E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
UNDERSTANDING FEMINISM BY READING LITTLE WOMEN
Get PDFFeminist movement has widely been mistaken as a male-hating campaign. Louisa May Alcott was taking part in this movement by her literary works and the most famous work was Little Women (1868). The analysis of this book expanded the comprehension of the matter of feminism, coping with the misunderstanding about feminism among readers. The researcher took a close look into Little Women qualitatively, by focusing on one of the main protagonists, who is also a feminist, namely Josephine March, and the alteration of her character during her lifetime.Keywords: feminism, womanhood, gender inequality, literature, equalize opportunity
STUDI KINERJA KEPOLISIAN TENTANG KASUS SALAH TANGKAP
Get PDFDalam hal terjadinya suatu tindak pidana, kepolisian merupakan lembaga pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik masyarakat sebagai korban kejahatan, saksi, maupun tersangka. Dengan demikian, jelaslah bahwa lembaga kepolisian mempunyai tugas utama untuk melindungi keamanan dalam negeri dan menjadi penegak hukum utama yang dalam tugas sehari-hari bisa saja mereka mendapat cemooh, tidak dihormati, dan tidak dipercayai masyarakat.Kita sebagai masyarakat tentunya akan sangat bangga memiliki polisi yang tegas namun santun dalam menjalankan hukum. Banyaknya kasus salah tangkap terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Ada dua permasalahan yang ingin dibahas : 1) Bagaimana profesionalitas polisi dalam menjalankan tugasnya?; 2) Bagaimana kinerja kepolisian dalam kasus salah tangkap?, Polisi yang ideal pada masa sekarang adalah polisi sebagai pengayom, dan pembina masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, polisi harus tetap menjadi sosok yang tidak kompromi terhadap kejahatan. Dengan demikian, harus dihindarkan tindakan-tindakan yang meruntuhkan keluhuran profesinya misalnya penanganan perkara dan pencegahan kejahatan yang memakai cara-cara kekerasan, serta perilaku korupsi berupa meminta biaya dari masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkaranya Citra sistem peradilan pidana sering diidentikkan dengan kinerja polisi. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi bisa diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian, tanggung jawab polisi sangat besar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Kepolisan harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat
PEMBUATAN BIODIESEL DARI AMPAS KELAPA DENGAN METODE TRANSESTERIFIKASI IN-SITU DAN KATALIS KALIUM HIDROKSIDA (KOH)
Get PDFBiodiesel merupakan bahan bakar alternative pengganti minyak diesel berbasis fosil. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan biodiesel adalah ampas kelapa. Kandungan minyak di dalam ampas kelapa berkisar 12,2-15,9% sehingga merupakan potensi yang besar untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Pemanfaatan ampas kelapa selama ini sebagian besar untuk pakan ternak. Pemanfaatan limbah kelapa untuk pembuatan biodiesel diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Proses produksi biodiesel dilakukan dengan transesterifikasi in-situ menggunakan methanol sebagai pelarut dan kalium hidroksida sebagai katalis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh dan kondisi maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen biodiesel tertinggi adalah sebesar 97,03% dengan variabel yang paling berpengaruh adalah konsentrasi katalis dan hasil kondisi terbaik pada konsentrasi katalis 2%,waktu transesterifikasi in-situ 7 jam dan suhu transesterifikasi in-situ 600C. hasil pengujian mutu bodiesel dari hasil penelitian ini adalah densitas874 kg/m3, angka asam 1,9 mg-KOH/gr dan viskositas kinematic 2,9 mm2/s. Hasil tersebut belum memenuhi standar mutu nasional yang ditetapkan untuk bahan bakar biodiesel
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGGULANGAN HIV AIDS KABUPATEN SEMARANG
Get PDFAbstract  Prevention and control of HIV / AIDS is not a simple and easy job. The continuous increase in cases each case is the answer to the problems faced by all nations in this world. Semarang Regency is one of seven districts in Central Java that has a high number of cases. The problems encountered in the increasing cases of HIV / AIDS are quite diverse, both from internal and external factors. The Health Act has provided signs for public health efforts. The Government and District Government of Semarang have made specific and operational translation efforts. Semarang Regency Regional Regulation No. 3/2010 is evidence of implementation efforts in the prevention and control of HIV / AIDS. The purpose of this study is to describe efforts to implement public policies from Regional Regulation No. 3/2010. The results show that the implementation has gone well, but not optimal. The factors that influence are apart from internal conditions related to case investigation and financing, the most dominant being external conditions. This external condition involves awareness of reporting cases, awareness of using condoms, distribution that is difficult to detect, as well as the closure of localization from various surrounding areas. The participation of PLWHA is also a factor that must receive attention from the government, local government and NGOs assisting PLWHA. Keywords: HIV. AIDS, children, victims, prevention, implementation, policies, PLWHA, local regulations, participation, protection Abstrak Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bukan pekerjaan sederhana, dan mudah. Meningkatnya kasus yang terus menerus setiap kasus adalah jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia ini. KAbupaten Semarang merupakan salah satu dari tujuh kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki persebaran kasus yang tinggi. Permasalahan yang ditemui atas meningkatnya kasus HIV/AIDS ini cukup beragam, baik dari factor internal maupun eksternal. Undang-undang Kesehatan telah memberikan rambu-rambu untuk upaya kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan upaya menterjemahkan secara spesifik dan operasional. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 adalah bukti upaya implementasi dalam pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkanupaya implementasi kebijakan public dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. FAktor-faktor yang mempengaruhi adalah selain kondisi internal berkaitan dengan penelusuran kasus dan pembiayaan, yang paling dominan justru dari kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini menyangkut kesadaran melaporakan kasus, kesadaran menggunakan kondom, persebaran yang sulit terdeteksi, juga termasuk penutupan lokalisasi dari berbagai daerah sekitar. Partisipasi ODHA juga menjadi factor yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah dan LSM pendamping ODHA. Kata Kunci : HIV. AIDS, Anak, korban, pencegahan, implementasi, kebijakan, ODHA, Perda, partisipasi, perlindunga
PELANGGARAN HAM PADA PERISTIWA PENYIKSAAN YANG BERUJUNG PADA TERBUNUHNYA DUA WARGA SIPIL DI PAPUA OLEH ANGGOTA TNI
Get PDFSo far, the results of the decisions at the Military Courts have not been able to bring a sense of justice to victims and the public and are far from human rights standards that exist as courts regulated in International Covenant on Civil and Political Rights and The Committee Against Torture which has been ratified by Indonesia. In this article, the author wants to examine more deeply the practice of human rights violations during the torture incident which led to the killing of two civilians in Papua by members of the indonesian army and also compare the application of due process to similar cases in other countries. The method used in this article is descriptive analytical with a normative juridical approach. Data collection techniques through literature study. The results show that the incidents of torture that led to the killing of two civilians in Papua by indonesian army members who are part of the gross human rights violations which are very regrettable are still occurring. Sadly, this case will later be tried only through military court. This raises concerns for many parties because it is prone to injustice on the part of the victim. For this reason, it is recommended that the indonesian army be able to transfer this legal process to the general court or human rights court so that equality is created between indonesian army members and ordinary citizens in a legal position in accordance with the principles of the rule of law as contained in the Constitution
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik
Get PDFKebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik sebagai payung hukum dalam bidang teknologi informasi yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan dan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi. Dunia internet, berpotensi sangat besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan sulit untuk ditangkap ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Sementara pengaturan mengenai diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE pun masih abu-abu. Salah satu faktor yang menyebabkan penipuan menggunakan sarana elektronik menjadi kian marak adalah karena belum optimalnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang tindakan perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana elektronikpun dari dari tahun ke tahun angka yang dilaporkan menunjukkan peningkatan. Oleh karenanya fokus kajian pada pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, (2) apa kendala dan upaya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik serta (3) bagaimana pertimbangan Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi, terbatasnya sarana dan prasarana serta belum siapnya institusi penegak hukum di daerah untuk mengantisipasi tindak kejahatan siber menjadi kendala Penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Yang terakhir adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridi
PENANAMAN MODAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI
Get PDFInvestment is any form of investment activity, either by domestic investors or byforeign investment to carry out business in the territory of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the importance of investment in economic growth. The presence of investment can drive the country's economy, in addition to creating a multiplier effect which is expected to increase added value for the government and society. In developing countries, including Indonesia, the inflow of foreign capital is quite profitable if it is actually used for national development, especially to drive the country's economy. Investment facilities are provided with consideration of the foreign power level of the economy and the country's financial condition and are promotive compared to those provided by other countries. The importance of the certainty of this investment facility encourages more detailed regulation of the form of fiscal facilities, land rights facilities, immigration facilities, and import licensing facilities. In conclusion, if a country is to achieve sustainable economic growth, it must have a certain economic structure, that is, it must be able to mobilize all its capital and natural resources capabilities so that it can achieve a productive investment level of 10% of its maximum incom
Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna
No full textNegara Kesejahteraan merupakan Negara yang menitikberatkan pada Kesejahteraan Warga negara. Negara memiliki peranan aktif karena Warga Negara Merupakan Subjek  Negara Bukan objek . Landasan Dasar bagi Indonesia dalam pemenuhan Kesejahteraan bagi Wrga Negaranya sendiri adalah berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna? serta Bagaimanakah Hubungan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat dalam Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?.  Metode Penelitian yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Negara Kesejahteraan dan Hubungan Demokratisasi Masyarakat erat kaitannya dengan Terwujudnya Negara Paripurna yang hadir untuk Masyarakat dengan mengutamakan Kesejahteraan Warga Negaranya. Saran dalam Penelitian ini adalah dalam mewujdukan Negara Paripurna yang harus diperhatikan kesejahteraan warga negara dan pemenuhan hak- hak warga negaranya, maka Negara dalam mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan Cita-cita dan Tujuan Negara yang termuat didalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENDUDUK MISKIN
Get PDFABSTRACT Local government policies in the form of regulations are often not pro-poor.Solving the problem of poverty cannot be done partially but must be comprehensiveand start from the subject, namely "the poor people". Poverty programs originatingfrom the center are often uniform in nature, thus ignoring local initiatives andcharacteristics. Local governments can make program modifications or refinements tomake them more focused and effective on program subjects (the poor), by involvingvarious elements of society. The need for local governments to make indicators ofregional government concern for the poor. Key word : Policy, Regional,Government,Empowerment,Poor people ABSTRAK Kebijakan pemerintah daerah berupa regulasi sering tidak berpihak kepadapenduduk miskin. Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secaraparsial tetapi harus bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu “ sipenduduk miskin “ tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal daripusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristiklocal. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agarlebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk miskin), denganmelibatkan berbagai elemen masyarakat. Perlunya pemerintah daerah membuatindikator keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk MiskinÂ
Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Daya Saing UMKM Kuliner Di Kota Semarang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Daya Saing UMKM dengan menggunakan model analisis Regresi untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Modal Usaha dan Kemampuan Inovasi terhadap Daya Saing UMKM Kuliner di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM Kuliner di Semarang. Populasi penelitian sebanyak 5.282 pelaku UMKM Kuliner, dengan rumus sloven diperoleh sample 98.14 dibulatkan menjadi 100 responden. Sampel penelitian diambil dengan cara proportionate stratified cluster random sampling. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi, dan kemampuan inovasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM Kuliner di Kota Semarang, sedangkan sumber daya manusia dan modal usaha memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap daya saing UMKM Kuliner di Kota Semarang.Kata kunci : Â Â Â Daya Saing UMKM. Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Modal Usaha, Kemampuan InovasiAbstractThis research aims to analyze the Competitiveness of MSMEs by using regression analysis models to find out the influence of Information Technology, Human Resources, Business Capital and Innovation Capabilities on the Competitiveness of Culinary MSMEs in Semarang City. This research was conducted by conducting field surveys through the dissemination of questionnaires to culinary MSME owners in Semarang. The research population of 5,282 culinary MSMEs, with the sloven formula obtained a sample of 98.14 rounded to 100 respondents. The study sample was taken by proportional stratified cluster random sampling. The data obtained in this study use multiple linear regression analysis methods. The results of this study show that information technology variables, and innovation capabilities have a positive and significant influence on the competitiveness of Culinary MSMEs in Semarang City, while human resources and business capital have a positive but insignificant influence on the competitiveness of Culinary MSMEs in Semarang City.Keyword: Competitiveness of MSMEs. Information Technology, Human Resources, Business Capital, Innovation Capabilitie