E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of D.I Yogyakarta (2010-2018)
Get PDFThe high inequality of income distribution that occurs in the Special Region of Yogyakarta Province shows that economic development has not succeeded in bringing equity to the community. For this reason, an analysis is needed to determine the factors that inequality of income distribution in order to reduce inequality of income distribution that occurs in the Province of DI Yogyakarta. The purpose of this study was to determine the effect of economic growth, HDI, Distric/City Minimum Wage, and Unemployment. This research uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency of D.I Yogyakarta Province. The data in this research is panel data consisting of cross section data from 5 districs/cities and time series data for 2010-2018. The data analysis used was panel data regression analysis with the Fixed Effect regression model. The results of the regression analysis show that economic growth does not have a significant effect on inequality of income distribution. Meanwhile, HDI, Distric/City Minimum Wages and Unemployment have a significant effect on the inequality of income distribution. HDI has a negative effect, while Distric/City Minimum Wage and Unemployment have a positive effect on inequality of income distributed in the Province of DI Yogyakarta in 2010-201
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL
Get PDFAbstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat. Kata Kunci: implementasi, peraturan bupati, sarana, prasarana, pemberdayaan. AbstractThe purpose of this study is to determine the implementation of policies, supporting and inhibiting factors of the Kendal Regent Regulation number 24 of 2019 concerning the Delegation of the Authority of the Kendal Regent to the Kendal Sub-District Head in the Development of Village Facilities and Infrastructure and Community Empowerment in Kendal District. This research method is descriptive and qualitative. Data collection techniques through observation, in-depth interviews ((In-depth- Interview), documentation and questionnaires. Data analysis techniques use data reduction, data methods (data display), and drawing / verification of conclusions. The results show the implementation of infrastructure and infrastructure development activities. Community empowerment activities are technically relatively easy, although not all people have enjoyed the results. The expected changes in community behavior have not yet appeared significant, the delegation of regulatory authority is clear enough but the consistency of existing rules in the implementing agency has not run according to the rules. public policing or management of community institutions is not well responded to by the community. Factors that influence the success of policies are human resources, community support, cooperation between individuals or the policy implementation team and communication. n, and people's attitudes and behavior. Keywords: implementation, regent regulations, facilities, infrastructure, empowermen
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA
Get PDFLembaga perbankan dijadikan sarana utama melakukan kecurangan-kecurangan hukum perbankan. Minimnya ketentuan di bidang perbankan dan rahasia bank yang ketat di suatu negara dapat memungkinkan bagi pelaku kecurangan perbankan dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk pelanggaran yang dilakukannya. Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya penggunaan bank dalam kecurangan perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi keterbukaan rahasia bank dalam konstruksi hukum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum empiris atau yuridis sosiologis. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data penelitian ini diambil bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode analisis data deskriptif kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama keterbukaan rahasia bank diperlukan untuk diterapkan oleh para penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus-kasus perbankan. Kendala yang dihadapi adalah 1) lemahnya ketentuan kerahasiaan bank, 2) rahasia Bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia, 3) penegak hukum tidak dapat mengetahui dengan akurat terkait informasi keuangan yang tersimpan di bank, 4) polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang jika belum orang tersebut ditetapkan terlibat dalam kasus perbankan
REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI
No full textMewujudkan pelayanan publik yang baik , perlu dilakukan perubahan – perubahan atau inovasi yang mengarah kepada tujuan peningkatan pelayanan atau reformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, baik kementerian, kelembagaan, maupun pemerintah daerah. Ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi dan kondisi pendemi Covid 19 menjadi tantangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi dengan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang harus dipangkas karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025 secara operasional dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentunya dengan regulasi terebut tantangan untuk Pemberintah Daerah dan juga Badan Pelayanan Publik untuk terus bergerak menciptakan inovasi atau kemudahan memberikan pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang mudah bagi masyarakat pengguna pelayanan. Tujuan penulisan ini adalah menggambarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaran pelayanan publik sebagai bagian dalam reformasi birokrasi
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
Get PDFMakalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh yaitu : penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat di instansi, kurangnya mutu pelayanan terhadap masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan.program instansi yang masih bersifat rutinitas, efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi rendah, serta belum terwujudnya birokrasi yang antisipasif proaktif dan efektif. Dalam mewujudkan prinsip tersebut diperlukan adanya reformasi birokrasi yang mampu berperan dalam area perubahan di bidang kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan. Pemerintah daerah ditutut mampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi tercapainya ekualitas dengan negara lain dalam hal perwujudan pemerintah derah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat
OPTIMALISASI FUNGSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) DALAM PERSPEKTIF DISKRESI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN KOTA SEMARANG
Get PDFKebijakan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dibuat dan digulirkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Namun, dalam tahapan implementasi kebijakan ternyata masih banyak menemui berbagai hambatan dan kendala. Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepat sasaran (bias distribusi) merupakan salah satu masalah utama yang harus dapat segera dicarikan solusi terbaiknya. Bias distribusi disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan (street level bureaucracy). Kondisi ini telah berdampak pada pencapaian target penurunan angka kemiskinan yang belum optimal.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang selaku leading sector dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.Â
ANALISA HUKUM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG SEMARANG
Get PDFTempat tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok, yakni sandang yang merupakan kebutuhan akan sandangan/pakaian; pangan merupakan kebutuhan pokok manusia akan pemenuhan makanan; dan papan meupakan kebutuhan pokok manusia dalam bentuk tempat tinggal/tempat bernaung. Tempat tinggal atau dapat pula dikatakan sebagai hunian ada banyak jenis macamnya. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan kredit dari bank untuk membayar sebuah bangunan rumah tinggal untuk dimiliki. Jaminan yang diberikan debitur berupa rumah dan tanah yang dibeli dengan fasilitas kredit bank.Rumusan masalah: 1) Bagaimana kriteria  pemberian  KPR  bersubsidi?;  2)  Bagaimana  tata  cara  pelaksanaan pemberian KPR bersubsidi?; dan 3) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dan akibat hukum dalam pelaksanaan Perjanjian KPR bersubsidi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kriteria pemberian KPR bersubsidi, tata cara pelaksanaan pemberian KPR bersubsidi dan kendala-kendala yang dihadapi dan akibat hukum dalam  pelaksanaannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis, jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian didapat kendala- kendala yang dialami dari pihak bank adalah ketidak jujuran calon nasabah dalam memberikan informasi dan dari pihak calon nasabah ditolaknya permohonan pada saat pengajuan KPR, sedangkan dari pihak Notaris kendala terletak pada kekurang telitian/kekurang hati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan objek jaminan KPR dengan status HGB. Kata Kunci :    Perjanjian, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, Ban
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS
Get PDFUndang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas agar pemegang saham mayoritas tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Namun berdasarkan perhitungan pemegang saham, maka perlindungan hukum tersebut belum dapat berjalan, karena pemegang saham mayoritas yang tetap mendominasi perusahaan.Permasalahan: 1. Bagaimana perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mewujudkan tercapai tata kelola perusahaan yang baik?; 2. Faktor-faktor  apa yang menjadi penyebab perlindungan hukum tidak maksimal?; 3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas?.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang mencakup asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.Hasil penelitian: 1) Perusahaan mengakuisisi tetap dapat dalam menjalankan kewajibannya melalui tata kelola perusahaan yang baik  yang optimal. Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan adalah meningkatnya produktifitas dan efisiensi usaha, meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. 2). Faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas secara umum sudah diatur dalam UUPT, tetapi terbatas menyampaikan pendapatnya berdasarkan kepemilikan saham minoritas. 3). penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn.  dikatakan bahwa ada tindakan tidak wajar yaitu bahwa pemegang saham mayoritas dan Notaris selaku Tergugat menuangkan keputusan rapat tanpa kehadiran pemegang saham minoritas. Kata Kunci: perlindungan hukum, pemegang saham minoritas, akuisisi, perseroan terbatas
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO K3 DENGAN METODE HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESMENT & DETERMINING CONTROL PADA PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL QUEST BY ASTON
Get PDFKegiatan konstruksi menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, salah satunya pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Aspek K3 yang terkait pada setiap pekerja di sebuah proyek perlu dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku, hal ini bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan kerja di proyek sekaligus berkaitan dengan moral, legalitas dan finansial. Indikator manajemen risiko pada Proyek Pembangunan Hotel Quest By Aston dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi potensi bahaya pada indikator struktur atas meliputi pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, pekerjaan tangga, pekerjaan ring balok, pekerjaan dak beton, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan lantai, pekerjaan sanitasi, pekerjaan listrik sampai dengan pekerjaan finishing. Hasil skoring manajemen risiko dengan metode HIRADC terhadap kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan Hotel Quest By Aston memunjukan hasil yang bervariasi yaitu risiko tinggi (setiap kegiatan pengecoran), risiko sedang (pekerjaan kolom, pekerjaan plat lantai, pekerjaan tangga, pekerjaan ring balok, pekerjaan dak beton) dan risiko rendah (pekerjaan balok, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan lantai, pekerjaan sanitasi dan pekerjaan listrik) sesuai dengan tingkat risiko dan kekerapan potensi bahaya dari masing-masing pekerjaan Pengendalian manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian lebih pada indikator yang memiliki penilaian risiko tinggi seperti pada kegiatan pengecoran melalui pengawasan penggunaan alat pelindung diri dan kedisiplinan pekerja. Penanganan risiko untuk setiap kecelakaan kerja disesuaikan dengan luka yang dialami pekerja untuk mencegah masih munculnya dampak bagi pekerja di kemudian hari seperti pemberian suntik tetanus pada luka yang disebabkan besi tulangan
The Role of Psychological Capital and Leader Member-Exchange on Participatory Budgeting and Managerial Performance
Get PDFThe competition is increasingly competitive in the world of education, particularly in this uncertain situation, it encourages every agency to plan, control, and determine the right policies. This study aims to explain the overall relationship between participatory budgeting and managerial performance by including Psychological Capital as an intervening variable and Leader Member Exchange as a moderating variable. The method used was a mixed method with a parallel convergent approach, it is conducted to produce more comprehensive facts. The method of data analysis and hypothesis testing used was Structural Equation Modeling. The survey results of 161 managerial positions in private high schools in DIY indicated that budget participation was directly related to managerial performance. Psychological capital was found to partially mediate the relationship between participatory budgeting and managerial performance. Then, the higher relationship between superiors and subordinates will increase the relationship between participatory budgeting and managerial performance. The survey results were also supported by the results of interviews with informants. This research contributes to the formation of employee of psychological capital and the implementation of leadership style as an important factor in influencing performance