E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR KERAMAIAN MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19
Get PDFSemua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini, termasuk Indonesia yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Telah banyak korban yang terinfeksi virus ini, bahkan terdapat puluhan ribu orang korban meninggal. Banyaknya kasus yang terjadi membuat pasien tidak ditangani dengan maksimal karena rumah sakit dan tim medis kewalahan menanganinya. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19. Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19. Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat, karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon, serta penanganan daripemerintah
MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Get PDFBerdasarkan salah satu ciri Negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum dan terjadwal. Karenanya, tanpa pemilu, struktur demokrasi nasional akan hilang. Oleh karena itu, agar demokrasi divalidasi dengan adanya pemilihan umum (pemilu), maka penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara efektif. Seiring dengan kemajuan pembangunan demokrasi di Indonesia, badan legislatif tidak hanya dipilih dari masyarakat Indonesia yang berhak memilih melalui pemilihan umum, tetapi juga lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden yang merupakan mantan kekuasaan / dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur. yang semula disahkan / dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Bupati dan Wakil Gubernur bersama Walikota dan seorang wakil yang merupakan kekuasaan pertama yang dipilih oleh Dewan Daerah Kabupaten / Kota) juga ikut serta digunakan secara langsung dan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih
THE TERMS OF ACQUIRING EIGENDOM RIGHT ON LAND THROUGH STATUTE OF LIMITATION (DALUWARSA)
Get PDFThis paper contains about how to apply the law of transfer of right on land as well as the requirements for acquiring eigendom right on land through statute of limitation(daluwarsa), both before the enactment of the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law (hereinafter referred as BAL) and after the enactment of the BAL. Furthermore, the prerequisites for obtaining eigendom right on land will be analysed based on the provisions of the principle of good faith, also describe the reasons for property rights to be nullified and become state land according to the applicable law. There is also in this paper the author uses normative legal research methods by utilizing legal literatures and legal dictionaries. This research resulted in unexpected conclusions because based on literature studies, legal facts were produced if there were differences in the rules for acquiring land right through statute of limitation between the Civil Code and the BAL, so that it had implications for the land law system in Indonesia
KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DALAM PEMENUHAN HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT
Get PDFInformed Consent is the approval of medical action given by the patient or his / her closest family after receiving a detailed explanation of the medical action to be performed on the patient. This is regulated in Law Number 29 Year 2004 Concerning Medical Practice, Paragraph 2, Article 45. Informed Consent is required for various medical actions, such as surgery (surgery), invasive procedures, and other high-risk measures. However, in its implementation there are still obstacles where there is a mismatch between the reality and the intended legality, both in terms of the completeness of the form, the quality of data filling, and the content of the information provided. This is caused by several causes, among others; There is a lack of understanding of medical personnel, medics, and patients about informedconsent, barriers to the medical language provided, in addition to constraints onunderstanding and patient education and the existence of patient disease status The legal position of patients and doctors is basically equal because they both have rights and obligations. For this reason, the legal position of patients in informed consent in terms of health laws and consumer protection laws is a position that must be protected as regulated therein. Each can exercise their rights and obligations freely without pressure from any party. In addition to improving the implementation of informed consent in health facilities, socialization is needed to medical staff and patients about its benefits. In addition, it is important to reconstruct the laws and regulations so that it can be guaranteed that the patient's rights are fulfilled for medical treatment and that there is legal protection for them
Netnography : Gojek Marketing Strategy Analysis Through YouTube Social Media.
Get PDFPT Aplikasi Karya Anak Bangsa or Gojek is an online transportation service company that was founded in 2010.The research objective is to analyze and describe Gojek's marketing strategy through YouTube social media. This research uses a qualitative approach, with analysis using netnographic studies. The research subjects are 20 netizens who commented on Gojek's Indonesian Youtube account related to the video marketing advertising Gojek. The results showed that Gojek's marketing strategy made use of the internet as a means to promote the services offered. The promotion process is very intensively carried out by the Gojek Company, one of which is through social media. With the sophistication of advertising done through media social, users will automatically be treated to various promotions from the CompanyGojek when opening its social media pages. This strategy is very appropriate because almost the entire process of purchasing a Gojek service is done ina smartphone application, this means that the potential consumers targeted are in accordance with the ad audience that is installed. The conclusion in this study is the implementation of marketing 7P on online Gojek services which include: product, price, place, people, process, and physical evidence has been implemented well
Penurunan TDS pada air sungai menggunakan tongkol jagung sebagai adsorben
No full textTongkol jagung memiliki komponen penyusun yaitu lignoselulosa yang terdiri dari lignin, selulosa dan hemiselulosa yang mengindikasikan adanya kandungan karbon yang cukup tinggi pada tongkol jagung sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai karbon aktif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan limbah tongkol jagung, mengetahui pengaruh variabel (konsentrasi aktivator, ukuran arang, lama proses adsorbsi) dan mengetahui kondisi optimum dari variabel yang paling berpengaruh. Metode yang digunakan Experimental Design dengan metode Factorial Design Dua Level dengan variabel berubah yaitu konsentrasi aktivator 1 & 2 M, ukuran arang 60-80 mesh dan 120-140 mesh, lama proses adsorbsi 1&2 jam. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah waktu pengadukan adsorbsi dengan kondisi optimum pada percobaan menggunakan konsentrasi aktivator 2 M, ukuran arang 120-140 mesh waktu pengadukan 2 jam menghasilkan penurunan TDS dari 431 menjadi 289 dengan persentase 32,95%
KAJIAN KETAHANAN BIOPLASTIK PATI JAGUNG DENGAN VARIASI BERAT DAN SUHU PELARUTAN POLIVINIL ALKOHOL
Get PDFAbstrakBioplastik merupakan teknologi kemasan yang terus dikembangkan untuk mengganti plastik sintesis yang bersifat non – biodegradable. Polivinil alkohol (PVA) adalah salah satu bahan baku yang biasa digunakan dalam pembuatan bioplastik, sebab PVA memiliki sifat dapat membentuk film yang baik, tidak beracun, biodegradable, dan biokompatibel. Akan tetapi PVA memiliki kelemahan bersifat hidrofilik sehingga ketahanan terhadap air rendah. Oleh karena itu pada penelitian ini dikaji penggunaan PVA dalam pembuatan bioplastik pati jagung terhadap ketahanan air, biodegradasi serta morfologi bioplastik pati jagung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan variabel berat PVA yang ditambahkan (0; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 gram) dan suhu pelarutan PVA (60oC; 70oC; 80oC). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah penambahan PVA dan suhu pelarutan PVA mempengaruhi ketahanan bioplastik. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh ketahanan air terbaik yaitu 50% pada penambahan 2 gram PVA dan suhu pelarutan 70oC, biodegradasi terbaik selama 5 hari pada penambahan ≤2 gram PVA dengan suhu pelarutan 70oC dan morfologi terbaik pada penambahan ≥ 2,5 gram PVA dengan suhu pelarutan 70oC . Sehingga dari penelitian ini dapat disarankan untuk penggunaan PVA dalam pembuatan bioplastik yang memiliki kandungan amilopektin tinggi maksimal 2 gram dengan suhu pelarutan 70oCKata kunci : Biodegradasi; Bioplastik; Ketahanan air; Pati jagung; Polivinil alkoho
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG
Get PDFAbstract  Garbage is a complex problem. High population growth has a big impact on waste production. Waste production is not comparable to waste management, and land area is limited. The city of Semarang manages waste with a sanitary landfill system that is able to produce methane gas from the rest of the waste to produce electricity and biogas. Even though they have used sanitary landfill, it is still inadequate. The number and quality of human resources, waste management infrastructure facilities are still inadequate. The Semarang City Government has made an arrangement by issuing Regional Regulation 6 of 2012 concerning Waste Management. This study aims to determine the implementation of the policy, especially article 17 of Law No. 6 of 2012. The study was conducted with a descriptive qualitative method. Data collection is done by observation, and in-depth interviews and secondary data. The results of this study show that the Semarang City Government has carried out the mandate as per post 17, but it has not been optimal, because waste production continues to increase, has not been fully supported by better infrastructure, low quality human resources and low community participation Keywords: waste, management, transportation, sorting, City, Semarang, participation.  Abstrak Sampah merupakan persoalan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak besar bagi produksi sampah. Produksi sampah tidak sebanding dengan pengelolaan sampah, dan luas lahan yang terbatas. Kota Semarang mengelola sampah dengan sistem sanitary landfill yang mampu menghasilkan gas metana dari sisa sampah menghasilkan listrik dan biogas. Meskipun sudah menggunakan sanitary landfill namun masih belum mencukupi. Jumlah dan kualitas SDM, sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Pemerinath Kota Semarang telah pula melakukan pengaturan dengan menerbitkan Perda 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan khususnya pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan dengan metote deskriptif kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, dan wawancara mendalam didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakan amanat sebagaimana pasal 17, namun belum optimal, karena produksi sampah yang terus bertambah, belum sepenuhnya didudkung oleh sarana prasarana yang makin baik, kualitas SDM yang belum memenuhi dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kata Kunci : sampah, kelola, pengangkutan, pemilahan, Kota, Semarang, partisipasi
The Impact of BI Interest Rate and Amount of Money Supply on Inflation in Indonesia During 2017-2019
Get PDFThe economic progress of a country is surely influenced by its economic indicators. This indicator is an important thing to pay it attention. One of the economic indicators is inflation. Inflation will affect the economy aggregately. Due to the increase in inflation and inflation instability, it will indicate that the level of prices for goods and services in a country is high. In the end, this will have an impact on people's interest in buying these goods or using these services. Of course, the large impact will be sustainable on national income. Therefore, this study aims to analyze the effect of interest rates and the money supply on inflation in Indonesia in 2017-2019. The types of data used in this study are quantitative data and the data sources used are taken from BPS for the 2017-2019 period. .The final result of this study showed that based on the results of the analysis, it could be concluded that interest rates and the amount of money have an impact on inflation with a significance value of 0,000296. Meanwhile, the t-test results indicate that interest rates and the money supply have an impact on inflation, respectively, with values of significance are 0.0371 and 0.0286
OMNIBUS LAW: INOVASI DALAM BERTRADISI HUKUM (SISI LAIN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)
Get PDFPengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dibentuk menggunakan metode omnibus law ditengah kondisi pandemi akibat covid-19 merupakan sesuatu yang baru. Tradisi berhukum bangsa Indonesia belum familiar dengan metode tersebut, sehingga ketika UU Cipta Kerja yang disahkan mendapatkan penolakan yang begitu masif, maka metode omnibus law yang dipakai dalam pembentukannya ikut terseret untuk dipahami. Omnibus law yang berkembang di negara cammon law system jelas berbeda kondisi dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah inovasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membentuk undang-undang baru. Penggunaan omnibus law ini menjadi pilihan pemerintah dalam membuat regulasi tentang peningkatan ekonomi. Tumpang tindih dan ketidaksinkronan beberapa undang-undang menjadikan pemerintah ingin menyederhanakannya dengan cara memangkas beberapa regulasi kedalam satu regulasi saja agar terjadi iklim yang bagus dalam berinvestasi. Karena omnibus law merupakan metode yang mencakup begitu banyak aturan, maka dalam proses pembentukannya harus dilakukan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang aktif dari berbagai pihak, sehingga alasan pemerintah dalam menginovasi tradisi berhukum bangsa ini untuk menghilangkan stigma atas disharmoni, over regulasi dan tumpang tindih terhadap regulasi yang panjang dibeberapa sektoral bisa terwujud dan diterima oleh berbagai pihak. Tentunya penggunaan metode omnibus law bukan sesuatu yang tiba-tiba dilontarkan oleh pemerintah. Kajian dan pertimbangan atas konsekuensi penggunaan metode ini dari berbagai sudut pandang pastinya telah digunakan untuk menyusun omnibus law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan