Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
Modification of Stiffener Sidewall for 17 m³ Capacity Dump Truck at PT. ABC
Get PDFABC operates within the engineering and construction sector, specializing in the service and provision of advanced heavy equipment, including the DV17 type Dump Truck. This Dump Truck model features a loading and unloading body capable of supporting loads of up to several tons. However, there are noted deficiencies in the effectiveness and efficiency of the Sidewall stiffener section, which utilizes 6 supports. A modification was carried out by creating 3 variants or forms of stiffeners. The design method used is the Pahl & Beitz concept design method, with testing performed through static and dynamic simulations using Finite Element Analysis (FEA). Simulation results show that Variant 2 performed the best in both static and dynamic tests, with static simulation values showing stress at 88 MPa, strain at 0.1, displacement at 0.8 mm, a safety factor of 2.9, and a weight of 818.16 kg. The dynamic simulation for Variant 2 recorded stress at 187 MPa, strain at 0.1, displacement at 1.7 mm, and a safety factor of 1.3. When compared to the existing design by PT. ABC, Variant 2 demonstrates superior performance. The current PT. ABC design presents static simulation values of 301 MPa for stress, strain of 0.1, displacement of 4.7 mm, and a safety factor of 0.8. Dynamic simulations reveal a stress value of 411 MPa, strain of 0.1, displacement of 5.1 mm, a safety factor of 0.6, and a weight of 802.63 kg. This indicates that Variant 2 provides optimal performance and a balanced trade-off between safety and stability
DINAMIKA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIANSENGKETA TANAH
Get PDFTanah merupakan salah satu objek yang sangat penting dan karenanya sering menjadi objek yang disengketakan, terutama secara hukum. Sengketa hukum dengan objek berupa tanah lazimnya menjadi perselisihan terkait aspek-aspek subjek hukum yang mengklaim, objek tanah, dan bukti-bukti dari klaim tersebut. Untuk menciptakan ketertiban dan penegakan hukum, maka sengketa tanah haruslah diselesaikan secara komprehensif. Dalam sistem hukum Indonesia, ada banyak mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, dan salah satunya ialah melalui mekanisme mediasi. Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa akan menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini, dan pembahasannya akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersandarkan pada data sekunder. Kajian ini menyimpulkan sekaligus menekankan pentingnya mediasi sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Dengan beberapa kelebihannya, seperti lebih relatif cepat dan tidak berlarut-larut, mediasi sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum pertanahan nasional
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAKAN WAARMERKING SURAT PERNYATAAN TERKAIT PERJANJIAN NOMINEE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 181 PK/PDT/2023)
Get PDFEksistensi Perjanjian nominee dalam kehidupan sehari-hari meski dilarang oleh hukum namun masih banyak pihak-pihak yang menghalalkannya. Terdapat kasus dimana Notaris melakukan tindakan waarmerking Perjanjian Nominee di Bawah Tangan yaitu dari Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023. Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai Keabsahan Perjanjian Nominee antara Pihak Penggugat dan Tergugat 1 (WNA) dalam Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023 dan Pertanggungjawaban Notaris terhadap tindakan waarmerking Surat Pernyataan atas Perjanjian Nominee di Bawah Tangan berdasarkan Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023. Metode yang penulis gunakan dalam hal ini adalah Penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian Nominee antara Pihak Penggugat dan Tergugat 1 (WNA) dalam Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023 telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang menggunakan Nominee dalam kasus ini tidak terpenuhi unsur kausa yang halal, dimana perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang halal atau yang terbuat karena hal yang palsu maupun terlarang, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023, tidak ada hal-hal yang dicantumkan terkait dengan sanksi untuk Notaris yang melanggar terhadap waarmerking Surat Pernyataan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya yaitu membiarkan WNA memiliki lahan tanah objek sengketa di Indonesia, yang mana itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pada kenyataannya, Notaris telah lalai dan tidak berhati-hati. Sehingga Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
Analisis Kualitas Layanan, Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Skrining Hiv Apotek X
Get PDFHuman Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang serius. Target global dan pemerintah untuk menanggulangi HIV/AIDS pada tahun 2030 dengan mencapai 95-95-95. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian yang berdampak pada loyalitas pelanggan skrining HIV. Metode penelitian adalah cross sectional, jenis penelitian adalah kuantitatif yang dianalisis dengan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Smart-PLS 3,0 2022. Responden penelitian sebanyak 150 orang dari pelanggan skrining HIV di Apotek X. Hasil uji model struktural menunjukan bahwa 5 dari 7 hipotetsis terbukti. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (nilai P 0,039). Citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (nilai P 0,000). Keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (nilai P 0,000). Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan (nilai P 0,554), Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan (nilai P 0,473). Kualitas layanan melalui keputusan pembelian memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (nilai P 0,048). Citra perusahaan melalui keputusan pembelian memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (nilai P 0,000). Untuk membangun loyalitas pelanggan perlu mengoptimalkan keputusan pembelian pelanggan dengan terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan serta citra perusahaan yang sudah baik dipertahankan dan diusahakan untuk ditingkatkan
Determinants of Audit Quality in Indonesia
Get PDFPurpose: This study examines the extent of the influence of Public Accountant competence, Audit tenure, audit planning, audit client complexity, auditor competence, engagement quality control, and Public Accounting Firm size on audit quality.
Methodology: This research uses quantitative methods using secondary data from examination results conducted by Finance Professions Supervisory Center of The Ministry of Finance, Public Accountant Office business activity reports, and Public Accountant PPL Realization Reports. The research samples were 248 Public Accountants for examination from 2019 to 2023.
Finding: The results obtained significant results on the effect of Public Accounting Firms\u27 size on audit quality. In addition, the size of public accounting firms also partially moderates the impact of audit planning on audit quality. The variables of public accountants\u27 competence, audit tenure, audit planning, audit client complexity, auditor competence, and engagement quality control do not affect audit quality.
Implication: The implications of these findings suggest that the size of the Public Accounting Firm plays a key role in improving audit quality, making it important for stakeholders to consider the capacity and resources of the Public Accounting Firm in audit assignments.
Originality: The originality of this study lies in the simultaneous analysis of the influence of various internal and external factors of the auditor, including moderation of KAP size, on audit quality using real audit data from the financial profession supervisory authority
Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Sumber Keuangan Dan Adaptasi Teknologi Informasi Terhadap Tertib Pengelolaan Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Pengelola Anggaran Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Get PDFKinerja pengelola anggaran penting dalam laporan kinerja lembaga pemerintah. Faktor seperti literasi keuangan, pengelolaan sumber keuangan, dan adaptasi teknologi informasi mempengaruhi kinerja. Penelitian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyimpulkan bahwa literasi keuangan memengaruhi tertib pengelolaan keuangan dan kinerja pengelola anggaran. Adaptasi teknologi informasi berpengaruh positif pada kinerja pengelola anggaran. Saran termasuk meningkatkan literasi keuangan, pengelolaan sumber daya keuangan, adaptasi teknologi informasi dan penelitian lanjutan
PENERAPAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE PADA PREVENTIVE MAINTENANCE TOTAL FIRE SYSTEM (PMTFS) UNTUK MENINGKATKAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG
No full textThis study examines the implementation of a Work Breakdown Structure (WBS) in the preventive maintenance of the Total Fire System (TFS) to enhance building safety and reliability. Poor maintenance practices can compromise these aspects, increasing fire risks due to inadequately maintained fire protection systems. Utilizing WBS, the study breaks down maintenance tasks into manageable components, improving clarity and effectiveness in planning, execution, and documentation. The hierarchical WBS framework, validated through expert feedback via the Delphi method, was applied in a case study at the Faculty of Computer Science building at the University of Indonesia. The case study demonstrated significant improvements in operational efficiency and compliance with fire safety regulations. WBS enhances task clarity, allows effective scheduling of maintenance activities, and establishes a reliable documentation system. Key benefits of WBS include optimized resource use, cost savings, improved team collaboration, and extended lifespan of fire safety systems. To implement WBS effectively, the study recommends comprehensive training for maintenance teams, fostering collaboration among stakeholders, and adopting continuous improvement practices. In conclusion, this study illustrates that WBS significantly enhances TFS maintenance effectiveness and can be applied across various building types, promoting structured and efficient maintenance practices to improve safety and reliability.
Penelitian ini mengkaji penerapan Work Breakdown Structure (WBS) dalam pemeliharaan pencegahan Total Fire System (TFS) untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan bangunan. Praktik pemeliharaan yang buruk dapat mengompromikan aspek-aspek ini, meningkatkan risiko kebakaran akibat sistem proteksi kebakaran yang tidak terpelihara dengan baik. Dengan memanfaatkan WBS, studi ini memecah tugas-tugas pemeliharaan menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola, meningkatkan kejelasan dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi. Kerangka WBS hierarkis, yang divalidasi melalui umpan balik pakar menggunakan metode Delphi, diterapkan dalam studi kasus di gedung Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kebakaran. WBS meningkatkan kejelasan tugas, memungkinkan penjadwalan kegiatan pemeliharaan yang efektif, dan membentuk sistem dokumentasi yang andal. Manfaat utama WBS meliputi optimalisasi penggunaan sumber daya, penghematan biaya, peningkatan kolaborasi tim, dan memperpanjang usia sistem keselamatan kebakaran. Untuk menerapkan WBS secara efektif, studi ini merekomendasikan pelatihan komprehensif untuk tim pemeliharaan, mendorong kolaborasi di antara pemangku kepentingan, dan mengadopsi praktik peningkatan berkelanjutan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa WBS secara signifikan meningkatkan efektivitas pemeliharaan TFS dan dapat diterapkan di berbagai jenis bangunan, mempromosikan praktik pemeliharaan yang terstruktur dan efisien untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan
MARKET AREA ARRANGEMENT IN BANJARNEGARA CITY
No full textBanjarnegara is a regency in Central Java Province with a tropical climate rich in natural resources. A critical area in Banjarnegara that is closely linked to the community\u27s life is the Banjarnegara city market, the largest public market in the area. Since the fire in 2021, the condition of the leading market building and the surrounding area has significantly deteriorated. This research employs observational and field documentation methods, semi-structured interviews, literature studies, and precedent studies. Based on the research findings, the existing conditions in the study area include inadequate and poorly maintained accessibility and connectivity of pathways. Additionally, there are other issues, such as damaged pedestrian paths, slum environments, haphazard parking, uneven building groupings, and inadequate area infrastructure and utilities. This study concludes that the Banjarnegara city market area requires reorganization to improve quality. To this end, the author applies an Eco-Friendly theme as the foundation and guideline in the concept development and approach stages of design
Inventory Management and Proactive Maintenance to Enhance Operational Efficiency in Excavators: Focus on Common Spare Parts Issues
Get PDFEffective inventory management and maintenance are critical for the operational efficiency of heavy equipment such as excavators. This study focuses on optimizing spare parts inventory for Cummins diesel engines using the min-max stock method. It aims to improve inventory control by categorizing spare parts into slow-moving, medium-moving, and fast-moving components and addressing maintenance issues that impact performance. The research utilized the min-max stock method to determine optimal inventory levels, ensuring spare parts availability while minimizing holding costs. Key maintenance issues in components such as track shoes, cam shafts, rear shafts, motor starters, and exhaust manifolds were identified through inspections. Advanced diagnostic tools, including vibration analyzers and thermal imaging, were used for proactive maintenance. The study identified critical wear and damage in components like track shoes, cam shafts, and exhaust manifolds, which could lead to equipment failure if not addressed. Implementing the min-max stock method helped reduce stockouts and overstocking, ensuring an optimal balance in inventory. The results demonstrate that integrating the min-max stock method with systematic maintenance practices significantly improves operational efficiency. The use of real-time diagnostic tools enabled early issue detection, reducing downtime and maintenance costs. This study emphasizes the importance of inventory optimization, regular inspections, and timely maintenance interventions for enhancing equipment reliability. Future research should explore predictive maintenance technologies to further refine inventory and maintenance strategies in the heavy equipment sector
AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA OLEH KORPORASI
Get PDFMaraknya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi salah satunya berkaitan dengan praktik korupsi yang berdampak bukan hanya keuangan negara tetapi juga berdampak pada perekonomian negara, akan tetapi tidak diketahui pasti sejauh mana batasan merugikan perekonomian negara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi? dan bagaimna akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konsep pidana dan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu menggunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), adapun penjatuhan pidana yang dapat di jatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 20 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi bahwa dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimal pidana denda dan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.