E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS II.A SEMARANG)
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana (napi) dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana adalah membina narapidana dengan tujuan agar mereka menjadi manusia yang lebih baik sehingga setelah mereka selesai menjalani masa hukuman mereka dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan apa saja kendala yang ditemui dalam pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Faktor Hukum: Petugas tidak di didik ataupun di latih secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada napi. Petugas hanya menjaga keamanan dan ketertiban di lapas 2. Faktor Sarana atau fasilitas: masih kurangnya sarana atau fasilitas yang tergolong layak di dalam lapas 3. Faktor Masyarakat: Masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. 4. Faktor Kebudayaan: Kebanyakan mantan narapidana tidak diterima oleh masyarakat akibat “stigma†buruk residivis yang sudah melekat
TANTANGAN PANCASILA TERHADAP BUDAYA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran bagaimana tantangan Pancasila terhadap budaya generasi muda di era globalisasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia saat ini cenderung mengikuti budaya barat sehingga peran orang tua sangat diperlukan dalam menanamkan sikap nasionalisme pada anak meliputi melaksanakan peran sebagai pendidik, panutan, pendamping dan pendorong dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Harapannya dengan ditanamkan rasa nasionalisme sejak dini dimulai dari keluarga, nilai-nilai luhur Pancasila dapat mendarah daging pada setiap diri generasi muda Indonesia sehingga Pancasila dapt dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa
Pengguna Go-Car Di Kota Semarang
Kegunaan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh e-service quality terhadap satisfaction pada pengguna Go-Car di Kota Semarang; untuk menganalisis pengaruh e-service quality terhadap e-loyality pada pengguna Go-Car di Kota Semarang; untuk menganalisis pengaruh satisfaction terhadap e-loyality pada pengguna Go-Car di Kota Semarang. Penelitian ini mendapatkan 100 orang responden pengguna Go-Car sebagai sampel penelitian, hasil tanggapan mereka dianalisis dengan regresi linier berganda. Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa variabel e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction dapat diterima, artinya apabila e-service quality meningkat, maka satisfaction juga akan meningkat. Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa variabel e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyality dapat diterima, artinya apabila e-service quality meningkat, maka e-loyality juga akan meningkat pula. Hipotesis ketiga mengatakan bahwa variabel satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-loyality dapat diterima, artinya apabila satisfaction meningkat, maka e-loyality akan meningkat.The purpose of this study is to analyze the effect of e-service quality on satisfaction for Go-Car users in Semarang City; to analyze the effect of e-service quality on e-loyalty of Go-Car users in Semarang City; to analyze the effect of satisfaction on e-loyalty on Go-Car users in Semarang City. This study obtained 100 respondents using Go-Car as the research sample, the results of their responses were analyzed by multiple linear regression. The first hypothesis which says that the e-service quality variable has a positive and significant effect on satisfaction is acceptable, meaning that if e-service quality increases, satisfaction will also increase. The second hypothesis which says that the variable e-service quality has a positive and significant effect on e-loyalty is acceptable, meaning that if e-service quality increases, e-loyalty will also increase. The third hypothesis says that the satisfaction variable has a positive and significant effect on acceptable e-loyalty, meaning that if satisfaction increases, e-loyalty will increase.Keywords E-Service Quality, Satisfaction, E-Loyality, Go-Car User
PROSES SIMULASI KONDUKTIVITAS PERPINDAHAN PANAS PADA ATAP DAK MENGGUNAKAN ENERGY 2D
Roofs becomes the medium, conducting heat from the surface to the surface. The roofs is the part that is most exposed to heat, the heat transfer process that occurs over the roofs affects the temperature in the room below.
This research method uses field research method that being processed through digital computation that simulates heat performance. With this 2D Energy simulation, it is expected to be able to analyze the heat transfer rate of energy from outside the building into the building. And the results of this study will provide recommendations for the advantages and disadvantages of using a roof not in residential areas.
The results that can be simplified from these simulations are in 3 aspects, namely: (1) The effect of height, (2) The graph of the heat transfer rate is quite sloping, (3) the roof is not a heat conductor with a large cross-section in transmitting heat, (4) ) the roof particle composition does not have to match.
Atap menjadi media pennghantarkan panas dari permukaan ke permukaan. Atap merupakan bagian yang paling banyak terkena panas, proses perpindahan panas yang terjadi di atas atap mempengaruhi suhu pada ruangan di bawahnya.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang diproses melalui komputasi digital yang mensimulasikan kinerja panas. Dengan simulasi Energi 2D ini diharapkan mampu menganalisis laju perpindahan panas energi dari luar gedung ke dalam gedung. Dan hasil dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi kelebihan dan kekurangan penggunaan atap tidak pada area pemukiman.
Hasil yang dapat disederhanakan dari simulasi tersebut terdapat pada 3 aspek, yaitu: (1) Pengaruh ketinggian, (2) Grafik laju perpindahan panas cukup landai, (3) Atap bukan penghantar panas dengan penampang besar dalam mentransmisikan panas, (4) ) komposisi partikel atap tidak harus coco
UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AS A LEGAL EDUCATION MEDIA CONSUMER PROTECTION
Globalization is currently running in cyberspace, connecting all digital communities. All aspects of human life are influenced by internet information technology, in this case the economic conditions provide very significant changes. Online stores or what we often call e-commerce is a form of change brought about by the internet in terms of shopping innovation by providing various conveniences in the transaction process. Seeing the phenomenon of the rapid development of electronictransactions in Indonesian society, the problem in this research is how to use information technology as a media for consumer protection law education. The research method applied in this study is a normative legal research method. The research is said to be juridical normative because it intends to study and analyze the substance of the legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. The type of research used in this writing is doctrinal research.Aims to obtain a systematic explanation of the rule of law. Thus, all benefits to the community will depend on the provisions of the law itself. The element of education then becomes the spearhead to instill attitudes and habits of obedience to existing rules. If all human interests can be fulfilled without disputes or conflicts, then everything that happens regularly will not be questioned about the concept of justicewhich focuses on what is entitled or who is at fault if someone is harmed by another person. The first indicator is an understanding of the law, a person knows about certain behaviors that have been regulated by law
LEGAL ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF THE BLUE ECONOMY IN INDONESIA
The purpose of this study is to determine the legal regulation arrangements concerning the blue economy and solutions to overcome obstacles to the implementation of the blue economy, in this case, are B3 and dumping. This research is normative juridical research, using a descriptive method with a qualitative approach. The data source used in this study is secondary legal material, which will examine positive legal norms. The conclusion that can be stated is that there is no harmonization between articles in one law and harmonization between laws governing environmental management. The solution to overcome obstacles to implementing the blue economy is first to harmonize related legislation. Second, strict legal action and sanctions from the government if there are violations related to marine affairs. Third, the existence of joint patrols between related institutions in the country and patrols between countries
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
Teknologi komunikasi & berita melalui media umum dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet menjadi inovasi yg begitu rupawan adalah awal berdasarkan pencapaian apa yg sudah insan nikmati waktu ini. Internet mampu dikatakan menjadi tongkak berdasarkan inovasi terbesar perangkat teknologi komunikasi & berita yg menaruh pengaruh terbesar bagi insan. Situasi kekinian bias dikatakan rakyat nir mampu terlepas berdasarkan ketergantungan perangkat dalam teknologi. Kecanggihan teknologi disadari sudah menaruh kemudahan, terutama pada membantu pekerjaan insan. Perkembangan teknologi personal komputer mengakibatkan keluarnya kejahatan–kejahatan baru, yaitu menggunakan memanfaatkan personal komputer misalnya modus operasinya. Selain itu, perkembangan teknologi yg semakin pesat & adanya globalisasi menaruh kemudahan bagi rakyat buat mengakses segala berita yg diharapkan menggunakan gampang & cepat. Didukung menggunakan adanya internet yg bisa diakses sang seluruh rakyat maka semakin menaruh kemudahan bagi rakyat buat mengetahui banyak sekali macam berita yg diinginkan. Media sosial menaruh kemudahan masyarakan buat berekspresi & bebas membicarakan pendapatnya. Namun, menggunakan adanya kebebasan & kemudahan rakyat tak jarang lupa bahwa pada berekspresi & membicarakan pendapat wajib menjaga konduite & etika pada berinteraksi melalui media umum terutama media umum elektronika, sebagai akibatnya memicu perbuatan-perbuatan yg melawan aturan misalnya pencemaran nama baik. Dalam memilih adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten & konteks sebagai bagian yg sangat krusial buat dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seorang secara hakiki hanya bisa dievaluasi sang orang yg bersangkutan
LAW ENFORCEMENT AGAINST FOOD HOARDING ACTIVITIES DURING THE COVID-19
The world is currently facing the same problem, namely the coronavirus or Covid 19. During this pandemic, all sectors of the economy are very influential on survival. The existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) has caused people to panic buying. So, in other words, there has been a new problem, carrying out the activities of hoarding staple food carried out by entrepreneurs, suppliers, and traders. The hoarding results in losses to the community or business actors. By conducting juridical normative research methods based on applicable laws and regulations, law enforcement is needed to realize justice, certainty, and benefits. The policy in tackling the crime of food hoarding in Indonesia has been regulated in Law Number 18 of 2012 concerning Food and Law Number 7 of 2014 concerning Food. Moreover, it has also regulated in Government Regulation No. 17 the Year 2015 on Food Security and Nutrition, which regulates the mechanism, procedure, the maximum amount of staple food storage by businesses. Business actors who deliberately hoard food may be sentenced to imprisonment for a maximum of 7 (seven) years or a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). It can be concluded that criminal law policy-related efforts to combat the crime of hoarding of food have been regulated in the Law of Food and Trade Act
JURIDICAL ANALYSIS OF PEER TO PEER LENDING ACCORDING TO CONTRACT LAW
Logic business law understood that the business world confront businesses in business activity, and the contract is an important legal instrument which establish legal relationship and secures business transactions. The rapid growth of information and technology the internet bring up transactions financing startup in financial technology of crowdlending and here contract into very important to be set .This research first, aimed at outlines crowdlending benefits for financing sector startup, second, to explain the functions of/the role of contract financings crowdlending services. Research methodology used is the method research law that is normative, with the methods approach of the concept and principle in a contract. The result of this research suggests that rule of POJK 77/2016 not explained in detail on the regulations peer to peer lending contract so the marketplace in line KUHPerdata and having its own innovations, there is the possibility of risk and risk failed to pay, the risk of failure it infrastructure, the risk of fraud by borrowers and risk reputation
THE URGENCY OF HARMONIZING CONTRADICTORY REGIONAL REGULATIONS THAT HINDERS THE INVESTOR INTEREST ON INVESTMENT
Indonesia as a developing country needs investors in developing natural resource potential and national development. The main source of national development funds in Indonesia can be domestic funds. However, the amount of available domestic funds is very limited, so the government uses funds from abroad. One source of funds from abroad that can be used to finance Indonesia's development is foreign investment or investment. Investors in investing have several wrong considerations. only one is the regulations that apply in that country. The existence of regional regulations that are contradictory to the central regulations in the investment sector has made foreign investors less interested in controlling Indonesia, therefore urging the government to take action in overcoming this problem by realizing harmonization between regional and central regulations