E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWEKING DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Get PDFPendaftaran tanah sangat diperlukan bagi pemilik hak atas tanah untuk meberikan kepastian hukum dan perlindungan hokum. Sistem Publikasi Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No 10 tahun 1961 juncto PP No 24 tahun 1997 mengarah pada Sistem Publikasi pendaftaran tanah Negative bertendens Positif. Lembaga Rechtsverwerking yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) 1997 dimaksudkan untuk menguatkan sistem negative. Daluarsa 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan dalam lembaga rechtsverwerking tidak mutlak. Itikad baik dalam memperoleh hak milik atas tanah menjadi prinsip pertimbangan Hakim dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah
Pelaksanaan Perjanjian Adat Terkait Bagi Hasil (Studi Kasus di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
No full textDalam sistem hukum adat yang ada dalam masyarakat Indonesia perjanjian-perjanjian adat pada awalnya lebih bersifat sosial ekonomis yang betujuan untuk menolong sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis di negara-negara lain. Perjanjian adat dilakukan secara lisan. Perjanjian ini tentunya memiliki kelemahan dari aspek legal formil dan beberapa kelemahan lainnya. Namun pada kenyataannya di berbagai daerah di Indonesia masih menggunakan kebiasaan ini dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari salah satunya yaitu perjanjian bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Babalan, Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keberadaan perjanjian-perjanjian adat dan pelaksanaan perjanjian adat yang ada di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Securai Utara masih dilakukan atas dasar saling percaya tanpa ada bukti hitam di atas putih, bahkan mayoritas perjanjian bagi hasil di Desa Securai Utara dibuat tanpa ada saksi. Hal ini mengakibatkan suatu kelemahan di mata hukum Negara karena tidak ada batasan yang tegas yang memuat hak dan kewajiban para pihak sehingga kurang memberikan kepastian hukum jika terjadi masalah hukum atau sengketa yang timbul di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah daerah atau setempat untuk memberikan pemahaman pada masyarakat yang membuat perjanjian bagi hasil di desa Securai Utara agar sedapat mungkin menyusun perjanjian tersebut secara tertulis agar meminimalisir risiko hukum yang mungkin terjadi
PENERAPAN E-NOTARY DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
Get PDFEra digitalisasi saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam dunia digital. Terjadinya perkembangan teknologi membawa kemajuan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu jasa fasilitas yang menghubungkan dengan telekomunikasi ialah transaksi elektronik. Seiring berjalannya perkembangan kemajuan teknologi masih ada yang belum merasakan sepenuhnya yaitu pada profesi notaris dalam melakukan transaksi elektronik. Perlunya penyesuaian dengan dinamika masyarakat terkait penerapan e-Notary dalam transaksi elektronik. Jenis penelitian ini  ialah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan hukum dipandang dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-Notary) membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotik pesawat terbang. Pengaturan tersebut dapat ditinjau dari UU ITE sebagai legal standing untuk penerapan e-Notary dalam melakukan transaksi elektronik
REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI
Get PDFMewujudkan good governance, perlu reformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, baik kementerian, kelembagaan, maupun pemerintah daerah. Ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi dan kondisi pendemi Covid 19 menjadi tantangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi dengan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang harus dipangkas karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025 secara oprasional dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meskipun demikian belum semua daerah merumuskan grand desain sebagai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Era yang berkembang saat ini adalah era digital, karenanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai saran dalam percepatan layanan publik menjadi penting untuk diterapkan dan dikembangkan. Tujuan penulisan ini adalah menggambarkan pentingnya pemanfaat teknologi informasi dalam penyelenggaran pelayanan publik sebagai bagian dalam reformasi birokrasi
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI ERA MASYARAKAT INFORMASI
Get PDFPeningkatan kualitas layanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sejalan dengan reformasi pelayanan publik karena setiap penyelenggaran negara akan bermuara pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi harus membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, dapat diakses di manapun, murah, dan mudah untuk membentuk citra baik di masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini, yakni masyarakat informasi. Masyarakat saat ini tergolong masyarakat yang sadar akan teknologi informasi. Maka, penting untuk mengetahui inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi yang telah diciptakan oleh sektor pelayanan publik di tahun 2020 ini serta kontribusinya terhadap reformasi birokrasi. Peneliti menggunakan analisis data sekunder sebagai metode penelitian. Ditemukan kesimpulan bahwa banyak inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah dibuat sesuai dengan era masyarakat informasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, Contohnya adalah pada JKN. JKN mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan era masyarakat informasi di kala pandemi. Namun, harus ada komitmen agar pelayanan publik semakin berkualitas. Kata kunci : Inovasi, pelayanan publik, reformasi birokrasi, masyarakat informasi, teknologi informas
Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konstruksi hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di Indonesia serta bagaimana implementasi pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada saat ini pelaksanaan diversi sudah diatur didalam berbagai konstruksi hukum di Indonesia, baik dalam tataran Undang-Undang hingga diatur di tingkat Peraturan Mahkamah Agung, dimana dari ketentuan sebagaimana dimaksud telah mewajibkan penerapan diversi dalam perkara tindak pidana anak. Implementasi diversi di Pengadialn Negeri Ungaran dalam praktek telah memutus dua putusan diversi, yang pertama diversi dilakukan secara berhasil sesuai Undang-Undang yang berlaku, namun putusan kedua, diversi tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan, ancaman pidana yang didakwakan lebih dari 7 (tujuh) tahun, walaupun diversi tidak dapat dilakukan, namun hakim didalam putusannya telah memutuskan untuk membebaskan Anak dari pemidanaan, putusan tersebut dapat dinilai merupakan putusan yang bernuansa keadilan restoratif, karena lebih melihat dari sisi masa depan anak dan hak-haknya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam berbagai konstruksi hukum di Indonesi
MEMBANGUN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA BERKALA YANG ADIL BAGI PARA PIHAK
Get PDFNowadays, in line with technological advances in the field of transportation and telecommunications, in a developing society various new legal institutions are widelyused in practice in our country, namely what we know as periodic sale and purchaseagreements. Judging from the seller's point of view, the emergence of this form of agreement certainly does not cause too many problems. However, it feels safe when viewed from the seller's point of view, it is not the case with the situation felt by the buyer. There are many problems faced by buyers as a result of making regular sale and purchase agreements, especially when we look at the portrait of buyers who make periodic sales and purchase agreements, most of them are buyers whose economic conditions are weak. From the background of the problems that become the problem are: 1) How is the legal protection for buyers who suffer losses due to the making of a periodic sale and purchase agreement 2) How to build a fair law for the parties in a periodic sale and purchase agreement? From the results of the study of the above problems, it can be seen that the main legal protection for buyers is torefer to the contents of the agreement made by the parties and the Consumer Protection Law as its legal umbrella, while efforts to build a fair law for the parties certainly need to pay attention to the existence of various principles underlie the making of an agreement such as the principle of good faith that underlies the making of an agreement
Implementasi Program Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora
Get PDFAbstract This study aims to determine the implementation of the Village Fund Allocation Program inTempurejo Village, Blora District, Blora Regency and the factors that hinder the implementationof the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency.This research is an implementation analysis study using a policy implementation modelaccording to George C. Edward III by using four variables that influence public policy, namely:(1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure. Theresearch subject is the Village Fund Allocation Executor. Data were collected usingobservation and interview techniques. The data analysis technique was carried out by usingqualitative descriptive analysis.The results of this study show that the implementation of the Village Fund Allocation Programin Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency in 4 aspects, namely 1) CommunicationAspects, In this aspect, the communication of the Village Fund Allocation Program inTempurejo Village is running well and has been implemented according to the technicalguidelines for program implementation. 2) Aspect of human resources. In this aspect, it isknown that the resources owned by Tempurejo Village are quite good in implementing thisprogram. 3) Disposition Aspect. In this aspect, it is known that the disposition aspect of Tempurejo Village in implementing this program is very good. 4) Aspect of BureaucraticStructure. In this aspect, it is known that the bureaucratic structure owned by TempurejoVillage in the implementation of this program runs well and is well coordinated. InhibitingFactors for the Implementation of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village,namely 1) The delay in stipulating implementing regulations and technical guidelines for VillageFund Allocation from the District Government which causes ADD implementers to be unable toimmediately implement ADD as agreed upon. 2) There was a delay in reporting village fundsfrom other villages which caused delays in the distribution of village funds for all villages inBlora district.Keywords: Implementation, Village Fund Allocation
SANKSI HUKUM INDONESIA MENENGGELAMKAN KAPAL ILLEGAL FISHING YANG MENGAMBIL KEKAYAAN LAUT INDONESIA TANPA IZIN DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL
Get PDFLots of Illegal fishing boats have penetrated indonesian waters to takeadvantage by stealing marine assets owned by indonesia. This is of course very detrimental to the indonesian state both from an economic standpoint and a natural conversation point of view. Therefore,this action must be given an appropriate sanction to provide a deterrent effect on the perpetrator of illegal fishing. Besides that,it is also to ward off violations in the border areas of indonesia that could threaten the countryâ€s sovereignty. One of the sanctions of ilegal fishing caught stealing indonesia's marine assets without official permission. With this sanction,there are pros and cons,such as the many protests from the flag state of the ship that sank its ship because it was proven to have stolen the natural wealth of theindonesian state without official permission
FOREIGN INVESTMENT IN MONOPOLY PRACTICES IN THE MINING SECTOR
Get PDFIn Indonesia, Joint Venture is regulated in Law No. 25 of 2007 onInvestment. Joint Venture itself is a form of alliance that emphasizes more on cooperation and its temporary nature. Before the occurrence of Joint Venture in the establishment of the company conducted a Joint Venture agreement, it contains the agreement of both parties. Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition regulates the prohibition of a company in carrying out its business activities, must not do 3 things, namely: make a prohibitedagreement, become the dominant position, and conduct prohibited activities. On the contrary, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and also Law No. 25 of 2007 on Investment does not regulate the matter. Therefore the company does it by joint venture. The company's growth in the mining sector is growing very rapidly. To attract investors, the government is expanding in the mining sector. Certainly in this case the practice of monopoly in a company is very likely to occur as mining sector companies increase. The research method used by the author is normative juridical, i.e. research whose reference material uses the norms contained in the laws and regulations. The results showed that companies have implications for monopoly practices, of course a company, especially the mining sector, should also consider the principle of fairness