Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN ASIMETRIS DALAM KERJASAMA BELT AND ROAD INITIATIVE DI INDONESIA
No full textKerjasama Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia dimulai pada tahun 2018 ketika Indonesia menandatangani MoU BRI dengan negara China. Kerjasama BRI yang berasal dari negara China telah mendapat banyak kritik atas jebakan hutang (debt trap) dan menjadi sebuah polemik dalam kerjasama ekonomi internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kerjasama BRI dapat menajdi ancaman bagi Indonesia serta bagaimana strategi pertahanan negara Indonesia untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama BRI oleh negara China yang dapat menjadi ancaman asimetris dalam kerjasama BRI ini serta menganalisis strategi pertahanan negara Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis desktriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari ancaman yang terdapat dalam kerja sama BRI bukan hanya pada bidang ekonomi namun juga pada sektor pertahanan. Dibutuhkan strategi yang mampu menangkal ancaman tersebut, dan pemerintah Indonesia harus memperhatikan contingency plan jika terjadi worst case dalam pelaksanaan kerja sama ini. Peneliti memberikan rekomendasi yaitu diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan kerja sama BRI di Indonesia, serta pengkajian ulang mengenai kerja sama ekonomi internasional
MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN INFORMASI DALAM MEMINIMALISASI ANCAMAN SIBER PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA GUNA MENINGKATKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SIBER
Get PDF- Ancaman siber sekarang sudah sangat meresahkan semua pihak. Ancaman siber perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan proses bisnis suatu organisasi. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi komunikasi. Kondisi saat ini penerapan manajemen risiko Pusdatik BSSN masih belum optimal dikarenakan aturan maupun pedoman yang ada saat ini masih minim, adanya insiden yang pernah terjadi seperti salah prosedur maintenance UPS, serta adanya insiden yang terjadi pada website JDIH disebabkan serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang baik terhadap aset dan layanan Pusdatik BSSN untuk meminimalisasi ancaman siber. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, serta merencanakan penanganan dan penerimaan risiko dalam meminimalisasi ancaman siber pada Pusdatik BSSN. Penelitian ini menggunakan metode analitis kualitatif dengan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST 800-30 Revisi 1. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa 14 aset teridentifikasi sebanyak 13 potensi ancaman, serta terdapat 27 skenario risiko, dimana 14 skenario risiko dapat diterima dan 13 skenario risiko harus dimitigasi. Pada tahap penanganan risiko dan penerimaan risiko, 13 skenario risiko yang dimitigasi diberikan strategi penanganan risiko modifikasi dan 36 rekomendasi kontrol, serta terdapat tiga pihak yang terlibat dan bertangung jawab dalam pengelolaan risiko yaitu Bidang Manajemen Risiko dan Kelangsungan TIK, Bidang Infrastruktur, dan Vendor. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen manajemen risiko keamanan informasi yang disertakan dengan rekomendasi kontrol keamanan informasi
PENINGKATAN PROFESIONALISME PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMHAN BIDANG KEAMANAN DOKUMEN NEGARA GUNA MENDUKUNG KEAMANAN INFORMASI PRODUK STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA
Get PDF– Permasalahan Sipadan-Ligitan dan Satelit salah satunya karena kurangnya kerahasiaan dan keamanan dokumen. Dokumen berupa arsip yang dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Biro Tata Usaha dan Protokol Setjen Kemhan sebagai Pembina Kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI dan Angkatan memiliki tugas pembinaan terhadap seluruh pejabat fungsional Arsiparis Kemhan. TNI dan Angkatan sehingga diperoleh profesionalisme SDM Kearsipan. Permasalahan penelitian tentang SDM fungsional arsiparis dan faktor-faktor strategis. Tujuan penelitian untuk menganalisis kondisi profesionalisme; menganalisis kendala; dan menganalisis strategi dan upaya peningkatan Profesionalisme Pejabat Fungsional Arsiparis Kemhan. Metode penelitian kualitatif. Data Informan 6 orang Biro Tata Usaha dan Protokol Setjen Kemhan dan 3 orang ANRI. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme Pejabat Fungsional Arsiparis Kemhan khususnya di Biro Tata Usaha dan Protokol Setjen Kemhan belum optimal hal ini disebabkan tantangan dan hambatan seperti kurangnya SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai. Strategi yang dilakukan: Pemenuhan Kebutuhan SDM dengan rekruitmen pegawai, Anggaran serta Sarana dan prasarana dengan berkoordinasi, bersurat ke Satuan kerja terkait. Kesimpulan bahwa Profesionalisme Pejabat Fungsional Arsiparis perlu ditingkatkan
REMATERIAL KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) TNI KONTINGEN GARUDA (KONGA) UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL) TA 2020-2021
No full textSatgas TNI Konga perlu didukung dan disiapkan dalam berbagai aspek termasuk penyiapan material yang dibutuhkan pada pelaksanaan tugas. Sebagian material yang ada saat ini usianya sudah tua, tidak layak pakai sehingga menurunkan kinerja, menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari bahkan sampai menimbulkan beberapa kecelakaan. Permasalahan berikutnya, penggantian material Satgas TNI Konga saat ini sangat tergantung pada kebijakan pimpinan, aturan dan proses pengadaan barang, mekanisme pengiriman barang dinas TNI keluar negeri, mekanisme penentuan dan penghitungan dana reimbursement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai bagaimana mewujudkan kesiapan operasional yang baik dengan penggantian material atau rematerialisasi Satgas TNI Konga TNI yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak tampil dengan menggunakan dana reimbursement. Batasan penelitian adalah Satgas Konga tahun 2020-2021 saja. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan Perpang No. 74 Tahun 2018 tentang penggunaan dana reimbursement sudah berjalan dengan baik, TNI menggunakan sistem sistem penggantian/pembayaran Wet Lease sehingga semua kesiapan perlengkapan yang digunakan Satgas TNI menjadi tanggungjawab TNI. Terdapat permasalahan antara lain: perubahan dokumen resmi misi PBB secara sepihak yang merugikan kepentingan Indonesia/TNI; pengadaan dan pengiriman barang Alutsista dan Material pendukung yang dibutuhkan Satgas TNI Konga belum lancar dan harus melewati proses birokrasi yang panjang; dan penggunaan dana reimbursement untuk pengadaan alpal/material Satgas yang baru belum maksimal. Kesimpulan penelitian adalah kesiapan material yang digunakan Satgas TNI saat ini masih belum memadai ditandai dengan proses yang lama dan alutsista yang sebagian besar sudah tua. Guna mempertahankan kesiapan operasional, setiap 3 bulan dilaksanakan pemeriksaan kesiapan Operasi (COE) sebagai pertanggungjawaban dari reimbursement yang telah dilakuka
KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I DALAM MENDUKUNG TUGAS UTAMA TNI
No full textKogabwilhan I merupakan salah satu Kotamaops TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI yang dibentuk untuk mengantisipasi berbagai kerawanan yang muncul, baik potensi ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dapat mengganggu keamanan nasional maupun sebagai kekuatan pemulih terhadap gangguan. kondisi keamanan negara akibat kekacauan keamanan di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Namun, kesiapannya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebijakan Kogabwilhan I dalam mendukung tugas pokok TNI. (2) Menganalisis Kendala Kogabwilhan I dalam mendukung tugas pokok TNI. (3) Menganalisis Strategi Kogabwilhan I dalam mendukung tugas pokok TNI. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analitik eksploratif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terstruktur, studi literatur dan dukungan lainnya yang berkaitan dengan organisasi, operasional dan sumber daya manusia serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi, operasional dan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam kesiapan operasional Kogabwilhan I. Kesimpulan penelitian adalah bahwa kesiapan organisasi, operasional dan sumber daya manusia merupakan hal utama yang perlu diperhatikan oleh Kogabwilhan I agar mendukung tugas pokok TNI. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mendukung operasional organisasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasiona
PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA
No full textTindakan Penyelundupan ke negara Indonesia dalam jumlah besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Salah satu faktor yaitu, geografis Indonesia dan tingginya intensitas penyeberangan kapal Perairan Indonesia memberikan peluang besar bagi terjadinya tindak pidana penyelundupan melalui laut dengan berbagai macam cara yang dilakukan dengan modus baru yang terus menerus mengembangkan. Secara geografis, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan wilayah yang ramai pusat perdagangan di Indonesia yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatera, Indonesia (Aceh, Utara Sumatera, Riau & Kepulauan Riau). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Dirjen Bea Cukai pengawasan laut dalam pencegahan dan pengendalian penyelundupan melalui laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilakan deskriptif berupa tulisan yang diamati Jurnal ini menggunakan teori peran dan pengawasan untuk menjelaskan bagaimana Sistem pengawasan laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai). Hasil analisis menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) sistem pengawasan laut memiliki fungsi dalam mengurangi peluang untuk penyelundupan melalui laut
KONSEP KAPAL INDUK STATIS UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK MARITIM DI LAUT CHINA SELATAN
No full textKonflik wilayah maritim di Laut China Selatan (LCS) berlatar belakang pada sebuah klaim sepihak Tiongkok yang menganggap sebagian besar kawasan itu sebagai bagian teritorialnya berdasar peta negara Tiongkok tahun 1947. Berbagai upaya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi kepemilikannya dengan mengambil sikap ofensif dan agresif. Selain melakukan patroli wilayah menggunakan unsur Coast guard, Tiongkok juga membangun pangkalan militer dan secara aktif melakukan berbagai latihan menggunakan armadanya di LCS. Terhadap Indonesia, klaim ini bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di wilayah Natuna. Terkait persinggungan itu, kapal-kapal patroli Tiongkok, secara aktif senantiasa melakukan penjagaan hingga pengawalan pada kapal berbendera mereka yang melakukan pelanggaran wilayah ZEEI dan kerap bersikap represif terhadap unsur patroli milik Bakamla dan TNI AL. Menghadapi kondisi ini, perlu disusun sebuah langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan meluasnya konflik yang selama ini terjadi apabila berkembang menjadi konflik militer. Pulau Natuna Besar, adalah pulau terdekat terluas dari kawasan ZEEI yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok. Pulau ini memiliki infrastruktur untuk menjadi garda kekuatan terdepan Indonesia dalam mengantisipasi kemungkinan di atas. Untuk itu, peneliti melakukan sebuah penelitian bersifat kualitatif terhadap Pulau Natuna Besar terkait kapasitasnya untuk menjadi sebuah Kapal Induk Statis yang memiliki kemampuan surveillance mumpuni, kekuatan penyerang dan pelindung, serta kekuatan pertahanan pantai strategis demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI
KERJASAMA POLDA JAWA TIMUR DAN TNI AU GUNA MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman terorisme di wilayah Jawa Timur, Terorisme yang merupakan salah satu bentuk ancaman nasional menjadi perhatian khusus baik dari institusi TNI maupun Polri karena dapat membahayakan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kerja sama Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori intelijen, teori Kerja sama dan teori terorisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa; Pertama, kerja sama Polda Jatim dan TNI AU dalam penanggulangan ancaman terorisme dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kerja sama pertukaran informasi intelijen dan kerja sama penggunaan sarana dan prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU guna Menghadapi Ancaman Terorisme. Kedua, strategi meningkatkan kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional antara lain; Pertukaran Informasi dan Intelijen yang Ditingkatkan, Kolaborasi dalam Pelatihan dan Latihan Simulasi Penanggulangan Terorisme Bersama, Pembentukan Tim Gabungan, Pengembangan Strategi dan Protokol Bersama, Memprioritaskan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang intelijen dan Pemanfaatan Peralatan dan Teknologi Canggih, Penyusunan Rencana Operasional Bersama, Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, dan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Melalui kerja sama yang terkoordinasi, keduanya dapat bekerja sama untuk mengatasi potensi ancaman terorisme dengan lebih efektif. Sinergi antara kepolisian dan militer ini menjadi kunci dalam melindungi keamanan negara, khususnya di wilayah strategis seperti Bandara Juanda Surabaya. Upaya bersama ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman aksi terorisme. Dengan demikian, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasiona
REGENERASI PERWIRA PENERBANG ANGKATAN DARAT
No full textThis study aims to analyze the optimal strategy in improving the regeneration of Indonesian Army (TNI AD) aviator officers to support the tasks of the Army. In this evolving era, the Indonesian Army faces complex challenges that require strong regeneration in its personnel, especially in terms of flight officers who have an important role in supporting military operations and national defense. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data used consisted of literature, policy documents, and interviews with relevant parties within the Army. The results of the analysis show that there are several strategies that can be applied to improve the regeneration of TNI AD flight officers. Among them are improving selection and recruitment by involving a comprehensive assessment of physical abilities, intelligence, leadership and relevant technical skills, developing effective education and training programs that involve a combination of academic education with intensive and realistic field exercises, developing adequate infrastructure and facilities for flight training, and a clear and sustainable career development program for flight officers. In order to improve the regeneration of Indonesian Army flight officers, the implementation of these strategies needs to be supported by a strong commitment from the government and related institutions. Through a holistic and sustainable approach, it is hoped that the Army can have a strong regeneration of aviator officers who are ready to face increasingly complex tasks in the futur
STRATEGI INTEROPERABILITY KRI DENGAN SKADRON UDARA 52 UAV GUNA MENDUKUNG OPERASI KEAMANAN LAUT NATUNA UTARA
No full textOperasi pengamanan Laut Natuna Utara dilakukan untuk menangkal dan menindak segala ancaman yang mengganggu kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan laut. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi penerapan interoperabilitas KRI dengan UAV Skadron Udara 52 untuk efektivitas operasi keamanan laut di Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aspek teknis masih terdapat keterbatasan dalam hal koordinasi, komunikasi, penggelaran dan sistem interoperabilitas antara KRI dan Skadron 52 yang mengoperasikan CH-4 masih terbatas berupa transfer data audio dengan frekuensi radio saja, sehingga hal ini belum mendukung realisasi sistem Network Centric Warfare (NCW). Dari aspek prosedural, sistem kendali terpadu udara dan laut ini menggunakan sistem data link dengan transfer suara terbatas. Dari sisi manusia, terdapat keterbatasan pada jumlah SDM CH-4 dan jumlah skuadron udara CH-4 itu sendiri. Kesimpulan penelitian dari tinjauan aspek teknis, prosedural dan manusia, interoperabilitas KRI dengan Skuadron UAV 52 dalam rangka operasi keamanan di Laut Natuna Utara masih belum efektif. Strategi pemanfaatan CH-4 dalam operasi pengamanan Laut Natuna dalam rangka menjaga kedaulatan negara adalah dalam rangka menangkal dan menindak segala ancaman yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia termasuk pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan laut. Sumber daya yang digunakan adalah seluruh jajaran Koarmada 1 dan Koopsau 1 sebagai unsur pelaksana yang dapat diintegrasikan dalam operasi keamanan laut Natura Utar