E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas dan berdaya saing serta bermutu. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif karena masih ada kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala Sekolah di Kabupaten Purworejo, kasus pungutan liar di Kabupaten Magelang, dan kasus pengelolaan dana BOS di Kabupaten Semarang (2) Mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah daerah untuk pendidikan dasar diawali dengan penunjukkan kepada organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah; dan (3) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar dengan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Pemerintah Daerah bertanggung jawab membantu untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu
IMPLEMANTASI PELAYANAN WAJIB PAJAK PADA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG I
Get PDFABSTRAKImplementasi pelayanan wajib pajak pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I dilakukan dengan mengoptimalkan titik layanan dan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, Sosialisasi program pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan kegiatan door to door bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan melakukan razia gabungan dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja dan Satuan Polisi Pramong Praja untuk kepatuhan membayar pajak. Sarana dan prasarana serta pegawai yang memadai di dalam mendukung pelayanan wajib pajak serta perlunya partisipasi wajib pajak dalam menciptakan pelayanan yang bersih tanpa menggunakan biro jasa/calo.Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelayanan wajib pajak dan kendala dalam implementasi pelayanan wajib pajak di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I.Kata Kunci : Pelayanan, kemudahan akses pembayaran, partisipasi wajib pajak ABSTRACTThe implementation of taxpayer services at the Local Revenue Management Unit of Semarang I is carried out by optimizing service points and facilitating access for online vehicles tax payments, socializing local tax and regional retribution programs, increasing door to door activities for taxpayers who are in arrears paying taxes and conducting joint raids with the Police, Jasa Raharja and the Municipal Police Unit for tax compliance. Facilities and infrastructure as well as adequate employees in supporting taxpayer services and the need of taxpayer participation in creating clean services without using service bureaus / brokers.The research method used is descriptive with a qualitative approach aims to determine and describe the implementation of taxpayer services and constraints in implementation of taxpayer services at the Local Revenue Management Unit of Semarang I. Keywords: Service, easy access to payments, taxpayer participation
CORRUPTION IN INDONESIA (Factor Analysis and Efforts That Need To Be Done)
Get PDFCorruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime because the impact of this crime will have an overall effect on people’s lives in a country. The corruption crime needs to be handled seriously by optimizing the penal system, increasing the punishment for the perpetrators of corruption. This article will discuss what factors lead to the emergence of criminal acts of corruption, secondly, how the efforts need to be made by law enforcement officers to overcome these problems. The study results show that criminal acts of corruption arise and are widespread due to several factors such as legal, political, economic factors, and so on, for this matter. It is necessary to take action from law enforcement in overcoming the problem by coordinating and punishing the perpetrators of corruption with the maximum punishment
THE CRIMINAL LAW POLICY IN THE COUNTERMEASURES OF ANARCHIST DEMONSTRATION IN INDONESIA
Get PDFEveryone has the right to freedom of expression, where the opinion referred to can be expressed either in writing or in the form of a statement in public. For an opinion expressed in public, one of them is by using a method in the form of a demonstration. Demonstrations in everyday reality often cause problems at the level of implementation. However, it is guaranteed in our constitution, the procedures and implementation of demonstrations often hurt the spirit of democracy itself. Demonstrations often turn into anarchic actions and violate the social order that has been built in society. As stated in the facts, the number of anarchic demonstrations has resulted in a lot of material and immaterial losses, where the safety of the residents around the demonstration site is not guaranteed. This is very contrary to the purpose of democracy as the basis for the demonstration, so it is necessary that if there is a policy formulation in overcoming demonstrations carried out in anarchis
THE ROLE OF DITRESKRIMUM OF THE CENTRAL JAVA REGIONAL POLICE IN TACKLING HOARDING OF MASKS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Get PDFThe public’s obligation to wear masks during the Covid-19 pandemic has caused the demand for masks in the market to increase. Some people use this to seek economic benefits by hoarding masks and reselling them at high prices, causing people to experience difficulties and panic in getting masks to protect themselves from exposure to the coronavirus. In this study, problems were formulated about how the roles and obstacles faced by Ditreskrimum at the Central Java Regional police were developed in overcoming the hoarding of masks during the Covid-19 pandemic. The approach method used is empirical juridical. The research specification is descriptive-analytical. The data used are secondary data and primary data as a complement, obtained from literature studies and interviews, then analyzed qualitatively. The theoretical foundations used are role theory, countermeasures theory, discretionary concept, hoarding theory, public welfare theory, and the Ditreskrimum role. The study results are that the Ditreskrimum acts as a law enforcement institution above the community and can create a conducive security and social order situation during the Covid-19 pandemic. There is no legal basis for investigators to ensnare hoarders who claim that masks are necessities or essential items that should not be stockpiled during the Covid-19 pandemic as a recommendation is that the government make new regulations in the form of laws, Presidential Regulations, and related Ministerial Regulations which contain the determination of the status of specific goods that are considered essential and needed by many people during an emergency to become necessities or essential goods to strengthen the law that previously existed so that the perpetrators of hoarding can be charged with criminal provisions
PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Get PDFPemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi ajang bagi rakyat dalam menentukan pilihan dalam memilih wakil atau pemimpinya. Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Pengecualian bagi TNI, POLRI, dan ASN, yang mana mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam proses Pemilu atau Pilkada. Aturan itu tertuang dalam Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi: “Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan/Lurah lain dilarang Mengambil Keputusan dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanyeâ€. Fakta dilapangan banyak sekali ditemukan pelanggaran keterlibatkan ASN dalam kampanye di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangung serentak di Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ASN dalam memperoleh jaminan dalam jabatan tertentu apabila calon yang didukungnya menang. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya : Bagaimana Pengaturan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Tinjauan Hukum Material, dan Bagaimana Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemeriksaan Hukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berangkat dari hal tersebut maka status kewenangan Bawaslu adalah kewenangan atributif karena sumber kewenangannya tidak berasal dari lembaga lain dan independensi Bawaslu tetap tidak dirugikan karena peraturan perundang-undangan di luar pemilu dan pemilu hanya merumuskan delik pelanggaran sedangkan kewenangannya masih ada dari UU Pemilu/Pilkada
KONSEKUENSI PENGGABUNGAN ATR/BPN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Get PDFMenggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengatur tata ruang, planologi, perencanaan kehutanan, dan informasi geospasial dengan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah lembaga penataan ruang yang selama ini menjadi domain pemerintah daerah harus bergabung dengan BPN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersifat vertikal dan memiliki fungsi pemerintahan yang berbeda. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari bahan buku perpustakaan, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis normatif sebagai cara mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan semua pengertian dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah tidak ada peningkatan kewenangan. Kewenangannya tetap sama seperti peraturan Presiden yang sebelumnya mengatur BPN yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dampak dari penggabungan tersebut harus ada sistem yang terstruktur agar dapat berjalan dengan baik
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PROGRAM KERJA TAHUN 2020 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
Get PDFMenyadari nilai dan arti penting tanah, dirasa perlu untuk mengatur kebijakan terkait pertanahan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ? 2) Bagaimana optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah? 3) Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Grobogan?Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, artinya adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada di masyarakata melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah.Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Percepatan Pendaftaran Tana
KAJIAN PENILAIAN KINERJA SUNGAI MAYONG
Get PDFSungai Mayong merupakan bagian dari WS Jratunseluna. Sungai Mayong merupakan sungai ordo 2 dan sungai ini melintas di Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui kinerja sungai perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi fisik dan fungsi dari sebuah sistem sungai sesuai dengan amanah dari Surat Edaran Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/SE/D/2016 Tanggal 9 Juni 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai.Penilaian terhadap komponen saranaSungai Mayong berdasarkan Surat Edaran Nomor 05/SE/D/2016 meliputi palung sungai, bantaran sungai, tebing sungai, dan daerah sempadan sungai. Penilaian terhadap komponen prasarana Sungai Mayong berdasarkan Surat Edaran Nomor 05/SE/D/2016 meliputi tanggul sungai, revetment, jetty, krib, pelimpah banjir, pintu pengendali aliran, pompa banjir, bendung karet, retention pond, groundsill, jalan inspeksi, bangunan pos pantau H3, bangunan pendukung OP (lab, bengkel, dll), prasarana peralatan (alat berat, kendaraan OP), dan peralatan informasi dan komunikasi.Nilai kinerja sarana Sungai Mayong adalah sebesar 94,62 % dan nilai kinerja prasarana Sungai Mayong adalah 80,40 % sehingga nilai total kinerja Sungai Mayong adalah sebesar 87,51% yang memerlukan jenis pemeliharaan Preventif.4
KEBIJAKAN PEMBUKAAN HAK PASIEN ATAS RAHASIA KEDOKTERAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Get PDFPembangunan kesehatan memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesadaran, kenyamanan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi semua dalam rangka mewujudkan kesehatan yang optimal termasuk kedalam unsur kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan dunia juga mengakui hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Pasien berhak atas rahasia medis, yaitu segala sesuatu yang disadari ataupun tidak disadari oleh pasien kepada dokter yang merawat. Dokter merupakan salah satu profesi yang wajib menjaga kerahasiaan informasi pasiennya segala hal ikhwal yang berkaitan dengan pasiennya, dalam dunia medis dikenal sebagai rahasia jedokteran. Salah satu ayat Sumpah Dokter Indonesia yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960, yaitu “Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui dari pekerjaan saya dan dari pengetahuan saya sebagai dokterâ€. Semua orang harus bisa mencari bantuan medis dengan menggunakan perasaan yang aman dan bebas. Setiap orang harus dapat bercerita dengan hati terbuka mengenai semua keluhan yang menjadi perhatian pasien, baik jasmani maupun rohani, dengan yakin dan percaya bahwa hak ini berguna untuk penyembuhan dirinya. Setiap orang tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan situasi mengenai disampaikannya informasi kepada orang lain, baik itu berasal dari dokter mauipun dari petugas kedokteran yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Pandemi Covid-19 membuat khawatir kepada semua pihak, sehingga antisipasi terhadap kebocoran rahasia kedokteran yang ditulis dan dibagikan melalui media sosial menjadi tidak lagi diperhatikan, terutama pada awal terjadinya pandemic Covid-19