E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Factors Affecting Student’s Financial Literacy (A Study on the Students of the Faculty of Economics and the Faculty of Science and Technology of Sanata Dharma University Yogyakarta)
Get PDFThis study aims to determine 1) the factors that affect students' financial literacy. The factors include gender, Grade Point Average (GPA) and allowance; 2) the differences in financial literacy between students of the Faculty of Economics and students of the Faculty of Science and Technology. The population in this study were active students from batch 2014-2017 of the Faculty of Economics and the Faculty of Science and Technology, Sanata Dharma University. The sampling technique employed was purposive sampling. The data analysis methods were the Chi-Square test and the Two Independent Sample Test with Mann Whitney Test. The test results show that 1) GPA factor significantly influences students' financial literacy,2) gender and allowance do not affect students' financial literacy,3) there are differences in financial literacy between students of the Faculty of Economics and the Faculty of Science and Technology, in which students of the Faculty of Economics have higher financial literacy level
KUALITAS KEPERCAYAAN PADA ATASAN DIPENGARUHI OLEH GAYA KEPEMIMPINAN ISLAM SERTA LINGKUNGAN SEBAGAI MODERASI PADA KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA
Get PDFAbstract This study using purposive sampling method . Data taken in this research , using qualitative and quantitative data types . The research instrument in this study was a questionnaire distributed to respondents to search for data related to this study . This type of research is purposive sampling Because of the limited population number as many as 98 respondents , in this study all members of the study population sampled . So in this study used as a sample of 98 respondents . Based on the validity of the test results in this study all the variables which include the belief in the superior variable ( X1 ) , the Islamic leadership style ( X2 ) , HR performance ( Y1 ) and work environment ( Y2 ) is valid because the value Sig ( 2 - tailed) < Alpha 0005 .Results of testing the first hypothesis that the variable gain confidence in the boss turned out to have a positive and significant impact on the performance of human resources. When you see sig Islamic leadership style variable has a value of 0001 <0:05 What this means is that the Islamic leadership style variable effect on the performance of human resources. From Table Anova known that sig value 0,000 smaller than Alpa (0.05). From Table Coefficients known that t to trust the boss is equal to 3.623. With an error rate of α = 0.05 and n = 98 Table t value of 1.660, then based on the calculation turns out t> t table then Ho is rejected. Thus the null hypothesis (Ho) is rejected. Rejection of the null hypothesis indicates that the 95% confidence level there is influence between the belief in the superior leadership style.  Keywords: trust, boss, style, leadership, Islam, environment, work, performance, human resources Abstrak Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu, menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mencari data yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah purposive sampling Karena jumlah populasi yang terbatas yaitu sebanyak 98 responden, maka dalam penelitian ini semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 98 responden. Berdasarkan hasil uji validitas pada penelitian ini seluruh variabel yang meliputi variabel kepercayaan pada atasan (X1), gaya kepemimpinan islam (X2), kinerja SDM (Y1) dan lingkungan kerja (Y2) dinyatakan valid karena nilai Sig(2-tailed) < Alpha 0.005. Hasil pengujian hipotesa 1 mendapatkan bahwa variabel kepercayaan pada atasan ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Bila melihat nilai sig variabel gaya kepemimpinan Islam mempunyai nilai sebesar 0.001 < 0.05 Yang ini berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan islam berpengaruh terhadap kinerja SDM. Dari Tabel Anova diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari Alpa (0,05). Dari Tabel Coefficients diketahui bahwa t hitung untuk kepercayaan pada atasan adalah sebesar 3,623. Dengan tingkat kesalahan α= 0,05 dan n=98 diperoleh nilai t Tabel sebesar 1,660, maka berdasarkan hasil perhitungan ternyata t hitung > t Tabel maka Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak . Ditolaknya hipotesis nol menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% terdapat pengaruh antara kepercayaan pada atasan terhadap gaya kepemimpinan. Kata Kunci: kepercayaan,  atasan, gaya,  kepemimpinan,  islam, lingkungan,  kerja, kinerja,  SD
KAJIAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KESEHATAN DAN UU TENAGA KESEHATAN
Get PDFPengesahan Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menuai Pro dan KOntra. Dalam bidang kesehatan juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana perubahan di bidang Kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja dan Bagaiamana analisa Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Undang - Undang Kesehatan dan Undang - Undang Tenaga Kesehatan. Didapatkan kesimpulan bahwa Beberapa poin perubahan yang ditemukan di bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja adalah dalam hal jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenai PPN dan diberikan pada beberapa pekerjaan diluar tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Selain itu juga adanya aturan akreditasi Rumah Sakit setiap tiga tahun diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit terhadap masyarakat karena mutu pelayanan senantiasa terjaga. Dan ditemukannya beberapa hal dalam Undang - Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang telah ada sebelumnya yang menimbulkan bias dalam pemahaman dan bisa menimbulkan gesekan serta masalah baru dalam bidang kesehatan
IMPLEMENTASI MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL
Get PDFKeberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termasuk dalam Pasal 18 B ayat (2). Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan Negara. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan regulasi untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup da nada di masyarakat. Sejak era reformasi masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan-penuntutan pengakuan kembali hak mereka yang telah dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu
THE OBJECTIVITY OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN DECIDING BUSINESS COMPETITION CASES IN INDONESIA
Get PDFThis study discusses the commission board's objectivity in a trial while deciding a business court case. This study aims to identify the commission board and investigators' authority in a courthouse, and the fact that they are in the same institution as well as the concern. This study uses a type of normative research through a statutory approach and a conceptual approach. This research's data source is obtained by tracing statutory regulations, especially those related to business competition. The research shows a relationship that can affect The Indonesian Competition Commission (ICC) decision regarding the extent of authority that ICC has, as contained in the provisions of Article 36 of Law No. 5/1999. This obscurity can provide legal loopholes that have potentially offer a wide range of unlawful authority for ICC. Therefore, the Government has to amend the current regulatio
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) DI KOTA SEMARANG
Get PDFAbstract The policy for implementing early childhood education (PAUD) apart from being stated in law number20 of 2003 concerning the National Education System, is specifically regulated in the Regulation ofthe Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning theProvision of Early Childhood Education Services. The problem with early childhood is that not allchildren aged 3-6 years have the opportunity to enjoy learning in PAUD classes. This is evident in theNational PAUD APK reached 34.29 percent, meaning that there are 59.82 percent of children aged 36yearswhohave not enjoyed PAUD education. The same condition also occurred in Central Javaand Semarang City. The achievement of the early early childhood education enrollment rate inSemarang City ranks second after Rembang district. There is still a large amount of homework in thecity of Semarang, as many as 30.32 percent have not yet attended PAUD. The aim of this study is todescribe and analyze the ability of PAUD institutions in implementing early childhood educationservice policies. The results of the study stated that the implementation of the PAUD implementationpolicy had been achieved. There is only one side of the content and context that has not beenoptimally fulfilled. Keywords: children, school, early childhood education, parents, Semarang, manager Abstrak Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan usia dini (PAUD) selain tertuang dalam undang-undangnomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara khusus diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 TentangPenyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Persoalan anak usia dini adalah belum semuaanak-anak usia 3-6 tahun mendapatkan kesempatan menikmati belajar di kelas PAUD. Ini terbuktiAPK PAUD secara Nasional baru mencapai 34,29 persen, berarti terdapat 59,82 persen anak-anakusia 3-6 tahun yang belum menikmati Pendidikan PAUD. Kondisi yang sama juga terjadi di JawaTengah dan Kota Semarang. Capaian APK PAUD Kota Semarang menempati urutan kedua setelah kabupaten Rembang. Pekerjaan rumah yang masih cukup besar di Kota Semarang adalah sebanyak30,32 persen yang belum sekolah PAUD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan danmenganalisis kemampuan lembaga PAUD dalam mengimplementasikan kebijakan layananpendidikan usia dini. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUDsudah tercapai. Hanya ada satu pada sisi konten dan konteks yang belum optimal dipenuhi. Kata Kunci : anak, sekolah, PAUD, orang tua, Semarang, pengelolaÂ
EVALUASI KINERJA PERLINDUNGAN SOSIAL PADA PENDUDUK USIA LANJUT PERFORMANCE EVALUATION OF SOCIAL PROTECTION IN FOLLOW-OLD POPULATIONS
Get PDFAbstract The number of elderly people increases along with the improving situation andeconomic conditions in the community. The more the number of elderly people themore problems. The main problem is that the elderly are not in good condition.Middle and old seniors who are over 70 years of age find it difficult to live withouthelp from family, community and government. Many elderly people are neglectedor neglected. The government helps to make the community's old age not only aburden, but also to make the elderly independent, healthy and happy. Thegovernment has implemented various social assistance programs, namely directassistance, health insurance and pro elderly programs that can be initiated by thecommunity and the business world. This study aims to analyze the performance ofsocial protection in the elderly. The results showed that not all elderly peoplereceived this assistance. Some of the reasons for this are the list of elderly peoplebeing updated late, many elderly people who are unable to access it due to loweducation and knowledge, as well as limited physical and psychological coverage.To encourage coverage, the researcher recommends carrying out layered datacollection at the RT and RW levels, so that the development of the elderly can becontinuously monitored Keywords: elderly, access, assistance, social, neglected, education, health Abstrak Jumlah lansia semakin bertambah seiring dengan membaiknya situasi dan kondisiperekonomian masyarakat. Semakin banyak jumlah lansia juga semakin banyakpersoalan yang dihadapi. Persoalan utama adalah kondisi lansia yang tidaksepenuhnya baik. Lansia madya dan tua yang berada diatas usia 70 tahun tidakmudah menghadapi kehidupan tanpa bantuan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Masih banyak lansia yang terlantar ataupun yang ditelantarkan.Pemerintah berupaya agar masa tua masyarakat bukan hanya menjadi beban,namun menjadikan lansia mandiri, sehat dan bahagia di usia tua. Upayapemerintah diwujudkan melalui berbagai progam bantuan sosial baik berupabantuan langsung, jaminan kesehatan maupun program pro lansia yang dapatdinisiasi oleh masyarakat maupun dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kinerja perlindungan sosial pada lansia. Hasil penelitian menunjukanbelum semua lansia mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa penyebabnyaadalah daftar lansia terlambat di update, banyak lansia yang tidak mampumengakses akibat rendahnya Pendidikan dan pengetahuan, serta daya jangkauyang semakin terbatas baik fisik maupun psikis. Untuk mendorong daya jangkau,peneliti merekomendasikan agar melakukan pendataan ulang berlapis tingkat RTdan RW, agar dapat terus terpantau perkembangan lansia. Katakunci : lansia, akses, bantuan, sosial, terlantar, pendidikan, kesehatan.Â
Analisa Perbandingan Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode AASHTO 1993 Dan Tebal Perkerasan Lentur Metode Bina Marga 2017 Pada Ruas Jalan Bandungsari-Salem Kabupaten Brebes Jawa Tengah STA 1 + 750 – 8 + 500
Get PDFMetode perhitungan merupakan salah satu faktor dalam mendesain tebal perkerasan lentur jalan baru. Ada beberapa metode mendesain tebal perkerasan lentur jalan, namun untuk penelitian ini digunakan dua metode mendesain tebal perkerasan lentur yaitu metode yang disediakan oleh American Association of State Highway Traffic Officials (AASHTO) dan metode untuk Indonesia sendiri ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Bina Marga. Kedua metode tersebut memiliki parameter-parameter data yang sama yaitu beban lalu lintas, CBR tanah dasar, R, ZR, S0, IP0, IPt, ΔPsi, koefisien drainase dan material lapis perkerasan. Akan tetapi kedua metode ini memiliki perbedaan dalam teknis perhitungan tebal perkerasan lentur jalan. Hasil yang didapat berupa perbedaan tebal perkerasan lentur dimana metode AASHTO 1993 mendapatkan nilai tebal perkerasan yaitu: lapis permukaan (Laston MS 590) 5 cm, lapis pondasi atas (Agregat Kelas A) 15 cm, lapis pondasi bawah (Sirtu Kelas B) 15 cm. Sedangkan untuk metode Bina Marga 2017 mendapatkan nilai tebal perkerasan yaitu: AC-WC 5 cm, AC-BC 6 cm, AC Base 16 cm, CTB 15 cm dan lapis pondasi Agregat Kelas A 15 cm. Dengan hasil tebal perkerasan lentur yang berbeda, didapatkan juga perbedaan biaya Rencana Anggaran Biaya, dimana metode AASHTO 1993 mengeluarkan biaya sebesar Rp 23.796.382.000,00 sedangkan metode Bina Marga 2017 mengeluarkan biaya sebesar Rp 51.289.817.000,00. Selisih dari kedua metode tersebut adalah Rp 27.493.435.000,00
TINGKAT PEMAHAMAN PASIEN TERHADAP INFORMED CONSENT: LITERATURE REVIEW
Get PDFIlmu kedokteran memberikan hak kepada pasien untuk dapat memberikan pernyataan terkait persetujuan dalam sebuah tindakan. Pernyataan tersebut dilengkapi oleh pasien dengan setelah mendapatkan informasi yang jelas dari tenaga medis. Informed consent diberikan secara lisan maupun tulisan. Segala bentuk informasi medis harus diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien. Mengetahui tingkat pemahaman pasien terhadap informed consent yang memiliki karakteristik. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (literature review). Data sekunder masuk dalam kategori data yang dicari oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Database yang digunakan pada pencarian literatur antara lain yaitu PubMed, Science Direct (Elsevier), Scopus, Google Scholar. Hasil dari riset ini akan mendeskripsikan karakteristik pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan serta pekerjaan yang akan melihat terkait tingkat pemahaman informed consent. Kata kunci yang digunakan antara lain informed consent comprehension, dental treatment, patient characteristics, pemahaman informed consent, tindakan kedokteran gigi, karakteristik pasien
REFORMASI BIROKRASI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI
Get PDFPerilaku anti korupsi menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Disadari sepenuhnya upaya mencapai reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkan dalam road-map reformasi birokrasi belum sepenuhnya tercapai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reformasi yang dijalankan dan apakah berpengaruh terhadap perilaku anti korupsi. Reformasi birokrasi terhalang korupsi. Tahun 2020 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangka 875 orang, Upaya untuk mengurangi korupsi telah banyak dilakukan diantaranya adalah revolusi mental bagi aparatur pemerintahan dan pemerintahan daerah. Sayangnya upaya ini harus terhenti akibat covid-19, dan berkurangnya intensitas kegiatan yang mengarah pada revolusi mental penyelenggaran pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kasus korupsi tetap terjadi walaupun masa pandemic covid-19, dimana birokrat bekerja di rumah. Sementara itu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dicapai tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukan perilaku anti korupsi meningkat karena semakin tinggi keterlibatan warga negara untuk mengontrol perilaku birokrasi. Keterlibatan masyarakat didukung oleh keterbukaan Lembaga anti korupsi yang membuka secara luas pengaduan masyarakat. Regulasi dari Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kontribusi penting dalam mempercepat reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapka