E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN BERITA HOAKS COVID-19 DI MASA PANDEMI COVID-19
Get PDFTeknologi komunikasi dan informasi medsos atau melalui media sosial memang berkembang pesat dengan luar biasa saat ini. Internet adalah awal dari apa yang dirasakan orang saat ini. Dapat dikatakan bahwa internet sebagai salah satu rintisan penemuan terbesar perangkat komunikasi dan teknologi informasi yang memiliki dampak terbesar pada kehidupan manusia. Namun, perspektif tentang perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat komunikasi. semakin kompleks, tetapi juga berdampak pada budaya yang muncul di tengah masyarakat. Selain merubah kebudayaan di masyarakat, kehadiran media sosial ini membuat masyarakat menjadi lebih banyak mengakses sebuah informasi melalui media online jika dibandingkan informasi di media cetak. Sekarang sangat mudah bagi orang untuk mengakses berita dan informasi. Fenomena yang umum terjadi pada saat ini yaitu banyaknya berita hoaks (palsu) yang mulai beredar luas di media sosial (media sosial). Scam atau hoax adalah salah satu topik terkini dan populer yang membutuhkan perhatian serius. Munculnya berbagai media sosial berkontribusi pada cepatnya penyebaran penipuan di seluruh komunitas pengguna, bahkan jika ada berita yang menyebar dengan mudah dan cepat setelah sampai ke tangan orang-orang yang tidak bertanggun
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Get PDFDalam upayanya memberantas korupsi, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat sanksi tegas dalam UU Tipikor tersebut bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Semarang terdapat penjatuhan sanksi yang masih ringan. Rumusan masalah yang ada adalah bagimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang? dan Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pembahasan dalam tesis ini, penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Semarang termasuk kedalam jenis tindak pidana korupsi tipe kedua yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan diberikan jatuhan pidana minimal 1 tahun penjara dan denda minimal sebanyak Rp.50.000.000.000, pertimbangan ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
IMPLEMANTASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG
Get PDFIslam selain mengajarkan aturan hubungan manusia dengan Tuhannya, Islam juga mengajarkan aturan hubungan manusia dengan sesama manusia seperti Zakat. Ibadah tersebut hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sebagai bentuk ibadah, Zakat merupakan ibadah yang mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik serta moral. Zakat memiliki fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan bisa memberikan pengaruh terhadap ekonomi makro. BAZNAS menyatakan potensi zakat di Indonesia sangat besar diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun tetapi pada 2011 baru terkumpul Rp. 1,8 Triliun. Demikian pula potensi zakat di kota Semarang. Ketua Baznas Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara mengatakan, perkiraan potensi zakat dan infak keseluruhan yang ada di kota Semarang, bisa mencapai angka di atas 150 Milyar. Dari perhitungan jumlah penghimpunan ini, maka dana yang dihimpun BAZNAS kota Semarang ini masih 3,75% dari potensi dimaksud. Potensi zakat yang sangat besar tersebut belum digali secara maksimal sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Di sini pentingnya negara hadir dalam mengelola zakat. Diperlukan sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat secara optimal dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Semarang
Pengambilan Pektin dari Kulit Jeruk Bali (Citrus Maxima) dengan Cara Ekstraksi
Get PDFAbstrak Limbah kulih jeruk bali belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga hal ini menjadi fokus untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Kulit jeruk bali mengandung pektin dalam konsentrasi tinggi. Dalam penelitian ini pektin diambil dengan cara ekstraksi agar terjadi perubahan senyawa pektin yang disebabkan oleh proses hidrolisis protopektin menggunakan pelarut/solven asam, solven yang dipilih adalah HCl. Dalam melakukan penetapan variabel, ada variabel tetap dan variabel berubah yang bertujuan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dan kondisi optimum pengambilan pektin dari kulit jeruk bali dengan cara ekstraksi. Pektin yang dihasilkan dari ekstraksi ini diharapkan dapat memenuhi standar IPPA (International Pectin Producers Association). Percobaan dilakukan dengan menggunakan kulit jeruk bali yang sudah kering dan berbentuk serbuk berukuran 50 mesh, kemudian menambahkan solven HCl sesuai rancangan percobaan. Larutan hasil ekstraksi kemudian disaring untuk memisahkan ampas dan filtrat. Filtrat kemudian ditambahkan ethanol. Setelah tercampur merata, filtrat didiamkan hingga terbentuk endapan, kemudian disaring dan dikeringkan dalam oven. Pektin kering ditimbang beratnya dan dianalisis kadar metoksil dan galakturonatnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah suhu, dengan kondisi optimum pada suhu 80oC, konsentrasi solven HCl 0,2 N dan waktu ekstraksi adalah 120 menit menghasilkan presentase yield sebesar 96,88%. Hasil analisa pektin dari penelitian ini yaitu kadar metoksilnya 4,39% dan kadar galakturonatnya 44% sehingga pektin yang dihasilkan dari penelitian ini sesuai dengan standar mutu IPPA
Product and Service Quality Improvement in Manufacturing: a Study of Optical Lens Manufacturing in Indonesia
Get PDFFor optical lens manufacturing the development of product and service quality is a key thing in answering challenges in the business competition it is developing. To achieve this determine the Key Performance Indicator (KPI), the Rejected Rate and On-Time Delivery (OTD) to measure the extent of the performance that has been achieved and how to develop it, shape the work culture of Kaizen which commits to continuous improvement and value chain analysis largely determine the process of developing production and service quality. The Kaizen culture and value chain applied in achieving the KPI target in this study succeeded in reducing the KPI Rejected Rate by 0. 46% and raise OTD by 2. 22%. The method used in this study uses a review of literature studies, observations, and direct interviews of the plant manager of one of the largest optical lenses manufacturers in Indonesia using data comparisons in 2018 and 2020
Penataan Ruang Kantor dan Kinerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di CV Andromeda Multi Sarana
Get PDFAbstractOffice spatial planning is a necessity for today's offices, the function of office layout provides added value for the continuity of company activities which can make the resulting performance and productivity be as expected by the company. CV Andromeda Multi Sarana is a new company and is developing in the handling of office layout which is still relatively simple and there is still a lot to be improved and the employee's performance is not optimal so that it has an impact on the work productivity produced by its employees. Indirectly, the company's goals have not been achieved according to the company's wishes. This research is to determine the effect of office space arrangement and employee performance on employee work productivity at CV Andromeda Multi Sarana. This research uses quantitative methods with validity, reliability, normality, t and f tests and regression analysis. The analysis in this research uses the SPSS program. The result of this research is that there is an influence between office layout and employee work productivity of t = 3,841 and sig. 0,000 and there is an influence between employee performance and employee work productivity of t = 3.507 and sig. 0.001. In order to maximize employee productivity, companies need to pay attention to the standard of placing the number of employees with the size of the work space and the suitability of the type of work and cooperation in work. Keywords: office layout, performance, work productivity, employees AbstrakPenataan ruang kantor menjadi suatu kebutuhan dari perkantoran saat in, fungsi tata ruang kantor memberikan nilai tambah bagi kelangsungan dalam aktifitas perusahaan yang mampu menjadikan kinerja dan produktivitas yang dihasilkanpun akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. CV Andromeda Multi Sarana merupakan perusahaan baru dan berkembang dalam penanganan tata ruang kantor masih tergolong sederhana dan terlihat masih banyak yang harus diperbaikin serta kinerja karyawan yang belum optimal sehingga berdampak pada produktivitas kerja yang dihasilkan oleh karyawannya. Secara tidak langsung tujuan perusahaan belum dapat tercapai sesuai dengan keinginan perusahaan. Riset ini untuk mengetahui pengaruh penataan ruang kantor dan kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV Andromeda Multi Sarana. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji t dan f serta analisis regresi. Analisa di riset ini menggunakan program SPSS. Hasil riset ini yakni terdapat pengaruh antara tata letak kantor dengan produktivitas kerja karyawan sebesar t=3,841 dan sig. 0,000 dan ada pengaruh antara kinerja karyawan dengan produktivitas kerja karyawan sebesar t=3,507 dan sig. 0,001. Agar maksimal dalam produktivitas karyawan maka perusahaan perlu memperhatikan standar penempatan jumlah karyawan dengan luas ruang kerja dan kesesuaian jenis pekerjaan serta kerjasama dalam bekerja. Kata Kunci: tata letak kantor, kinerja, produktivitas kerja, karyawa
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG
Get PDFAbstract Covid-19 has not stopped the steps of Semarang City residents in choosing their future leader candidates. Although many experts doubt the implementation of the pilkada, even some previous studies have predicted it will cause uproar, are considered undemocratic and sacrifice health, this assumption is broken by looking at the increased participation rate in the pilkada compared to the previous pilkada. General Election Commission (PKPU) Regulation number 6 of 2020 concerning Stages of Voting and Voting by Applying the Health Protocol in the 2020 Pilkada has provided a solution to answer many concerns about the widespread spread of Covid-19. The fundamental question in this research is how the level of citizen participation in the regional head elections in the midst of the Covid-19 pandemic. The aim is to explore the level of community participation and the factors that support or hinder it. The results are amazing. At the national level, the participation rate reached 76.13 percent, Central Java Province reached 74.34 and Semarang City reached 68.62 percent. Some of the factors that influence this level of participation are better public awareness, the implementation of regional elections that ensures safe and away from prying eyes, and participation of novice voters who are starting to move to advance their regions.  Keywords: pilkada, participation, voters, organizers, beginners, mayor                                                        AbstrakCovid-19 tidak menghentikan langkah langkah warga Kota Semarang dalam memilih calon pemimpin mereka dimasa yang akan datang. Meskipun banyak ahli yang menyangsikan pelaksanaan pilkada, bahkan beberapa kajian sebelumnya diprediksi akan menimbulkan kegaduhan, dianggap tidak demokratis dan mengorbankan kesehatan, namun asumsi itu patah dengan melihat angka partisipasi dalam pilkada yang menigkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan-Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan solusi menjawab banyak kekawatiran akan meluasnya penyebaran covid-19 ini. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaiamana tingkat partispasi warga dalam pilkada di tengah pandemic covid-19. Tujuannya untuk mengekplorasi tingkat partisipasi masyarakat dan factor yang mendukung atau menghambatnya. Hasilnya menakjubkan. Seacra nasional tingkat partisipasi mencapai 76,13 persen, Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,34 dan Kota Semarang 68, 62 persen. Beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini adalah kesadaran masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan pilkada yang menjamin aman dan jauh dari peneluranan, serta partispasi pemilih pemula yang muali bergerak untuk memajukan daerahnya. Katakunci : pilkada, partisipasi, pemilih, penyelenggara, pemula, Walikot
PENERAPAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 HUKUM PIDANA INDONESIA
Get PDFHubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer antara satu dengan yang lain dan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana itu sendiri. Hal ini jelas terlihat banyaknya asas dalam hukum pidana nasional diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang hubungan atau pengaruh dan penerapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Korupsi di Indonesia yang disajikan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Data disampaikan secara deskriptif analitis dengan penjelasan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Data utama diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang menegaskan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Pemerintah Indonesia sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi
ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA DAN PENCAPAIAN TARGET RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018
Get PDFAbstractThe problems of this research were 1). What was the Pattern of Preparing the Central Java Province RPJMD Plan? 2) How to achieve the SKPD's RPJMD and Renstra (The strategic plan) targets and SKPD's RKPD and Renja (Work plan) in Central Java Province? Research Locations at 3 Agencies in Central Java Province. namely Bappeda, Education Office and Bina Marga Office. This study used a qualitative phenomenological approach in accordance with the research objectives, namely to describe social events to reveal real events in the field and reveal hidden values, be more sensitive to descriptive information and try to maintain the integrity of the objects that was researched.Methods of data collection by interviews, documentation at Bappeda, the Education Office and the Bina Marga Office as units of analysis were chosen purposively.The conclusion of the research results was: the posture of the 2016 RKPD to achieve the Vision and Mission of the 2013-1018 RPJMD needed to be reformulated in order to maintain the alignment of the RKPD policy on the 2013-2018 RPJMD Policy. Controlling, monitoring and evaluating the implementation of RKPD was very important. Keywords: RPJMD, Vision and Mission, RKPD, Renja SKPD   AbstrakMasalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2). Bagaimana pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD serta RKPD dan Renja SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Lokus Penelitian pada 3 Instansi di ProvinsiJawa Tengah. yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (hidden value), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi.pada Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga sebagai unit analisis yang dipilih secara purposive (sengaja).Kesimpulan hasil penelitian : postur RKPD tahun 2016 untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD 2013-1018 perlu diformulasikan ulang guna menjaga keselarasan kebijakan RKPD dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018, sehingga kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sangat penting untuk dilakukan Kata Kunci : RPJMD, Visi dan Misi, RKPD, Renja SKP
ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA SURAKARTA
Get PDFAbstract Gender Development Index (GDI) and Gender Empowerment Index (GEM) are two measures that are always used to assess women's empowerment and development contributions to women. The size in the GDI is the same as the HDI which shows that the two indicators of impact in this development have equality that must be realized together. This study aims to analyze the development of GDI and GEM to determine the dominant factors affecting the existence of GDI and GEM. The results of the overall analysis of the achievement of the GDI and GEM of Surakarta City showed a position above the average achievement of Central Java Province. Even though it has decreased, several indicators that form the GDI and GEM show a better position than the position of Central Java and even nationally. In indicators that have contributed to the decline in the position of GDI and GEM, apart from being influenced by external factors, namely government policies, women's accessibility to development resources, as well as the shackles of stereotypes that women must be in the public sphere, cannot be avoided. Therefore, affirmative steps are needed to realize the achievement of GDI and GEM which continues to increase from time to time, through increasing the achievement of the forming indicators. Keywords: indicators, women, index, development, gender, empowerment, city, Surakarta Abstrak Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengurai perkembangan IPG dan IDG untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi keberadaan IPG dan IDG. Hasil ananlisis secara keseluruhan pencapaian IPG dan IDG Kota Surakarta menunjukan posisi diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, beberapa indikator pembentuk IPG dan IDG menunjukan posisi yang lebih baik daripada posisi Jawa Tengah bahkan nasional. Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi factor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadapsumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah affirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDg yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk. Katakunci : indikator, perempuan, indeks, pembangunan, gender, pemberdayaan, kota, Surakart