Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
The Analysis of Israel – Turkey engagement on Syria and the US Foreign Policy of pulling out forces: Who controls what?
The issue of Syrian Civil war has tinted the International Relations issue at least from 2011 where a protest against President Assad’s regime resulted to the large-scale war between the anti-government rebel group which get backed by the United States, Turkey, Saudi Arabia and their other supported ally in the region while the Syrian government has the back up from Russia and Iran. There are three campaigns that influence the full-scale of conflict; the effort against Islamic State, tension between the Syrian government and the opposition as well as related to Turkish forces military operations against Syrian Kurds. The US foreign policy to give sanctioned to Syrian government up to its decision of pulling out forces in President Donald Trump administration has contemplated the bloody drama in Syria. These phenomena are then created a new era of conflict between Israel and Turkey which some says, actually share the same strategy
U.S Democracy Campaign during The Civil War in Libya
The NATO intervention in Libya was one of the most contentious conflict in 2011. The permission given by the UNSC for NATO to intervene in Libya led to a debate that said intervention carried out in Libya was not based on the humanitarian objectives but for US national interest. This situation is strengthened by several NATO activities that show their involvement is for the US interest. Some of the US interest are protecting their territorial sovereignty from terrorism, oil interest and democracy campaign or ideology. Ideology is counted as their long-range or important interest. Previous studies have explained the other US interest in Libya such as the oil interest and terrorism. However, there are not many studies that precisely portray the importance of liberalism in this operation. Therefore, this research is questioning on the importance of democracy campaign during operation by NATO for the US. The main argument in this study is that US did not only launch the operation for humanitarian reason but for its own interest and that democracy liberal ideology interest hold the same importance as the other interest of US
DETEKSI COVID-19 MENGGUNAKAN ANALISIS METODE CERTAINTY FACTOR (CF) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA
COVID-19 merupakan suatu virus baru yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi global sedangkan di indonesia kasus penularaan COVID-19 terbilang tinggi dampaknya pemerintah membuat suatu kebijakan baru dengan tujuan memutus penularan COVID-19. Hal tersebut menjadi tantangan dalam mengatasi dan menghadapi pandemic COVID-19. Penelitian ini dilakukan dalam meningkatkan pertahanan negara dengan membangun sebuah sistem yang dapat terkoneksi dengan internet melalui perangkat handphone maupun komputer dengan tujuan dapat mengetahui seseorang tertular virus corona. Penelitian ini menggunakan metode certainty factor (CF) sebagai salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia kekomputer sehingga komputer dapat melakukan pekerjaan seperti seorang pakar. Adanya sebuah nilai yaitu nilai kepercayaan MB (measure of belief) dan nilai MD ketidak kepercayaan (measure of disbelief) yang didapatkan dari seorang narasumber yang menangani COVID-19 dengan dilakukannya suatu pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perancangan sistem dan data yang akan dianalisis. informasi yang dibutuhkan berupa nama penyakit yang memiliki kerentanan dan gejala COVID-19 yang dirasakan dan dikeluhkan oleh pasien positif COVID-19. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode certainty factor dapat diterapkan dalam mendeteksi dini gejala COVID-19 sebelum dilakukannya deteksi secara fisik yang dapat diukur dari perhitungan jumlah gejala yang dimiliki. Pengujian dilakukan terhadap beberapa koresponden sehingga disimpulkan tingkat akurasi sistem ini berjalan dengan bai
Japan, and Its Pacifism : A Choice Amid the Rise of China and the Widening of North Korea
This research is about interpretation picture given by the lecturer of foreign policy analysis about Japan pacifism in between of China and North Korea. The central research-problem focuses on the factors that how Japan facing the security challange amid to real threats between the raise of China and the Widening of Nuclear from North Korea, that will affects a state’s foreign policy decision in the field of security, power stucture through defense procurement. This research is build by foreign policy analysis concept, also the rational choice approach. The result shows that the output that will be obtained from the changing of foreign policy will make it easier for Japan to take a part in bilateral and multilateral military exercise with countries other than the United States, including Southeast Asia countries such as the Philippines which has maritime disputes with China and welcoming Japan’s expanded security role
STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) dan sebagai konsekuensinya Indonesia menetapkan tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu: ALKI-I, ALKI-II dan ALKI-III. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS. Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di sektor perairan. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode dokumentasi. Kebijakan membentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan Indonesia sebagai negara “terbuka”. Hingga saat ini, berbagai pelayaran dan penerbangan asing dengan bebas berlalu lalang memotong wilayah Indonesia. Ancaman keamanan pada tiga jalur ALKI menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia.Kata Kunci: Alur Laut Kepulauan Indonesia, Ancaman, Keamanan, Kedaulatan, Strategi Pertahanan Lau
IMPRESI DAN OTORITAS PEMERINTAH DALAM MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)
Sebagai suatu negara kepulauan besar di dunia, Indonesia dapat menjadi poros maritim bagi dunia. Potensi besar ini sangat dimungkinkan, mengingat posisi Indonesia berada di daerah persilangan strategis pelayaran dunia di kawasan Asia Pasifik. Konsep negara kepulauan semakin kokoh dan mendapatkan legalitas internasional, namun legalitas itu harus diimbangi pula oleh pemerintah dengan menetapkan 3 rute Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi kepentingan besar pelayaran internasional. Konsekuensi ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah Indonesia untuk dapat mengamankan semua ancaman maritim yang muncul. Kajian ini untuk mengetahui impresi dan upaya pemerintah dalam mengamankan ALKI sebagai bagian dari tugas keamanan nasional (national security). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan desain studi kepustakaan. Studi ini menemukan adanya impresi negatif dan positif atas penetapan ALKI, pembentukan lembaga baru yang menjadi leading sector dalam upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia. Sinergitas dan interoperabilitas seluruh Badan/Lembaga penegak hukum dan penegak kedaulatan sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dari ancaman tradisional dan ancaman non tradisional. Kata Kunci: ALKI, Interoperabilitas, Keamanan Maritim, Keamanan Nasional, dan Kedaulata
STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT INDONESIA
Artikel ini menjelaskan tentang strategi pertahanan laut yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim. Bangsa Indonesia memiliki keunggulan letak yang sangat strategis, namun keunggulan letak geografis dan jalur perdagangan laut strategis tersebut mengundang datangnya beberapa ancaman seperti hadirnya kekuatan militer negara-negara adidaya, munculnya pelaku kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba dan lain-lain). Untuk itu strategi pertahanan laut yang dapat di terapkan untuk menangkal segala macam bentuk ancaman adalah dengan meningkatkan kemampuan deteksi dini di laut. Salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan dan memanfaatkan peran Pusat Informasi Maritim TNI yang berkolaborasi dengan para stake holder, sehingga seluruh penegak hukum di laut dapat mengetahui secara cepat indikasi akan terjadinya kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tulisan ini menunjukan bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam penerapan strategi pertahanan laut untuk menanggulangi ancaman maritim. Dibutuhkan kerjasama yang lebih intensif dan interaksi yang terintegrasi antar lembaga terkait agar upaya penaggulangan ancaman maritim dapat diminimalisir dengan efektif.Kata Kunci : Lingkungan Strategis, Deteksi Dini, Stake Holder, KeamananMaritim, ancaman
SINERGI LEMBAGA INTELIJEN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA
Ancaman yang menjadi tantangan bagi negara-negara pada dunia internasional saat ini adalah serangan yang terjadi pada dunia siber. Perlindungan terhadap ancaman siber telah menjadi isu prioritas di semua negara. Perkembangan dunia yang semakin canggih, harus memaksa teknik dalam ilmu intelijen juga harus berkembang mengikutinya. Pemerintah Indonesia telah mendirikan beberapa lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam masalah siber khususnya intelijen siber. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sinergi lembaga-lembaga intelijen dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia dan efektivitas dari sinergi lembaga-lembaga intelijen dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kementerian dan lembaga menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sinergi yang dilakukan hanya pada tingkat atas, sinergi juga dilakukan dengan melalui rapat koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelatihan siber. Efketivitas dari sinergi lembaga-lembaga tersebut masih belum efektif. Peneliti memberikan rekomendasi yaitu Sinergitas perlu ditingkatkan agar kementerian dan lembaga dapat efektif dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman siber. Selain itu perlu adanya mekanisme koordinasi yang mengatur mengenai jalannya kerjasama antar lembaga intelijen siber
PENGAWASAN PABEAN TERHADAP PENYELUNDUPAN LIMBAH PLASTIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (STUDI KASUS : PELABUHAN INTERNASIONAL TANJUNG PRIOK)
Abstrak-Pelabuhan Internasional Tanjung priok memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pintu gerbang masuknya barang impor ke Indonesia. Meningkatnya frekuensi dan tingginya volume kegiatan impor limbah plastik menyebabkan perlu dilakukan pengawasan pabean yang sangat ketat. Impor limbah plastik yang terjadi saat ini adalah dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku industri untuk menghasilkan bijih atau produk plastik. Sehingga munculah peraturan dan perundang-undangan dalam rangka membatasi masuknya limbah plastik non B3 hanya untuk sebagai bahan baku industri. Pengawasan pabean terhadap impor limbah plastik yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi obyek penelitian yang akan dibahas. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai pengawas pabean pada pelabuhan internasional Tanjung Priok melakukan pengawasan dengan penetapan penjaluran berdasarkan manajemen risiko dan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk memperkuat pengawasan terhadap masuknya limbah plastik yang mengandung B3 serta mendukung kelancaran pemeriksaan dan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan. Pengawasan terhadap impor limbah plastik non B3 melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang berperan sebagai pemberi izin impor dan rekomendasi. Oleh karena itu sinergi antar lembaga menjadi penting untuk mencari solusi bersama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan pabean sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dengan melihat peraturan dan fakta-fakta dilapangan perlu dilakukan pengawasan secara lebih ketat. Serta perlunya sinergi dalam rangka pengawasan impor limbah plastik dengan melakukan evaluasi dan sinkronisasi kebijakan antar K/L. Sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kepatuhan dari para importir
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR LABUAN TERHADAP KEAMANAN MARITIM
Abstrak – Untuk menghadapi dan mengantisipasi situasi, diperlukan pengembangan teknologi informasi komunikasi guna menjaga keamanan maritim yang bebas dari segala ancaman, gangguan maupun hambatan. Penggunaan teknologi informasi komunikasi ini tak luput peranan dari masyarakat maupun aparat yang berperan aktif dalam menciptakan keamanan maritim guna menjaga kedaulatan NKRI. Wilayah Labuan merupakan wilayah yang sangat dekat dengan selat sunda dan merupakan wilayah yang sangat strategis karena merupakan jalur transportasi laut internasional. Sehingga wilayah ini rawan akan ancaman, gangguuan maupun hambatan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil kuisioner dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi komunikasi dan budaya masyarakat Labuan terhadap keamanan maritim. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Labuan yang terbagi di 3 desa yaitu desa Labuan, desa Caringin dan desa Teluk dengan jumlah sampel 120 orang. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh teknologi informasi komunikasi dan budaya keamanan maritim terhadap keamanan maritim. Dapat diketahui pada tabel nilai sig = 0.000 < 0.05, sehingga H0 ditolak, yang berarti variabel-variabel bebas X1 (Teknologi informasi komunikasi) dan X2 (Budaya masyarakat pesisir Labuan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen