Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
Pengaruh Beban Kerja Dan Employee Engagement Terhadap Kinerja Dengan Turnover Intention Sebagai Variabel Intervening (Survei: Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Yogjakarta)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Beban Kerja Dan Employee Engagement Terhadap Kinerja Dengan Turnover Intention Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel sebanyak 60 karyawan dengan metodenya total sampling. Data penelitian dianalisis menggunakan metode SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan employee engagement secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitu pula, beban kerja dan employee engagement secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Lalu, turnover intention berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa turnover intention terbukti berperan signifikan didalam memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Hal senada juga menunjukkan bahwa turnover intention terbukti berperan signifikan didalam memediasi pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan
ANALISIS LATENT DIRICHLET ALLOCATION (LDA) TERHADAP ISU GREEN INSURANCE DI MEDIA DIGITAL UNTUK MENDUKUNG STRATEGI KEBERLANJUTAN
Get PDFPenelitian ini mengidentifikasi topik dominan dalam media digital terkait green insurance di Indonesia, serta mengkaji dinamika narasi keberlanjutan dalam sektor asuransi berdasarkan kerangka waktu 2020–2025. Data dikumpulkan dari portal berita CNBC Indonesia dengan kata kunci “asuransi hijau” dan “green insurance”. Metode pendekatan yang digunakan adalah Latent Dirichlet Allocation (LDA), isi berita diklasifikasikan ke dalam tiga topik: (1) Regulasi & Isu Sosial-Ekonomi, (2) Investasi & Pergerakan Saham, dan (3) Keberlanjutan & Ekonomi Hijau. Hasil analisis menunjukkan Topik 2 mendominasi narasi media, terutama pada tahun 2020, yang diwarnai ketidakstabilan pasar akibat pandemi. Sementara itu, Topik 3 menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap transisi energi dan agenda pembangunan hijau. Topik 1 menyoroti peran regulator dalam mendorong transformasi sektor asuransi melalui kebijakan dan tata kelola keuangan yang inklusif. Temuan ini menunjukkan narasi keberlanjutan mulai memperoleh tempat, tetapi pendekatan media terhadap green insurance masih cenderung terfragmentasi dan belum terintegrasi secara sistemik. Aspek keberlanjutan penting dalam pemberitaan agar memperkuat literasi publik dan mendukung strategi industri asuransi dalam mengadopsi model bisnis yang lebih hijau dan resilien. Green insurance berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan hijau atau insentif fiskal bagi masyarakat dan sektor swasta yang menjalankan aktivitas ramah lingkungan
ANALISIS LEVEL OF SERVICE (LOS) DAN OPTIMALISASI WAKTU SIKLUS PADA SIMPANG BERSINYAL PADA MIKROSIMULASI VISSIM
Get PDFTabek Gadang signalized intersection, which links Jl. Soebrantas and Jl. SM Amin, is one of the key intersections in Pekanbaru City that frequently experiences traffic congestion. This issue arises because the intersection serves as a connector for several vital zones, including educational institutions, office areas, commercial centers, and residential neighborhoods, leading to heavy traffic buildup, particularly during rush hours. This issue, the present study proposes an optimization of the signal cycle time using VISSIM-based microsimulation modeling. Main of objective this research to evaluated intersection’s operational performance following the optimization process. The analysis conducted through VISSIM microsimulation reveals that optimizing the signal cycle time from the existing condition to 50 seconds results in a reduction of average delay from 29.6 seconds and improves level of service from category F to D.Simpang bersinyal Tabek Gadanag merupakan salah satu simpang yang mengalami masalah kemacetan di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena simpang ini menghubungkan beberapa kawasan penting seperti pendidikan, perkantoran, pusat perdagangan, dan pemukiman yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dan antrian terutama pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan suatu alternatif untuk mengatasi masalah kemacetan pada persimpangan dengan melakukan optimalisasi waktu siklus dengan menggunakan pemodelan Vissim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang setelah dilakukan optimalisasi waktu siklus. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan mikrosimulasi vissim. Hasil analisis kinerja simpang berdasarkan mikrosimulasi vissim didapat penurunan nilai tundaan pada kondisi eksisting dari waktu siklus eksisting menjadi waktu sikus 50 detik adalah sebesar 29,6 detik dan sudah dapat meningkatkan tingkat pelayanan dari F menjadi D.
The Tabek Gadang signalized intersection is one of the intersections experiencing congestion problems in Pekanbaru City. This is due to the intersection connecting several important areas such as education, offices, trade centers, and residential zones, which causes traffic congestion and long queues, especially during peak hours. Therefore, this study proposes an alternative solution to address congestion at the intersection by optimizing the cycle time using Vissim modeling. The aim of this research is to analyze the intersection performance after cycle time optimization. The method used in this study is Vissim microsimulation. The analysis results based on Vissim microsimulation show that the average delay decreased by 29.6 seconds when the existing cycle time was optimized to 50 seconds, which improved the level of service from F to D
ANALISIS SISTEM JUAL BELI DALAM PLATFORM E-COMMERCE SHOPPE BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFPenelitian ini menganalisis kesesuaian sistem transaksi e-commerce Shoppe dengan prinsip transparansi (bayyinah) dan larangan ketidakpastian (gharar) dalam hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis konten dan studi literatur kritis, penelitian ini mengevaluasi praktik Shoppe berdasarkan kitab Fathul Qorib dan fatwa kontemporer (DSN-MUI No. 116/2017). Hasil menunjukkan bahwa model pembayaran di muka Shoppe mirip dengan bai’ as-salam, yang mensyaratkan kejelasan spesifikasi produk (ta’yin al-mabi’) dan batas waktu pengiriman (ajal). Fitur verifikasi wajah (face ID) memenuhi syarat sah akad (ma’rifah al-aqidain), sementara harga dinamis dan foto stok berpotensi melanggar larangan gharar dan tadlis. Studi ini mengidentifikasi ketidaksesuaian Shoppe Pay Later dengan prinsip syariah dan merekomendasikan peningkatan transparansi deskripsi produk, algoritma harga, serta kebijakan pengembalian untuk memastikan keadilan transaksi. E-commerce dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
KAJIAN SINERGISITAS KOMISI YUDISIAL DAN BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMPERKUAT INTEGRITAS HAKIM, MENGAWAL INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
Get PDFDi dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan, namun kini menghadapi ancaman serius terhadap integritas dan independensi akibat tekanan eksternal dan korupsi yudisial yang mengakar, terbukti dengan 29 hakim terjerat korupsi antara 2011–2024, merusak kepercayaan publik. Persoalan ini diperparah oleh kebijakan kesejahteraan yang timpang, yang membuka celah kerentanan baru di peradilan karena hanya menyentuh hakim karier dan mengabaikan hakim ad hoc serta tenaga pendukung yudisial. Penelitian ini berupaya menjawab: Bagaimana mengawal integritas hakim untuk mewujudkan peradilan yang agung? dan Apakah dengan mencukupkan kesejahteraan hakim akan menjamin integritas hakim secara mutlak?. Dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Normative Legal Research) dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, studi ini menegaskan bahwa integritas adalah nilai moral intrinsik yang tidak bisa ditawar, sementara kesejahteraan hanya berfungsi sebagai pilar pendukung, bukan jaminan mutlak. Analisis teoretis menunjukkan bahwa kesempatan (opportunity) adalah faktor dominan dalam korupsi, yang lahir dari sistem yang lemah dan diskresi luas. Oleh karena itu, solusi paling efektif adalah pencegahan sistemik membangun arsitektur sistem yang kokoh, transparan, dan akuntabel untuk menutup celah kesempatan, didukung oleh pengawasan internal Komisi Yudisial (KY) dan Bawas MA yang diperluas fungsinya, serta partisipasi aktif publik sebagai pengawas eksternal yang paling efektif
IMPLEMENTATION OF REPLACEMENT OF ELECTED LEGISLATIVE MEMBERS REVIEWED IN LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS
Get PDFThis research analyzes the implementation of elected legislative member replacement under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and its implications for people\u27s sovereignty and democracy in Indonesia. Using normative juridical research with statute and concept approaches, this study examines legal document analysis and literature review. The findings reveal systematic distortions in the implementation of legislative member replacement, as evidenced by the cases of Mulan Jameela and Harun Masiku in the 2019 election, which violated Article 426 paragraph (3) requiring replacement based on the highest vote order from the same party. Supreme Court Decision Number 57/P/HUM/2019 created abuse of authority by granting political parties the power to transfer votes of incapacitated candidates. The regulatory weakness lies in the unclear provisions of Article 426 paragraphs (3) and (4) regarding resignation without clear reasons, creating opportunities for transactional politics that damage electoral integrity and democratic quality in Indonesia
FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
Get PDFArtikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan penerapan Economic Analysis of Law (EAL), studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi, keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan.Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan penerapan Economic Analysis of Law (EAL), studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi, keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT)
Get PDFPenelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial
PENINGKATAN PENGETAHUAN PAKAN TERNAK BERBASIS HERMENTIA ILLUCENS (MAGGOT BSF) DI PONDOK PESANTREN DAARUL HAWARIYIN
Get PDFThe high demand for animal feed and the high price of animal feed pellets on the market are challenges faced by the community, especially chicken and catfish farmers. Providing animal feed to the community is crucial for the sustainability of chicken and catfish production. Daarul Hawariyin Islamic Boarding School is one educational institution experiencing difficulties in managing animal feed needs. Al Hikmah Islamic Boarding School still uses manufactured animal feed, resulting in significant operational costs. Therefore, the goal of this community service program is to increase knowledge about the use of BSF maggots as a source of animal feed. As part of the community service project, several selected religious teachers (ustadz) participated in capacity-building training on animal feed. Participants received questionnaires before and after the training. The questionnaires consisted of two categories: cognitive and affective. The results showed a significant difference in the cognitive category and no significant difference in the affective category
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Get PDFPenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam perkara konkre