E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA
Get PDFAbstract Regional development is generally associated with decentralization. That relate to the allocationof budgets under goverment authority to lower levels of government for : spending, collectingtaxes, electing regional of head and providing assistance from the government. Decentralizationincludes political isue, administrative and fiscal aspects. Based on data it shows that financialautonomy has a positive effect on economic growth, and also effect on percapita income. Theproblem of decentralization are gaps each regional development and economic disparities inthe population. So that regional development strategy is needed with efforts to develop the localeconomy of each region that focuses on improving the quality of life and the ability of humanresources in self and regional development.Key Word: Regional development, economic policy, distribution, investmentAbstrakPembangunan daerah pada umumnya dikaitkan dengan desentralisasi yang berhubungandengan alokasi anggaran secara wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah di bawahnyauntuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, memilih Kepala Daerah dan adanya bantuandari pemerintah pusat. Umumnya desentralisasi mencakup aspek politik,administratif dan fiskal.Berdasarkan data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan berpengaruh positifterhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh positif dari pendapatan perkapita.Permasalahan desentralisasi muncul dengan masih adanya kesenjangan pemerataanpembangunan daerah,dan kesenjangan ekonomi penduduk, sehingga diperlukan strategipemerataan pembangunan daerah dengan upaya pengembangan ekonomi lokal setiap daerah yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup dan kemampuan sumber dayamanusia dalam pengembangan diri dan wilayah.Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Kebijakan Ekonomi,Distribusi, investasi Â
Kajian Yuridis Perlindungan Penyu
Get PDFConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973, menetapkan Penyu sebagai satwa dalam kategori Appendix I, yang bermakna bahwa Penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan harus dilindungi. Persoalannya adalah komersialisasi penyu di Indonesia masih marak terjadi. Artikel ini hendak menjawab pertanyaan; apa dasar hukum perlindungan penyu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum perlindungan Penyu di Indonesia sebagai landasan yuridis upaya-upaya perlindungan penyu. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia ikut menandatangani CITES (1973) dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Perlindungan terhadap penyu, selanjutnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dengan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, penyu juga dilindungi oleh UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
THE IMPLEMENTATION OF REGULATIONS IN HANDLING COVID-19 IN INDONESIA
Get PDFThis study aims to describe how the regulations in handling Covid -19 occur in Indonesia and their implementation. This study uses a normative juridical research method, which is a study that tries to examine the laws and regulations used in handling Covid -19 in Indonesia. The study results show several regulations in handling Covid-19 at the moment, both at the national and regional levels, such as the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine to other implementing regulations. However, in practice, the implementation has not run optimally. There are still many violators in the community, and this is because the existing regulations do not regulate strict sanctions for violators. So that regulations governing the application of law in handling Covid -19 in Indonesia still need reforms in the field of law, with the aim that the law can be felt by the community, namely legal certainty, justice, and benefits for the community
Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber
Get PDFPenelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadian Negeri Sumber dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap hak anak yang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang digunakan yaitu data primer yaitu suatu data yang diambil dar lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan hak anak dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Sumber dapat dikatakan sudah memenuhi secara syarat, namun belum maksimal dikarenakan fasilitas yang diberikan masih sangat minim, dan belum sesuai. Sehingga Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap anak yang belum dipenuhi hak nya yaitu dengan cara melakukan Upaya yang pertama adalah fasilitas transportasi, kemudian keadaan ruang tunggu sidang anak yang hanya dipisah menggunakan sekat harus dibenahi dengan membuat ruang tunggu anak yang khusus sehingga anak dapat menunggu dengan tanpa dilihat oleh pengunjung pengadilan. Saran yang dapat diberikan adalah agar kiranya Pengadilan  Negeri sumber seyogyanya lebih meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan, BAPAS, dan Dinas Sosial sehingga tercipta suatu sinergitas dalam pemenuhan hak anak pada proses persidangan pengadila
FUNGSI PERDILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Get PDFPerlu mengkaji lebih mendalam tentang fungsi kontrol yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fungsi dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), mengingat yang akan diungkap adalah masalah aturan atau norma, yakni fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik telah tercapai, namun dalam kenyataannya keberhasilan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara justru berbanding terbalik dengan semakin meluasnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Permasalahannya bukan terletak pada berjalannya fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun terletak pada pengaruh sistem Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: eksekusi putusan, kekurangmampuan subsistem penerimaan perkara dan pengelolaan perkara dan adanya prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yang tidak mendukung fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: prinsip dasar “dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zittenâ€, pengaruh sistem hukum yang masih dikooptasi oleh politik dan ketidakpatuhan lembaga pemerintah dan sistem politik terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi pengaruh dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik: pertama, hakim dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum, menggunakan teknik penemuan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi; kedua, perbaikan manajemen penerimaan dan pengelolaan perkara serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
PEMANFAATAN KULIT NANAS (Ananas Comosus L.Merr) SEBAGAI BAHAN BAKU BIOETANOL
Get PDFNanas saat ini hanya dimanfaatkan buahnya saja, selain dikomsumsi sebagai buah segar nanas juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri pangan. Dari hasil pengolahan bahan pangan tersebut maka limbah kulit buah nanas yang dihasilkan cukup banyak. Kulit buah nanas mengandung karbohidrat sebesar 17,53%, dengan kandungan karbohidrat maka memungkinkan kulit buah nanas untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Bioetanol itu sendiri merupakan cairan biokimia dari proses fermentasi gula yang bersumber dari karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Penelitian ini menggunakan metode analisa diskriptif dimana penelitian disusun dengan bertahap meliputi penetapan variabel, penyusunan metode kerja serta perhitungan dengan metode analisa data untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Variabel berubah yang telah digunakan yaitu kadar glukosa dan jumlah starter. Dari penelitian yang telah dilakukan menggunakan kadar glukosa 13,98 % dan jumlah jumlah starter yang digunakan 20 gram menghasilkan kadar bioethanol tertinggi yaitu 43,44%
Etika Pelaksanaan Akuntansi pada Perusahaan Penerbit di Kota Semarang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi, kecerdasan emosional, etika kerja, dan dukungan atasan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perusahaan Penerbitan di Kota Semaran. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada Perusahaan Penerbitan di Kota Semarang yang terlibat dalam menggunakan anggaran yang berjumlah 41 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi tersebut dengan menggunakan metode sensus dikarenakan jumlah populasi sangat kecil.Penelitian dilakukan pada Februari 2021, data dikumpulkan menggunakan kuesioner sedangkan teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi  akuntansi, kecerdasan emosional, etika kerja, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Kecerdasan Emosional, Etika Kerja, Dukungan Atasan, Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN (LOKASI: KELURAHAN TANJUNG SELAMAT, MEDAN TUNTUNGAN)
Get PDFPeople still understand the marriage agreement in a negative way. The reason due to the big theme of the content of a marriage agreement is wealth, both innate property and property acquired during the marriage. Based on the above, this paper wants to discuss how the public's understanding of the marriage agreement? and second, what are thesociety's reasons for accepting or rejecting the application of the marriage agreement in their domestic life? This research uses a normative juridical research with a descriptive analytical approach. The results show that people still do not fully understand the function of making a marriage agreement in married life. The things that become the basis for refusing the application of marriage agreements by some people are divided into 2, namely first, because the word agreement is synonymous with business activities such as trading, buying and selling, and so on. So how can something as sacred as marriage be considered like a business activity? Second, wealth is a big theme that is regulated in the marriage agreement. This is considered unethical and materialistic by some people and families in Indonesian culture
ANALISIS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Studi pada : Proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Kayen Pati
Get PDFProyek pembangunan Hotel STIBI syekh Jangkung Kayen Pati dijadwalkan harus selesai dalam kurun waktu 42 minggu dengan nilai kontrak Rp.15.200.000.000. dengan terjadinya deviasi pada minggu ke-12 maka dari itu kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek agar waktu penyelesaian proyek sesuai dengan rencana (tepat waktu). Dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang timbul yaitu : (1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan pada proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Kayen Pati, (2) Bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan pada proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Syekh Jangkung Kayen Pati, (3) Bagaimana cara reschedule pendjadwalan dan RAB terhadap tambahan waktu pada proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Kayen Pati.
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambtan pada proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Kayen Pati, (2) Mengatahui solusi yang akan dilakukan mengatasi keterlambatan pada pelaksanaan proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Pati, (3) Mengetahui cara reschedule penjadwalan dan RAB terhadap tambhan waktu pada pelaksanaan proyek Pembangunan Hotel Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Kayen Pati. Penelitian ini termasuk penelitian survey yaitu penelitian yang menggambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebarkan kepada responden yang bekerja pada proyek Pembangunan Hotel STIBI Syekh Jangkung Pati. Untuk mengetahui peringkat (rangking) penulis menggunakan hitungan excel yaitu dengan mean dan stndart deviasi
Empowerment Strategy of Dry-land Farmers: Insights from Indonesia
Get PDFThe purpose of this study is to identify the level of empowerment of dry-land farmers and develop a model of strategy for empowering them. This study was done in  Wonogiri Regency, Central Java Province, Indonesia. The level of empowerment is approached descriptively, while the development of an empowerment strategy uses the Analysis Hierarchy Process (AHP) method. The results shows the level of empowerment of dry-land farmers in those area is still low indicated by the power of access to economic (credit, market information, and technology) and non-economic (lobbying and stakeholders) where each value is less than 50% based on the results of the Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews with keypersons.  The empowerment strategy can be carried out by developing production, capital procurement, production technology assistance, and improvement of dry land agroecosystems