Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
RESOLUSI KONFLIK PERTAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL MELALUI PENDEKATAN MODAL SOSIAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG (STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG)
Get PDFBangka Belitung sebagai salah satu penghasil timah di Indonesia. Eksplorasi tambang tanpa ijin telah menyebabkan munculnya penambangan timah inkonvensional. Pertambangan ini berimplikasi pada munculnya kerusakan lingkungan dan ketegangan sosial. Ketegangan terjadi antara Pemerintah, kelompok penambang, dan masyarakat sekitar daerah pertambangan sehingga rawan akan konflik. Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik pertambangan inkonvensional masih belum optimal. Pendekatan penegakan hukum tidak menyelesaikan akar konflik sehingga konflik terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan modal sosial. Modal sosial adalah nilai dan budaya yang digali dari masyarakat setempat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal sosial masyarakat Belitung dalam upaya memperoleh resolusi konflik pertambangan inkonvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa wilayah. Penelitian ini melihat relasi pendekatan modal sosial yang dapat menjadi perekat, jaringan penghubung, dan jembatan dalam resolusi konflik. Modal sosial digunakan dalam rangka merumuskan resolusi konflik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran dalam usaha mengurangi jumlah konflik hingga penambang inkonvensional di Kabupaten Belitung. Harapannya agar masyarakat memperoleh solusi alternatif yang saling menguntungkan
STRATEGI PENCEGAHAN ANCAMAN TERORISME DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO
Get PDFBandar Udara Adisutjipto memiliki potensi menjadi sasaran ancaman terorisme. Dampak dari ancaman terorisme tersebut akan menjadi semakin besar karena Adisutjipto bukan hanya bandara sipil tetapi juga merupakan pangkalan militer yang digunakan sebagai tempat latihan para penerbang TNI AU sehingga berstatus sebagai civil enclave airport. Penelitian ini mengkaji bagaimana potensi ancaman terorisme di Bandar Udara Internasional Adisutjipto dan bagaimana strategi pencegahan ancaman terorisme di Bandar Udara Internasional Adisutjipto. Melalui metode kualitatif, diperoleh hasil temuan berupa potensi ancaman terorisme di Bandar Udara Adisutjipto muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal). Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal berkaitan dengan SDM dan peralatan keamanan, sedangkan eksternal berkaitan dengan kargo, penumpang, dan penyusup. Untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, Bandar Udara Adisutjipto perlu menyusun strategi. Dengan menggunakan Teori Strategi Ends-Ways-Means dari Lykke maka strategi pencegahan ancaman internal dan eksternal dapat dirumuskan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa strategi yang berkaitan dengan SDM adalah pembinaan mental yang merupakan cara (ways) yang perlu dilakukan oleh pengelola Bandar Udara Adisutjipto dalam rangka membentengi personelnya (orang dalam) dari paparan pengaruh paham radikalisme (ends) dengan memaksimalkan fasilitas yang ada di Bandar Udara Adisutjipto (means). Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman penumpang dan pengguna lain Bandar Udara Adisutjipto serta menjaga stabilitas keamanan di dunia penerbangan pada umumnya (ends) maka pengelola bandara perlu melakukan kegiatan pengadaan alat-alat keamanan tertentu seperti face recognition dan menambah jumlah Handheld Explosive Trace Detector dengan teknologi terbaru (ways) dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan, dalam hal ini PT Angkasa Pura I (means). Dari aspek eksternal, strategi Ends-Ways-Means digunakan untuk mencegah ancaman terorisme dari kargo, penumpang, dan penyusup
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MENCEGAH ANCAMAN PENYEBARAN RADIKALISME (STUDI KASUS : KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN UNIVERSITAS JEMBER)
Get PDFBIN dan BNPT pada 2017 dan 2018 lalu menyatakan bahwa saat ini paham radikal telah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia. Kejadian pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985 lalu didalangi oleh salah satu mahasiswa Universitas Jember mendukung pernyataan yang disampikan oleh BIN dn BNPT tersebut. Selain itu, beberapa lulusan Universitas Jember pada tahun 2012 juga ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan terlibat aksi terorisme. Menyadari kerawanan tersebut, pemerintah Kabupaten Jember membangun kerjasama dengan Universitas Jember untuk mencegah penyebaran paham radikal dengan menggunakan Konsep Tiga Pilar Plus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman, pencegahan, dan kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori radikalisme, teori kontra radikalisme, teori pencegahan, dan teori kerjasama. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa penyebaran paham radikal di Universitas Jember terjadi di dalam lingkungan sosial Universitas Jember dan disebarkan oleh unit kegiatan mahasiswa, yaitu Lembaga Dakwah Kampus Universitas Jember. Pencegahan terhadap penyebaran paham radikal telah dilakukan oleh lembaga pemerintahan, lembaga hukum, maupun tokoh masyarakat serta perguruan tinggi. Namun, mereka tidak seimbang dalam melakukannya dan hanya terfokus pada kegiatan kontra ideologi. Kerjasama yang dilakukan harus memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai teori kerjasama yang digunakan agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan serta tidak terjadi tumpang tindih
PERAN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MERESPONS ISU KEAMANAN MARITIM ASIA TENGGARA: REFLEKSI REGIONAL MARITIME SECURITY REGIME DI KAWASAN
Get PDFAbstrak – Perubahan dinamika Hubungan Internasional dan pola Keamanan Internasional yang banyak mengancam stabilitas di kawasan, merubah cara pandang banyak negara di dunia sehingga integrasi melalui regionalisasi menjadi solusi. Integrasi ini juga diiringi dengan kompleksitas baru dari permasalahan Keamanan di kawasan, termasuk Keamanan maritim. Asean sebagai salah satu organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara tentu juga dihadapkan dengan kompleksitas masalah Keamanan Maritim di kawasan, dan ini menuntut ASEAN untuk dapat berperan sebagai aktor kawasan dalam merespon berbagai permasalahan Keamanan Maritim. Namun sejauh ini ASEAN masih belum berperan secara partisipatif dalam menciptakan sebuah kawasan yang aman bagi negara.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan Asaia Tenggara dalam merespon isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada upaya merefleksikan Regional Maritime Security Regime sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang di hadapi ASEAN selama ini. Penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa ASEAN belum berhasil berperan secara aktif maupun partisipatif dalam mewakili kepentingan negara anggotanya, khususnya dalam merespon isu kemanana maritim kawasan. Melihat bagaimana dinamika permasalahan keamanan maritim dan bagaimana upaya yang telah diusahakan oleh ASEAN dan Negara anggota, membuka peluang bagi asean untuk dapat melahirkan RMSR di kawasan asia tenggara, khususnya untuk memberikan pedoman bagia setiap aktor bertindak di kawasan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berpijak pada kajian dokumen dan arsip (Archival Research). Sebagai sebuah Applied Research, penelitian ini merefleksikan Regional Maritime Security Regime (RMSR) sebagai sebuah solusi bagi ASEAN di dalam menangani masalah Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PELABUHAN DI TANJUNG PRIOK DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN PERAIRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM
Get PDFAbstrak - Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan yang ramai dan mempunyai aktivitas yang tinggi, hampir 24 jam pelabuhan ini bekerja. Banyaknya aktivitas yang dilakukan di pelabuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pencemaran lingkungan. Persoalan pencemaran perairan pelabuhan ini dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar serta efektif yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pada domain maritim. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan, faktor yang mempengaruhi tata kelola dan upaya dalam mengatasi pencegahan pencemaran perairan di pelabuhan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pencegahan pencemaran perairan di Pelabuhan Tanjung Priok mengacu pada MARPOL 73/38 dan PERMENHUB No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim ditinjau berdasarkan parameter implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum terpenuhinya variabel komunikasi dalam melakukan koordinasi antar instansi dan variabel sumber daya juga belum terpenuhi dari segi keahlian sumber daya manusianya. Faktor yang mempengaruhi terdari atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kerja sama dan komunikasi sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan dan sosial masyarakat. Kegiatan koordinasi dan kolaborasi merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam upaya penyediaan data dan informasi pelaksanaan aksi dan fungsi pengawasan. Aspek lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam bagaimana suatu negara dapat dipengaruhi. Saran untuk penelitian selanjutnya dengan sudut pandang berbeda dalam melakukan analisa terhadap kajian pencemaran perairan di pelabuhan dalam rangka mendukung keamanan maritim
ANALISIS POTENSI BAHAN BAKU NAPHTHA SEBAGAI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN NON BBM DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI DAN KETAHANAN NASIONAL
Get PDFBBM merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada kilang minyak, naphtha adalah produk intermedia yang dijadikan bahan untuk pembuatan BBM. Disisi lain, naphtha diperlukan untuk Industri Non BBM yaitu petrokimia. Menurut PP No. 79 Tahun 2014, prioritas pengembangan energi nasional diantaranya didasarkan pada prinsip meminimalkan penggunaan minyak bumi dan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Penelitian ini menganalisis pemanfatan naphtha sebagai BBM dan Non BBM, menganalisis potensi bahan baku naphtha, dan menganalisis prioritas potensi bahan baku naphtha sebagai BBM dan Non BBM dengan menggunakan AHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) pemanfaatan naphtha sebagai BBM adalah untuk pembuatan bensin berupa premium, pertalite, pertamax, dan pertamax turbo, sedangkan sebagai Non BBM adalah untuk petrokimia olefin dan aromatik; (2) bahan baku yang berpotensi dijadikan naphtha yaitu minyak bumi, batubara, CPO, dan limbah plastik; (3) Dari hasil AHP didapatkan bahwa prioritas potensi bahan baku naphtha sebagai BBM dan Non BBM adalah CPO. CPO sebagai bahan baku naphtha memenuhi aspek availability, accessibility, acceptability, dan sustainability. Sehingga penggunaannya dapat meningkatkan ketahanan energi dan ketahanan nasional.Kata Kunci: Diversifikasi Sumber Energi, Metode Analytical Hierarchy Process, Naphtha, Ketahanan Energi, Potensi sumber energ
ANALISIS PERENCANAAN ENERGI LISTRIK PROVINSI LAMPUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEMODELAN LEAP (LONG-RANGE ENERGY ALTERNATIVE PLANNING)
Get PDFPertumbuhan kebutuhan energi listrik yang terus meningkat dari sektor nasional maupun regional, dibuktikan dengan adanya defisit energi listrik di Provinsi Lampung. Perencanaan energi listrik daerah penting untuk dilakukan untuk menunjang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah mengingat perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di sektor regional ataupun nasional seperti, perkembangan dunia industri yang banyak mempengaruhi nilai konsumsi listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi permintaan dan penyediaan Energi Listrik Provinsi Lampung dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis data pemodelan LEAP. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi, observasi dan wawancara dengan tahapan analisis data meliputi pengumpulan, kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permintaan energi listrik Provinsi Lampung dari tahun 2001 hingga tahun 2030 terus mengalami peningkatan dari total 1.009,70 GWh menjadi 10.225,12 GWh. Peningkatan konsumsi energi listrik Provinsi Lampung selama 11 tahun adalah 80,89% dengan nilai Konsumsi energi listrik terbesar yaitu sektor rumah tangga yaitu 61,642%. Berdasarkan nilai konsumsi energi listrik maka pemenuhan kebutuhan energi listrik Provinsi Lampung tahun 2019 yaitu 4923,50 GWh dan proyeksi tahun 2030 kebutuhan energi listrik Provinsi Lampung yaitu 10493,07 GWh. Sedangkan nilai produksi energi listrik Provinsi Lampung yaitu 5241,17 GWh pada tahun 2019 dan tahun 2030 sebesar 11.315,97 GWh.Kata Kunci: Perencanaan, Konsumsi, Kebutuhan, Energi, Listri
ANALISIS PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET JARINGAN GAS KOTA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Get PDFJaringan gas kota merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan LPG di sektor rumah tangga dan pelanggan kecil. Pembangunan infrastruktur jaringan gas kota dimulai pada tahun 2009 namun sampai tahun 2019 baru terbangun sebanyak 463.619 SR. Padahal menurut RUEN, target pembangunan infrastruktur jaringan gas kota pada tahun 2025 adalah 4,7 juta SR. Oleh karena itu diperlukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur jaringan gas kota sehingga target sesuai RUEN dapat tercapai. Penelitian ini menganalisa kebijakan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan gas kota dengan menggunakan SSM (Soft System Methodology). Peneliti melihat pandangan dari setiap stakeholder terlibat (baik itu regulator, operator, maupun pengamat) dalam percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas kota. Dari hasil analisis diperoleh bahwa kebijakan saat ini sudah mendukung dalam pembangunan infrastruktur jaringan gas kota. Pembangunan infrastruktur jargas kota digolongkan sebagai Proyek Strategis Nasional yang memerlukan percepatan dalam pembangunannya. Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, disebutkan bahwa akan ada percepatan pembangunan infrastruktur jargas kota menjadi 800.000 SR selama 3 tahun tehitung tahun 2022. Namun, masih banyak hambatan yang menghalangi pembangunan infrastruktur jargas kota sehingga diperlukan perencanaan yang tepat agar pembangunan jargas kota sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.Kata Kunci: jargas kota, gas bumi, infrastruktur gas, ketahanan energi, SS
PEMBERDAYAAN WILAYAH PERBATASAN RI – RDTL MELALUI PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN STABILITAS KEAMANAN WILAYAH
Get PDFAbstrak - Ancaman pertahanan negara di Perbatasan RI-RDTL yang semakin menguat disebabkan oleh belum tuntasnya kesepakatan mengenai perbatasan antar Negara, Tingginya angka kemiskinan dan keluarga prasejahtera, kondisi wilayah, penyebaran penduduk yang tidak merata dan SDM yang rendah. Oleh karena itu pembangunan wilayah perbatasan di NTT antara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste sangat penting dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan untuk menentukan pemberdayaan wilayah perbatasan RI-RDTL melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Melalui pemberdayaan wilayah yang dilakukan oleh Pos Lintas Batas diharapkan dapat turut membantu pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan RI-RDTL Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah ancaman pertahanan negara di Perbatasan RI-RDTL, kinerja Pos Lintas Batas Negara dalam mengatasi ancaman pertahanan negara di Perbatasan; dan strategi Pemberdayaan Wlilayah Perbatasan RI-RDTL guna mengatasi ancaman pertahanan negara di Perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Ancaman pertahanan negara di perbatasan berkaitan dengan ancaman idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam; Kinerja Pos Lintas Batas Negara cukup baik dalam mengatasi ancaman pertahanan negara di perbatasan dengan melakukan pendataan, pendalaman, penggalangan, koordinasi dan komunikasi sosial; dan Strategi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL guna mengatasi ancaman pertahanan negara di perbatasan dilakukan melalui peningkatan kemampuan prajurit, kuantitas prajurit, responsivitas informasi dan situasi serta pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas. Untuk meningkatkan kinerja Pos Lintas Batas Negara perlu penguatan berdasarkan skala prioritas.Kata Kunci: Ancaman, Strategi dan Kinerja
STRATEGI PELIBATAN PESAWAT C-130 HERCULES TNI AU PADA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RANGKA OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP)
Get PDFAbstrak – Indonesia secara geografis dan geologis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam. Tugas pokok TNI melindungi segenap bangsa dan negara dalam operasi operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Permasalahan saat ini adalah pesawat C-130 Hercules yang belum optimal dilibatkan dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini menganalisis strategi peibatan pesawat C-130 hercules TNI AU dalam penanggulangan bencana. Analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Mekanisme pelibatan pesawat C-130 Hercules TNI AU dalam operasi OMSP penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini masih mengalami keterlambatan dalam hal birokrasi. Hal ini dikarenakan TMC bisa dioperasikan apabila sudah terjadinya bencana dan pernyataan darurat bencana sehingga tidak adanya upaya preventif. Strategi dijabarkan menjadi tiga aspek Ends (Tujuan yang diharapkan) adalah TNI AU berperan aktif dalam penanggulangan bencana, Means (Sumber Daya yang Dimiliki) yaitu TNI AU memiliki Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam upaya pencegahan banjir, Sumber daya yang lain Kontainer Medis Udara (KMU) untuk evakuasi korban luka akibat bencana, dan Cargo Delivery System (CDS) untuk mendistribusikan barang bantuan sosial ke daerah terisolir akibat bencana. Ways (Cara yang dilakukan) adalah membuat posko bersama dalam pengambil keputusan ketika terjadi bencana sehingga langsung koordinasi antar pimpinan. Adanya sosialisasi penggunaan KMU dan CDS dalam penanggulangan bencana kepada instansi-instansi terkait. Pelibatan pesawat C-130 Hercules TNI AU dalam penanggulangan bencana masih kurang sehingga perlu adanya optimalisasi melalui pelatihan bersama dan sosialisasi dengan beberapa stakeholder.Kata Kunci: Pesawat C-130 TNI AU, Pelibatan, Penanggulangan, Bencana dan OMS