E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PERBANDINGAN WORKABILITY CAMPURAN BETON DENGAN REPLACEMENT PASIR TAILING EKS TIMAH DAN PASIR BESI TERHADAP PASIR NORMAL
Get PDFPencarian bahan alternatif untuk menggantikan bahan-bahan beton terus dilakukan, baik terhadap material sisa industri maupun material lain yang dapat digunakan untuk mensubtitusi bahan beton, inovasi yang dilakukanpun harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penghasil timah terbesar dunia. Selain timah ada mineral ikutan berupa batuan kasar dan batuan halus yaitu pasir tailing yang dijumpai dibekas penambangan timah tersebut.Sedangkan DIY memiliki potensi yang luar biasa pada sumber daya alam bahan baku baja yang berupa pasir besi. Maka pasir eks tailing timah dan pasir besi dapat berpotensi sebagai inovasi bahan alternatif untuk menggantikan bahan-bahan beton. Namun gradasi pada pasir sebagai agregat halus menentukan sifat pengerjaan dan sifat kohesi dari campuran beton, sehingga gradasi pada agregat halus sangatlah diperhatikan. Maka pada penelitian ini, akan diamati pengaruh dari jenis pasir terhadap sifat pengerjaan atau workability campuran beton.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bertujuan untuk mengidentifikasi workability dari campuran beton yang menggunakan pasir tailing eks timah dan pasir besi yang akan diuji terhadap persyaratan agregat halus dan diuji terhadap nilai slump nya.Dari hasil pengujian agregat halus pasir tailing eks timah dan pasir besi disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah replacement pasir tailing eks timah dan pasir besi dalam campuran pasir sebagai bahan beton, memberikan campuran agregat halus yang semakin halus dan dari pengujian slump dapat diamati bahwa semakin halus butiran pasir menyebabkan konsistensi atau nilai kelecakan campuran beton segar yang semakin tinggi
PERAN TASRIPIN PADA PERKEMBANGAN KAMPUNG KOTA
Get PDFTasripin adalah salah satu pengusaha pribumi yang sukses dimasa penjajahan atau sebelum kemerdekaan di Semarang. Tasripin mempunyai dasar bisnis pada kerajinan hasil hasil kulit, baik sapi maupun kambing, kopra, karet dan bisnis es batu, beliau mempunyai bisnis yang berkembang di seantero Kota Semarang, terutama dalam menciptakan kampong kampong kota. Bahwa fakta tasripin adalah orang yang berpengaruh pada masanya, tidak mungkin tidak mempunyai peran dalam perkembangan Kota Semarang, tetapi masih sangat sedikit pustaka yang membahas tentang beliau dan perannya terhadap perkembangan Kota Semarang. Adanya sebuah fenomena yang menggelitik para arsitek dan sejarawan bahwa kenapa seorang Tasripin dan peninggalannya berupa kampong kampong kota, dalam hal ini kota Semarang, tidak banyak dibahas dan diteliti sehingga terlihat seperti ditinggalkan dan dilupakan. Saat ini kita sudah mempunyai kemudahan kemudahan dalam mendokumentasikan sebuah sejarah dan peninggalannya melalui alat atau tools digital, yang mampu merekam tanpa batas dan tidak mudah terhapus oleh lekangnya jaman. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui kedalaman filosofi tentang perkembangan suatu kota, ditilik dari sebuah nama yakni Tasripin, dan perannya dalam memindahkan kampong pada lingkungan perkotaan yang disebut kampong kota. Metode Penulisan yang dipergunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan dan membaca berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan sejarah Tasripin, pustaka tentang sebuah kampong, dan perkembangan kota dari sudut pandang kampong kota Hasil Penulisan yang dihasilkan adalah pembahasan mendasar tentang sejarah Tasripin, sebagai seorang pengusaha pribumi yang sukses di jamannya, definisi asli dari pengertian kampong, dan perbedaan mendasar ketika kampong tersebut dipindahkan kedalam lingkungan kota, kaitannya dengan arti sebuah kampong dan perannya dalam perkembangan suatu kota, terutama yang di sebabkan oleh gurita bisnis dari Tasripin.
Kata Kunci : Tasripin, Kampung, Kampung Kot
The Determinants of Dividend Policy: An Empirical Study of Inconsistent Distribution of Dividends Using Balanced Panel Data Analysis
Get PDFThe inconsistent distribution of dividends is a unique phenomenon and it needs to be examined. Therefore, the purpose of this study is to examine ten predictors affecting dividend policy of the inconsistent distribution of dividends. This study used the purposive sampling method to analyze the data that were obtained from a total sample of 133 observation objects collected in the 19 real estates, property, and building construction companies listed on the IDX Between 2013 - 2019. Furthermore, the method used is hypotheses testing and statistical analysis tool used is the hierarchical multiple panel data regression with the Least Squares Dummy Variables. The results obtained from panel A are firm risk, financial leverage, and investment opportunity that affect the dividend policy. Meanwhile, the panel B results are company risk, financial leverage, investment opportunity, and previous dividend, although the previous dividend had no effect due to the different direction of influence. This study proves the determinants and relevance of the parametric statistical analysis in the inconsistent distribution of dividends. Moreover, it is useful for managerial practitioners to pay attention to predictors for increasing company performances and to ensure investors obtain optimal return of their dividend
THE PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN PEMALANG REGENCY
Get PDFThis study aims to determine the implications of Pemalang Regency Regulation Number 13 of 2012 on implementing waste management. Garbage is an environmental problem that until now has received serious attention in Indonesia. In implementing waste management, local governments have the authority to formulate regional regulations and provide waste management facilities how the success of waste management in Pemalang Regency can be known through the implementation of waste management based on Pemalang Regency Regulation Number 13 of 2012. The research method used in this study is an empirical juridical method by examining the applicable legal provisions and what happens in reality on the ground. The sources used to consist of primary and secondary sources. The results of this study indicate that Pemalang Regency Regulation Number 13 of 2012 substantially regulates the technical and responsibilities of each individual or institution in waste management, as well as sanctions for waste management violators. Implementing waste management based on Pemalang Regency Regulation No. 13 of 2012 still found many obstacles in the form of a limited budget, human resources, and low public awareness. The authority for waste management given to the village government is also still limited. In general, the background of the emergence of these obstacles is caused by the limitations of the government in providing facilities and local regulations that do not give authority to the village government ideally
INDIAN-BRITISH: DILEMMA OF KARIM’S WORLD IN THE NOVEL THE BUDDHA OF SUBURBIA BY HANIF KUREISHI
Get PDFThis research purposes to explain the dilemma experienced by Karim, the main character in the novel The Buddha of Suburbia. The objectives of this research are to find out the kind of dilemma faced by Karim as an Indian-British marriage child and how he faces it. This research is a descriptive qualitative study and uses a mimetic theory by M.H. Abrams with an extrinsic element approach. The data of this research are all things taken from the novel in the form of text and dialogues of the main character. Based on the data analysis, the writer found the results as follows: There are four things that constitute the dilemmas of Karim, i.e. national identity, sexuality, family, and the place where Karim lives. The conclusion shows that family takes the biggest role to create and heal the dilemmas due to living in a multicultural society. Through the literary work readers can see that what is written in the novel is a reflection of the real condition of the society. Keywords: Dilemmas, Main Character, Mix-Marriage, Multicultural Society, and Literary Work
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Get PDFPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 10Tahun 2017 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menetapkan pengenaan BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Pada transaksijualbeli, Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) adalah harga transaksi. Apabila NPOP tidak diketahui ataulebihrendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan pajak yang dipakaiadalah NJOP. Rumusan masalah penelitian ini, (1) apa faktor-faktor pelaksanaan pemungutan pajakBPHTB atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, (2) kendala-kendala apa yang terjadi dalampelaksanaan pemungutan pajak BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, dan (3)Bagaimana solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak BPHTBterhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu mendeskripsi; (1)faktor-faktor pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB, (2) kendala yang dihadapi, dan (3) solusi terhadapkendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Metode penelitian yuridis empiris,spesifikasi deskriptif analisis. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dataprimer informan pejabat Badan Keuangan Daerah, notaris/PPAT, pejabat Kantor Pertanahan, pihak yangmelakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan. Teknik pengumpulan data menggunakan studikepustakaan. Hasil penelitian, (1) faktor- faktor pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan menggunakan self assesment system, dasar hukum Undang-Undang no 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah, Perda nomor 10 tahun 2017 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,Perda nomor 11 tahun 2011 tentang pajak Daerah, (2) kendala yang dihadapi aspek yuridis, non yuridis,yang berhubungan dengan wajib pajak, dan berhubungan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan, (3) Solusi atas kendala yang dihadapi intens dalam mensosialisasikan, kantor pajak dapat sajamenyediakan sarana yang lebih mudah. Saran; (1) kebijakan tentang BPHTB tidak membingungkanmasyarakat, (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat
ANALISIS PENGAJUAN KEBERATAN GANTI RUGI KE PENGADILAN NEGERI
Get PDFUntuk mencapai tujuan negara salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembangunan berupa infrasturktur, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah akan berhubungan dengan tanah yang dimiliki masyarakat, kehadiran Undang Undang nomor 2 tahun 2012 dimaksudkan sebagai langkah untuk memperlancar proses pembangunan dan mengurangi konflik agraria yang jumlahnya sangat tinggi. Metode pendekatan yang dipilih adalah yuridis normatif dengan mempelajari materi yang berupa putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Smg , jurnal hukum, beserta peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. Sering di tolaknya permohonan masyarakat yang diajukan ke pengadilan negeri sangkat berhubungan dengan tidak dipahaminya proses tahapan pengadaan tanah yang diatur dalam UU oleh masyarakat dan juga panitia pengadaan tanah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANITASI SALURAN AIR DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
Get PDF                              Abstract Problem What is caused by catfish farming is how to deal with catfish waste which is increasingly unsettling for the community and makes the environment dirty and disturbs public health in general and triggers flooding as a result of disposal of waste that is discharged in waterways which causes sedimentation. The aim is to determine the implementation of the water channel sanitation policy carried out by the Wonosari Village Government. The efforts made by the village government to overcome and solve the existing problems, then the Wonosari Village Head Regulation Number 3 concerning Water Canal Sanitation was issued, to overcome the existing problems. Based onIn the discussion, it can be concluded that the implementation of Village Regulation Number 3 of 2019 concerning Water Drain Sanitation in Wonosari Village has not been going well and optimally, which can be observed with the resource phenomenon, the business community has not fully understood sanitation and especially the village government has not received many training waste treatment, budget is also minimal. Characteristics of the implementers, there is still a lack of awareness of the residents involved in the formation of the Village Head. The attitude of the implementers, the lack of readiness of the implementers in providing understanding and awareness of the importance of environmental sanitation, especially for cultivators. Communication between organizations and implementing activities, seen from the disposition aspect in this variable, is still related to the existence of interest groups that are pro and contra to this village head regulation.Keywords: Implementation, Policy, Drain Sanitation  Abstrak Masalah yang ditimbulkan dengan budidaya ikan lele adalah bagaimana mengatasi limbah lele yang semakin meresahkan masyarakat dan membuat kotor lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi pemicu timbulnya banjir sebagai akibat pembuangan limbah yang dialirkan di saluran air yang menimbulkan sedimentasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sanitasi saluran air yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi dan mungurai permasalahan yang ada, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 tentang Sanitasi Saluran Air, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan  dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air Di Desa Wonosari belum berjalan dengan baik dan optimal, yang dapat diamati dengan fenomena Sumber daya, masyarakat pelaku usaha belum sepenuhnya memahami sanitasi dan terutama pihak pemerintah desa belum banyak yang mendapat pelatihan pengolahan limbah, Anggaran juga minim. Karakteristik pelaksana, masih kurangnya kesadaran pada warga yang terkait dalam pembentukan Perkades. Sikap pelaksana, kekurangsiapan pelaksana dalam memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya pembudidaya. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari aspek sikap (disposition) dalam variabel ini masih terkait dengan adanya kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap peraturan kepala desa ini. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peraturan kepala desa tentang sanitasi saluran air perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, sebagai lingkungan ekonomi produktif dengan nuansa ramah lingkungan.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sanitasi Saluran Ai
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE-19) DI INDONESIA
Get PDFPresidential Instructions (INPRES) number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19 gives a strong message regarding the need for coordination between the central government should monitor and evaluate the implementation of policies in various regions in Indonesia related to handling the prevention of Covid-19. The central government should also pay special attention to areas that have a high number of people exposed to Covid-19. It takes disciplinary behavior that is carried out collectively with full awareness so that we are able to win the war against Covid-19 in one of the main way by implementing a disciplined lifestyle with 3M namely wearing masks, maintaining distance, and avoiding crowds and washing hands with soap. The effectiveness of a policy does not stop at a pieces of paper, how far all stakeholders are able to ensure that it's implementation in the field goes well
Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia
Get PDFFinancial Technology (fintech) lending atau yang lebih dikenal dengan peer to peer lending (P2PL) merupakan salah satu fintech yang tumbuh dengan pesat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya platform fintech lending selalu meminta data pribadi calon peminjam (borrower) yang seringkali disalahgunakan, padahal data pribadi merupakan privasi dan hak asasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan konstitusional perlindungan data pribadi baik formil maupun materiil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa landasan konstitusional fintech lending secara khusus tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan data pribadi tersebut harus dilindungi oleh hukum dalam bentuk undang-undang agar mempunyai daya ikat yang kuat dan dapat memberikan sanksi yang menjerakan bagi para pelanggar hukum mengingat perundang-undangan yang terkait dengan transaksi fintech lending yang telah ada seperti POJK No.77/2016 belum mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen. Pengambil kebijakan perlu melakukan pembaharuan hukum melalui pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi yang melindungi para pihak dalam transaksi fintech lending khususnya atau transaksi berbasis teknologi informasi pada umumnya