E-Journal Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Not a member yet
711 research outputs found
Sort by
Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Praktik Hukum: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia
Full text linkThe development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant transformation across various sectors, including the legal field. AI is increasingly utilized for automating legal research, analyzing contract documents, predicting case outcomes, and providing legal services through chatbots. While offering opportunities for increased efficiency and broader access to justice, the use of AI also presents serious challenges, particularly in terms of regulation and legal ethics. This study aims to examine the potential applications of AI in legal practice in Indonesia and to identify regulatory challenges arising from its use. The research employs a normative legal method with conceptual and comparative approaches, analyzing current regulations and practices in other jurisdictions such as the European Union and the United States. The findings indicate that Indonesia lacks a comprehensive legal framework to govern the use of AI in the legal sector, which poses risks related to accountability, algorithmic bias, and violations of privacy and professional ethics. Therefore, specific regulatory frameworks are urgently needed to ensure transparency, fairness, and accountability in the implementation of AI in legal practices.Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk praktik hukum. AI mulai dimanfaatkan untuk otomatisasi riset hukum, analisis dokumen kontrak, prediksi hasil perkara, hingga penyediaan layanan hukum berbasis chatbot. Meskipun membuka peluang efisiensi dan akses terhadap keadilan, penggunaan AI juga memunculkan tantangan serius, khususnya dalam aspek regulasi dan etika hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan AI dalam praktik hukum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan regulatif yang muncul akibat penggunaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, melalui studi terhadap peraturan yang berlaku serta praktik di beberapa yurisdiksi lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mengatur penggunaan AI dalam sektor hukum, sehingga berisiko menimbulkan masalah akuntabilitas, bias algoritma, serta pelanggaran terhadap privasi dan etika profesi hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi khusus yang menjamin transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan AI di bidang huku
Indigenous Education: A Study of Resilience in the Tenganan and Baduy Luar Communities
No full textIndigenous education implemented by the Tenganan and Baduy Luar communities is a form of education that is liberating and plays an important role in maintaining cultural identity and fighting the negative impacts of globalization. This education is not based on a structure of domination, but rather forms a collective critical consciousness that allows indigenous people to understand and maintain their traditional values. Unlike formal education which often focuses on one-way knowledge transfer, indigenous education in these two communities prioritizes a collective and relational learning process. In this study, Paulo Freire's theory of liberating education is used as an analytical framework, emphasizing the importance of critical consciousness and active participation in the educational process. Indigenous education in Tenganan and Baduy Luar has proven effective in facing the challenges of modernization and pressures from global capitalism, by emphasizing ecological balance and a harmonious relationship between humans and nature. Through education that is passed down orally and based on experience, these two communities are able to maintain the continuity of their culture amidst the changing times. The conclusion of this study shows that indigenous education functions as a tool of liberation that is not only relevant for indigenous communities, but can also be an alternative model in fighting marginalization and maintaining the integrity of cultural identity and environmental sustainability.Pendidikan adat yang diterapkan oleh masyarakat Tenganan dan Baduy Luar merupakan salah satu bentuk pendidikan yang membebaskan dan berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya serta melawan dampak negatif globalisasi. Pendidikan ini tidak didasarkan pada struktur dominasi, melainkan membentuk kesadaran kritis kolektif yang memungkinkan masyarakat adat untuk memahami dan mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka. Berbeda dengan pendidikan formal yang sering kali berfokus pada transfer pengetahuan satu arah, pendidikan adat di kedua komunitas ini mengutamakan proses pembelajaran yang bersifat kolektif dan relasional. Dalam penelitian ini, teori Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan digunakan sebagai kerangka analisis, yang menekankan pentingnya kesadaran kritis dan partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Pendidikan adat di Tenganan dan Baduy Luar terbukti efektif dalam menghadapi tantangan modernisasi dan tekanan dari kapitalisme global, dengan menekankan pada keseimbangan ekologis dan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Melalui pendidikan yang diwariskan secara lisan dan berbasis pengalaman, kedua komunitas ini mampu mempertahankan keberlanjutan budaya mereka di tengah arus perubahan zaman. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan adat berfungsi sebagai alat pembebasan yang tidak hanya relevan bagi masyarakat adat, tetapi juga dapat menjadi model alternatif dalam melawan marginalisasi dan menjaga keutuhan identitas budaya serta kelestarian lingkungan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia
Full text linkDomestic violence (DV) is a very serious form of human rights violation, considering the physical, psychological, and social impacts it has on victims. Although various legal efforts have been made to provide protection for victims of domestic violence, there are still many obstacles in the implementation of effective legal protection. The purpose of this study is to analyze legal protection for victims of domestic violence from a Human Rights (HAM) perspective, by highlighting the extent to which the Indonesian legal system provides adequate protection in accordance with international human rights standards. The method used in this study is a normative approach with a literature review of laws, related regulations, and relevant literature. The results of the study indicate that although there are several regulations that provide legal protection, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the implementation of protection is still limited. Several factors that hinder effective protection include the lack of legal awareness in the community, obstacles in law enforcement, and minimal psychosocial support for victims. Therefore, further efforts are needed to increase legal awareness, strengthen law enforcement, and provide more comprehensive services for victims of domestic violence so that victims' human rights can be optimally protected.Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, mengingat dampak fisik, psikologis, dan sosial yang ditimbulkannya bagi korban. Meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, masih banyak kendala dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan standar HAM internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan kajian pustaka terhadap undang-undang, peraturan terkait, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang memberikan perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasi perlindungannya masih terbatas. Beberapa faktor yang menghambat perlindungan yang efektif antara lain kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, kendala dalam penegakan hukum, dan minimnya dukungan psikososial bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif bagi korban KDRT agar hak asasi korban dapat terlindungi secara optima
Tongkonan Tongkonan: Symbol of Interfaith Peace in Tana Toraja, South Sulawesi
No full textThis article describes the portrait of interfaith peace in Toraja, South Sulawesi, which involves three religions: Christianity, Islam, and Indigenous. The aim is to explain structural and cultural conditions that include shared values or identity, the role of elite religious leaders, and community involvement. This study uses a qualitative method with a literature review approach that relies on journal, magazine, and news data. This study focuses on how interfaith residents in Tana Toraja can live together in peaceful conditions. What social changes threaten the culture of peace, and how to strengthen or reproduce the culture of peace?. The study results show a culture of peace in Toraja through community involvement in religious activities between different religions. Shared values through the existence of a Tongkonan (Toraja traditional house), a shared home for families of different religions. The role of elite leaders (traditional and religious) in controlling the dynamics in inter-faith relations. Also, economic relations between religions are obtained through their cultural diversity. This article also suggests the importance of reproducing family values as the principal value in caring for a culture of peace in Tana Toraja. Lastly, order the leluhut "siangga, sikamali na siangkarran " (mutual respect, longing for each other, and helping each other) can consistently be implemented in everyday life.Artikel ini mendeskripsikan tentang potret perdamaian lintas iman di Toraja, Sulawesi Selatan yang melibatkan tiga agama yaitu Kristen, Islam dan Agama Adat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi struktural dan kultural yang mencakup nilai atau identitas bersama, peran elit pemuka agama dan keterlibatan masyarakat. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur dengan mengandalkan data jurnal, majalah dan berita. Studi ini memfokuskan pada bagaimana warga lintas iman di Tana Toraja bisa hidup bersama dalam kondisi damai? Bagaimana perubahan sosial yang mengancam budaya damai dan cara memperkuat atau mereproduksi budaya damai?. Hasil penelitian menunjukkan kondisi budaya damai di Toraja melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan antar agama yang berbeda. Nilai-nilai bersama melalui keberadaan Tongkonan (rumah adat Toraja) yang menjadi rumah bersama bagi keluarga yang berbeda agama. Peran elit pemimpin (adat dan agama) dalam mengontrol dinamika dalam hubungan antar lintas iman. Juga hubungan ekonomi antar agama yang didapat melalui keragaman budaya mereka. Serta artikel ini menyarankan pentingnya mereproduksi nilai-nilai kekeluargaan sebagai nilai utama dalam merawat budaya damai yang ada di Tana Toraja. Terakhir agar pesan leluhut “siangga, sikamali na siangkarran” (saling menghargai, saling merindukan dan saling tolong menolong) dapat selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
MAKNA FILOSOFI DAUN SAMBABELUM DALAM UPACARA PERKAWINAN AGAMA HINDU KAHARINGAN DI DESA PENDA NANGE KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN
Full text linkSambabelum leaves are one of the plants that are easily found around the environment and are also found in Hindu Kaharingan wedding ceremonies. Hindu Kaharingan people generally only know their use as equipment in wedding ceremonies and consider them as ordinary plants. Based on this, this study focuses on the philosophical meaning of sambabelum leaves in Hindu Kaharingan wedding ceremonies. This study uses a qualitative method, with a field study type of research. Qualitative data is used as the main data, while quantitative data is only as additional data. Determination of informants using purposive sampling techniques. Based on the research results, it is known that sambabelum leaves (kalanchoe pinneta) have a deep philosophical meaning in the Hindu Kaharingan wedding ceremony, as follows: a). The meaning of fertility, namely sambabelum leaves symbolize the hope for healthy offspring, a prosperous family, and an abundant life. b). The meaning of purity and purification, where sambabelum leaves are used in the purification process, cleansing negative energy and bringing purity to the couple who are going to get married. c). The meaning of blessing and prosperity, namely sambabelum leaves become prayers and requests to spiritual powers to provide blessings, protection, and prosperity in married life. d). The meaning of balance, where sambabelum leaves symbolize balance and harmony between the bride and groom, as well as a balanced relationship between humans and nature. e). The meaning of togetherness, namely sambabelum leaves describe a commitment to support each other, complement each other, and share life together in joy and sorrow. f). The meaning of harmony and happiness, namely the sambabelum leaf is a symbol of hope for a married life full of happiness and success for married couples. g). The meaning of religion and tradition, namely the sambabelum leaf is part of the tradition and cultural heritage of the Hindu Kaharingan religion, strengthening the cultural identity of the local community and preserving important traditional valuesDaun sambabelum ini salah satu tumbuhan yang mudah di temukan sekitar lingkungan dan juga di temukan dalam upacara perkawinan agama Hindu Kaharingan. Umat Hindu Kaharingan secara umum hanya mengetahui penggunaannya sebagai perlengkapan sarana dalam upacara perkawinan dan menganggapnya sebagai tanaman biasa saja. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada makna filosofis daun sambabelum pada upacara perkawinan agama Hindu Kaharingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi lapangan. Data kualitatif dipergunakan sebagai data utama, sedangkan data kuantitatif hanya sebagai data tambahan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daun sambabelum (kalanchoe pinneta) memiliki makna filosofi yang mendalam dalam upacara perkawinan agama Hindu Kaharingan, sebagai berikut: a). Makna kesuburan yaitu daun sambabelum melambangkan harapan akan keturunan yang sehat, keluarga yang sejahtera, dan kehidupan yang berlimpah. b). Makna kesucian dan penyucian di mana daun sambabelum digunakan dalam proses penyucian, membersihkan energi negatif dan membawa kesucian kepada pasangan yang akan menikah. c). Makna keberkahan dan kesejahteraan yakni daun sambabelum menjadi doa dan permohonan kepada kekuatan spiritual untuk memberikan keberkahan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. d). Makna keseimbangan di mana daun sambabelum melambangkan keseimbangan dan keselarasan antara mempelai pria dan wanita, serta hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. e). Makna kebersamaan yaitu daun sambabelum menggambarkan komitmen untuk saling mendukung, saling melengkapi, dan berbagi hidup bersama dalam suka dan duka. f). Makna keharmonisan dan kebahagiaan yakni daun sambabelum menjadi simbol harapan akan kehidupan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan bagi pasangan yang menikah. g). Makna agama dan tradisi yaitu daun sambabelum merupakan bagian dari tradisi dan warisan budaya agama Hindu Kaharingan, memperkuat identitas budaya masyarakat setempat dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang pentin
Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen Menanamkan Indikator Komitmen Kebangsaan dan Indikator Anti Kekerasan dalam Moderasi Beragama di Kelas X SMKN 1 Palangka Raya
No full textAbstract
The results of this research describe that: (1) The efforts of Christian Religious Education teachers are to foster, guide and supervise students implementing indicators of national commitment in living a life of religious moderation in the SMKN 1 Palangka Raya environment. Teachers develop students through topics discussed about life in a pluralistic society which are related to indicators of national commitment. Apart from developing teachers, they also guide and supervise students in carrying out national commitments within the SMKN 1 Palangka Raya environment. (2) The Christian Religious Education teacher's efforts are to develop, guide and supervise students implementing anti-violence indicators within the SMKN 1 Palangka Raya environment. The teacher provides guidance that is taught through the topics of the principles of loyalty, justice and love. Teachers also guide and supervise students' behavior at school, apart from that, religious teachers have first practiced non-violence.Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa: (1) Upaya guru Pendidikan Agama Kristen adalah membina, membimbing dan mengawasi peserta didik menerapkan indikator komitmen kebangsaan dalam hidup moderasi beragama di lingkungan SMKN 1 Palangka Raya. Guru membina peserta didik melalui topik bahasan hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki kaitan dengan indikator komitmen kebangsaan, selain membina guru juga membimbing dan mengawasi peserta didik dalam menjalankan komitmen kebangsaan di lingkungan SMKN 1 Palangka Raya. (2) Upaya guru Pendidikan Agama Kristen adalah membina, membimbing dan mengawasi peserta didik menjalankan indikator anti kekerasan dalam lingkungan SMKN 1 Palangka Raya. Guru memberikan binaan yang diajarkan melalui topik bahasan prinsip setia, adil dan kasih. Guru juga membimbing dan melakukan pengawasan terhadap tingkah laku peserta didik di sekolah, selain itu guru agama sudah terlebih dahulu mempraktekkan hidup dalam anti kekerasan.
 
Pertanggungjawaban Yayasan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Audit Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik
No full textThe legal body of the educational foundation is a private legal body. Foundation wealth management and financial reporting must be done through appropriate strategies, considering applicable provisions and using information technology to support openness. An audit of the foundation's financial statements must be carried out to ensure that the financial report is prepared in a reasonable and correct manner and has sufficient evidence as a basis for its preparation. This study is a normative jurisprudential study that examines the liability of the foundation for non-execution of the obligation of auditing financial statements by the public accountant. Failure to carry out the audit of public accountants on the financial report of the educational foundation that meets the criteria as referred to in the Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2004 On Amendments to the Law No. 16 Year 2001 On the Foundation entails legal consequences in the form of inspection of the Foundation. If the annual report documents are found to be incorrect and misleading, then the foundation's administrator and supervisor shall be liable to the injured party.Bentuk badan hukum yayasan pendidikan merupakan badan hukum privat. Pengelolaan kekayaan dan laporan keuangan yayasan harus dijalankan melalui strategi yang tepat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan. Audit laporan keuangan yayasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan wajar dan benar, dan memiliki bukti-bukti yang cukup sebagai dasar penyusunan laporan audit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban yayasan terhadap tidak terlaksananya kewajiban audit laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak terlaksananya audit akuntan publik pada laporan keuangan yayasan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemeriksaan terhadap yayasan. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan
Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Desentralisasi Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
No full text
Abstract
The issue of decentralization is also closely related to the vertical separation of powers, namely a proposition that explains the distribution of powers between various levels of government. This is related to the division of authority between central and regional government levels. In Indonesia there have been several regulatory changes related to regional government, which of course also have an impact on the pattern of division of authority between the central and regional governments. The aim of this research is to analyze the ideal concept of decentralization for the Unitary State of the Republic of Indonesia. This type of research is normative legal research, because this research examines statutory regulations, theories or doctrines, and conceptual thinking and previous research related to the object of study in this research. The results of this research show that the ideal decentralization concept for the Unitary State of the Republic of Indonesia is a combination of symmetry and asymmetry which is the right combination or is known as the Integrated Decentralization System concept. In this decentralization, regions have broad authority in terms of managing their household affairs, including planning, implementation and evaluation, which are given to the regions with complete authority. In this decentralization, the role of the central government is not completely absent, the central government continues to supervise certain limits.
Keywords: Decentralization, Ideal, and the Unitary State of the Republic of IndonesiaAbstrak
Permasalahan mengenai desentralisasi juga berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan secara vertikal yakni suatu proposisi yang menjelaskan pembagian kekuasaan antara berbagai tingkatan pemerintahan. Hal tersebut terkait dengan pembagian kewenangan antara tingkatan pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan regulasi terkait dengan pemerintahan daerah, yang tentunya juga berpengaruh terkait dengan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep desentralisasi yang ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep desentralisasi yang ideal untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kombinasi simetris dan asimetris merupakan kombinasi yang tepat atau disebut sebagai konsep Integrated decentralization System. Dalam desentralisasi ini, daerah memiliki kewenangan yang luas dalam hal mengatur urusan rumah tangganya baik itu mengenai perencanaan, pelaksaanan, dan evaluasi diserahkan diberikan oleh daerah dengan wewenang utuh. Desentralisasi ini peran pemerintah pusat bukan sama sekali tidak ada, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan terhadap batasan tertentu.
Kata Kunci: Desentralisasi, Ideal, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Ritual Miempu Dalam Pemahaman Masyarakat Suku Dayak Ma’anyan Paku di Desa Runggu Raya
No full textRitual atau upacara dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh berkat atau rezeki yang lancar dari suatu kegiatan. Salah satu ritual yang paling sering dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Ma’anyan Paku yaitu ritual miempu. Ritual miempu umumnya dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut keyakinan Hindu Kaharingan, namun beberapa jemaat Kristen di Desa Runggu Raya tetap menjalankan ritual tersebut. Ritual miempu yang dipimpin khusus oleh belian. Ritual miempu dimengerti sebagai ritual pengobatan tradisional dan sebagai ikhtiar manusia untuk mencegah segala musibah yang menimpa manusia dan seluruh alam semesta, serta tidak boleh dilakukan atau diimplementasikan dengan sembrono. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis tindakan masyarakat pada pelaksana ritual miempu dalam Suku Dayak Ma’anyan Paku di Desa Runggu Raya, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, serta kajian literatur yang berkaitan dengan ritual meimpu, tindakan sosial, dan pengobatan tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan masyarakat suku Dayak Ma’anyan Paku dalam pelaksanaan ritual miempu tersebut merupakan gabungan dari tindakan rasionalitas instrumental, rasionalitas berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Dari gabungan keempat tindakan sosial menerangkan bahwa tindakan tradisional dan afektif lebih mendominasi dari keseluruhan tindakan lainnya.
 
Penyimpangan HAM Menuju Politik Identitas
No full textHuman rights violations against women and children in Indonesia's Freedom of Religion and Belief (FoRB) are visible in public spaces. This article focuses on cases that often occur in multicultural societies. This article aims to identify, discuss, and comment on human rights violations in the religious form prohibitions and coercion in public schools, which impact the development of identity politics in Indonesia. The method used is a qualitative multiple-case study that will discuss and compare several cases of human rights violations in children's religious clothing in public schools using online media and a review of regulatory literature as a data source. The results of this research show four findings namely first, forced use of religious clothing occurs in Muslim-majority areas. Meanwhile, the prohibition on wearing religious clothing occurs in non-Muslim majority areas. Second, religious legislation for educational institutions in certain areas is still based on the most relevant religious regions. Third, the contest of burning clothing has an impact on the victim's psychological, physical, and relational disorders. Fourth, cultural contestation is a means of perpetuating identity politics and targeting vulnerable groups such as women and children. Thus, the state has a big task to guarantee religious freedom in vulnerable spaces.Abstrak
Pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak di ruang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Indonesia nampak dalam ruang-ruang publik. Tulisan ini berfokus pada kasus-kasus yang marak terjadi dalam masyarakat multikultural. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menanggapi pelanggaran HAM dalam bentuk pelarangan dan pemaksaan busana keagamaan di sekolah umum yang berdampak pada pengembangan politik identitas di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus ganda kualitatif yang akan membahas dan membandingkan beberapa kasus pelanggaran HAM pada busana keagamaan anak di sekolah umum dengan menggunakan media online, dan kajian literatur regulasi sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan empat temuan yakni pertama, pemaksaan penggunaan busana keagamaan terjadi di wilayah mayoritas muslim. Sedangkan pelarangan penggunaan busana keagamaan terjadi di wilayah mayoritas non muslim. Kedua, penetapan regulasi busana keagamaan bagi lembaga pendidikan pada wilayah tertentu masih berdasar pada mayoritas keagamaan wilayah terkait. Ketiga, kontestasi busana keagamaan berdampak pada ganguan psikological, fisikal, dan relasional korban. Keempat, kontestasi budaya merupakan sarana melanggengkan politik identitas dan menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dengan demikian, negara memiliki tugas besar untuk menjamin kebebasan beragama dalam ruang-ruang rentan