Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
KAJIAN SPILLWAY ROUTING PADA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR DENGAN SISTEM POND UNTUK OPTIMALISASI PENGENDALIAN BANJIR DI KAWASAN INDUSTRI
Get PDFPonds are key structures in flood control strategies, especially in industrial areas which have a high vulnerability to excess air runoff. The main risk faced is the potential for air overflow from the pond, which could cause serious damage downstream, including the risk of embankment failure and damage to the spillway. Therefore, controlling the water level in the pond is very important, especially in dealing with high-intensity flooding events. When the water level reaches the specified threshold, the water in the pool must flow in a controlled to the drainage channel through the spillway. This research uses the HSS Nakayasu method to estimate flood discharge entering the pond. At the same time, the calculation of the spillway is carried out based on the reservoir capacity of the pond and the planned spillway design. The research results show that the flood discharge entering the pond at various return periods, namely 5, 10, 20, 25, 50, and 100 years, ranges from 19.53 m³/s to 33.78 m³/s. The discharge from the spillway varies from 5,03 m³/s to 8,68 m³/s at the same return period. The maximum flood water level above the spillway varies from 0,90 m to 1.30 m, with the increase in water level from the bottom of the pond (elevation +20.00 m) reaching +24.90 m to +25.30 m. Further calculation results show that at a return period of 100 years, the pond is able to reduce flood discharge by up to 74%, with 26% of the flood discharge being channeled gradually through spillways and drainage channels to the river. The effectiveness of the spillway in reducing the risk of runoff confirms that this pond functions as a reliable flood mitigation solution for the shoe factory industrial area in Pekalongan Regency, Central Java Province.Pond merupakan struktur kunci dalam strategi pengendalian banjir, terutama di kawasan industri yang memiliki kerentanan tinggi terhadap limpasan air berlebih. Risiko utama yang dihadapi adalah potensi meluapnya air dari pond, yang dapat menimbulkan kerusakan serius di wilayah hilir, termasuk risiko kegagalan tanggul dan kerusakan pada spillway. Oleh karena itu, pengendalian ketinggian muka air dalam pond menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi peristiwa banjir dengan intensitas tinggi. Ketika ketinggian air mencapai ambang batas yang ditentukan, air dalam pond harus dialirkan secara terkontrol ke saluran drainase melalui spillway. Penelitian ini menggunakan metode HSS Nakayasu untuk memperkirakan debit banjir yang masuk ke dalam pond, sedangkan perhitungan spillway routing dilakukan berdasarkan kapasitas tampungan pond dan desain spillway yang direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debit banjir yang masuk ke dalam pond pada berbagai kala ulang yaitu 5, 10, 20, 25, 50, dan 100 tahun, berkisar antara 19,53 m³/s hingga 33,78 m³/s. Debit outflow dari spillway bervariasi dari 5,03 m³/s hingga 8,68 m³/s pada kala ulang yang sama. Ketinggian muka air banjir maksimum di atas spillway bervariasi dari 0,90 m hingga 1,30 m, dengan kenaikan elevasi muka air dari dasar pond (elevasi +22,00 m) mencapai +24,90 m hingga +25,30 m. Hasil perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa pada kala ulang 100 tahun, pond mampu mereduksi debit banjir hingga 74%, dengan 26% debit banjir dialirkan secara bertahap melalui spillway dan saluran drainase menuju sungai. Efektivitas spillway dalam mengurangi risiko overtopping menegaskan bahwa pond ini berfungsi sebagai solusi mitigasi banjir yang andal untuk kawasan industri pabrik Sepatu di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tenga
KEBIJAKAN KRIMINAL NON PENAL , TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
Get PDFDilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, maka dapat dikatakan bahwa, kebijakan hukum pidana kriminal yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Permasalahannya adalah apakah dengan kebijakan kriminal dapat mengurangi kejahatan kekerasan seksual pada anak yang dilakukanm oleh anak dibawah umur. Metodologi yang dipergunakan adalah menggunakan data sekunder sebagai penelitian normative hukumnya. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum seperti dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan kriminal hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana
UPAYA HUKUM TERHADAP SURAT PEJABAT NEGARA YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM
Get PDFPenelitian ini membahas upaya hukum terhadap surat pejabat negara yang bersifat melawan hukum dalam konteks penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. Rumusan masalah difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana kewenangan pejabat negara dalam mengeluarkan surat atau keputusan administrasi yang harus mematuhi batasan hukum agar tidak melawan hukum, dan bagaimana mekanisme serta upaya hukum yang tersedia bagi warga negara untuk menindaklanjuti surat tersebut, termasuk peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang menganalisis sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum guna memahami aspek normatif, teoritis, dan yuridis terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian menegaskan pentingnya prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang meletakkan supremasi hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara, sehingga surat atau keputusan pejabat negara harus berdasarkan asas legalitas, keadilan, dan akuntabilitas. PTUN berfungsi sebagai forum yang menguji legalitas dan keadilan substantif keputusan administrasi serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat negara. Selain itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi tolok ukur penting dalam menguji tindakan pejabat agar tidak melawan hukum. Efektivitas upaya hukum ini sangat bergantung pada komitmen negara dalam menegakkan budaya hukum dan akuntabilitas pejabat negara demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan
DISHARMONI KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin supremasi konstitusi di wilayah konflik. Permasalahan utama yang dikaji mencakup dua hal: (1) deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) rekonstruksi politik hukum konstitusional untuk memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan hasil kajian lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan prinsip constitutional supremacy akibat pendekatan keamanan yang dominan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi politik hukum konstitusional berbasis constitutional ex-ante review, penguatan lembaga pengawas independen, dan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum konstitusional kritis (Critical Constitutional Discourse) yang menempatkan hukum sebagai instrumen emansipatoris dalam pemulihan keadilan substantif di Papua.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin supremasi konstitusi di wilayah konflik. Permasalahan utama yang dikaji mencakup dua hal: (1) deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) rekonstruksi politik hukum konstitusional untuk memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan hasil kajian lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan prinsip constitutional supremacy akibat pendekatan keamanan yang dominan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi politik hukum konstitusional berbasis constitutional ex-ante review, penguatan lembaga pengawas independen, dan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum konstitusional kritis (Critical Constitutional Discourse) yang menempatkan hukum sebagai instrumen emansipatoris dalam pemulihan keadilan substantif di Papua
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
Get PDFPolitik hukum merupakan orientasi strategis negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, hukum tidak sekadar menjadi produk teknokratis, tetapi juga mencerminkan kepentingan kekuasaan dan konfigurasi politik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu dikaji melalui pendekatan sistem hukum nasional yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi arah pembenahan sistem politik hukum nasional yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum harus dirancang dalam kerangka negara hukum, negara kesatuan, dan demokrasi, serta harus disertai dengan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.Politik hukum merupakan orientasi strategis negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, hukum tidak sekadar menjadi produk teknokratis, tetapi juga mencerminkan kepentingan kekuasaan dan konfigurasi politik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu dikaji melalui pendekatan sistem hukum nasional yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi arah pembenahan sistem politik hukum nasional yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum harus dirancang dalam kerangka negara hukum, negara kesatuan, dan demokrasi, serta harus disertai dengan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan
INKONSISTENSI ARAH KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI REGULASI OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, INDONESIA
Get PDFArah kebijakan dalam pembentukan regulasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan. Namun, apakah setelah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam implementasinya sudah mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat Provinsi Papua dan berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau justru hanya sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945 secara belaka. Berdasarkan kondisi inilah, penulis tertarik untuk menarik permasalahan yaitu bagaimana arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 berdasarkan pada implementasi terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui data sekunder berupa studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan regulasi UU No. 21 tahun 2001 beserta dengan aturan pelaksana atau turunan lainnya sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun, dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan mengarah pada strategi hukum ortodoks yakni peranan lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum.Arah kebijakan dalam pembentukan regulasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan. Namun, apakah setelah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam implementasinya sudah mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat Provinsi Papua dan berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau justru hanya sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945 secara belaka. Berdasarkan kondisi inilah, penulis tertarik untuk menarik permasalahan yaitu bagaimana arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 berdasarkan pada implementasi terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui data sekunder berupa studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan regulasi UU No. 21 tahun 2001 beserta dengan aturan pelaksana atau turunan lainnya sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun, dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan mengarah pada strategi hukum ortodoks yakni peranan lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum
MEMBANDINGKAN SUMBER VOLATILITAS PASAR SAHAM KONVENSIONAL DAN PASAR SAHAM SYARIAH DI INDONESIA
No full textThis study investigates the sources of volatility affecting the performance of Indonesia’s stock market, focusing on both the conventional Jakarta Composite Index (JKSE) and the Sharia-based Jakarta Islamic Index (JII). The analysis considers three groups of potential determinants: (a) global macroeconomic factors, proxied by Brent crude oil prices (BRENT) and gold prices (GOLD); (b) international financial market linkages, represented by the Dow Jones Industrial Average (DJIA); and (c) Indonesia’s domestic fundamentals, proxied by the Rupiah–U.S. dollar exchange rate (USDIDR) and 10-year government bond yields (INDO10). Employing stochastic econometric approaches, including a multibreak structural model and volatility models (ARCH/GARCH), this study utilizes daily data spanning from January 2, 2019, to May 31, 2022. The findings reveal that structural breaks are more frequent in the JKSE than in the JII. Moreover, the persistence of structural breaks in both indices following the declaration of the COVID-19 pandemic indicates that the crisis effects remained unresolved throughout the observation period. Furthermore, domestic fundamentals (USDIDR and INDO10) exert the strongest influence on volatility in both indices, while the significant impact of BRENT and DJIA during certain break periods underscores the importance of global market dynamics
PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024
No full textThis study aims to analyze the effect of liquidity, profitability, and leverage on financial distress, as well as the role of managerial ownership as a moderating variable in this relationship. This study employs a quantitative approach with a causal-comparative design. The population consists of manufacturing companies in the basic industry and chemical sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024. The sample was selected using purposive sampling, with a sample size of 32 companies. Data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews 12 software. The results indicate that liquidity and profitability have a positive effect on financial distress, while leverage has a negative effect on financial distress. Additionally, managerial ownership was found to moderate the relationship by weakening the effect of liquidity on financial distress, but it did not moderate the relationship between profitability and leverage on financial distress.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap financial distress, serta peran kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 32 perusahaan. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap financial distress, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap financial distress. Selain itu, kepemilikan manajerial terbukti mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh likuiditas terhadap financial distress, namun tidak mampu memoderasi pengaruh antara profitabilitas dan leverage terhadap financial distress
TARUMA360: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OPTIMALISASI PENGOLAHAN SAMPAH TARUMA AGNI MELALUI SISTEM POSYANTEK DIGITAL CIRCULAR
Get PDFPermasalahan sampah residu rumah tangga di kawasan perkotaan masih menjadi tantangan serius, termasuk di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sebagian besar sampah residu langsung dibuang ke TPA tanpa pemilahan, menimbulkan penumpukan dan pencemaran lingkungan. Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengimplementasikan Taruma Agni, alat pemusnah sampah residu skala kecil, yang dikombinasikan dengan platform digital tarumaagni.id untuk memperkuat distribusi, promosi, dan layanan pascainstalasi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis teknologi informasi dengan lima tahap utama: asesmen digital, pelatihan mitra, instalasi alat, pendampingan evaluasi, serta dokumentasi dan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan capaian 80%: tiga unit Taruma Agni berhasil dibangun, empat kali diskusi mitra telah dilakukan, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan Kecamatan Tanah Sareal dan Bank Sampah Unit pada 22 September 2025 menghasilkan kesepakatan strategis tata kelola distribusi dan keberlanjutan. Dampak program terlihat dari sisi lingkungan (reduksi 90–120 kg sampah per siklus), sosial (peningkatan kesadaran masyarakat), ekonomi (peluang model bisnis komunitas), dan digitalisasi (website aktif sebagai pusat promosi dan layanan). Kesimpulannya, integrasi teknologi hard (Taruma Agni) dan soft (tarumaagni.id) membentuk ekosistem inovasi yang mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas secara berkelanjutan
PENERAPAN PLTS UNTUK LAMPU PENERANGAN PADA TANGGA GEREJA GMIM GOLGOTA MALENDENG
Get PDFGereja GMIM Golgota Malendeng merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial warga di Kelurahan Malendeng, Kota Manado. Lokasinya yang berada di dataran tinggi dengan akses tangga bertingkat seringkali menyulitkan jemaat, terutama saat malam hari akibat minimnya penerangan. Kondisi ini menimbulkan risiko keselamatan, khususnya bagi anak-anak dan lansia. Oleh karena itu, penyediaan sistem penerangan yang aman dan berkelanjutan sangat diperlukan. Salah satu alternatif yang tepat adalah penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), mengingat tingginya potensi energi matahari di wilayah Sulawesi Utara. Melalui teknologi ini, gereja dapat memperoleh sumber penerangan mandiri tanpa tergantung pada jaringan listrik utama yang tidak selalu stabil. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan penerangan berkelanjutan di area tangga gereja serta membangun kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak gereja dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Metode pelaksanaannya mencakup survei kebutuhan, perancangan sistem PLTS (panel surya, baterai, dan lampu LED), instalasi oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan keterlibatan masyarakat, serta pelatihan pemeliharaan kepada pengurus gereja. Hasilnya sebuah sistem PLTS skala kecil yang terdiri dari 1 panel surya 150 Wp, 1 solar charge controller (SCC) tipe MPPT, 1 baterai 12 V 50 Ah, 1 lampu sorot 50 Watt, kabel secukupnya, serta panel listrik integrasi telah terpasang dengan baik di area tangga gereja