E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI JAWA TENGAH DAN IDENTIFIKASI HAMBATAN SERTA PENYELESAIANNYA
Get PDFThis paper on investment describes the legal system consisting of substance and apparatus. The purposes of this paper are: (1) to study more deeply and explain the process of implementing foreign investment in Indonesia in general and Central Java in particular, in terms of the applicable normative juridical aspects, and (2) to find out the obstacles or obstacles that may occur. in the implementation of the investment. Based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Central Java Governor Regulation Number 152 of 2010, the general process of implementing foreign investment in Central Java is as follows: (1) Foreign investors submit investment plan files to be carried out to BPMD for registration. in order to obtain an investment permit in Central Java, (2) foreign investors who have obtained permits from BPMD obtain non-fiscal facilities such as Producer Importer Identification Numbers (API-P), Plans for Use of Foreign Workers (RPTKA), Recommendations for Visas to Work, Permits Employing Foreign Workers (IMTA), (3) Investors must establish a PT (Limited Company) in Central Java, and (4) Foreign investors carry out investment activities as planned. Obstacles and settlement of foreign investment in Central Java, among others: (1) obstacles in the form of political stability and security factors. The solution to this obstacle lies with the government; (2) Issues inthe form of “Nominee†Shareholders; (3) Incentives given to foreign investors have the potential to trigger foreign domination of the regional economy; and (4) investment disputes. The settlement of this dispute refers to Article 32 of Law Number 25 of 2007, namely through 4 ways: Deliberation and consensus, Arbitration, Alternative dispute resolution, and Courts
LEGALITAS WISATA RUANG ANGKASA DAN PERLINDUNGAN WISATAWAN RUANG ANGKASA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Get PDFThe regulation of space tourism and whether the position of a space tourist has the same position as an astronaut who is a human ambassador in space, especially the gap between the fact that space tourism activities are becoming more realistic and international law rules that have not yet regulated space tourism activities. in particular. This research uses literature study method with secondary research materials. Space tourism as a result of technological developments in the use of space activities is accommodated by the 1967 Space Treaty as the basis of international law regarding outer space. The presence of tourists in tourism activities is inseparable, their presence is protected by the Space Treaty 1967, the Liability Convention 1972, and the Registration Convention 1975. The occurrence of space tourism certainly requires the latest international legal products to become regulations related to space tourism activities, the need for a new international agreement that regulates space activities so that these activities have a concrete legal basis so that they do not cause problems from a regulatory perspective
Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Di Indonesia
Get PDFPandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat seluruh negara dunia mengalami berbagai dampak baik kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerjasama oleh seluruh negara. Indonesia seyogyanya turut serta dalam kerjasama multilateral dalam rangka penanganan COVID-19, salah satunya terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional.Kerjasama yang dilakukan tentu melalui diplomasi. Salah satu cabang diplomasi adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, melainkan juga salah satunya adalah DPR sebagai parlemen di Indonesia. Mengingat fungsi diplomasi parlemen tersebut tergolong baru dalam teori mengenai parlemen, maka artikel ini akan membahas mengenai kedudukan diplomasi parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan model diplomasi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkanbahwadiplomasi di Indonesia telah mengalami perkembangan, yang mana diplomasi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, melainkan juga oleh DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia. Bahkan secara normatif, diplomasi parlemen sudah diatur dalam sejumlah undang-undang di Indonesia seperti UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR-RI dapat melakukan fungsi diplomasi melalui wujud diplomasi ekonomi baik dalam bentuk bilateral, multilateral, ataupun melalui forum parlemen yang ada seperti lnter-Parliamentary UniondanAsia Pacific Parliamentary Forum.Pada penelitian ini terdapat model diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh DPR-RI dalam rangka PEN baik diplomasi yang ditujukan untuk membuat perjanjian internasional dan diplomasi yang ditujukan untuk pembinaan hubungan baik dengan negara lain yang kedua-duanya bermanfaat dalam rangka pemulihan ekonomipasca COVID-19 baik secara regional maupun di Indonesia
THE PRESIDENT’S AUTHORITY IN THE APPOINTMENT, TRANSFER, AND DISMISSAL OF CIVIL SERVANTS IN DEMOCRACY IN INDONESIA
Get PDFThe purpose of writing this article is to analyze the president’s authority in the appointment, transfer, and dismissal of Civil Servants after the issuance of Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants. In this latest policy, the president is stated to withdraw the delegation of authority if the bureaucracy is not run based on a system of merit and professionalism. This policy has sparked debate because the change is seen as an attempt to dominate and hegemony of the government over the bureaucracy through the creation of undemocratic laws. There are fears that the bureaucracy will become a political tool that will keep it from its primary public servant goal. This research is part of normative legal research (normative research) or doctrinal legal research with a statutory, case, and conceptual approach. The study findings show that constitutionally the president’s authority to withdraw the delegation of authority in the appointment, transfer, and dismissal of civil servants has indeed been based on the provisions of the law where the president is the holder of government power. Still, with this regulatory change, presidential power has become more dominant. It opens up opportunities for conflict of interest to intensify in the administration of the bureaucracy so that it is not in line with democratic values
KEBERADAAN AJARAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP)
Get PDFPenyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahahui dan menganalisa, bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana?; dan bagaimanakah tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, Sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dengan studi kepustakaan dan wawancara, metoda analisa data adalah kualitatif.Hasil penelitian penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik. Orang tersebut ialah: Pelaku Lapangan (Manus Ministra). Pertanggung jawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggung jawab penuh dan kedua, penanggung jawab sebagian. Penangung jawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader sebagai penanggungjawab mandiri; mededader sebagai penanggungjawab bersama; medeplegen sebagai penanggung jawab serta; doen plegen sebagai penanggung jawab penyuruh; dan uitlokken sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai  poger sebagai penanggung jawab percobaan : perbuatan pidana dan medeplichtige sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan  pidana. pertanggung jawaban pidana harus linier dengan spektrum perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling (teknik sampling daerah), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekalipun UMKM belum memahami pajak yang dibayar secara lengkap tetapi mereka tetap patuh membayar pajaknya. Sanksi pajak pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi bagi ketidakpatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya menjadi mereka patuh memenuhi kewajibannya.. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang bersifat membantu kelancaran wajib pajak memenuhi kewajibannya merupakan harapan dan kenyataan wajib pajak yang harus dilaksanakan.Kata kunci :       Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib PajakAbstractThis study aimed to examine the effect of several independent variables such as understanding of taxation, tax sanctions, and service quality on the dependent variable, namely MSME taxpayer compliance in Semarang City. The sample used in this study was 99 respondents with data obtained by distributing the questionnaires. The sampling method used in this study is cluster random sampling (regional sampling technique), while the data processing method used by the researcher is multiple linear regression analysis.The results showed that the understanding of taxation had an insignificant negative effect on MSME taxpayer compliance, even though MSMEs did not fully understand the taxes paid but they still obeyed paying taxes. Tax sanctions have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. Sanctions for non-compliance by taxpayers paying their tax obligations so that they comply with their obligations. Service quality has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. Services that are helpful for the smooth running of taxpayers in fulfilling their obligations are the expectations and reality of taxpayers that must be implemented.Keywords: Tax Understanding, Tax Sanctions, Service Quality, Taxpayer Complianc
Peran Managerial dalam Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel seperti Pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini kepala bidang dan seksi keuangan sebanyak 57 di kantor kabupaten Magelang, dan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman Sistem Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Kata kunci : Pemahaman sistem akuntansi, teknologi informasi, kompetensi, kualitas laporan keuangan daerahAbstractThis study aimed to examine the effect of several variables such as understanding of accounting systems, utilization of information technology, human resource competence on the quality of regional financial reports. The population in this study was the head of the financial sector and section at the Magelang district office, and the data obtained through the distribution of questionnaires (questionnaires), while the data processing method used by the researcher was multiple linear regression analysis.The results showed that the understanding of accounting systems had a positive and significant effect on the quality of financial statements, while the utilization of information technology had a positive and significant effect on the quality of financial statements, and the competence of human resources had a positive and significant effect on the quality of financial statements.Keywords: Understanding of accounting systems, information technology, competence, quality of regional financial report
The Role Financial Literacy and Financial Planning to Increase Financial Resilience: Household Behaviour as Mediating Variable
Get PDFThis study aims to examine the effect of spatial literacy and financial planning by using household behavior as a mediator. The testing uses a mediation process using Smart PLS 3.0. Respondents were collected using an online survey using a simple random sampling technique. The number of respondents used in this study was 102 respondents. Based on the results of data processing, financial literacy on financial resilience is not supported. Meanwhile, the effect of financial literacy on financial resilience by mediating household behavior is accepted. The hypothesis of financial planning on financial resilience is not supported. However, the effect of financial planning on financial resilience with household behavior as mediation is supported. This research provides theoretical and practical contributions which will also be discussed further in this paper
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA
Get PDFPelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu catatan penting dalam permasalahan hukum lingkungan, karena dari sinilah masyarakat atau orang yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya untuk menggapai tujuan utama dari penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian. Dalam penegakan hukum sering mengalami kebuntuan. Sebuah harapan besar dari para korban lingkungan hidup yakni mendapat Keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum. Namun dalam prosesnya seringkali ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hukum serta konpleksitas masalah didalam Lingkungan Hidup menjadi suatu titik gelab bahwa Penyelesaian lingkungan hidup tidak mudah, dan seringkali membuat para agen – agen penegak hukum menemukan titik kebuntuan dalam penyelesaiannya, baik dengan proses Administrasi, Perdata, maupun Pidana. Sehingga diperlukan sebuah treatment baru dalam penegakan lingkungan hidup yang berbasis keadilan substansial dengan tidak hanya bertumpuh pada hukum yang berbasis aturan atau pendekatan perundang – undangan (Positivisme) semata, akan tetapi pendekatan Legal Pluralism Approach. Dengan pendekatan Legal Pluralism Approach penegak hukum mampu untuk menggapai keadilan yang sempurna (Perfect Justice). Tulisan ini menggunakan metodelogi yuridis normatif Dengan pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan Lingkungan hidup dengan pendekatan Legal Pluralism Approach dapat mencapai keadilan yang sempurna atau biasa di sebut sebagai Keadilan Substantif (keadilan yang berasal dari hati Nurani penegak hukum).Â
PELAYANAN ADMINISTRASI TIKET TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG KM. KELIMUTU PADA PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI SEMARANG)
Get PDFAbstrak PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yaitu kapal penumpang. PT.PELNI menitik beratkan kepada pelayanan terhadap kepuasan penumpang, Pelayanan penumpang dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan penumpang dan dalam bentuk barang dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitan disi adalah untuk mengetahui kinerja jasa pelayanan serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa Pelayanan terhadap PT. PELNI. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari aspek kualitas pelayanan, sikap pegawai PT. PELNI terhadap penumpang dan, secara umum kinerja pelayanan yang belum memuaskan, masih memerlukan beberapa pembenahan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh pengguna jasa PT. PELNI. Kedua, berdasarkan penilaian penumpang terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. PELNI masih kurangnya tempat penjualan tiket dan tempat loket tiket, sehingga menimbulkan antrian panjang yang menimbulkan penumpang saling rebutan untuk segera bisa masuk ke dalam kapal KM. Kelimutu. Ketiga keamanan terhadap penumpang yang masih menyebabkan keresahan dan kerugian pada penumpang terhadap masih adanya pencaloan atau tiket palsu, bentrokan antar penumpang. Artinya sebagian besar penumpang menginginkan perbaikan pada tiga indikator tersebut dan harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayananannya oleh pihak PT. PELNI pada masa akan datang dalam memberikan layanan. Kata kunci : pelayanan, tiket, penumpang, kepuasan, PELNI Abstract:PT. Pelayaran Nasional Indonesia is a company engaged in sea transportation services, namely passenger ships. PT.PELNI focuses on service to passenger satisfaction, passenger service can be defined as all forms of passenger service and in the form of goods, which in principle are the responsibility and carried out by government agencies at the central, regional, and in the environment of BUMN, or BUMD in the framework of fulfilling community needs as well as in the framework of the provisions of laws and regulations. The purpose of this research is to determine the performance of services and to determine the level of service user satisfaction with PT. PELNI. The research design used is descriptive qualitative. The results of this study are as follows. First, from the aspect of service quality, the attitude of the employees of PT. PELNI to passengers and, in general, the service performance is not satisfactory, still needs some improvements in order to provide better service to all service users. Second, based on the passenger's assessment of the facilities provided by PT. PELNI still lacks ticket sales places and ticket booth places, resulting in long queues that cause passengers to fight over each other to immediately get onto the KM ship. Kelimutu. Third, security for passengers who still cause anxiety and loss to passengers due to brokering or fake tickets, clashes between passengers. This means that most passengers want improvements in these three indicators and must be a priority in improving its services by PT. PELNI in the future in providing services.Keywords: service, passenger, tickets, satisfaction, PELN