E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
ANALISIS PENANGANAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)
Get PDFPerkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelaiâ€.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu : 1). Kinerja Pemerintahan dalam penanganan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan, 2). Diterminasi Pernikahan anak dan 3). Dinamika kehidupan berumah tangga pasca 2 -3 tahun pernikahan anak. Ruang lingkup penelitian diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni 1). Bagian birokrasi pemerintahan selaku pelayanan pernikahan anak, yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pemerintahan Kecamatan, KUA, Puskesmas, Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama 2). Bagian Keluarga meliputi orang tua dari Pengantin Perempuan selaku informan secondary dan perempuan pelaku pernikahan anak selaku informan kunci. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam rangka memahami dan menggali informasi yang lebih mendalam tentang fenomena terjadinya pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan telah dilayani sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara terstruktur dan berjenjang. Determinasi pernikahan anak terjadi karena keinginan kuat dari calon pengantin berikut adanya dukungan restu dari orang tua. Pasca 2 – 3 tahun pernikahan anak belum muncul konflik keluarga yang serius
PENERAPAN OTONOMI DAERAH DEMI MEMPERSIAPKAN GENERASI DALAM MASA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Get PDFDalam otonomi daerah di Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi yang bekerja dalam mengoperasionalkan dalam konsep daerah otonomi pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelenggaraan yang bersifat demokratis dan mampu melakukkan pemberdayaan kepada rakyat. Daerah yang disertai dengan pemerintah dalam melaksanakan pendelegasian yang diberikan dalam melakukan wewenang untuk mempersiapkan dan menghadapi revolusi industri 4.0. Implementasi industri . Pembaca artikel ini yaitu studi literatur yang akan membahas sebuah tantangan dalam otonomi daerah sehingga pada masa revolusi industri dan dinilai sebagai era digital 4.0 semua yang ada di Indonesia bersifat terbatas baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Cara yang dapat dilaukan adalah melakukan pengkajian dari beberapa hasil penelitian yang terdapat pada era revolusi industri 4.0. Artikel ini memberikan informasi dari hampir semua tantangan dan masalah yang disebabkan oleh dimensi kompleks disebabkan dampak industri 4.0
DISKRESI DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DAERAH
Get PDFTujuan penelitian ini adalah mengetahui diskresi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data sesuai topik penelitian menggunakan studi dokumentasi. Berikutnya, peneliti menganalisis kemudian mereduksi data sesuai dengan topik penelitian kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian ini terkait program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara garis besar membagi program percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi beberapa kelompok, yaitu: (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan; (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan; (3) Program lain. Dalam birokrasi tingkat bawah (Street-level yang mengkaji implementasi kebijakan publik), kita mengenal konsep birokrasi tingkat bawah atau birokrasi street level. Hal yang menarik dari implementasi suatu kebijakan adalah penggunaan diskresi. Pada langkah ini solusi untuk mengatasi kesulitan implementasi suatu kebijakan sesuai terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang telah ditentukan. Semakin besar diskresi, semakin penting analisis untuk memahami sifat perilaku karyawan semangat. Melihat adanya diskresi ini, selanjutnya dinyatakan bahwa diskresi merupakan ciri dari birokrat bawahan dan tampaknya sulit untuk dihilangkan dari mereka. Ini karena pekerjaan yang terlibat kompleks dan penjabaran aturan, pedoman atau instruksi tidak dapat membatasi kemungkinan (alternatif) yang tersedi
REFORMASI BIROKRASI SUMBER DAYA MANUSIA: IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DALAM SELEKSI MUTASI MASUK PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Get PDFUndang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju profesionalisme ASN. Penerapan sistem merit sebagai dasar manajemen kepegawaian memberikan harapan bagi terwujudnya pengelolaan Aparatur Sipil Negara secara akuntabel, transparan, dan professional. Sistem merit merupakan cerminan manajemen kepegawaian yang profesional dimana penempatan, pengangkatan dan penerimaan pegawai dan pejabat menggunakan kompetensi kinerja dan track record sebagai alat ukurnya. Salah satu wujud implementasi sistem merit adalah penerimaan pegawai baik itu melalui perekrutan CPNS dan mutasi masuk dari luar Instansi Pemerintah Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi sistem merit dalam seleksi mutasi masuk pegawai di Pemerintah Kota Semarang dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem merit dalam seleksi mutasi masuk serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan sistem merit kearah yang lebih baik
LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL ARCHITECTURAL DESIGN OF KAMPUNG NAGA AS TRADITIONAL KNOWLEDGE IN INDONESIA
Get PDFLegal protection of traditional architectural design as a part of Indonesian traditional knowledge, without being realized, has become a great and complicated issuebecause recently it is being exploited by irresponsible parties. The Indonesian philosophy Bhinneka Tunggal Ika describes Indonesia which consists of many ethnic groups around every corner of archipelago in which they create their own culture area with different condition. Every ethnic has traditional architecture as the cultural manifestation which rests on the custom and belief. Traditional architectural design as a piece of traditional knowledge in Indonesia is considered as one of cultural conservation which is material that needs to be protected. One of the matters that attracts attention now is architectural design of indigenous village in Indonesia called Kampung Naga. Kampung Naga provides sample or design of energy-efficient building in which its design is later developed by the private parties in Indonesia. Traditional intellectual property specifically the local wisdom has proved to offer many contributions for the development of environmental insight by using the teachings from ancestors which have been inherited through generations for centuries. Therefore, this research focuses on legal protection of traditional architectural design as a cultural conservation of Kampung Naga society in Indonesia which needs to be protected from exploitation or piracy both from private companies in Indonesia and from another country
NOTARIS DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PPJB RUMAH SUSUN
Get PDFOne of the primary human needs for survival is a place to live or a house. Withthe limited land available and the increasing population, the type of house such as flats can be an option for Indonesians to get a place to live. With the rampant construction of flats, the government issued Law No. 20 of 2011 concerning Flats to regulate problems in flats. The law states that the Sale and Purchase Agreement (PPJB) can be made in the presence of a notary before the construction process is complete. However, there are conditions that must be met in making PPJB such as the existence of an IMB. In reality, there is a notary who makes PPJB even though the IMB does not exist based on the principle of freedom of contract. The absence of an IMB was included as one of the clauses in the PPJB. On this occasion, the author is interested in seeing how the notary's role in making PPJB is related to the principle of freedom of contract. This research was conducted using the normative juridical method, which was carried out by examining library materials obtained from various sources such as literature, laws and regulations, and the internet which were collected and analyzed. Based on the literature study that has been done, it can be seen that in the principle of freedom of contract there are limitations that should not be violated. One of the limitations in the principle of freedom of contract is that it cannot conflict with existing laws and regulations. Therefore, notaries as representatives of the state have an active role in making PPJB. In relation to the principle of freedom of contract, the notary must adhere to the applicable law and should inform interested parties about the requirements that must be met in making PPJB and ensure that all requirements have been met before PPJB is made
KORELASI REGISTRASI TENAGA KESEHATAN TERHADAP KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
Get PDFHealth as an element of general welfare must be realized through various health efforts in the framework of comprehensive and integrated health development supported by a national health system. Health workers who will provide health services to the community must have a STR (Registration Certificate) issued by the government as the person in charge of public health services. Doctors as one of the health workers areresponsible for providing health services in accordance with applicable laws andregulations, namely Law Medical Practice and Doctor's Code of Ethics. Doctors whopractice health services to the community in hospitals are bound by the Doctor's Code of Ethics and are also bound by Hospital By Laws as an internal regulation of the hospital
Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Donor Darah Sukarela Mengenai Donor Darah (Studi pada UDD PMI Kota Semarang pada Bulan Juli Tahun 2021)
Get PDFAbstrakUpaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah yang tersebar di seluruh Indonesia. Humas UDD PMI Cabang Kota Semarang telah menggunakan strategi kampanye untuk mengajak masyarakat menjadi pendonor darah sukarela sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan, sikap dan memberikan motivasi sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan darahnya.Penelitian ini menggunakan jenis survei analitik. Populasi penelitian ini adalah seluruh pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 70 pendonor.Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan donor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang cukup baik yaitu 48,0%.Sebagian besar pendonor memiliki sikap yang cukup baik terhadap donor darah yaitu 35,0%.Tingkat motivasi pendonor terhadap donor darah cukup baik yaitu 33,0%.Pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi yang cukup baik mengenai donor darah.Kata Kunci: Donor darah, pengetahuan, sikap, motivas
IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
Get PDFDalam Negara Republik Indonesia ini apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, misalnya tindak pidana maka menjadi tugas Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana melalui penegak hukum untuk mempertahankan kebenaran adanya hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ganti dari HIR (Herziene Inlandsch Regelemen). Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Dalam penelitian ini penulis akan membahas hubungan antara pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana pengaruh hukum. Data disampaikan dengan metode penilitian yuridis normatif yang membahas atau menyoroti dari segi putusan pengadilan tanpa studi lapangan
ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS TRANSAKSI PEMBAYARAN JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTU ELEKTRONIK
Get PDFThis study aims to analyze the legal aspects of the use of credit cards as a meansof payment and settlement efforts from the bank in the event of a customer who does not pay the credit card. This research is a juridical-normative research, with the approach used, namely the statutory regulation approach and legal norms in accordance with existing legal issues related to the structure and principles of the applicable law. The results of the first research are that the legal aspects related to the use of credit cards in Indonesia include various regulations such as Law Number 19 of 2016 to Bank Indonesia Regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 14/2/PBI/2012 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Second, there are several attempts made by the bankingsector in solving problems when there is default by the customer, these efforts can be carried out by conducting Negotiation, Mediation, Conciliation, Arbitration and Judiciary. With the existence of several alternatives in solving the problem, the bank can choose the efforts to be taken, such as the Cirebon Branch of Bank Rakyat Indonesia which chose mediation as the solution to the problem. Mediation is the main solution carried out at BRI Cirebon Branch, it is more effective and efficient in solving the problem, mediation as an effort to solve problems also has a strong legal basis and legitimacy as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation