E-Journal Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Not a member yet
711 research outputs found
Sort by
CANDI BENTAR MONUMEN RELIGIUS HINDU (Suatu Kajian Historis Teologis)
Hindus construct holy places (pura) to symbolize Mount Mahameru, the highest mountain in Indonesia. These temples represent Mount Kailasa (Kailas), the abode of Bhatara Shiva (the Supreme God). Each temple typically features a "Candi Bentar," which serves as the entrance to the outer courtyard leading to the inner courtyard. Over time, influenced by Hindu art and culture, Candi Bentar has expanded beyond sacred sites to also appear in traditional Balinese homes, hotels, and even as boundary markers for Pakraman villages. This trend raises the question of how Candi Bentar differs when situated in temples compared to its presence in residential and commercial settings in Bali.
The aim of this research is to address the issues arising from the proliferation of Candi Bentar, not only in temples but also in residential homes, hotels, and as village boundaries. This field research seeks to uncover the meanings attributed to Candi Bentar by the community in various contexts. The study utilizes symbolic theory to explore its functions and semiotics to understand the meanings of Candi Bentar in temples, traditional Balinese housing, hotels, and village boundaries. Data collection involves observation, interviews, and reviews of documents and literature. The research is presented in a qualitative, interpretive, and descriptive format.
The findings reveal that Candi Bentar shares similarities in function and meaning—historically, theologically, and philosophically—across sacred places, traditional Balinese housing, hotels, and village boundaries. This shared meaning aligns with the development concepts outlined in Asta Kosala-Kosali and Asta Bumi, derived from Silpasastra by Bhagawan Wiswakarma. These concepts describe traditional Balinese architecture as embodying sacred values and integrating the microcosm with the macrocosm. Each traditional Balinese building serves as a medium for connecting humans with the divine, with each other, and with the natural environment.Umat Hindu membangun tempat suci (Pura) sebagai simbol dan replika Gunung Mahameru, gunung tertinggi di Indonesia, dengan Pura berfungsi sebagai representasi Gunung Kailasa, tempat kediaman Bhatara Siwa (Tuhan Yang Maha Esa). Di setiap Pura, terdapat "Candi Bentar" yang berfungsi sebagai pintu masuk ke halaman luar dan halaman tengah. Seiring dengan perkembangan seni dan budaya Hindu, Candi Bentar kini tidak hanya ditemukan di tempat suci, tetapi juga di rumah-rumah tradisional Bali, hotel, dan sebagai tapal batas desa pekraman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan antara Candi Bentar di Pura dan Candi Bentar di rumah, hotel, serta tapal batas desa pekraman.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai perbedaan pendirian Candi Bentar di berbagai lokasi tersebut. Penelitian lapangan ini berusaha mengungkapkan makna yang diberikan masyarakat terhadap Candi Bentar di Pura, rumah, hotel, dan tapal batas desa pekraman. Teori simbolik digunakan untuk meneliti fungsi dan semiotika untuk mengkaji makna Candi Bentar di berbagai konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen dan kepustakaan. Analisis dan penyajian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dalam fungsi dan makna historis, teologis, dan filosofis Candi Bentar di Pura dengan yang ada di perumahan tradisional Bali, hotel, dan tapal batas desa pekraman. Pemaknaan ini mengacu pada konsep pembangunan dalam Asta Kosala-Kosali dan Asta Bumi, yang merupakan turunan dari Silpasastra Karya Bhagawan Wiswakarma. Konsep ini menjelaskan bahwa semua bangunan tradisional Bali mengandung nilai kesucian dan menggambarkan perpaduan antara mikrokosmos dan makrokosmos, serta berfungsi sebagai media hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam sekitarnya
Tanggung Jawab Kreditor Baru terhadap Piutang Kreditor Lama Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Bank sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk terjadinya pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan kredit yaitu lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahan. Sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Adapun perjanjian kredit suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk suatu hak atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalampersetujuan itu. Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantungan pada perjanjian pokok. Cessie adalah suatu pengahilan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Secara khusus dalam istilah perbankan, cessie adalah pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur karena alasan tertentu. Untuk membahas tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang kreditor lama maka dicarilah bagaimana aturan hukumnya dan tanggung jawab kreditor baru tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative serta Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dimana peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
Kata Kunci : Bank, Kreditor, kredi
Legal Implications in Human Resource Management: A Study of Employment Policy
Human Resources (HR) management in an organization does not only focus on developing employee competence and performance, but also must comply with various applicable labor regulations. This research aims to analyze legal implications in human resource (HR) management with a focus on employment policy in Indonesia. In the era of globalization, HR management is one of the key factors in maintaining a company's competitiveness. Through literature review and data analysis, this research identifies the challenges and opportunities faced by companies in implementing employment policies that comply with applicable legal regulations. The purpose of this research is to provide insight into legal compliance and risk management in the HR context. The research results show that compliance with labor regulations not only improves employee welfare but also strengthens the company's reputation
The THE EXISTENCE OF SANSANA KAYAU IN HINDU KAHARINGAN RELIGIOUS EDUCATION IN TEWANG RANGKANG VILLAGE, TEWANG SANGALANG GARING DISTRICT, KATINGAN REGENCY.
Based on this background, this thesis explores the research problem of understanding the existence of sansana kayau in Tewang Rangkang Village, Tewang Sanggalang Garing District, Katingan Regency. The aim of this study is to examine and describe the background of sansana kayau and to enrich the knowledge of Hinduism through this art form in Tewang Rangkang Village, Tewang Sanggalang Garing District, Katingan Regency. This research employs a qualitative approach, seeking to understand and analyze the existence of sansana kayau in the village. Data was collected through observations, interviews, and documentary studies. Informants were selected using purposive sampling. The researcher acted as the primary instrument with supporting tools. The data was verified and analyzed using existentialist theory, and the conclusions were drawn and presented in both formal and informal Indonesian narratives.The research findings, based on observations and analysis using the applied theory, show that the existence of sansana kayau in Tewang Rangkang Village is still well-preserved. This is evident from the continued performance of sansana kayau during death rituals and the tiwah ceremon
Pengaruh Religiusitas terhadap Kehamilan Pada Masyarakat Hindu Etnis Bali Di Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Religiosity is currently an aspect of human life that has become one of the main topics in studies or research conducted by experts or scientists in various fields. Previous studies have not examined religiosity and pregnancy in Balinese ethnic Hindu communities in transmigration areas. This study aims to explore and understand the influence of religiosity on pregnancy in Balinese ethnic Hindu communities in Mantaren II village, Kahayan Hilir sub-district, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province. This research uses a qualitative phenomenological method approach. Data were collected using semi-structured interviews and analysed by condensation, display and verification. Religiosity has an influence in life related to pregnancy that occurs in the Balinese ethnic Hindu community that has been married as seen from the existence of various activities and actions when the wife in the family is experiencing pregnancy such as praying, praying, offering offerings, and carrying out ceremonies for pregnancy.Religiusitas dewasa ini menjadi aspek dalam kehidupan manusia yang menjadi salah topik utama dalam studi atau penelitian yang dilakukan oleh pakar atau ilmuan diberbagai bidang. Studi terdahulu belum ada yang mengkaji tentang religiusitas dan kehamilan pada masyarakat Hindu etnis Bali di daerah transmigrasi. Penelitian ini bermaksud mengekplorasi dan memahami pengaruh religiusitas pada kehamilan masyarakat Hindu etnis Bali di desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini mengunakan pendekatan metode kualitatif fenomenologi. Data dikumpulkan dengan mengunakan wawancara semi terstruktur dan dianalisis dengan kondenssasi, display dan verifikasi. Religiusitas memiliki pengaruh dalam kehidupan yang terkait dengan kehamilan yang terjadi dalam masyarakat Hindu etnis Bali yang telah berkeluarga terlihat dari adanya berbagaimacam aktivitas dan tindakan pada saat istri dalam keluarga yang mengalami kehamilan seperti berdoa, sembahyang, mempersembahkan sesajen, dan melaksanakan upacara untuk kehamila
Menyama Braya dalam Masyarakat Bali (Perspektif Pendidikan Agama Hindu)
Hindu religious education must be taught to become a guide to life that contains many values and norms that will help people live in all things, including their relationship with Sang Hyang Widhi, fellow humans, and their environment. Menyama braya, meaning "brother", is a well-known social value system in Hindu Bali. The concept of equaling braya is a strong foundation in building harmony and implementing respect between religious communities. This research uses a purposive technique, which means that subjects are selected based on research objectives so that informants can provide the necessary information and aim to obtain the necessary and valid information. Data collection in this research refers to the principle that the researcher is the main tool for conducting research which is used objectively and in accordance with the research objectives. Researchers will also collect data through interviews, observation and documentation with appropriate methods, researchers can obtain accurate results and can help in decision making or policy making in the future. In this research, to analyze Menyama Braya in Balinese Society, perfect Hindu Religious Education in its analysis discusses Menyama Braya in the Balinese Community, namely building social harmony and togetherness between fellow citizens in society. There are many religious and cultural values contained in this tradition, especially in relation to Hindu religious education. The function of Hindu religious education is in the menyama braya tradition in the Balinese community which emphasizes building togetherness, developing local culture and traditions, fostering harmony. The Value of Hindu Religious Education in Embracing Braya in the Balinese Community. The value of Hindu religious education plays an important role in preserving and strengthening the concept of Menyama Braya in Balinese society. These religious values emphasize the importance of unlimited brotherhood, helping each other and maintaining balance, respect, and commitment to environmental cleanliness
Manajemen,Pengelolaan,BOS Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mempunyai peranan penting di dalam manajemen di suatu sekolah. Karena sebagian besar kegiatan sekolah menggunakan dari dana bantuan Operasional Sekolah. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik, benar dan juga tepat kelola dalam pengalokasian penggunaan dana bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Delik 01 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban penggunaannya di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara secara langsung dan observasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan tahapan pengumpulan data dengan cara reduksi, penyajian data dan verifikasi kebenaran data. Dari hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa pengelolaan dana Bantuan Opersasional Sekolah di SD Negeri Delik 01, Kecamatan tuntang, Kabupaten Semarang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kumpul Kebo Dalam Sudut Pandang Hukum Adat Di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan
Manusia yang pada hakikatnya merupakan mahluk sosial yang memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Hidup dalam suasana rukun dan damai merupakan ciri bagi masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan hormat menghormati. Etika sopan santun menjadi hal yang utama dalam pergaulan masyarakat adat. Perbuatan kumpul kebo ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Pengertian kumpul kebo ini sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui makna peristiwa kumpul kebo menurut Hukum Adat , menggali mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaku kumpul kebo serta perlindungan terhadap akibat secara gaib di Desa Bipak Kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Bipak Kali sangat menjunjung tinggi nilai hukum adat. Peristiwa kumpul kebo merupakan perbuatan yang sangat tercela sehingga tiap orang yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi adat. Azas musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemberian sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera sekaligus mengedukasi generasi muda dan masyarakat
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HINDU DI KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Anak angkat perempuan merupakan seorang anak yang diadopsi secara hukum oleh seseorangatau sebuah keluarga yang bukan orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat perempuansangat bergantung pada tradisi dan nilai-nilai budaya yang berlaku di berbagai wilayah dansubkultur Hindu. Secara umum, anak angkat perempuan dianggap memiliki kedudukan yangsama pentingnya dengan anak kandung dalam keluarga Hindu. Dalam tradisi Hindu, anakangkat perempuan dapat dianggap sebagai pembawa keberuntungan atau berkah bagi keluargayang mengadopsinya. Proses pengangkatan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu diKecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Subyek penelitianadalah PHDI Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Tokoh Agama atau Rohaniawan,Tokoh umat, dan Masyarakat atau orang tua yang memiliki anak angkat tersebut. Obyekpenelitian adalah kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu di KecamatanBasarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan dalampenelitian ini adalah teori keadilan distribusi dari John Rawls, dan teori sistem hukum dari L.MFriedman. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan suami istrimemilih anak perempuan menjadi anak kandung yaitu karena tidak memiliki anak,menginginkan anak perempuan, anak perempuan tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya, dananak perempuan dianggap melestarikan nilai-nilai ajaran agama Hindu. Proses pengangkatananak angkat perempuan pada masyarakat Hindu yaitu melalui tahap rembuk keluarga kecil,pamahidang/pamakel (rembuk keluarga besar) dan tahap prosesi widhiwidana (pemerasan).Kedudukan anak angkat perempuan pada masyarakat Hindu yaitu memiliki kedudukan yangsama seperti anak kandung pada umumnya tidak ada yang dibeda-bedakan
Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian Umat Hindu di Pengadilan Negeri Denpasar
This study describes how the settlement of Hindu marriage cases through the court because until now the Hindu community in the Implementation of the Legal System does not yet have a Hindu Law Compilation as a Legal Substance in the process of marital settlement. The approach used is a qualitative approach with a case study research design in the Denpasar District Court.
Legally substance, the source of applicable law is the source of civil procedural law as well as the principles and provisions that apply in general justice, Customary Law, Jurisprudence, expert opinion. Legal sources related to the teachings of Hinduism based on the results of interviews with judges, the judge said that had never been in the interpretation of the case decided sourced from Hindu Law Sources because the legal sumer in question does not yet exist. Furthermore, the results of the study indicate that the tendency of civil sub-classification divorce case data within a period of 2 months and 27 days has increased in the jurisdiction of the Denpasar District Court of the City of Denpasar and Badung Regency consisting of 10 Districts and 105 villages / sub-districts having divorce cases with the number of cases as many as 201 cases, which already have permanent legal decisions as many as 74 cases and those that are still in a trial are 127 cases.
Legal culture as the attitude or appreciation of the community towards the law and the legal system is very high, proven based on case data that is resolved through the courts, meaning that trust in the law, values, ideas or hopes, and expectations become an important part of the community Hinduism in Denpasar City and Badung Regency which are the jurisdiction of the Denpasar District Court to obtain the values of justice.
The forms of settlement of marital cases in court and the implications for the position of Hindu women in the legal system through mediation are regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 and the trial process until the final legal verdict.
Keywords: Marriage Matters, Religious Norms, Legal Norms, Legal System, Hindu Women.Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang bagaimana selama ini penyelesaian perkara perkawinan umat Hindu melalui pengadilan, karena sampai saat ini masyarakat Hindu dalam Implementasi Sistem Hukum belum memiliki Kompilasi Hukum Hindu sebagai Legal substancie dalam proses penyelesaian perkara perkawinan. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus di Pengadilan Negeri Denpasar.
Secara legal substancie, sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum acara perdata serta asas-asas dan ketentuan yang berlaku di peradilan umum, Hukum Adat, Yurisprodensi, pendapat para ahli. Sumber hukum terkait dengan ajaran Agama Hindu berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, hakim menyampaikan bahwa belum pernah dalam memberi penafsiran memutuskan perkara bersumber dari Sumber Hukum Hindu karena sumber hukum dimaksud belum ada. Selanjutnya dari hasil penelitian menunjukan bahwa kecenderungan data perkara perdata sub klasifikasi perceraian dalam jangka waktu 2 bulan 27 hari mengalami peningkatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan memiliki kasus perkara perceraian dengan jumlah perkara sebanyak 201, yang sudah memiliki putusan hukum tetap sebanyak 74 perkara dan yang masih dalam persidangan sebanyak 127 perkara.
Budaya hukum (Legal Culture) sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sangat tinggi, dibuktikan berdasarkan data perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan, artinya bahwa kepercayaan terhadap hukum, nilai (Value), ide atau gagasan, serta harapan menjadi bagian penting bagi masyarakat Hindu di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan.
Bentuk-bentuk penyelesaian perkara perkawinan di pengadilan dan implikasi terhadap posisi Perempuan Hindu dalam sistem hukum melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan proses persidangan sampai pada putusan hukum tetap.
Kata Kunci: Perkara Perkawinan, Norma Agama, Norma Hukum, Sistem Hukum, Perempuan Hindu