Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM
Get PDFsebelum bersandar di Pelabuhan Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu pulau kecil terluar dan kawasan posisi strategis di Indonesia. Secara regional, berada dalam peta kerjasama kawasan IMS GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle). Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan ilegal. Illegal Transhipment merupakan salah satu kegiatan ilegal yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi instansi yang mempunyai kewenangan di laut untuk menjaga keamanan maritim dari kegiatan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergi instansi penegak hukum, standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal Transhipment di perairan NTAA Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar keamanan dilaksanakan secara maksimal namun perlunya jadwal patroli terencana agar mengefisiensikan anggaran dan perubahan standarisasi, sistem maupun prosedur untuk ditangani secara efektif. Selanjutnya, dukungan kebijakan oleh pemerintah terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil, alutsista, anggaran, bahan bakar, kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja personil yang bertanggung jawab. Sinergi dilakukan dengan beberapa cara. Kesimpulan penelitian adalah standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilaksanakan secara maksimal dengan beberapa catatan, dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal Transhipment dalam bentuk regulasi masing-masing instansi tapi kurang terimplementasikan secara menyeluruh dan sinergi instansi penegak hukum sudah terbilang baik terbukti dengan tidak ditemukan kasus illegal Transhipment, dan perlu ditingkatkan kembali karena masih terdapat kasus disekitar perairan NTAA yang termasuk perairan Batam
ANALISIS PEMANFAATAN GLISEROL BY-PRODUCT BIODIESEL SEBAGAI BAHAN BAKU PROPELAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN ENERGI DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
Get PDFPemerintah terus meningkatkan target campuran Bahan Bakar Nabati dalam rangka meningkatkan bauran energy baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan impor minyak fosil. Hal ini mendorong peningkatan produksi biodiesel yang juga akan meningkatkan produksi gliserol sebagai produk sampingnya. Namun disisi perannya sebagai alternatif bahan bakar minyak, pengembangan biodiesel ini mengalami hambatan dalam hal harga produksinya yang lebih mahal dibandingkan minyak solar. Disisi lain, pemerintah telah berupaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan dengan membangun industri propelan yang terdiri dari tiga rangkaian industri besar yaitu industri asam nitrat/sulfat, nitrogliserin, dan industri spherical powder. Dimana dalam produksi nitrogliserin dibutuhkan bahan baku gliserol. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan analisis manfaat dari penggunaan gliserol by-product biodiesel sebagai bahan baku propelan guna meningkatkan ketahanan energi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gliserol by-product biodiesel memiliki berbagai manfaat aplikatif dan berpotensi sebagai bahan baku propelan yang berpeluang dalam meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian industri pertahanan nasional.Kata Kunci: Biodiesel, by-product, Gliserol, Industri Pertahanan, Nitrogliseri
ANALISIS DAUR HIDUP GREEN GASOLINE PADA TEKNOLOGI CO-PROCESSING DI PERTAMINA RU-III PLAJU DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN ENERGI DAN PERTAHANAN NEGARA
Get PDFIndonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati berbahan baku CPO, salah satunya uji coba green gasoline di Pertamina (Persero) III Plaju. Green gasoline dapat menggantikan gasoline karena ketersediaan akan habis dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 18 tahun 2020 dan didukung dengan PP No 109 tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan analisis LCA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pasokan green gasoline di Pertamina RU III Plaju guna memperkuat ketahanan energi dan pertahanan negara, menganalisis jejak CO2 dari daur proses produksi green gasoline dengan menggunakan teknologi co-processing dan perbandingannya dengan gasoline dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keberlanjutan green gasoline. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan (1). Pasokan green gasoline di Pertamina III Plaju yang dilakukan pada tahun 2019 selama 3 bulan memproduksi green gasoline sebesar 133,959 ton, walau hanya dilakukan 3 bulan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bensin di Indonesia. (2) Hasil penelitian emisi CO2 produksi green gasoline terhadap gasoline didapatkan bahwa mengalami penurunan emisi CO2 sebesar 0,09 kg CO2 eq atau sekitar 10,3%. 1 kg green gasoline menyumbang emisi CO2 sebesar 0,77 kg CO2 eq sedangkan 1 kg gasoline menyumbang emisi CO2 sebesar 0,86 kg CO2 eq. Sehingga dapat dikatakan emisi CO2 pada proses co-processing green gasoline lebih ramah lingkungan. (3) Kebijakan yang dapat membantu keberlanjutan dari green gasoline dapat dilakukan dengan kebijakan inkremental, yaitu dengan perlahan-lahan memperkenalkan green gasoline yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Namun harus didukung dengan kebijakan lain seperti kebijakan PSN (Proyek Strategis Nasional) 2020 yang memasukan proyek sektor energi green gasoline di RU III Plaju, dan kebijakan BPDPKS dalam mengembangkan koperasi untuk petani sawit rakyat.Kata Kunci : Crude palm oil, Co-Processing, Daur Siklus Hidup, green gasoline, Kebijaka
PEMILIHAN STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI INDONESIA, CHINA DAN AMERIKA SERIKAT DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN
Get PDFPerkembangan konflik di kawasan Laut China Selatan menunjukkan dinamika menarik antara pihak yang bersengketa maupun pihak yang memiliki kepentingan tertentu di kawasan tersebut. Karena posisi strategis Laut China Selatan, maka banyak negera berkepentingan terhadap kawasan Laut China Selatan, termasuk Amerika Serikat, China dan Indonesia. Strategi rebalancing policy Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan perubahan nama komando menjadi US-INDOPACOM, China dengan klaim nine dash-line dan Belt Road Initiative (BRI) serta kepentingan ZEE Laut Natuna Utara Indonesia memunculkan ketegangan dan konflik di Kawasan Laut China Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi tiga negara, yaitu Indonesia, China, dan dan Indonesia di kawasan Laut China Selatan. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara mendalam dengan para ahli (pakar) yang kemudian dianalisis menggunakan game theory (teori permainan). Hasil penelitian berupa skenario permainan antara ketiga negara yang menggambarkan strategi masing-masing negara berkenaan dengan strategi negara lawannya. Hasil penelitian berupa skenario permainan antara ketiga negara yang menggambarkan strategi masing-masing negara berkenaan dengan strategi negara lawannya. Menggunakan simulasi permainan berurutan (sequential game) dengan informasi sempurna maka didapatkan strategi terbaik bagi Indonesia dan China adalah SUSPEND yakni menjaga kondisi di kawasan Laut China Selatan agar tetap stabil. Sementara strategi terbaik Amerika Serikat adalah MILITARY INVOLVED yakni mengerahkan armada pasukan di pangkalan laut sekutunya untuk tetap menjaga hegemoninya. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik dan geoekonomi suatu negara dapat menentukan pilihan strategi negara demi mempertahankan kepentingan nasionalnya
ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PRODUK BAJA NASIONAL TERHADAP IMPOR PRODUK BAJA
Get PDFAbstrak – Industri baja merupakan industri strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Ditengah perannya yang sangat penting tersebut, Industri Baja mengalami permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan peran pemerintah melalui berbagai kebijakan pengamanan perdagangan di industri baja nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk mengamankan perdagangan baja di Indonesia. Pemberlakuan suatu regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap volume impor baja di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analisys (RIA). Hasil penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah memberikan dampak terhadap penurunan volume impor produk baja. Pemerintah juga harus mempercepat proses penerapan langkah-langkah pengamanan dan meningkatkan koordinasi guna menjaga kesesuaian proses dan mencegah terjadinya praktik perdagangan tidak jujur di Industri Baja
SINERGITAS INDUSTRI PERTAHANAN DALAM PEMENUHAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE MATRA LAUT
Get PDFPenyelenggaraan pemenuhan MEF hingga rencana strategis II pada tahun 2015-2019 belum mampu memenuhi target yang diharapkan berdasarkan daftar kebutuhan alutsista TNI khususnya bagi matra laut. Keterlambatan pemenuhan MEF ini disebabkan karena adanya kendala dalam berbagai faktor seperti anggaran tidak sesuai dengan penganggaran yang telah diajukan, kurangnya pengawasan oleh Pemerintah terhadap implementasi kebijakan, serta sinergitas yang terjadi diantara triple helix pertahanan yang belum optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penentuan penyelesaian terhadap permasalahan terlambatnya pemenuhan MEF khususnya pada matra laut. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif desktiptif serta teknik analisis kesenjangan (gap analysis) dimana data diperoleh dengan teknik analisis triangulasi. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhan MEF disebabkan oleh adanya kesenjangan antara demand yang diajukan oleh pengguna melalui Pemerintah terhadap supply oleh Industri pertahanan. Kesenjangan tersebut sebagai pengaruh dari sinergitas industri pertahanan yang belum ideal. Sinergitas ideal industri pertahanan dapat tercapai apabila terjalin komunikasi yang efektif dari setiap stakeholder sehingga menghasilkan feedback yang cepat. Komunikasi yang efektif dan umpan balik yang cepat akan menimbulkan rasa saling percaya khususnya bagi Pemerintah dan Industri pertahanan. Kepercayaan dari Pemerintah kepada Industri pertahanan maupun sebaliknya, dapat mendorong setiap stakeholder dalam melakukan inovasi teknologi pertahanan sebagai bentuk kreativitas
ANALISIS KEBUTUHAN BAJA KAPAL PERANG PADA INDUSTRI GALANGAN KAPAL (STUDI KASUS : PT KRAKATAU STEEL)
Get PDFAbstrak Baja merupakan material yang di gunakan dalam berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya untuk kebutuhan pembangunan di galangan kapal. Namun berbagai permasalahan pada industri baja masih sering ditemui seperti harga yang mahal, banyaknya produk impor dan rendahnya konsumsi baja di Indonesia. Upaya pemerintah dalam memperbaiki tingkat konsumsi baja melalui sektor industri galangan kapal dengan membangun klaster baja dengan kapasitas 10 juta ton di Cilegon dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proporsi baja kapal perang di masa yang akan datang, tren kebutuhan baja kapal perang, serta kemampuan industri baja dalam memenuhi kebutuhan baja kapal perang. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan Metode perhitungan berat baja kapal, Metode peramalan Regresi Linear, dan Net Assessment. Berdasarkan perhitungan menggunakan Regresi Linear, pada kondisi normal saat ini yaitu skenario perdamaian beku diperkirakan proporsi baja kapal perang tahun 2020-2024 berkisar 20.835,37 ton dengan kebutuhan 4.167,07 ton per tahun. Sedangkan pada skenario T1 seperti kondisi Kebangkitan Damai, Perang Dingin dan Perang Besar diperkirakan kebutuhan baja kapal perang tiap tahunnya berkisar 16.581,25 ton-173.148,73 ton per tahun. Dengan demikian tren baja kapal perang di masa yang akan datang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah konsumsi baja kapal perang di masa yang akan datang tersebut jika dihadapkan dengan kapasitas produksi PT Krakatau Steel yang mencapai 200.000 ton per tahun masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan baja kapal dalam negeri. Sehingga disimpulkan PT Krakatau Steel mampu memasok baja baik pada kondisi normal maupun tidak normal
DESAIN KONSEPTUAL SISTEM PERSENJATAAN LOITERING MUNITION DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN ADVANCED WEAPONS SEBAGAI PERTAHANAN PANTAI PERBATASAN INDONESIA
Get PDFKekuatan pertahanan suatu negara yang kuat akan mengurangi berbagai ancaman yang datang serta memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi rakyat negara tersebut. Penguatan persenjataan untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah laut dengan teknologi terbaru dalam menghadapi ancaman yang meningkat sangatlah penting, salah satunya pengembangan loitering munition. Namun pada pengembangan senjata di indonesia sendiri masih belum mengarahkan pada pengembangan loitering munition. Untuk menganalisa kebutuhan loitering munition untuk meningkatkan kekuatan pertahanan maka dibuat penelitian desain konseptual sistem persenjataan loitering munition sebagai langkah awal pengembangan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian System Engineering Approach dengan teknik analisis data House of Quality (HOQ) yang merupakan tahapan pertama dalam menerapkan Quality Function Deployment (QFD). Hasil penelitian ini menemukan 8 karakteristik desain dimana apabila diurutkan berdasarkan prioritas perhitungan benchmark adalah Kemampuan akusisi target (149), Jenis target (140), Kendali Manusia (134), Hulu ledak (132), Jarak terbang (120), Sistem peluncuran (119), Waktu terbang (110), Jarak target (107). Hasil tersebut kemudian dibuat menjadi desain konseptual loitering munition dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi target berupa kapal dan kendaraan air lainnya serta kendali manusia untuk memutuskan akan dilakukan serangan atau tidak
TINJAUAN KEAMANAN NASIONAL DALAM PENANGAN COVID-19
Get PDFDi Indonesia, melalui keputuan presiden, Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sehingga memerlukan penanganan yang melibatkan antar lembaga terkait karena dampak yang begitu besar, tidak hanya pada kesehatan masyarakat tapi juga berbagai sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Namun, dalam penanganan Covid-19 selain respon pemerintah yang dianggap lambat dalam menangani Covid-19, interagency yang terjadi juga dinilai masih lemah karena koordinasi terlihat tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan antar lembaga dalam penanganan. Permasalahan penelitian yaitu tetang inetragency penanganan Covid-19, tinjauan keamanan nasional dalam penanganan Covid-19, dan konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam penanganan Covid-19. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis inetragency penanganan Covid-19, tinjauan keamanan nasional dalam penanganan Covid-19, dan konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengupulan data melalui wawancara, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Data diperoleh dari enam kementerian dan lembaga terkait, dua akademisi, dan satu pengamat kebijakan publik yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses interagency penanganan Covid-19 masih lemah dengan adanya hambatan berupa konflik kepentingan (ego sektoral) dan over interagency. Pada tinjauan keamanan nasional, hal tersebut terjadi karena Covid-19 belum disekuritisasi secara tegas karena sistem keamanan nasional yang belum terbentuk secara utuh, kemudian dalam proses sekuritisasi muncul diferensiasi struktural pada kementerian dan lembaga terkait. Namun lembaga baru yang dibentuk pemerintah, masih belum mencangkup seluruh stakeholder terkait sehingga konsepsi Dewan Keamanan Nasional pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana lembaga ini dengan tingkat koordinasi tertinggi lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh presiden dapat mengakomodir permasalahan multisektoral seperti Covid-19. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menganalisis ancaman multisektoral guna memaksimalkan fungsi Dewan Keamanan Nasional nantinya
Implementation of Asean Regional Forum (ARF) on Trafficking in Persons in The Asia Pacific Area
Get PDFThe case of human trafficking is not only a threat to human security but also national and international security. The development of human trafficking cases increasing the awareness that security is one of the factors that can affect the prosperity and stability of a country and region. So that countries are encouraged to cooperate, especially regional cooperation through the ASEAN Regional Forum. The results of this study indicate that the implementation of ARF in handling human trafficking cases in Southeast Asia is still lacking. This can be seen in the lack of projects that have been implemented and regular meetings to discuss the handling of cases of human trafficking in Southeast Asia. The research method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques in the form of literature studies obtained from books, journals, news, and other related literature.Keywords: ASEAN Regional Forum (ARF), Human Security, Human Trafficking, Regional Cooperation