E-Journal Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Not a member yet
711 research outputs found
Sort by
Manajemen Pendidikan Dalam Konsep Tri Hita Karana
No full textManajemen merupakan suatu seni yang dimiliki seseorang dalam kemampuan dan ketrampilan khusus untuk melakukan kegiatan baik secara perorangan maupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien. Manajemen Pendidikan merupakan penataan bidang pendidikan yang dilaksanakan melalui suatu aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Dalam tulisan ini yang membahas tentang Manajemen dan Manajemen Pendidikan, Tujuan Manajemen Pendidikan, Fungsi Manajemen Pendidikan, Konsep Tri Hita Karana tiga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa , manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam
Konsep Ilmu Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Kristen
No full textPenelitian dalam artikel ini mengungkap sebuah konsep ilmu manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen, untuk mendapatkan hasil yang otentik dan mendalam, metode triangulasi digunakan dalam penelitian ini, dan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologis dengan peran peneliti sebagai instrumen kunci, dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan Kristen hadir sebagai ilmu baru berdasarkan tuntutan kebutuhan perkembangan pendidikan Kristen, dengan konsep sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keagamaan
Bentuk Ritual Perkawinan Adat Yang Marak Dilaksanakan Di Desa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan
No full textDi kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan keturunan maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selanjutnya seperti yang terdapat di dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seoarng pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Bersatunya pria dan wanita sebagai suami istri tentu wajib melaksanakan ritual”. Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data. dilakukan dengan Teknik Observasi, Tehnik wawancara, tehnik observasi, tehnik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan key penentuan informan kunci (key informan) atau sample (representative sample). Teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Bentuk Ritual Perkawinan Adat yang marak dilaksanakan didesa Tumbang Karuei kecamatan bukit Raya Kabupaten Katingan perspektif Hukum adalah (a). Ritual Haliki (b). Peminangan, (c). Pemberkatan Perkawina
Sistem Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMAN Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas
No full textThe learning system during the Covid-19 pandemic experienced many changes in the implementation of learning which became a problem in the world of education in schools, including high schools. The issue of education during the Covid-19 pandemic has become the focus of various studies. However, the system for implementing learning, especially Hindu religious education in high schools in Kapuas district, is not yet available. Thus, researchers are interested in studying the learning implementation system at SMA Negeri Kuala Kapuas with the focus on problems (1) How is the readiness to implement the implementation system of Hindu religious education during the Covid-19 pandemic at SMAN Kuala Kapuas, Kapuas Regency, (2) How is the system applied in implementation of Hindu religious education learning during the Covid-19 period at SMAN Kuala Kapuas, Kapuas Regency, and (3) What were the obstacles and solutions faced in the implementation of Hindu religious education learning systems during the Covid-19 pandemic at SMAN Kuala Kapuas, Kapuas Regency.
The theory used to study and describe the formulation of the research problem is the theory of behaviorism, systems theory, and cognitive theory. The research method used is a qualitative research method. Data obtained from observations, in-depth interviews, and document studies.
The results of the analysis of the learning implementation system show the following points. (1) readiness for the implementation of online learning, namely the readiness of teachers, students and supporting infrastructure for online learning, while limited PTM is the readiness of schedules and health protocols. (2) The system applied in the implementation of learning is full online learning, learning with assignments, and limited PTM with the application of health protocols. (3) The obstacles faced by schools are the knowledge of teachers and students regarding online learning is still diverse, lessons are difficult for students to understand in online learning, and the availability of facilities and infrastructure is not adequate. The solutions offered in the learning implementation system during the pandemic are increasing the creativity of teachers and students and implementing limited face-to-face learning to meet the needs of students in learning
Etika Lingkungan Dalam Perspektif Filsafat Jaina
No full textKrisis Lingkungan yang terjadi tidak terlepas dari dampak paradigma antroposentrisme yang menganggap bahwa alam adalah objek untuk didominasi oleh manusia, dari hal itu banyak masalah terkait lingkungan yang terjadi. Berbagai upaya juga telah dicanangkan namun belum bisa memberikan efek yang maksimal terhadap kualitas lingkungan. Guna untuk memberikan sebuah solusi, kiranya perlu merekontruksi pemikiran yang bernuansa ekosentrisme seperti pada pemikiran filsafat Jaina. Tulisan ini bertujuan untuk melihat pemikiran Jainisme terhadap etika lingkungan. Dalam penulisan ini menggunakan Metode kulaitatif yang menguraikan secara diskritif dengan sumber kepustakaan. Adapun isi dari tulisan ini bahwa etika lingkungan merupakan prinsif etis terhadap lingkungan yang tertuang dari berbagai macam paradigma seperti antroposentrisme, ekofeminisme, serta ekosentrisme, kesemuanya itu berdampak pada lingkungan. Salah satu pemikiran yang bersifat ramah lingkungan dalah filsafat Jaina yang sangat ekologis. Filsafat Jaina adalah salah satu pandangan yang bisa menjadi solusi bagi krisis ekologi yang terjadi, hal ini dikarenakan filsafat Jaina bersifat ekologi
Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia
No full textBerdasarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen ada dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Dalam mekanisme melalui pengadilan (litigasi) tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik atau e-commerce di Indonesia. Hal ini di karenakan gugatan sengketa konsumen pada umumnya berjumlah nominal yang kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan mekanisme penyelesaian dari sengketa konsumen dari luar pengadilan (non litigasi) dapat menimbulkan beberapa persoalan yang salah satunya dalam tahap permulaan dimana pelaku usaha dan konsumen biasanya sulit menyepakati penyelesaian sengketa konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan tentang mekanisme tata cara dari penyelesaian gugatan sederhana dengan mekanisme agar dapat memberikan proses penyelesaikan sengketa yang sederhana, cepat dan terjangkau bagi masyakarat Indonesia. Akan tetapi proses mekanisme tersebut berpotensi dapat menimbulkan persoalan bagi konsumen e-commerce yang mewajibkan kedua pihak yang bersengketa tersebut menetap di wilayah atau tempat yang sama. Pendekatan secara daring atau online sangat penting dalam penyelesaikan sengketa konsumen di era digital Indonesia dengan proses yang sederhana, singkat dan cepat serta terjangkau sehingga mudah diakses oleh semua masyarakat selaku konsumen. Mahkamah Agung (MA) sudah menerapkan sistem secara online yang disebut dengan sistem e-court. Sistem ini memiliki fasilitas yang memudahkan untuk pengajuan gugatan, dalam proses pembayaran dan tahapan pemanggilan dari kedua pihak yang bersengketa melalui elektronik atau online. Maka undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam proses penyelesaikan sengketa konsumen saat ini perlu direvisi. Dalam revisi peraturan hukum ini harus dapat mengakomodir dengan lebih detail mengenai wujud karakteristik sengketa konsumen terkait dengan transaksi e-commerce di era digital saat ini di Indonesia. Sehingga aturan hukum yang ada buat nantinya dapat memberikan payung hukum dan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang lebih tepat dan memiliki keharmonisan serta berisi segala mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara daring atau online. Dengan revisi tersebut dapat memberikan payung hukum yang tepat untuk konsumen pada era digital saat ini bagi masyarakat di Indonesia
Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)
No full textThe purpose of this paper was to examine the principle of erga omnes in the decision of the Constitutional Court which annulled the results of the Sabu Raijua Regency General Election due to the violation of the requirements for regional head candidates, namely the issue of citizenship. The author has discussed several provisions related to erga omnes in the decision of the Constitutional Court, using the normative juridical method. Through the statutory approach (statute approach), literature study, and case approach (case approach). The type of analysis that has been applied is descriptive interpretive. The results of this paper have included regulations regarding the General Election Commission, the Election of Governors, Regents, and Mayors, the Citizenship of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court, and the Judicial Power.
Tujuan penulisan untuk menelaah prinsip erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pemilukada kabupaten Sabu Raijua akibat pelanggaran syarat calon kepala daerah, yakni masalah kewarganegaraan. Penulis membahas beberapa ketentuan terkait erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang- undangan (statue approach), studi literatur, dan pendekatan kasus (case approach). Jenis analisis yang diterapkan adalah deskriptif interpretatif. Hasil dari tulisan ini meliputi peraturan mengenai Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pasca Pandemi Covid-19 di SMKN 1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara
No full textThe implementation of limited face-to-face learning is one of the alternatives provided by the government in overcoming various kinds of problems in online learning. The learning process requires a variety of preparations that need to be done in order to facilitate the learning process of students. In addition to the preparation of supporting facilities and infrastructure, the preparation of competencies from educators also needs to be prepared, because educators have an important role in achieving effective and efficient learning. Teachers are required to have the ability to manage learning, including in designing classes so that limited face-to-face learning can run. Teacher creativity is needed because students during the pandemic are always assisted by their parents must return to being independent students. The implementation of limited face-to-face learning at SMKN 1 Muara Teweh, North Barito District has been carried out in stages, namely the Pre-Instructional Stage which is the preparation stage before learning. The Instructional stage is forming study groups, optimizing the media in designing Learning Materials for presenting Teaching Materials. Post-Learning Stage is the stage carried out to evaluate the course of the learning process.Pelaksanaan Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dalam Pembelajaran yang dilakukan secara daring. Proses pembelajaran tersebut membutuhkan berbagai macam persiapan yang perlu dilakukan guna memperlancar proses belajar peserta didik. Selain persiapan sarana dan prasarana penunjang persiapan kompetensi dari tenaga pendidik juga perlu untuk dipersiapkan, karena pendidik memiliki peran penting dalam ketercapaian pembelajaran yang efektif dan efesien. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran termasuk dalam mendesain kelas sehingga pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan. Kreatifitas guru sangat dibutuhkan karena siswa yang selama pandemic selalu dibantu oleh orang tua harus kembali dijadikan siswa yang mandiri. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMKN 1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan dengan tahapan yaitu Tahap Pra Instruksional yang merupakan tahap persiapan sebelum pembelajaran. Tahap Instruksional yaitu membentuk kelompok belajar, optimalisasi media mendesaian Materi Pembelajaran penyajian Materi Ajar. Tahap Pasca Pembelajaran yaitu tahapan yang dilakukan guna mengevaluasi jalannya proses pembelajaran
Implementasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar GMIT Air Nona 1 Kupang
No full textABSTRAK
Judul penelitian ini adalah Implementasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar GMIT Airnona 1 Kupang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan kompetensi manajerial kepala sekolah di Sekolah Dasar GMIT Airnona 1 Kupang dalam meningkatan mutu sekolah penggerak. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kompetensi manajerial kepala sekolah di Sekolah Dasar GMIT Airnona 1 Kupang dalam meningkatkan mutu sekolah penggerak. Manfaat pada peneltian ini adalah untuk pengembangan teori manajemen pendidikan pada Magister Pendidikan Agama Kristen untuk dijadikan pedoman bagi lembaga pendidikan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan implementasi kompetensi manajerial kepala sekolah. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.
Dalam sekolah penggerak kurikulum yang dipakai yaitu “kurikulum merdeka” (prototipe), dan juga kurikulum 2013 akan tetapi yang lebih dikhususkan berkaitan dengan sekolah penggerak adalah kurikulum merdeka (prototipe). Kepala sekolah SD GMIT Airnona 1 Kupang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekolah terlaksana baik sesuai dengan bidangnya. Kompetensi manajerial kepala sekolah mempunyai hubungan baik dalam hal saling melengkapi setiap kekurangan yang ada dengan satu tujuan yaitu terlaksananya program-program sekolah yang bersinergi dan berdayaguna. Meningkatnya mutu sekolah penggerak tentu adanya relasi baik antara pemimpin dan rekan kerjanya. Kendala yang dialami di SD GMIT Airnona 1 Kupang antara lain: ada beberapa guru yang kurang paham dalam penggunaan atau dalam mengoperasikan IT yang berdampak besar pada peningkatan mutu sekolah sebagai sekolah penggerak. selain itu terdapat kekurangan guru atau tenaga pendidik di SD GMIT Airnona 1 Kupang sebagai sekolah yang notabenennya adalah sekolah penggerak
Realitas Poenyebaran Hoax Sebagai Perbuatan Hukum Di Dunia Maya
No full textThe development of the use of information technology that is so massive is utilized by internet network users to spread hoaxes. The consequences of spreading fake news are not only economic losses, but also create feelings of anxiety, take lives, divide people and even become the beginning of the rise of radicalism movements. This study aims to analyze hoaxes as legal acts in cyberspace and analyze law enforcement against the spread of hoaxes. This research is a normative juridical research that examines the construction of norms regarding hoaxes in Indonesian laws and regulations. Hoax or fake news is a real legal act even though it is done in cyberspace. The spread is very massive and even tends to be uncontrollable and difficult to find where it started. As a real legal act, this act has legal consequences as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Nevertheless, digital literacy remains the main key in overcoming hoaxes.
Perkembangan penggunaan teknologi informasi yang begitu masif dimanfaatkan oleh para pengguna jaringan internet untuk menyebarkan hoax. Akibat penyebaran hoaks tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan perasaan cemas, merenggut nyawa, memecah belah masyarakat bahkan menjadi awal kebangkitan gerakan radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hoaks sebagai perbuatan hukum di dunia maya dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji konstruksi norma hoaks dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hoax atau berita palsu merupakan perbuatan hukum yang nyata meskipun dilakukan di dunia maya. Penyebarannya sangat masif bahkan cenderung tidak terkendali dan sulit ditemukan dari mana asalnya. Sebagai perbuatan hukum yang nyata, perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, literasi digital tetap menjadi kunci utama dalam mengatasi hoax