Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
ANALYZE THE MILITARY’S CONTRIBUTION TO THE HANDLING OF STUNTING IN PAPUA
Stunting, which indicates a discrepancy between a child's height and age, is a serious challenge in Indonesia, especially in Papua Province. Even though there is a decrease in the prevalence of stunting nationally, Papua has experienced a significant increase. This research aims to investigate the military's contribution to tackling stunting in Papua. This research uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview methods and case studies. The case study focuses on an in-depth analysis of specific conditions in the Papua region. Involving relevant informant in Papua, data was collected through interviews. The research results show that ASTER and Kodam play a key role in planning and executing stunting reduction initiatives, leveraging technology for medical monitoring, and implementing devotional programs, including supplementary food distribution. Kesdam XVII/Cenderawasih contributes strategically through planning, health facilities provision, and collaboration with local governments. The TMMD program serves as a holistic approach to stunting eradication in challenging terrains. The study underscores the military's active participation, emphasizing cross-sector coordination, community service, and flexibility in overcoming challenges. Legal frameworks highlight the TNI's role in Military Operation Other Than War (MOOTW), aligning with efforts to reduce stunting. Socialization, education, food distribution, and the TMMD Program are integral to MOOTW, emphasizing the broader impact of stunting on public health and community welfare. Recommendations include to involve the role of the military in handling stunting, it is necessary to strengthen the capacity and authority of Kesdam XVII/Cenderawasih and ASTER in planning and implementing stunting handling programs. In addition, an active role of the TNI is needed for flexible and adaptive food distribution
KERJASAMA PERTAHANAN: UPAYA MEMPERKUAT KEMAMPUAN PERTAHANAN UDARA MELALUI HIBAH
Kerjasama pertahanan antar negara merupakan strategi yang penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah melalui hibah, yaitu pemberian bantuan atau bantuan militer dari satu negara ke negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kerjasama pertahanan melalui hibah dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan melalui hibah dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara. Hibah dapat berupa transfer teknologi militer, peralatan militer, pelatihan personel, atau bantuan dalam pengembangan infrastruktur pertahanan. Keberhasilan kerjasama pertahanan melalui hibah tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesesuaian antara kebutuhan pertahanan penerima dengan jenis hibah yang diberikan, ketersediaan sumber daya untuk memelihara dan mengoperasikan peralatan yang diberikan, serta koordinasi yang baik antara kedua negara yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keamanan informasi dan kebijakan dalam proses hibah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama pertahanan melalui hibah dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pertahanan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui kerjasama internasional dalam bidang pertahanan
PENGARUH KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING KE INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN
Indonesia merupakan negara yang sangat indah, strategis dan terbuka untuk kunjungan dari luar negeri. Saat ini melakukan perjalanan antar negara tidak sulit dilakukan karena akses yang begitu mudah serta teknologi yang begitu canggih. Kedatangan warga Negara Asing ke Indonesia tentu memiliki tujuan, baik untuk pendidikan maupun bekerja. Diharap dengan adanya kunjungan dari Warga Negara Asing dapat terjalinnya kerjasama diplomatik dengan negara lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kedatangan warga negara asing ke Indonesia dalam perspektif ekonomi pertahanan baik dampak yang bersifat positif atau negatif.Artikel ini menggunakan Metode penelitian analisis deskriptif kualitatif yang didukung oleh beberapa teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif kedatangan WNA ke Indonesia adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu aspek pertahanan negara. Dampak negatifnya adalah masuknya budaya luar dan berbagai ancaman yang ada nantinya disetiap tujuan kedatangan warga negara asing tersebut dan pemerintah harus mewaspadainya agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh. Kata Kunci:Ekonomi Pertahanan, Warga Negara Asing, Pendidikan, dan Bekerja
SINERGITAS TNI, POLRI DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN TERORISME DI PAPUA GUNA MENGATASI POTENSI DISINTEGRASI BANGSA UNTUK MENDUKUNG KEUTUHAN WILAYAH NKRI
Pemekaran wilayah administrasi di Papua masih dibayangi ancaman keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme yang menuntut pemisahan diri dari NKRI. Permasalahan pertahanan dan keamanan di Papua menjadi sangat kompleks, yang juga melibatkan bidang politik, ekonomi, diplomasi dan lainnya. Oleh karena itu, sinergitas yang tercermin dari adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI, Polri dan Instansi Terkait sangat penting untuk diwujudkan agar tercipta keterpaduan, keselarasan langkah tindakan yang ditempuh dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme. Penelitian menganalisis sinergitas TNI, POLRI dan instansi terkait dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme di Papua guna mengatasi potensi disintegrasi bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah NKRI?. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari informan yang relevan. Hasil penelitian adalah Komunikasi TNI, Polri dan Instansi Terkait masih belum terintegrasi dengan baik, dimana komunikasi antar stakeholder ini masih dilakukan secara sektoral oleh masing-masing Satgas yang dibentuk. Koordinasi juga masih bersifat sektoral, karena belum ada pengintegrasian pola operasi yang digelar secara bersama-sama sehingga seringkali di lapangan terjadi ketidakterpaduan dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat keberhasilan operasi dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme. Kerjasama baru berfokus pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai pendekatan kesejahteraan sehingga belum ada konsepsi strategi terpadu penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme secara lintas sektoral yang disusun. Selain itu, dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme yang dilaksanakan TNI, Polri dan Instansi Terkait masih terbata
Multi-Efek Kerjasama Pertahanan melalui Program Hibah: Upaya Memperkuat Pertahanan Negara
Kerjasama pertahanan antar negara merupakan strategi yang penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah melalui hibah, yaitu pemberian bantuan atau bantuan militer dari satu negara ke negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kerjasama pertahanan melalui hibah dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan melalui hibah dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara. Hibah dapat berupa transfer teknologi militer, peralatan militer, pelatihan personel, atau bantuan dalam pengembangan infrastruktur pertahanan. Keberhasilan kerjasama pertahanan melalui hibah tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesesuaian antara kebutuhan pertahanan penerima dengan jenis hibah yang diberikan, ketersediaan sumber daya untuk memelihara dan mengoperasikan peralatan yang diberikan, serta koordinasi yang baik antara kedua negara yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keamanan informasi dan kebijakan dalam proses hibah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama pertahanan melalui hibah dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pertahanan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui kerjasama internasional dalam bidang pertahana
PERAN KOMANDO SEKTOR II/MAKASSAR DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) II DAN III
Kedaulatan wilayah udara nasional merupakan tanggung jawab TNI AU sebagai bagian integral dari TNI yang meliputi pertahanan, penegakan hukum, dan keamanan wilayah udara sesuai hukum nasional dan internasional, serta pengembangan kekuatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Di era perang modern, kemajuan teknologi alutsista menghadirkan ancaman serius bagi Indonesia untuk mencapai keunggulan dalam operasi pertahanan udara. Penelitian ini mengangkat masalah meningkatnya ancaman terhadap keamanan wilayah udara di kawasan ALKI II dan III, yang mencakup jalur penerbangan strategis di perairan Indonesia bagian tengah dan timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Komando Sektor II/Makassar dalam menjaga dan mengamankan kawasan udara tersebut dari berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional seperti pelanggaran wilayah udara dan aktivitas ilegal, maupun non-tradisional seperti terorisme udara dan penyelundupan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan studi dokumen. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori keamanan udara dan teori pertahanan udara. Dalam kajian ini, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas ALKI, serta berbagai peraturan terkait keamanan dan pertahanan udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komando Sektor II/Makassar berperan strategis dalam operasi pengamanan wilayah udara ALKI II dan III melalui koordinasi lintas sektor, patroli udara rutin, dan kerjasama internasional. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengamanan
PAJAK: KUNCI MENUJU INDONESIA EMAS 2045
– Taxes play a crucial role in infrastructure development, improving the quality of public services, and alleviating poverty, serving as the state's primary irreplaceable revenue source. However, optimising tax revenue in Indonesia faces various complex and multidimensional challenges. These challenges include low tax compliance among taxpayers, administrative hurdles that impede the efficiency of tax collection, and issues within the supervisory system that diminish accountability and transparency. This article aims to thoroughly review the importance of the role of taxes in the effort to realise the Vision of Golden Indonesia 2045, an ambitious vision encompassing various aspects of the nation's economic and social progress. The method used in this research is a literature study of articles, documents, and regulations related to taxation in Indonesia. The research results indicate that various strategies can be implemented to increase tax revenue, such as comprehensive tax system reforms, the application of information and communication technology in tax administration to enhance efficiency and accuracy, and public education to improve tax awareness and compliance. By implementing these strategic measures, it is hoped that tax revenue can be significantly optimised, thus supporting the sustainable financing of national development and realising the Vision of Golden Indonesia 2045, which includes sustainable development, equitable welfare, and global competitiveness.Pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengentasan kemiskinan, berfungsi sebagai pemasukan utama negara yang tidak tergantikan. Namun, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut termasuk rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, kendala administratif yang menghambat efisiensi pengumpulan pajak, serta permasalahan dalam sistem pengawasan yang mengurangi akuntabilitas dan transparansi. Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam pentingnya peran pajak dalam usaha mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebuah visi ambisius yang mencakup berbagai aspek kemajuan ekonomi dan sosial bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur artikel,dokumen dan aturan yang berkaitan dengan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Melalui implementasi langkah-langkah strategis ini, diharapkan penerimaan pajak dapat dioptimalkan secara signifikan, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang mencakup pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan yang merata, dan daya saing global
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kailan (Brassica oleraceae L.) Dengan Pemberian Giberelin (GA3) PADA Sistem Hidroponik
Giberelin adalah zat pengatur tumbuh yang digunakan sebagai stimulan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, termasuk pada tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian giberelin (GA3) berpengaruh terhadap tinggi tanaman pada umur 6-8 mst, daun pada umur 6 mst, dan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter indeks luas daun, sedangkan bobot basah daun cenderung dipengaruhi pada umur 8 mst. Bobot basah dan ILD yang terbaik diperoleh pada konsentrasi giberelin 80 ppm
Pemeriksaan Pengujian Dan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Bejana Tekan
This study aims to analyze the methods of inspection, testing, and application of occupational safety and health (OHS) to pressure vessels in industry. occupational safety and health (K3) on pressure vessels in industry. Inspection and testing are closely related to ensuring the structural integrity and operational safety of pressure vessels. Occupational safety and health is a primary focus to prevent workplace accidents and protect employees. Methods This research involved a survey of current inspection and testing inspection and testing practices, as well as analyzing data from incidents of work-related accidents and illnesses. incidents. In addition, the Air Compressor Tank Pressure Vessel Test Inspection was conducted at the PT X location is a periodic test check. Based on Minister of Manpower Regulation No. 37 Year 2016, the periodic test inspection stage consists of work activities, namely Document Inspection, Visual Inspection and NDT Testing. Documents, Visual Examination and NDT Testing, the results showed that Physical/Visual Inspection of the weld area found no weld defects, NDT (Non Destructive Test) Inspection of the weld. NDT (Non Destructive Test) Ultra sonic Wallthickness Testing on the plate was not found. found a difference in thickness (even thickness), Inspection of operating pressure in the weld area - Nozzle weld, Valve no indication of leaking was found. Research This study concludes that the Safety valve and pressure gauge are checked internally and calibrated periodically. internal inspection and periodic calibration, operating pressure should not exceed the permitted pressure. operating pressure should not exceed the allowable pressure of 6 Bar, daily internal checks and maintenance are carried out periodically. periodically., Manual book and Hystory Manual book and Hystory card must always be maintained, When making repairs or replacing damaged components When repairing or replacing damaged components, it must be in accordance with the manufacturer's recommendations. on the Air Receiver Tank unit and document the maintenance activities (Maintenance record must be done internally). maintenance activities (Maintenance records must be carried out internally periodically according to the manufacture), Comply with and implement all safety and health requirements. and occupational health. is fully responsible for the safe operation of the Air Receiver Tank Pressure Vessel. Tank
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki di Kementerian Pertahanan. Permasalahan ini akan berdampak pada tujuan organisasi yaitu tidak tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dibutuhkan APIP yang kapabel agar tujuan organisanya itu tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kapabilitas APIP APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Kapabilita APIP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kapabilitas APIP Kementerian Pertahanan belum mencapai level 3 dan masih tahap self assesment, Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman tentang kapabilitas APIP (IA-CM), belum optimalnya komitmen pimpinan, belum adanya jenjang karir APIP serta terbatasnya anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui rekrutmen yang sesuai dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan komitmen dari pimpinan, mengkaji dan menerapkan aturan jenjang karir untuk APIP yang sesuai untuk lingkungan Kemhan/ TNI serta meningkatkan anggaran pengawasan dan non pengawasan. Kesimpulannya adalah Kapabilitas APIP Kementerian Pertahanan perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang baik yang akan meningkatkan tata kelola Kementerian Pertahanan