Daftar Jurnal yang terbit di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Not a member yet
1412 research outputs found
Sort by
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN KOMPONEN BRAKE ASSY D14N DENGAN METODE MRP DI PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA
Get PDFPT. Akebono Brake Astra Indonesia adalah perusahaan manufaktur produk Disc Brake dan Drum Brake untuk mobil, serta Disc Brake dan Master Cylinder untuk sepeda motor. Permasalahan yang dihadapi adalah banyak ditemukan persediaan komponen Brake Assy D14N yang ada di gudang setiap dilakukan stock opname per bulan. Hal ini terjadi karena ketidaktepatan dalam merumuskan pengendalian persediaan sehingga membuat pemborosan dalam biaya penyimpanan. Penelitian dimulai dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan karyawan serta hasil pengolahan data persediaan komponen Brake Assy D14N yang diberikan oleh Kepala Seksi Departemen PPIC (Production Planning and Inventory Control). Proses pengambilan data tersebut menghasilkan data jadwal induk produksi (master production schedule), data persediaan (inventory record), struktur produk (bill of material), tenggang waktu pengiriman (lead time), data nama komponen, daftar harga komponen, data biaya pesan dan data biaya simpan. Semua data tersebut diolah dan dijadikan acuan sebagai penentuan jumlah lot dari metode FOQ (Fix Order Quantity), EOQ (Economic Order Quantity), dan POQ (Periodic Order Quantity). Berdasarkan hasil perhitungan dengan ketiga metode lot size tersebut, diperoleh total biaya persediaan tahunan (total annual cost) termurah yaitu pada metode lot size POQ (Periodic Order Quantity) sebesar Rp 2.666.724.000 per tahun atau Rp 222.227.000 per bulan. Total biaya persediaan tersebut terdiri atas biaya pesan (order cost) sebesar Rp 46.857.600 per tahun atau Rp 3.904.800 per bulan dan biaya simpan (inventory cost) sebesar Rp 2.619.866.400 per tahun atau Rp 218.322.200 per bulan. Frekuensi pemesanan pada metode ini yaitu 12 kali dalam setahun atau setiap satu bulan dan memiliki jumlah lot yang berubah-ubah mengikuti besarnya kebutuhan permintaan total (gross requirement) dikurangi dengan sisa stock di gudang (projected on hand).Kata Kunci : Jadwal Induk Produksi, Material Requirement Planning (MRP), Fix Order Quantity (FOQ), Economic Order Quantity (EOQ), Periodic Order Quantity (POQ
ANALISIS PERMINTAAN NOSE TIRE BOEING 737-300 MENGGUNAKAN METODE PERAMALAN DAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)
Get PDFPT. Trigana Air Service merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang bergerak dalam bidang jasa Air Charter dan penerbangan komersial. Meningkatnya jumlah operasaional perusahaan yang mengharuskan perusahaan meningkatkan siklus pelayanan mengakibatkan persediaan spare part atau suku cadang juga meningkat. Untuk itu, diperlukan perancangan dalam mengelola persediaan yang memadai guna mengantisipasi terjadinya kekurangan/kehabisan stok persediaan (Out Of Stock). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata secara tertulis dan lisan dari karyawan PT. Trigana Air Service. Sampel data yang didapatkan dikonversikan kedalam metode Economic Order Quantity (EOQ) dan metode peramalan antara lain Naive, Moving Average dan Single Eksponensial Smothing. Nilai MAPE terendah dari pehitungan menggunakan metode peramalan yang kemudian digunakan untung meramalkan permintaan diperiode salanjutnya. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data permintaan Nose Tire Boeing 737-300. Berdasarkan hasil dari pengolahan data, didapatkan bahwa metode peramalan yang digunanakan adalah metode Single Eksponential Smoothing (Alfa = 0,7) dengan MAPE 8,760% dengan jumlah permintaan sebesar 21 unit di bulan juni 2019. Serta nilai EOQ paling optimal ditahun 2019 yaitu 34 unit/order dengan jumlah order yang dibutuhkan yaitu 7 kali/tahun. Dengan adanya peramalan permintaan, dapat memudahkan dalam mengelola persedian dalam mengatasi terjadinya kekurangan/kehabisan Stock (Out Of Stock) dengan biaya penyimpanan yang paling ekonomis.Kata kunci : Nose Tire Boeing 737-300, Metode Peramalan, Metode EO
STRATEGI PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE ANALITICAL HIERARCHY PROSES (AHP)
Get PDFPT. Ingress Malindo Ventures adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri otomotif, khususnya pada bagian pintu mobil.Dari beberapa department produksi yang ada di PT. Ingress Malindo Ventures depaartement molding produksi weatherstrip terdapat banyak produk-produk yang cacat.Banyaknya produk cacat pada tiap line department molding ini mengisyaratkan adanya permasalahan pada department tersebut. Perusahaan tentunya ingin masalah ini dapat segera diatasi sehingga proses produksi pada department molding dapat berjalan efektif dan efisisen Pada penelitian ini, dilakukan pembobotan strategi pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process. Penelitian diawali dengan proses pengumpulan data mulai bulan Februari hingga maret 2014 pada department Quality Control untuk mengetahui masalah yang terjadi dengan laporan produk cacat yang terlalu banyak dan hal hal apa saja yang menjadi masalah pada line produksi. Setelah mengetahui masalah yang terjadikemudian dilakukanpenyusunan struktur hierarchy dari faktor, tujuan, dan strategi pengendalian kualitas. Pengumpulan data kepada operator QC, staff QC, dan supervisor produksi dengan melakukan pembagian kuisioner tentang perbandingan berpasangan yang bersangkutan dengan faktor, tujuan, dan strategi pengendalian kualitas. Setelah data diperoleh dari kuisioner, Kemudian menyusun matrik pendapat individu dari masing responden, menyusun matriks pendapat gabungan dari masing-masing responden, mencari bobot kriteria kompetensi dari tiap tiap kriteria dan alternatif, melakukan perhitungan konsistensi rasio dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengisian kuisioner telah dilakukan secara konsisten atau tidak. Hasil dari pembobobotan tiap metode analytical hierarchi process ini bertujuan untuk mengetahui urutan faktor yang paling penting atau berpengaruh dari permasalahan yang ada di line produksi molding. Hasil penelitian terlihat faktor yang mempengaruhi kualitas produk molding terdapat pada mesin dengan bobot 0,3667 atau 36,67 %. Dan alternatif tujuan yang tepat adalah meningkatkan kualitas dengan bobot 0,3925 atau 39,25 % pada department molding pembuatan produk Weatherstrip. Sedangkan untuk mengatasi faktor penyebab cacat akibat mesin dan melaksanakan tujuan meningkatkan kualitas, memerlukan strategi yang tepat. Dari hasil analisa, strategi yang tepat adalah dengan pengadaan pelatihan sumber daya manusia dimana bobot mencapai 0,5070 atau 50,70 %.strategi ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dan memperkecil banyaknya produk cacat dalam department molding.Kata kunci : Kualitas, Pengendalian kualitas, AHP, Strateg
EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
No full textAbstrakSebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahanya, Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. dalam perkembangan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh pemerintah. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum putusan PTUN ini disebabkan beberapa kendala yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum pidana berupa melaporkan pejabat TUN,dan upaya hukum perdata yaitu berupa gugatan ganti rugi.Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, kekuatan hukum, Mekanisme, Hambatan dan Upaya.รย AbstractAs a democratic legal state, indonoesia has a constitusional system that has executive,legislative and judicial institutions. To control the executive, a judicial or judicial institutions. To control the executive power, a judicial or judicial institution is needed. One form of judicial control over government administrative actions is through the judiciary. In this context, the State Administrative Court was formed by Law no. 5 of 1986, concerning the State Administrative Court and its amendments, the birth of the State Administrative Court is a demand of the Indonesian people who feel that their rights as citizens have been violated by the government, in addition to preventing maladministration and all forms of abuse of authority by the government. In the development of the establishment of the State Administrative Court in Indonesia, the weak legal force of the Administrative Court Decisions makes the public anxious about the legal force of the Administrative Court decision which brings a wind of peace to the people whose rights have been violated by the government. The public becomes doubtful about the legal power possessed by this judicial institution in upholding justice when there is an abuse of authority by the government. The weak legal force of the PTUN decision is due to several obstacles, namely: The absence of a special executive or sanction institution that functions to implement the decision, the low level of awareness of State Administrative officials in obeying the decisions of the State Administrative Court, and the absence of stricter regulations regarding the implementation of decisions. The State Administrative Court, in order to realize the expectations of the community, the legal remedies that can be taken are criminal legal remedies in the form of reporting TUN officials, and civil legal remedies in the form of claims for compensation.Keywords : Executional Strength, legal force Mechanism, Barriers and Effort
ANALISIS LINE BALANCING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSTIVITAS DI LINE METAL (STUDI KASUS PT. TAIHO NUSANTARA)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah bagaimana cara memahami lokasi ketidakseimbangan beban kerja lini produksi untuk meningkatkan kemampuan produktivitas yang optimal. Adapun yang menjadi latar belakang ini karena adanya bottle neck di lini produksi yang meneyebabkan terhambatnya laju produksi sehingga penumpukan work in process (wip) di setiap stasiun kerja. Hal ini akan menimbulkan penurunan output yang pada akhirnya dapat meyebabkan biaya produksi bertambah dikrenakan tidak tercapinya target produksi. Dalam hal ini akan digunakan analisis keseimbangan lini produk dengan metode Rank Positional Weight (RPW). Data yang digunakkan adalah laporan harian priode mei sampai dengan juli untuk menghitung kemampuan, waktu baku untuk menghitung kecepatan mesin (MCT). Hasil menunjukan bahwa bottle neck terdapat pada area stasiun C sebelum line balancing adalah adalah 796,44 detik = 13,27 menit dan sesudah line balancing dengan penerapan line balancing di stasiun C berhasil, terdapat penurunan waktu terjadi sangat dari 796,44 menjadi 738,6 =12,31 menit.Kata kunci: Line Balancing, Rank Positional Weight , Work In Proces
ANALISIS PROYEK PEMBANGUNAN KANTOR DENGAN MENGGUNAKAN C.P.M. DI PT KASOEM HEARING CENTRE
Get PDFPT. Kasoem Hearing Center is one of companies focusing on hearing aid and optic which is located in Jl.Cikini Raya no.18 Jakarta Pusat. A company often get a problem when finishing the project because it is not appropriate with the time agreed before. Therefore, analysis of project time optimalization is needed to know how long the project is finished, and to find out existence of time acceleration possibility of the project implementation by using CPM. Steps in analyzing of PT. Kasoem Hearing Centre office development project are: deciding stages of activity, changing of chart, track lane, critical path, calculating the cost, accelerating of processing time, and counting the project using CPM. Forms of job network of PT. Kasoem Hearing Centre Office Project are: Preparation & Destruction Job รขโฌโ Earthworks, excavation, fill the ground, installation รขโฌโ Structural work & amp; reinforced concrete รขโฌโ Wall work รขโฌโ Roof job รขโฌโ Electrical installation work A รขโฌโ Floor job A รขโฌโ Ceiling job A รขโฌโ Door and window job A รขโฌโ Finishing, painting, etc. B=A-B-C-D-F-H-L-N-O-Q-R-S-U-V (critical path), with optimal time duration of Office development project is 159 days from 174 days normal time. Based on researching result, researcher gives suggestion as follows: The Project Team should use CPM in implementing Office development project. Because the faster completion time of Office development project, then the office also can be operated to support activity needs and employee operational.Keywords : Project, CPM, Project Time, Project Cost
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI SELF CHECK IN TERMINAL DOMESTIK DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA (SAAT PANDEMI COVID 19)
Get PDFBased on the observations of researchers on September 23, 2020, there was a new enforcement in passenger check-in due to the covid 19 pandemic. The covid 19 pandemic resulted in the use of this application machine completely unusable. Passenger services use a new route, namely through 2 stages. Manual counters (Covid 19 health mail check counters and airline counters for boarding passes). The purpose of this study was to analyze and develop a self check-in application information system which during the Covid-19 pandemic had not been used optimally by passengers from airlines operating at the domestic terminal of Halim Perdanakusuma Airport. The approach method in developing this self-check-in application information system is the RAD (Rapid Application Development) method, namely the development team to create a fully functional system in a very short period of time. The results of the development of the information system for the self check in application are that it can develop an information system for passengers about basic knowledge of covid 19 and validation of covid 19 free health letters to be displayed in the self check in application at the domestic terminal at Halim Perdanakusuma Airport.รย Keywords: Development of System Informations, Self Check In, Domestic Terminal, Pandemi Covid 19, Halim Perdanakusuma Airpor
MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Get PDFABSTRAKDalam UUD 1945 (Amandemen), Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Perubahan Ketiga), ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum (Perubahan Ketiga). Oleh karena itu di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita harus dapat menjunjung tinggi dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, serta mengamalkannya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa, mengenal kompromi, sesuai dengan Proporsinya masing-masing dan NKRI harga mati. Sesungguhnya telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari semua keadaan dan kehidupan yang ada di era sekarang ini, yaitu perubahan yang sangat mencolok dan tajam, terutama dari status dan fungsi sosial kemasyarakatan, serta rasa kemanusiaan dan keprihatinan di berbagai bidang, dan tidak lupa pula kita harus mempertimbangkan dan mengedepankan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), di dalam menegakkan hukum, terutama hukum Pidana di NKRI, agar dapat mencapai dan mewujudkan rasa keadilan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan sebagai berikut รขโฌลSegala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu tidak ada kecualinyaรขโฌ. Di dalam Aturan Peralihan Pasal 1, UUD 1945 berbunyi / dinyatakan bahwa รขโฌลSegala Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini (Perubahan keempat).Oleh karena itu Hukum Pidana Nasional pada saat ini perlu dilakukan atau diadakan perbaikan dan perubahan dengan cara melakukan pembaharuan hukum Pidana Indonesia, yaitu dengan cara mengganti WVS dengan KUHP Nasional yang merupakan tuntutan sejarah, di samping sebagai upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya dan penilaian penanggulangan hukum, pembaharuan hukum Pidana yang pada hakikatnya dari upaya pembaruan substansi hukum (Legal Substance) dalam rangka lebih untuk mengefektifkan penegakan hukum.รย Kata Kunci :รย รย รย รย รย รย รย รย Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Hukum Adat, Budaya, Bangsa, Agama, Al-Qurรขโฌโขan dan Al-Hadist, Akhlakul Karimah, Moral, Etika, Mental, Kepribadian yang lebih baik, serta kejujuran, dan kebenaran serta keadilan
ARUS KAS SEBAGAI ALAT BANTU UNTUK MENGUKUR LIKUIDITAS PERUSAHAAN Studi kasus Koperasi XXX
Get PDFAbstractHigh Koperasi XXX operating costs have a relationship with Koperasi XXX decreased liquidity level. An increase in Koperasi XXX amount of debt has something to do with a decrease in KOPERASI XXX level of liquidity. The low amount of Koperasi XXX capital has a relationship with the decrease in Koperasi XXX level of liquidity
PENGGUNAAN MODEL UNIFIED OF ACCEPTANCE AND USE TECHNOLOGY (UTAUT) UNTUK MENGANALISA FACTOR DETERMINAN FINTECH DI INDONESIA
Get PDFThis Study aims to contribute to reviewing existing literature of Unified of Acceptance and Use Technology (UTAUT) as an updated model to explain Behavior Intention dan Use Behavior of Technology Acceptance to analyze Determinant Factors for novelty technology of Fintech Industry in Indonesia. The result produced in this study based on analysis of UTAUT model benefit compare to another technology acceptance model, included Technology Acceptance Model, Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior. These reviews will share UTAUT Model for future researchers to conceptualize, distinguish and comprehend the underlying technology models and theories that may affect the previous, current and future application of technology acceptance for Fintech adoption in Indonesia.Keywords: UTAUT, Fintech, Behavior Intention, Use Behavio