transformasi dapat dilakukan dengan empat cara yaitu re-framing, re-structuring, re-vitalization, dan re-newal
PERAN DIPLOMASI MARITIM DALAM MENANGANI KRISIS DI LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA – CHINA
Get PDFAbstrak - Krisis di Laut Natuna Utara terjadi dipicu adanya pelanggaran IUU Fishing (Ilegal, unreported, and unregulated) oleh kapal nelayan dan Coast Guard China yang merugikan ekonomi dan menyinggung hak berdaulat Indonesia sehingga mengakibatkan gangguan keamanan maritim. China berdalih Laut Natuna Utara adalah traditional fishing ground berdasarkan nine dash line sebagai dasar untuk memiliki hak dan kepentingan atas kawasan perairan disebut relevant waters, Klaim tersebut dibantah Menteri Luar Negeri Indonesia dengan menegaskan wilayah Laut Natuna Utara milik Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan tidak akan pernah mengakui klaim China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Kementerian dan Lembaga dalam menangani krisis di Laut Natuna Utara dan peran diplomasi maritim oleh Kementerian Luar Negeri di forum Internasional dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data triangulasi serta konsep diplomasi pertahanan maritim, teori pembuatan keputusan luar negeri, konsep keamanan maritim. Peneliti menganalisis bagaimana proses koordinasi dapat mendukung diplomasi maritim untuk menangani krisis di Laut Natuna Utara dan peran aktif Kementerian Luar Negeri di forum internasional untuk menjaga kepentingan nasional namun tetap dapat menjaga mitra baik dengan China di tengah krisis yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan kurangnya intergrasi koordinasi pada Kementerian dan Lembaga menangani krisis Laut Natuna Utara, serta metode ASEAN Way belum optimal dikarenakan perbedaan pandangan isu IUU Fishing di Internal ASEAN. Peneliti menyarankan evaluasi komprehensi pada koordinasi Kementerian dan Lembaga serta hadirnya political will Presiden untuk mengatasi krisis bekerjasama dengan negara non-ASEAN di bidang teknonologi maritim sebagai upaya mencegah IUU Fishing di Laut Natuna Utara
STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA DALAM MENDUKUNG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI PERTAHANAN
Get PDFIndonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi pangsa pasar halal terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia belum mampu menjadi top produsen dan key player. Bank Indonesia merupakan salah satu instansi yang sangat strategis yang dilibatkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Permasalahan yang diteliti yaitu strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mewujudkan Ekonomi Pertahanan. Tujuan penelitian ini dikupas dengan salah satu indikator Teori Strategi Liddle Hart, yaitu means (sarana): menganalisis sarana yang dimilki Bank Indonesia dalam strategi kebijakan moneter untuk upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dan data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana yang Bank Indonesia miliki dalam strategi ini selain didukung dengan SDM, dukungan anggaran, instansi terkait, payung hukum, dan instrumen moneter utama syariah, Bank Indonesia didukung oleh instrumen pendukung selain Operasi Moneter Syariah seperti halal value chain dan pemberdayaan ZISWAF, serta terdapat potensi wakaf sebagai bagian instrumen di dalam Operasi Moneter Syariah. Kesimpulannya bahwa sarana yang diterapkan dalam strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dapat memberikan dukungan terhadap tujuan Komite Nasional Keuangan Syariah: menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia dan tercapainya tujuan ini dapat memberikan dukungan terhadap terwujudnya ekonomi pertahanan, baik dari sisi kekuatan dan kemandirian ekonomi serta kekuatan bargaining power sebagai instrumen pertahanan nirmiliter dari dimensi ekonomi
PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA
Get PDFPerkembangan global yang mengarah pada pemanfaatan teknologi dalam segala bidang termasuk pada bidang ekonomi yang harus memanfaatkan teknologi digital dalam segala aspek dan aktivitas bisnisnya. Indonesia termasuk dalam negara yang cepat beradaptasi dalam mendigitalisasi perekonomiannya. Permaslahannya apakah Indonesia dapat mengantisipasi dampak dan ancaman yang ditimbulkan dari adanya ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan ancaman yang ditimbulkan dengan adanya ekonomi digital dari perspektif pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pertahanan yang didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari kementerian-kementerian tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia cukup baik yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia; peningkatan prdouktivitas, percepatan arus produksi, konsumsi, dan distribusi; pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor serta mampu bertahannya perekonomian ditengah pandemic Covid-19. Namun, ekonomi digital juga memberikan ancaman terhadap pertahanan negara yang mana digitalisasi menyebabkan seluruh data terkoneksi pada server yang rawan menimubulkan penyalanggunaan dan pemanfaatan data; transaksi yang tidak aman oleh serangan siber berbasis malware, transaksi penipuan maupun peretasan oleh hacker, dan kendala infrastruktur yang belum menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia
STRATEGI DISLITBANGAL DALAM PENGEMBANGAN THORIUM SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DALAM MENDUKUNG OPERASIONAL DAN LOGISTIK ALUTSISTA MATRA LAUT
Get PDFAbstrak – TNI AL merupakan pelaksana tugas pertahanan laut yang memerlukan kesiapan kondisi teknis dukungan logistik diantaranya sumber energi bahan bakarkapal. Penggunaan bahan bakar nuklir berupa thorium diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif sehingga strategi pengembangan untuk mencapai kemandirian Alutsista. Dislitbangal sebagai lembaga penelitian dan pengembangan dituntut menentukan arah penelitian sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan thorium sebagai sumber energi alternatif dalam mendukung operasional dan logistik alutsista matra laut. Jenis penelitian adalah quasi-kualitatif dengan metode wawancara, kuesioner, observasi dan studi literatur. Penelitian menggunakan konsep manajemen strategi Fred R. David (2011) dengan batasan tahap formulasi. Pemetaan potensi thorium menggunakan konsep tiga trilemma dimensi energi. Analisis faktor internal organisasi menggunakan elemen 7s Mc Kinsey Framework sedangkan faktor eksternal menggunakan elemen PESTLE. Strategi prioritas ditentukan menggunakan analisis SWOT-AHP. Hasil penelitian menunjukkan thorium memiliki potensi besar karena lebih ramah lingkungan dengan jumlah melimpah dan biaya lebih rendah daripada bahan bakar minyak pada kapal namun membutuhkan sistem proteksi tinggi. Bobot nilai kekuatan organisasi tertinggi 1,89 dengan faktor tertinggi sistem dan infrastruktur sedangkan kelemahan 1,81 dengan kurangnya jumlah peneliti muda. Peluang memiliki bobot nilai 1,78 dengan peluang tertinggi adanya pengurangan biaya operasional dan maintenance bahan bakar pada kapal sedangkan bobot nilai ancaman berjumlah 1,8 dengan ancaman tertinggi kebutuhan investasi yang besar. Penghitungan AHP menunjukkan strategi SO (Strengths-Opportunity) menduduki ranking ranting tertinggi dengan nilai 0,56 yaitu melakukan kerjasama dengan mitra terkait, penetapan HAKI pada hasil penelitian dan pengembangan serta melakukan kajian mendalam mengenai keuntungan penggunaan thorium
DESAIN KONSEPTUAL REMOTE CONTROL WEAPON STATION (RCWS) PADA KAPAL TANPA AWAK GUNA MENDUKUNG OPERASI DAN LATIHAN TNI ANGKATAN LAUT
Get PDFDalam hal mewujudkan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD), Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan maritim yang didukung teknologi satelit dan sistem drone. Pada internal TNI Angkatan Laut upaya yang perlu dilakukan agar Strategi Pertahanan Laut Nusantara dapat mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD) diantaranya dengan Proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut dalam bentuk operasi laut yang merupakan kegiatan penangkalan dan pengendalian laut dengan tujuan untuk mengamankan wilayah perairan nasional Indonesia. Sarana prasarana pengendalian laut digunakan untuk mampu mengawasi, mendeteksi, mengarahkan dan menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut. Salah satu teknologi persenjataan yang ada yaitu Remote Control Weapon Station (RCWS). Diperlukan konsep desain alutsista, salah satunya dengan cara penerapan terhadap Kapal Tanpa Awak yang dilengkapi Remote Control Weapon Station (RCWS) sesuai dengan kebutuhan. Menganalisis Requirement Remote Control Weapon Station (RCWS) pada kapal tanpa awak serta pengaruhnya terhadap kondisi stabilitas kapal untuk operasi dan latihan TNI Angkatan Laut dengan menggunakan System Life Cycle sampai pada perancangan arsitektur sistem senjata Remote Control Weapon Station (RCWS). Kebutuhan menunjukan bahwa terdapat kriteria standar umum dan spesifikasi teknis dimensi, kemampuan dan sistem Remote Control Weapon Station (RCWS) pada kapal tanpa awak. Persyaratan teknis Remote Control Weapon Station (RCWS) pada Kapal Tanpa Awak disusun dengan mengacu kepada Operational Requirement dalam tugas operasi keamanan laut, TNI Angkatan Laut memerlukan kapal tanpa awak yang dilengkapi dengan remote control weapon stasion (RCWS) guna menghindari korban saat melakukan operasi. Mendesain RCWS pada kapal tanpa awak ini dengan melihat aspek subtasi yaitu : Senjata, Mounting frame dan Remote system yang akan digunakan pada kapal tanpa awak ini. Analisis Stabilitas Kapal menggunakan Standar stabilitas yang ditetapkan International Maritime Organisation (IMO). Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pemodelan lambung Kapal Tanpa Awak yang memiliki displacement yang besar untuk dapat mengangkut Remote Control Weapon Station (RCWS).
ANALISIS PENGARUH PROSES AGING TERHADAP KADAR STABILIZER PROPELAN DOUBLE BASE MUNISI KALIBER KECIL
Get PDFNitrat Ester sebagai bahan utama propelan secara alamiah mengalami proses dekomposisi berkelanjutan (proses aging) yang menyebabkan perubahan karakteristik propelan. Proses dekomposisi tersebut tidak dapat dicegah dan hanya dapat diperlambat dengan penambahan stabilizer. Perubahan kadar stabilizer selama proses aging dapat digunakan sebagai indikator dari umur pakai propelan. Pada penelitian ini akan dikaji pengaruh proses aging terhadap perubahan kadar stabilizer pada propelan jenis double base. Metode Artificial Aging digunakan sebagai simulasi proses aging alamiah. Sampel propelan double base dengan stabilizer Diphenylamine (DPA), di-aging secara artificial pada suhu 800C, dengan waktu aging bervariasi (t25 = 0, 3, 6, 9, 12 dan 15 tahun). Perubahan kadar stabilizer dianalisa dengan alat HPLC. Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa terjadi penurunan kadar DPA dari 0,496% (0 tahun) menjadi 0,166% (15 tahun), dan peningkatan kadar N-NO-DPA dari 0,381% (0 tahun) menjadi 0,565% (15 tahun). Secara keseluruhan, kadar stabilizer efektif dalam sampel propelan menurun sepanjang waktu aging. Hasil penelitian tersebut telah menjawab tujuan dari penelitian bahwa proses aging berpengaruh terhadap perubahan kadar stabilizer pada propelan. Penelitian lebih lanjut dengan waktu aging lebih lama serta analisa karakteristik lain selain kadar stabilizer sangat dibutuhkan
STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN ASIMETRIS DI WILAYAH FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA
Get PDFPerkembangan lingkungan strategis berdampak pada perkembangan ancaman asimetris yang pesat. Potensi ancaman dimasa depan mempengaruhi pertahanan keamanan suatu negara. Di wilayah Flight Information Region Kepulauan Riau dan Natuna, terjadi beberapa potensi ancaman asimetris yang mengancam keamanan pertahanan Indonesia. Penelitian membahas mengenai potensi ancaman asimetris di wilayah Flight Information Region yang memberikan dampak bagi Indonesia serta membahas mengenai strategi pertahanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ancaman asimetris di wilayah Flight Information Region Kepulauan Riau dan Natuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa teori dan konsep yang digunakan yaitu teori Ilmu Pertahanan, teori strategi, konsep ancaman, persepsi ancaman, dan konsep asymmetric warfare equation. Teknis analisis data dalam penelitian adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah potensi ancaman yang terjadi di wilayah Flight Information Region berupa interpretasi yang berbeda, pelanggaran wilayah udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Adapun strategi yang digunakan adalah adanya military civil cooperation di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Kerjasama dilakukan dengan pertukaraan data serta informasi penerbangan. Melakukan force down dan intercept kepada black flight, menggunakan system kendali operasi yang berbasis network centric warfare yang berbasis konektivitas dan komunikasi terpusat. Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 membentuk Satuan TNI Terintegrasi (STT) dalam rangka mengatasi pelanggaran dan ancaman yang terjadi di wilayah Indonesia. Sehingga pertahanan dan keamanan Indonesia di wilayah Flight Information Region dapat terjaga